Naskah Akademik Rancangan Undangundang Nomortahun Tentang



Keterangan eBook
CreationDate 2011-04-13T13:20:18+07:00
Creator WIA-fi-5220Cdj
Producer Adobe Acrobat 8.12 Paper Capture Plug-in
ModDate 2011-04-13T13:22:08+07:00
Pages 29 Page
Ukuran File 820 KB
Dibuka 25 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:54 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG·UNDANG NOMOR...TAHUN... TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

• PENGANTAR Sebelum suatu RUU apalagi yang sangat penting menemukan masa depan kehidupan hukum suatu bangsa berupa kodifikasi seperti KUHAP, perlu diadakan suatu diskusi yang menyeluruh baik nastonaJ maupun internasional mengenai Rancangan. Tim Rancangan meJakukan studi banding ke berbagai negara sepertj BeJanda, Perancis, ltalia, dan Ametika Serikat. Beberapa pakar hukum pidana aging pun memberikan komentarnya mengenai Rancangan seperti Prof. Nico Kijzer dan Prof. Dr. Scahffmeistcr dati Belanda, Prof. Dr. lur. Stephen C. Thaman dan Mr. Robert Strang dati Ametika SerB,at, heberapa jaksa. hakim. polisi dan pejabat perundang-undangan Kementerian Kehakiman dati Perancis. Pendapat-pendapat mereka diharapkan Jebih objektif karena mereka melihat Rancangan dari luar. Satu hal yang tidak dapat dihindari ialah adanya globalisasi bukan saja di bidang ekonomi, paHtik, budaya, tetapi juga di bidang hukum. Semakin hari semakin menggerna secara internasional perlindungan terhadap hak asasi manusla. Peristiwa seperti terjadi di Tibet. Birma. Zimbabwe sekarang memperlihatkan kepada kita bahwa suatu bangsa yang "urang memperhatikan hak asas manusia akan menjadi bulan-bulanan kritikan sampai pada ancaman baikat internasionaJ. Kesediaan OPDAT (OfficI' of Overseas Pro.\·ecu!orhl! Development, Assistance and Training) dari Departmenr of Justice Amerika Serikat untuk memfasilitasi beberapa pertemuan dan studi banding sepatutnya dihargai, dan menunjukkan juga betapa perhatian dunia luar kepada Indonesia, terutama dalam pembangunan hukum sangat besar. Studi banding ke Amerika Serikat diikuti aleh seluruh anggota Tim kecuali ketua Tim, Andi Hamzah, anggota Adnan Buyung Nasution dan Luhut Pangaribuan. Anggota Tim yang mengikuti studi banding adalah Abdul Wahid Masru (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Suhariyono (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan), lndriyanto Senoadji (Dosen UIJAdvokat), Mohammad Amari (Kejaksaan Agung). R.M. Panggabean (Mabes POLRI). Sri Hariningsih (Tenaga Ahli DPR), Teuku Nasrullah (Dasen UIJAdvokat), dan Pocut Eliza (Sekretaris Tim). 2

Korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana (materiel dan formil) sehingga membawa dampak yang Juas dalam p~negakan hukum. Berapa ratus korporasi asing yang menanam modaJnya di Indonesia yang dengan sendirinya akan lund uk pada hukum (pidanalacara pidanal yang berlaku di Indonesia. Para Direktur yang memimpin korporasi akan bertanggung jawab pidana jika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan ati judisiaJ). polisi. jaksa. dan hakim. Kctua Tim (Prof. Dr. A. Hamzah. SH) bersama dengan anggota Ombudsman

pembuktian di Stanford University bersama dengan hakim dari seluruh Amerika Serikat. Ketua Tim bersama dengan D.C. Kaligis dan l�. Surachman, mengunjungi kantor Rechrercommi.uaris di Den Haag, Belanda, diskusi dengan pakar perbandingan hukum aeara pidana Mr. P.A.M. Verrest, mengunjungi kantor .luge 'Instruction di Paris, dan diskusi dengan pakar [talia di Roma. Ketua Tim bersama dengan Dr. Eryantow Wahid dari Universitas Trisakti, mengunjungi Sydney dan Brisbane, Australia, berdiskusi dengan para guru besar di Sydney University, UTS, dan Griffith University. Dilanjutkan ke Beijing (RRC) mengikuti Kongres Pa.kar Hukum Pidana Sedunia. Oalam penyusunan Rancangan, telah pula diteJaah KUHAP Belanda. Belgia. Perancis, lealia, Jerman, Federasi Rusia, Georgia, Thailand, Malaysia, RRC, Jepang, dan Amerika Serikat. BABI PENDAHULUAN

