Upaya Hukum Banding Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 1 Ayat



Keterangan eBook
Producer mPDF 5.4
Title Upaya Hukum Banding Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP
Subject Jika banding itu melulu sebagai upaya hukum untuk memperbaiki kekeliruan hakim sebelumnya, maka Pasal 1 ayat 2 tidak diterapkan. Tetapi jika merupakan penanganan baru atas perkara itu, maka ketentuan itu dapat diterapkan. Dalam hal kasasi, kalau telah dijatuhkan putusan oleh hakim, maka hanya Undang-Undang yang lama yang diterapkan Arrest Hoge Raad 26 Juni 1911. Jika kekeliruan terhadap Undang-Undang lama yang dimintakan kasasi, maka dapat menyangkut Pasal 1 ayat 2. Oleh karena sulitnya memecahkan masalah penerapan Pasal 1 ayat 2 itu, maka Hazewinkel-Suringa berpendapat, bahwa lebih baik ketentuan itu dihapuskan saja. Jonkers pun sependapat dengan Hazewinkel-Suringa. la menyatakan penghapusan ayat ini lebih menguntungkan daripada merugikan hukum pidana. Oleh karena itu, beberapa KUHP asing seperti: Thailand, Korea dan Jepang, menentukan bahwa ketentuan tentang perubahan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa berlaku pula kepada terpidana. Jika Pelanggar belum lagi melaksanakan pidana atau sedang melaksanakan pidana dan pidana ditentukan oleh putusan lebih berat daripada ditentukan oleh Undang-Undang sesudahnya, jika perkara itu muncul di pengadilan dari arsip perkara itu atau apabila dilanggar, penasihat hukumnya atau pengampu atau penuntut umum mengajukan permohonan; Pengadilan akan menentukan kembali pidana sesuai dengan Undang-Undang yang ditentukan kemudian. Dalam penentuan ulang pidana oleh Pengadilan, jika ternyata bahwa Pelanggar telah menjalani sebagian pidana itu, Pengadilan apabila sesuai dengan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang kemudian, jika dipandang sesuai, boleh menentukan pidananya yang lebih ringan daripada pidana minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang kemudian, jika suatu pidana atau jika menurut pandangan, pidana yang telah dijalani oleh Pelanggar sudah cukup, Pengadilan boleh melepaskannya. Jika Pengadilan telah menjatuhkan putusan pidana mati terhadap Pelanggar, tetapi sesuai dengan Undang-Undang yang ditentukan sesudahnya, pidana yang dikenakan terhadap Pelanggar, tidaklah seberat pidana mati, maka eksekusi Pelanggar akan ditunda, dan akan dianggap bahwa pidana mati yang sesuai dengan putusan telah diganti menjadi pidana terberat yang dikenakan sesuai dengan Undang-Undang yang ditentukan kemudian.”
Author SH, Swante Adi Krisna
Keywords upaya hukum banding, pasal 1 ayat 2 kuhp, hukum transitoir, uu cek kosong, kuhp korea, putusan pidana mati,
CreationDate 20161117064551+00'00'
ModDate 20161117064551+00'00'
Pages 3 Page
Ukuran File 127 KB
Dibuka 21 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Thursday, 17 Nov 2016 - 01:46 AM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

Upaya Hukum Banding Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP - Author: Swante Adi KrisnaSKRIPSI HUKUM PIDANA SKRIPSI UPAYA HUKUM BANDING SKRIPSI PASAL 1 AYAT 2 KUHP SKRIPSI HUKUM TRANSITOIR SKRIPSI UU CEK KOSONG SKRIPSI KUHP KOREA SKRIPSI PUTUSAN PIDANA MATI Upaya Hukum Banding ApabilaUpaya Hukum Banding ApabilaDikaitkan Dengan Pasal 1 ayat 2Dikaitkan Dengan Pasal 1 ayat 2KUHPKUHPOleh: Swante Adi KrisnaTanggal dipublish: 31 Jul 2016 (3 months ago)Tanggal didownload: 17 Nov 2016, Pukul 13:45790 pembaca via komputer / laptop.36 pembaca via handphone / tablet.PDF Didownload 2814 kali.URL PDF:http://pidana.adikrisna.com/download/45/upaya-hukum-banding-apabila-dikaitkan-dengan-pasal-1-ayat-2-kuhp.pdfApabila banding tersebut cuma sebagai upaya hukum untukmemperbaiki kekeliruan hakim sebelumnya, maka Pasal 1 ayat 2tidak diterapkan. Tetapi apabila merupakan penanganan baruatas suatu perkara, maka ketentuan tersebut dapat diterapkan.Dalam hal kasasi, kalau telah dijatuhkan putusan oleh hakim,maka hanya Undang-Undang yang lama yang diterapkan. Jikakekeliruan terhadap Undang-Undang lama yang dimintakankasasi, maka dapat menyangkut Pasal 1 ayat 2. Oleh karenasulitnya memecahkan masalah penerapan Pasal 1 ayat 2 itu,maka Hazewinkel-Suringa mengemukakan pendapat bahwa lebihbaik ketentuan tersebut dihapuskan. Jonkers pun sependapatdengan Hazewinkel-Suringa, dengan berpendapat bahwapenghapusan ayat ini lebih menguntungkan daripada merugikanhukum pidana. Oleh karena itu, dalam beberapa KUHP asingseperti Thailand, Korea dan Jepang, menentukan bahwaketentuan tentang perubahan perundang-undangan yangmenguntungkan terdakwa berlaku pula kepada terpidana. JikaPelanggar belum melaksanakan pidana atau sedangmelaksanakan pidana dan pidana ditentukan oleh putusan lebihberat daripada ditentukan oleh Undang-Undang sesudahnya, jikaperkara itu muncul di pengadilan dari arsip perkara itu atauapabila dilanggar, penasihat hukumnya atau pengampu atau

Upaya Hukum Banding Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP - Author: Swante Adi Krisnapenuntut umum mengajukan permohonan; Pengadilan akanmenentukan kembali pidana sesuai dengan Undang-Undang yangditentukan kemudian. Dalam penentuan ulang pidana olehPengadilan, jika ternyata bahwa Pelanggar telah menjalanisebagian pidana itu, Pengadilan apabila sesuai dengan pidanayang ditentukan oleh Undang-Undang kemudian, jika dipandangsesuai, boleh menentukan pidananya yang lebih ringan daripadapidana minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang kemudian,jika suatu pidana atau jika menurut pandangan, pidana yangtelah dijalani oleh Pelanggar sudah cukup, Pengadilan bolehmelepaskannya. Jika Pengadilan telah menjatuhkan putusanpidana mati terhadap Pelanggar, tetapi sesuai denganUndang-Undang yang ditentukan sesudahnya, pidana yangdikenakan terhadap Pelanggar, tidaklah seberat pidana mati,maka eksekusi Pelanggar akan ditunda, dan akan dianggapbahwa pidana mati yang sesuai dengan putusan telah digantimenjadi pidana terberat yang dikenakan sesuai denganUndang-Undang yang ditentukan kemudian.Baca Upaya Hukum Banding Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP selengkapnya Tentang Swante Adi Krisna, S.H.