Oalam cover/ar/t mengenai hak-hak sipil dan politik itu terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum aeara rnisalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Berhubung dengan hal terse but ada negara yang membuat KUHAP baru sarna sekali seperti Italia, Rusia, Lithuania, Georgia, dan lain-lain. Ada pula yang mengubah KUHAP nya selaras dengan perubahan yang mendunia tersebut seperti Austria. Pada tahun 2000, Perancis menyisipkan ketentuan baru mengenai hak asasi manusia, seperti "hukum aeara pidana harus fair dan adversarial dan menycimbangkan hak-hak para pihak". "Orang dalam situasi yang sarna dan dituntut atas delik yang sarna haruslah diad iii berdasarkan aturan yang sarna'", "Tersangka harus diberitahu tentang dakwaan kepadanya dan mendapat pembelaan". "Seseorang yang didakwa harus diba....'a ke pengadilan dan mendapat putusall dalam waktu yang wajar", dan seterusnya. Peraneis pun meneiptakan hakim khusus untuk melakukan penahanan yang disebut juge des /iberle af de fa defer/lion (hakim pembebasan dan penahanan). !talia Illcmbuat KUHAP baru sarna sekali pada tahun 1989 yang mengeluarkan jaksa dari kekuasaan I\ehakiman sehingga dianut sistem adversarial murni. Penuntut umUlll dall terdakwa diberi kedudukan seimbang sehingga tidak ada lagi berita acara yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan sal\si. Jadi benar-benar hakim berada di tengah-tengah antara pertanmgan penuntut umum dan terdakwa beserla penasihat hukumnya. Para pihak dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti lain di sidang pengadilan. Jepang telah memperkenalkan sistem baru. yaitu hakim karier dieampur dengan orang awam (laymen) yang disebut sistem campuran (hakim dan juri). Oari sanalah kita dapat menyimpulkan bahwa KUHAP harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Ada konsekuensi akibat diratifikasikannya beberapa konvensi intemasional, misalnya tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harlls sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Amerika Serikat menafsirkan segera mllngkin (prompt/v) adalah dua kali dua puluh empat jam. Oi Eropa umumnya diartikan paling lama dua kali dua puluh empat jam kecuali untuk terorisme yang Jamanya 6 (enam) hari atau 1 l-satu) nari penangkapan ditambah 5 (lima) hari penahanan. Ketika Tim Penyusun KUHAP meneanturnkan waktu penahanan 15 (lima belas) hari oleh penyidik ditambah 1 (satu) hari penangkapan 5