Upaya Hukum Banding Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP - Author: Swante Adi KrisnaNama: Swante Adi Krisna, SH.Tempat TanggalLahir: Semarang, 23 Juli 1986Pendidikan:Sarjana Hukum: Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo - Wisuda tanggal 27Juli 2011Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Pornografi MenurutUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi(Studi Putusan 170/Pid/B/2009/PN.Kray di Pengadilan NegeriKaranganyar)Pembimbing Skripsi: Rofikah, SH. MH. dan Budi Setyanto, SH. MH.MagisterKenotariatan: Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret (MKN UNS)Solo - Tahun 2016-Sekarang, Sedang MenempuhMagister Hukum: Magister Hukum Universitas Surakarta (MH UNSA) Solo -Tahun 2016-Sekarang, Sedang MenempuhMagister HukumKesehatan: Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata(MHKes UNIKA) Semarang - Tahun 2013-2016, ProposalThesis Tidak SelesaiMAKALAH HUKUM PIDANA PEMBUNUHAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNS SOLO KOTA SOLO 2016 PENDAFTARAN NOTARIAT UNS MHKES UNIKA AKREDITASI UNSA SOLO NOTARIAT UNAIR. MAGISTER KENOTARIATAN UNPAD. SEMARANG TEMPO DULU MAKALAH HUKUM PIDANA EKONOMI. NOTARIS JAKARTA TIMUR. SEMARANG TOWN SQUARE. KARANGANYAR HARI INI UNIVERSITAS SURAKARTA FAKULTAS. MHKES UNISBA NOTARIAT UI. SEMARANG WISATA MAGISTER KENOTARIATAN UPH. UNIKA SOEGIJAPRANATA PENDAFTARAN UNIVERSITASSURAKARTA DI SOLO HUKUM KESEHATAN UGM KOTA SOLO BARU HUKUM KESEHATAN PDF SKRIPSI HUKUM PIDANA PDF NOTARIAT UNS PASCASARJANA UGM PASCASARJANA ITB HUKUM KESEHATAN PPT UNIVERSITAS SEBELAS MARET DIMANA UNIKA SOEGIJAPRANATA PASCASARJANA SKRIPSI HUKUM PIDANA TENTANG ABORSI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR JAWA TENGAH. UNS SOLO PENDAFTARAN MAGISTER KENOTARIATAN UGM HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT. KOTA SOLOK SELATAN SMP NEGERI KARANGANYAR NOTARIAT UNSYIAH NOTARIATUNISSULA. SKRIPSI HUKUM PIDANA UI. SKRIPSI HUKUM PIDANA TENTANG ANAK. NOTARIAT UNSOED. PROPOSAL TESIS EKONOMI SYARIAH SMEA NEGERI KARANGANYAR MAKALAH PIDANA MILITER MAKALAH HUKUM PIDANA MILITER MAKALAH PIDANA KHUSUS. UNS SOLO KEDOKTERAN PMB UNSA SOLO UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS NOTARIS SURABAYA MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP PROPOSAL TESIS PAI. MAGISTER KENOTARIATAN JAYABAYA TESIS HUKUM PIDANA LINGKUNGAN SURAKARTANS. SURAKARTA DAN SOLO. SKRIPSI PIDANAANAK MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNAIR MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNHAS. HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN. HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA MAKALAH HUKUM PIDANA ADAT PROPOSAL TESIS PENDIDIKAN FAKULTAS HUKUM UNS SOLO. UNS SOLO MAP. PASCASARJANA UM. JURUSAN DI UNSA SOLO KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR UNSA ASMI SOLO. SKRIPSI HUKUM PIDANA LENGKAP 2010 MAKALAH PIDANA MATI. MAGISTER HUKUM UNPAD UNS SOLO PASCASARJANA MAGISTER HUKUM TRISAKTI. SURAKARTA TEMPO DULU PROPOSALTESIS MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM MKN UNS KARANGANYAR TENTERAM. UNIKA SEMARANG BIAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET JAKARTA SKRIPSI HUKUM PIDANA TERBARU PDF UNIVERSITAS SEBELAS MARET AKREDITASI. MAGISTER HUKUM UNDIP MAKALAH PIDANA BERSYARAT MAGISTER HUKUM KESEHATAN UI. MAGISTER HUKUM UGM JAKARTA UNIKA SEMARANG KELAS KARYAWAN. TESIS PIDANA NOTARIS UNIKA SEMARANG 2015. SKRIPSI PIDANA NORMATIF. MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNTAG UNIVERSITAS SURAKARTA AKREDITASI.SEMARANG KERJA. UNIKA SOEGIJAPRANATA JOB FAIR 2015. TESIS HUKUM PIDANA TENTANG NARKOBA S2 NOTARIAT UNS. MAGISTER HUKUM UNAIR UNIVERSITAS SURAKARTA 2016 KOTA SOLO LIRIK. UNIKA SOEGIJAPRANATA CAREER CENTER MH KES UGM PASCASARJANA UNESA TESIS PIDANA MILITER MKN UNS AC ID. UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG UNIVERSITAS SEBELAS MARET MANDIRI. UNIVERSITAS SURAKARTA TERBAIK SMK NEGERI KARANGANYAR. SKRIPSI PIDANA NARKOTIKA UNS SOLO PENDAFTARAN 2016 TESIS PIDANA PEMILU PROPOSALTESIS HUKUM SURAKARTA HADININGRAT TESIS PIDANA MATI HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI INDONESIA UNS SOLO JURUSAN TESIS HUKUM PIDANA ANAK NOTARIS JAKARTA SELATAN SEMARANG TAWANG. UNIVERSITAS SEBELAS MARET UJIAN MANDIRI SEMARANG ISLAND SKRIPSI PIDANA BERSYARAT KARANGANYAR WISATA NOTARIAT UNSRI NOTARIAT UNDIP UNIKA SEMARANG PENDAFTARAN. TESIS HUKUM PIDANA KORUPSI MAKALAH PIDANA KORUPSI MAKALAH HUKUM PIDANA ANAK. NOTARIS BANDUNG TESIS PIDANA DENDAMHKES BANDUNG SKRIPSI PIDANA PDF TESIS HUKUM PIDANA NARKOTIKA UNIKA SOEGIJAPRANATA PSIKOLOGI. NOTARIAT ADALAH UNIKA SOEGIJAPRANATA ALAMAT. UNS SOLO ALAMAT. MAGISTER NOTARIAT UNS PASCASARJANA UNS TESIS PIDANA KORPORASI MAKALAH HUKUM PIDANA PDF MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNPAD MAKALAH PIDANA INTERNASIONAL MAGISTER KENOTARIATAN USU MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNS ALAMAT FAKULTAS HUKUM UNS SOLO HUKUM KESEHATAN INDONESIA. SEMARANG HARI INI SKRIPSI PIDANA MATI UNSSOLO UM MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS PANCASILA NOTARIS JAKARTA BARAT. UNIVERSITAS SURAKARTA BIAYA. UNIKA SOEGIJAPRANATA KELAS SORE TESIS PIDANA ANAK. MAKALAH HUKUM PIDANA ISLAM MAKALAH HUKUM PIDANA KHUSUS MAKALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN MAGISTER HUKUM KESEHATAN UGM KOTA SOLO DI MALAM HARI KARANGANYAR JAWA TENGAH MAGISTER HUKUM UII. NOTARIS SEMARANG NOTARIS PPAT UNS SOLO MANDIRI. MAKALAH PIDANA KEBIRI. UNIKA SEMARANG PENDAFTARAN 2016 KOTA SOLO TEMPODULU PROPOSAL TESIS MANAJEMEN PENDIDIKAN. UNIKA SEMARANG JURUSAN SKRIPSI PIDANA MILITER TESIS HUKUM PIDANA PDF PROPOSAL TESIS KUALITATIF KAMPUS UNSA SOLO SURAKARTA SOLO UNIVERSITAS SURAKARTA JURUSAN TESIS PIDANA PDF. KOTA SOLO JAWA TENGAH SKRIPSI HUKUM PIDANA ISLAM PASCASARJANA UNY NOTARIAT UGM MAKALAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) TESIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. UNIKA SOEGIJAPRANATA ARSITEKTUR NOTARIAT UNPAD MH KES UNPAD. UNSASOLO 2016 NOTARIAT UNSRI UNSA SOLOPOS MTS NEGERI KARANGANYAR KOTA SOLO SEKARANG. TESIS HUKUM PIDANA ISLAM. UNIVERSITAS SURAKARTA-UNSA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PENDAFTARAN UNIVERSITAS SURAKARTA PRODI SKRIPSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PASCASARJANA UNHAS PENDAFTARAN UNSA SOLO SEMARANG METRO UNIKA SEMARANG AKREDITASI MAGISTER HUKUM KESEHATAN DI JAKARTA MAKALAH PIDANA ANAK UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURUSAN MAGISTER HUKUM UGM SKRIPSI HUKUM PIDANA NORMATIFUNIKA SEMARANG FAKULTAS PSIKOLOGI SEMARANG KOTA TESIS HUKUM PIDANA MILITER PASCASARJANA UPI. SKRIPSI PIDANA TERBARU PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR. ALAMAT UNS SOLO. NOTARIAT UII. PASCASARJANA IPB. NOTARIS JAKARTA PUSAT. HUKUM KESEHATAN MENURUT PARA AHLI PROPOSAL TESIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. MAGISTER HUKUM KESEHATAN UGM MKN UNSYIAH PROPOSAL TESIS S2 TESIS PIDANA KORUPSI MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNISBA. MAGISTER KENOTARIATAN UNS MAGISTER KENOTARIATAN DIJAKARTA. SKRIPSI PIDANA TENTANG ANAK. NOTARIS ADALAH JADWAL KULIAH MKN UNSUPAYA HUKUM BANDING : UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI UPAYA HUKUM BANDING PIDANA UPAYA HUKUM BANDING DALAM HUKUM ACARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI UPAYA HUKUM BANDING ADALAH UPAYA HUKUM BANDING PTUN UPAYA HUKUM BANDING DALAM HUKUM ACARA PIDANA UPAYA HUKUM BANDING KASASI UPAYA HUKUM BANDING DALAM KUHAP. PASAL 1 AYAT 2 KUHP : PASAL 1 AYAT 2 KUHP BERSIFAT DISKRIMINATIF PASAL 1 AYAT 2 KUHPERDATA PASAL 1 AYAT 2 KUHP WVS PASAL 1AYAT 2 KUHP MENGATUR TENTANG MAKNA PASAL 1 AYAT 2 KUHP ASAS PASAL 1 AYAT 2 KUHP KEDUDUKAN PASAL 1 AYAT 2 KUHP TERHADAP ASAS LEGALITAS ARTI PASAL 1 AYAT 2 KUHP CONTOH PASAL 1 AYAT 2 KUHP. UU CEK KOSONG : UNDANG UNDANG CEK KOSONG UNDANG-UNDANG TENTANG CEK KOSONG UU LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG. HUKUM TRANSITOIR : FUNGSI HUKUM TRANSITOIR ASAS TRANSITOIR HUKUM PIDANA APA ITU HUKUM TRANSITOIR. PUTUSAN PIDANA MATI : PUTUSAN PIDANA MATI NARKOBA PUTUSAN PIDANA MATIKASUS NARKOBA PUTUSAN HUKUMAN MATI PUTUSAN HUKUMAN MATI MK PUTUSAN HUKUMAN MATI NARKOBA PUTUSAN MK PIDANA MATI SKEMA PUTUSAN PIDANA MATI. KUHP KOREA : KUHP KOREA SELATAN SISTEMATIKA KUHP KOREA ISI KUHP KOREA NAMA KUHP KOREA SEJARAH KUHP KOREA SISTEM KUHP KOREA KUHP NEGARA KOREA ASAS LEGALITAS KUHP KOREA PERCOBAAN DALAM KUHP KOREA.