menjadi 16 (enam belas) hari maKa amnesti internasional dan pakar hukum pidana dan aeara pidana Amerika Serikat (Prof Dr. iur. Slephen C. Thamon) yang sudah dua kali datang ke Indonesia (Desember 2006 dan Januari 2007) mengingatkan dan kritikan atas Raneangan KUHAP. agar hal terse but disesuaikan dengan lCCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. sehingga tolcransinya hallya sarnpai dua kali dua puluh em pat jam penahanan yang dilakukan oleh pcnyidik. Selehihnya ditambahkan pada hakim komisaris, sehingga penahanan oleh Hakim Komisaris yang kemudian dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri dapat memperpanjang menjadi 3 kali 30 hari. Jaksa tidak melakukan penahanan, akan tetapi dia memegang formulir penahanan, baik yang dilakukan oleh hakim komisaris maupun oleh hakim Pengadilan Negeri, karena pada prinsipnya menurut ICCPR, hakimlah yang berwenang melakukan penahanan. Akan tetapi bagaimana pun Juga penuntut umumlah yang mengajukan permohonan kepada hakim. Masalah asas legalitas perlu dijclaskan dalam KUHAP karena ada perbedaan antara asas legalitas dalam hukum pidana materiel dan hukum aeara pidana. Perubahan penting dalam Rancangan KUHAP l11enyangkut lembaga baru. yaitu hakim komisaris menggantikan praperadilan. Praperadilan adalah lembaga yang khas KUHAP, yang ternyata kurang efektif karena bersifat pasif menunggu gugatan para pihak. Lagi pula bukan lembaga yang berdiri sendiri tetapi melekat pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan negerilah yang menunjuk seorang hakim rnenjadi hakim praperadilan jika masuk suatu permohonan. Jadi ide hakim komisaris berbeda dari praperadilan akan tetapi tidak sama dengan rechtercommissari,~· di Belanda danjuge d'jnsrnCljon di Perancis karena hakim komisaris versi Rancangan KUHAP sam a sekali tidak memimpin penyidikan. Jadi merupakan revitalisasi praperadilan yang sudah ada di dalam KUHAP sekarang. Secara tidal.; sengaja .iustru mirip dengan Giudice per Ie indagini preliminary (hakim pemeriksa pendahulllan) di Italia. Italia bahkan menghapus Giudice lslructore yang S3m3 dengan JUKe d'instrructiOll di Perands dan rechtercommissaris di Belanda. Tugas Gil/dice per Ie indagilli preliminary (hakim pemeriksa pendahuluan) yang mengawasi jalannya penyidikan dan penuntutan mirip dengan hakim komisaris versl Rancangan. Ada sebagian wewenang hakim Pengadilan Negeri seperli lZln penggeledahan, penyitaan. penyadapan dan perpanjangan penahanan berpindah ke hakim komisaris agar proses menjadi cepat, tidak mengganggu hakim pengadilan negeri yang sibllk menyidangkan perkara pidana, perdata, dll. Ada pula wewenangjaksa berpindah ke hakim kOlnisaris, 6

seperti perpanjangan penahanan :rang em pat plllllh hari berpindah ke hakim komisaris menjadi dua puluh lima hari. Semestinya ada lembaga antara penuntut umllm dan hakim. yailu hakim komisaris. Pada bagian pembahasan akan ditunjukkan perbedaan antara Rechtercommisaris di Belanda dan Juge d' instructIOn di Perancis di satu pihak dibanding hakilll komisaris yang diperkenalkan dalam R

.

BAB II DASAR PEMIKIRAN PERLliNYA PENYUSUNAN UNDANG-lJNDANG HliKlIM ACARA PIDANA BARli

Cortens seorang pakar hukum acara pidana Belanda mengatakan. bahwa hukum pidana materiel bisa bersifat lokal. akan tetapi hukum acara bersifat nasional." Sengaja disalin Pasal 1 KUHAP Belanda karena rumusan asas legalitas dalam KUHAP 1981 yang tercantum di dalam Pasal 3 kurang tepat rUfllusannya. Pasal ilu berbunyi: "Peradilan dijalankan menurut cara dalam undang-undang ini." Keliru karena dipakai istilah peradilan yang meliputi peradiJan perdata. pi dana. administrasi. agama. militer. dst. Mestinya yang dipakai ialah "peradilan pidana" atau Iebih tepat "aeara pidana". Menurut Joan Miller, criminal justice .\ystem. luas artinya. mulai dari perencanaan undang-undang pidana sampai keluarnya narapidana dar; penJara atau pemasyarakatanJ. Sedangkan acara pidana mulai dari penyidikan sam pal eksekusi. Sistem penjara atau pemasyarakatan tidak termasuk acara pidana sehingga [idak masuk dalam KUHAP. Kala "ini" harus dihapuskan pula karena ada ketentuan acara pidana diatur di luar KUHAP. seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang Pengadilan HAM, dll. Jika dicantumkan kata "ini" artinya KUHAP, sehingga perlu ditambahkan lagi kata-kata "dan undang-undang lain yang relevan". seperti KUHAP RRC. Pasal J alinea kedua KUHAP RRC berbunyi : "In conducting criminal procedwc, the People's CourL. the People Prot:urator and the puhlic sec/lriLv olj!,ans mU.I'L srriclly observe this Lm',! and any relevant stipulations of Lhe laws." (Dalam melaksanakan acara pidana. Pengadilan Rakyat. Jaksa Rakyat. dan organisasi keamanan publik harus secara ketat memperhatikan undang-undang ini dan ketentuan lain yang relevan dari undang-undang lain) ketentuan alenia ketiga Pasa! J KUHAP RRC itu mirip dengan Pasal I pendahuluan KUHAP Belgia yang mengatakan kecuali ditentukan lain daJam undang-undang. hanya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang boleh menerapkan pidana (De S'tr,!/'.'orderinR tot loepas.\"ing van de straffell kan niel worden uitgevoerd dall door amhtenaren die de wet daarmee be/ast). KUHAP Federasi Rusia tahun 2003 pada Pasal 8 ayat (2) juga merUilluskan asas legalitas walaupun dengan susunan yang lain sbb: ""No one may be adjudge guilty of a crime or subjected to criminal puni.lhment except pursua/lt Lo a court judgement and in accordance with fhe procedures established by Ihis code. " (Tidak ada seorang pun yang boleh dinyatakan bersaJah melakukan suatu 2 G.J.M. Cort~ns. Het Nedrrlands S'truJprocesrecht. hIm, /3 J Joan Miller pacta ceromahnya di Univer~itas InctfJnesia Jakarta. tahun 198&. II

kejahatan atau tunduk pada pidana kriminal kecuali berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai dengan acara yang diatur dalam kitab ini."). Yang tidak diatur di dalam hukum aearn pidana ialah hukum Iransitoir, seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP apabila ada perubahan perundang-undang.tll, maka yang ditcrapkan ialah ketentuan yang paling mengllOtungkan terdakwa. Jadi. menurut Schaffmeister dall Keij:ter dalam ccrumahnya di Universitas Indonesia April 2006. Apabila ada perubahan perundang-undangan dalam hukum aeara pidana misalnya diperkenalkannya DNA sehagai alat bukti. maka dapat diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa walaupun ketika perhuatan ddakukan DNA belum merupakan alat bukti. Yang peoulis tidak mengerti karena menurut mereka hal itu tidak herkaitan dengan undang-undang berfaku smut. Dasar fundamental hukum acara pidana dilambahl\an juga seperti ketentuan Pasal 1 KUHAP Perancis yang baru ditambahkan pacta tahun 2000.

Oemikian, sehingga dalam Rancangan. pacta saat penyidikan dirnulai dan diberitahukan kepada penun1ut umum. penuntut umum sudah memberi petunjuk, bukan ketika berkas sudah se1esai disusun aleh penyidik. Petunjuk pun tidak perlu tertulis, boleh seeara lisan, SMS. telepon, e-mail. Oi Pcrancis ada jaksa yang piket menunggu telepon dari penyidik dimulainya penyidikan dan langsung memberi petunjuk. Oleh karena iru dalam PP pelaksanaan KUHAP akan ditunjuk jaksa zona yang akan memberi petunjuk perkara yang terjadi di zonanya. sarna dengan di Belanda. Jadi. lebih memudahkan penyidik menghubullgi. Jaksa zona yang wilayahnya (bukan kantornya) per kecamatan (pOLSH':.). Menurllt pendapat Penulis. lImuk perkara kecil tidak perlu diberitahu jaksa tentang dimulainya penyidikan dan jaksa memberi petunjuk, hanya untuk perkara serius atau sulit pembuktiannya seeara yuridis. Apalagi dengan diperkenalkannya sistem adversaria! yang penuntut umum boleh menambah alat bukti (saksi) pada saat sidang sudah dimulai. Jadi. berbs perkara tidak sepenting sekarang ini, karena pada prinsipnya pembuktian terjadi dl sidang pengadilan.