Dokumen Terkait

Pedoman Pelaksanaan On The Job Training

Pedoman Pelaksanaan On The Job Training

C melakukan kunjungan ke lokasi tempat peserta ojt viii angg.

Contoh Proposal / 48 kali tayang / 87KB

Lampiran 1 Contoh Form Isian Pelaksanaan Pembekalan Kkn

Lampiran 1 Contoh Form Isian Pelaksanaan Pembekalan Kkn

Mahasiswa pengabdian bekerja studi banding ke lokasi 3 dll 3.

Contoh Proposal / 48 kali tayang / 381KB

Orientasi Pelatihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Sebagai

Orientasi Pelatihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Sebagai

Orientasi pelatihan dasar kepemimpinan mahasiswa sebagai pro.

Contoh Proposal / 25 kali tayang / 503KB

Pusat Kecantikan Di Kudus Eprintsundipacid

Pusat Kecantikan Di Kudus Eprintsundipacid

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan.

Contoh Proposal / 17 kali tayang / 50KB

Adapf Penerapan Soskill Virtualclass

Adapf Penerapan Soskill Virtualclass

1 kilasbalikmksoskill 2008 2009 2013 hibah pengembangankemam.

Contoh Proposal / 23 kali tayang / 5,342KB

Lampiran Surat No 1812e53kpm2015 Wilayah No Ketua

Lampiran Surat No 1812e53kpm2015 Wilayah No Ketua

Lampiran surat no 1812e53kpm2015 no wilayah seminar ketua pe.

Contoh Proposal / 21 kali tayang / 199KB