Selanjutnya penahanan oleh hakim khusus yang disebut jU}{<, des liherre er de la deren/ion (hakim pernbebasan dan penahanan). Jika diperhatikan kata liherte (pembebasan) disebul lebih dulu dari detention (penahanan), yang artinya penahanan itu ultimum remedium (ohat terakhir). IJakim pembebasan dan penahanan ini dapat mengeluarkan perpanjangan penahanan sampai 400 hari. Tersangka dibawa seeara fisik oleh polisi disertai penuntut umum yang mcmahon perpanjangan penahanan. Penasihat hukum baleh hadir pula dan memahon jangan dilakukan penahanan dengan alasan tertentu. Saat itu juga hakirn itu menemukan tersangka ditahan ataukah tidak yang hampir tidak ada pennohonan penahanan yang ditolak. Dengan alasan komunikasi di Indonesia sangat sulit, ribuan pulsu-pulau, sehingga ketentuan dua kali dua puluh empat jam itu sangat sulit dipenuhi sehingga diterobas oleh Tim dengan mematok lima hari penahanan oleh penyidik. Pakar Amerika Serikat berpendapat, bah\....a pengecualian lima hari itu mestinya hanya untuk pulau-pulau atau daerah terpencil tidak untuk kota besar seperti Jakarta. Sangat sulit untuk menentukan daerah mana yang boleh dilakukan penahanan sampai lima hari dan daerah mana hanya boJeh dilakukan penahanan hanya dua kali dua puluh empat jam sesuai dengan Covenant. Oleh kart~na itu disamakan saja untuk seluruh Indonesia lamanya pcnahanan paling lama lima had oleh penyidik. Untuk menghindari tuduhan pclanggaran tcrhadap cownanl, waktu yang tiga hari sesudah dilewati dua kali dua puluh empatjam hendaknya diberitahu penuntut lImum. Memang ada yang berpendapat, bahwa tidak h

Sebenarnyfl alasan komunikasl sangat sulit di Indonesia, semakin hari semakin luntur. karena semakin hari semakin bail..:. Di ~amping itu, daerah terpenci seperli Morotai yang angkutan ke ihukotn kahllraten di Tobelo Halmahera memerlukan puluhan jam, dalam proses pemekaran akan menjadi kabupaten juga. Demikian pula kepuJauan tukang besi di Sulawesi Tcnggara juga dalam proses menjadi kabupaten. Setiap ibu kota Kabupaten tentu ada POLRES, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan dengan sendirinya diikuti dengan hakilTl kOll1isaris.

,, Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim komisaris. Dengan demikian. tidak. ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris. Pengecualian izin hakim komisaris dalam keadaan mendesak dibarasi dan tetap dilaporkan kepada hakim melalui penuntut Unlum.

, ,

• Pasa! 76 KUHP Federasi Rusia itu menyebut maksimum pi dana penjara sepulllh tahun. Jadi. lebih betat daripada di Belanda yang dibatasi untuk delik yang diancam dengan pidana penjara maksimum enam \ahun herdasar/.;an Undang-Undang yang mulai berlakul Mei 1983. Perancis menentukan pidana penjara rnaksilllulll lima tahun yang dapa! diselesaikan di Juar pengadilan. Penyeksaiall di luar pengadilan ini tcrmasuk peradilan restoratif (re,r;torlllivp jlls/ice). Hukulll Islam mengenal resloratice jm,tice bahkan sampai delik berat seperti pembunuhan yang disebuT dial, Akan telapi ada perbectaan karena penyelesaian di luar pengadilan (ajdoening buiten proces) hanya unruk delik Tingan dan motifnya pun harus nngan. Asas oportunitas yang disebut di dalam undang~undang Kejaksaan, benar~ benar un!uk kepenringan umum termasuk del ik berat, akan tetapt hanya Jaksa Agung yang boleh menerapkannya. Dalarn Pasal 42 Rancangan. hanya delik ringan yang ancaman pidananya 4 (empat) tanun penjara ke bawah kecuali pelaku yang berumur 70 tahun ke atas ancaman pidananya maksimum 5 (lima) tahun penjara. Hahkan Rus1a mengenaf ':ii':item pengal<..uan tcrdakwa atas sCll1ua dakwaan dan terdakwa mahan langsung dijatuhi pidana tanpa ada 5idang pengadilan. Hal iw diatur di dalam Pasal 314 KUHAP Rusia yang pad a ayat (1) herhlmyi: 'Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persctlJjuan penuntut urnum atau private prost'cution (penuntut perorangan) dan karban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan masi (permohonan) untuk memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusannya ditetapr.:an dalal7l KUHP Federasi Rusia tidak melebihi sepuluh tahun penjara. Ayat (7) mengatakan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 daTi yang ditentukan untuk kejahatan itu. Jadi, ada keuntungan (bargain) jika seseorang mengaku, Ketentuan seperti itu beJum diakonlOdasikan di daJam Rancangan KUHAP, karena merupakan hal baru sama sekali yang tidak ditemlli dalam KUHAP negara lain, yang Jnungkin orang Indonesia menganggap ketentuan seperti itu terlalu canggih. Swedia yang mengamH a':i,b IegaJitas dalam pcnuntutun sebagai lawan asas oportunitas, namun mengenal jaksa dapat [angsung menerapkan pidana yang bersifat ringan, misalnya dcnda tanpa melalui pengadilan.~ Jadi, Swedia tictak menerapkan trias polilica secara ketat karena jaksa dapat mengenakan sEnksi tanpa melalui 4 Peter PJ.Tak (ed) Task and powe,.s qllhe prosec,,'ioinICfl'ices in Ihe £(r lrIt:ml>,·r -'1'lle.~, hfm 429, 18

pt:ngadilan. Dengan demikian. pengeMan sanksi ringan terhadap delik ringan tidak berkaitan dengan asas oporrunitas. karena Swedia menganut asas legalilas dalam penuntutan bukan asas oportunltas. Begitu juga dengan Norwegia yang mcnoiptakan KUHAP baru pada tahun 1986, jaksa dapat menjatuhkan pidana tanpa persetujuan hakim yang disebut palale ulln[alese 5. Belanda telah menentukan, bahwa jaksa darat menyampingkan perkar3 yang diancam dengan pidana tidak febih dari er.am tahun dengan pembayaran denda administratif. Pada pendahului.:lll telah dikcmllkak"n akan dibentukny~ hPikim komjSJris yang akan mengganti peran praperadilan yang tidak efektif. Hakim Komisaris ini tidak persis sarna dengan yang ada di Eropa. Seperti H.echlercommissaris di Belanda, judge d'ins/ruc/ion di Perancis Giudice i.Hrucltore di !talia dulu, lnschuhungrichter di Jerman duJu dan Magis/rate {Negara bagian) dan Judicial commissioner tfederal) di Amerika Scrikat. Hakim Komisaris versi Rancangan KUHAP tidak me!akukan penyidikan sebagaimana lerjadi di Perancis. Di Indonesia kareoa penegak hukum selalu dlcurigai. maka keputusan jaksa untllk tidak melakllkall penuntutun sering cipennasa[ahkan. Sebaliknya di negara~negara Eropa dan Amerika Utara iustru masalah !.'rueful ialah ketika jak')a memutuskan untuk menuntut terdakwa ke pengadilan, bubn ketika hcndak menghcntikan penuntutan. Oleh !<.arena itu di Eropa dan Amcri"'a dibentuk inve.I'llgatil1g fudge alau investigating magistrale. Maksudnyet ialah lllcngimbangi ,inksa yang sangat dominan sebagai master o.fprocedure atau dominus litis. Maksudnya ialah menyaring perbra­perkara besar dan menarik perhatian masyarakat yang llkan diajukan oleh .iaksa ke pengadilan. Dengan adanya lembaga penyaring di samping hakim (tria! judge) maka dapat dihinuari pt:nulltutan yang scwenang-wenang yaitll karena aiasan pribadi atau alasan balas dendam. atau yang khuSllS Indonesia penuntut uITIurn ingin dtkatakan berhasil dengan sistem target. Penuntutan menurut cara itu di.,;ebut malice prosecution atau pen)alahgunaan penuntutan (abuse ojprosecution) yang tidak dapat dibenarkan oleh hakim. ; David Fogel, 0>1 doing fli'u harm. hIm. 237.. 19

Oleh karena itu, salah salu we\\'enang hakim komisaris versi Rancangan ialah menentukan layak tidak layaknya suatu perkara Jiajukall ke pcngadilan atClS permohonan jaksa (pretrial). Dengan demikian. jika jaksa tidak menuntut dan terjadi desakan masyarakar awam, jaksa dapat menunjuk putusan hakim komisaris. Namun demikian, jib kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke hakim komisaris agar penuntutan dapat dilakukan. DaJam pemeriksaan illl. tersangka dan sakji dapat didengar keterangannya begitu pula konklusi penunlut umum, Dengan dibentuknya lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapat dieapai tujuan hukum aeara pidana due process (~{ law atau bellOorfljk proce.'iirechr. Tujuan hukum aeara pidana ialah rnencari kebenMan materiel (objective truth) dan melindungi hak Jsasi terdakwa jangan sampai te~jadi orang tidak hersalah dijatuhi pidana di samping pcrhatiun kepada karban kejahatan. Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukul1l. Pemancingan tidak dibolehkan (kasu5 seperti Mulyana Kusumah dilarang di Perancis dan [[alia). lIasH penyidikan adalah rahasia (secret d'insrruction). Dilarang keras penyidik membeberkan has;J penyidikan. PasaI434-7-2 Code Penalmengancam pidana bagi orang yang membocorkan hasil penyirlikan,Terbalik di Indonesia, masyarakat menghendaki penyidikan transparan, Tujuan penyidikan adalah rahasia, ialah menjaga praduga tak bersalah (lnggris: pre.'iiUmption of imlOCetlCe, Bclanda; presumptie van onschuldig, Perancis: presumption d'innocence). Oi samping itu, juga untuk kepentingan penyidikan send in jangan sampai tersang\"a menghilangkan ulat-alat bukti alau ffiempengaruhi saksi. Wewenang hakim komisaris diatur di dalam Pasal III ajat (J) Rancangan berupa menetapkan atau rnernutuskan :

Dalam requisitoimya penuntut umum dapat menguraikan dan menjelaskan hal­hal yang terjadi di sidang pengadi\an dan memberi kesimpulan dari scmua alat bukti yang telah dikemukakan. untllk memancing opini hakim yang menjurlls kepada adanya bukli btrupa "pcngnm:uan hakim sendiri".

Mahkamah Agung memutuskan PK diterima ataukah tid'lk. Yang mell1utuskan apakah putusan bel"1Cls, lepas dari segala tuntutan hukum. tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ataukah dipidana lebih ringan dari putusan sebelumnya, ialah pengadilan negerL sebagai konsekuensi Mahkamah Agung tidak memeriksa takta tetapi penerapan hukum (sarno dengan KUHAP Relanda).

Da)am ketentuan lersebuI n}'ata kecenderungan ke arah advenarial, yang menyebabkan penuntut umurn benar-benar menguasai hukum aeara d3n hllkum pidana materiel Ji :;amping sikap, wibaW8, sll~ra dan taktik yang mantap.

penuntut lInlum kepada hakim. Penuntut umumlah yang menentukan terdakwa dijadikan saksi rnahkota. BABIV KESIMPULA! Dengan tidak meniru-niru negara maju k.art:lla mcmang mereka dlla puluh tahun lebih maju baik perundang-undangan maupun SDMnya, namun dalam penyusunan RUU-KUHAP tidak dapat kita meJepaskan diri dar! pcngaruh globalisasi, terutama dengan tclah ditandatanganinya beberapa konvensi intt:rnasiona! yang herkaitar. langsung dengan hukum aeara pidana. RU'iia yang termasuk negara maju bahkan pernah menjadi .\'Upelpower yang lebih klint dari Indonesia dalam segi politis (dia anggota tetap dewan keamanan PBB), ek.unulI1i apalagi militer, menYU'iun KL:HAP baru yang sang3t progresif. bahkan ditekankan bahwa jika ketentuan pt'rjanjian internasional yang Rusia menjadi pihak benentangan dengan ketentuan KUHAP, mala I.:etentuan internasional itll yang harus diterapkan. Kita pun harus menyadarL ba}rwa KUI lAP Indonesi3 bf'rlaku oagi semua orang yang ada di Indonesia, termasuk orang dan korporasi asing. Dengan demikian. mereka secara serius mengikuti pula perkembangan penyusumm Ran::.angan. Tiada gading yang tiada retak, Rancangan ini merupakan karya manUSH yang tidak luput dari kekurangan can keterbatasan, yang ~elanjutnya akan dibahas oleh PANSUS DPR-Pemerintah untuk kesempurnaannya. 27

• BABV DAFTAR PUSTAKA Cortens, G.J.M., 1993. He! Nederland~ Slrq!proce.l'recht. Arhem: Kluwer. Fogel, David, 1988, On Doing Less Harm Chicago: CIC Office of International Criminal Justice. Hamzab, Andi, 2005, Hukwn Acora Pia'ana fndonesiu, Jukurto' Sinar Graflka Minkenhof,nA. 1970. De Ne,ierland.\'e Sfra(vurJering. Haarlern; H D. ljeenk Willink. OrJil1, Theodore S, Allen Rosas and Martin Scbeinin, 2000. The Jurisprudence 0/ Human Rrghts Len..", Turku/Abo Institute of Human Rights. Abo Akademi University. Strang, Robert R. 2008. "More Adversarial but not Completely Adversarial" Refimllution ofthe lndom!,\ian Criminal Procedure Code. Paper. 2008. Thaman, Stephen C, 2000, Comparative Crimina! Procedure. Durham. Carolina Kademie Press. Tak, Pet("r J.P.. 2004. Tasks and Power.\' (~f' Ih" Proseculion ServiN in flu.> ELl Memher States, Nijmegen: Wolf Legel Publishers. Verrest. P.A.I\L 2001, Ter Vergel(jking: Een Suidie naor Fram'l? Vooronderzoek, in Strajzaken. dell Haag. WaDe Weissbrodt, David, 2001, The Right to a Fair Trial Under them Universal Declaration ofHuman Righ/.~ and rhe InJernorional Covenant on Civil and Political Rights. The Hague I Boston/Londoll: Martinus NijhoffPublishers. France Code ofCriminal Procedure. The Rw.sian Federation Code a/Criminal Procedure, 2003. Criminal Procedure Law o/the People's Republic o.lChina, 1996. Criminal Procedure Code ofMalaysia, 2006. The Criminal Procedure <-·ode a/Japan The Criminal Procedure Code a/Thailand Stra'!prozessornung (Germany). Draft Criminal Procedure Code a/Georgia. Federal Criminal Cude and Rules. (USA) 2007 Edition. / 28

• Jakarta, 28 April 2008 Tim RUU-KUHAP Ketua, Prof rlr.jur.A.Hamzah 29

Dokumen Terkait

Ptk Matematika Smp Pdf Books Ebookplusin

Ptk Matematika Smp Pdf Books Ebookplusin

Contoh proposal usulan penelitian ptk matematika smp pdf pr.

Contoh Proposal / 10 kali tayang / 45KB

Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak

Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak

Kebun hijauan makanan ternak direktorat perluasan areal dire.

Contoh Proposal / 23 kali tayang / 1,732KB

Jurnal Ilmu Komunikasi

Jurnal Ilmu Komunikasi

1 iklim organisasi lingkungan kerja manusiawi andre hardjana.

Contoh Proposal / 10 kali tayang / 544KB

Babi Pendahuluan Repositorywimaacid

Babi Pendahuluan Repositorywimaacid

Babi pendahuluan 11 latar belakang masalah sebagai aset buda.

Contoh Proposal / 11 kali tayang / 457KB

Proposal Kkn3lppmupiedu

Proposal Kkn3lppmupiedu

Format proposal kegiatan a analisis situasi gambarkan kondis.

Contoh Proposal / 11 kali tayang / 155KB

Penelitian Tindakan Kelaspdf Direktori File Upi

Penelitian Tindakan Kelaspdf Direktori File Upi

Sistematika garis besar proposal ptk halaman sampul proposal.

Contoh Proposal / 16 kali tayang / 2,356KB