Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001



Keterangan eBook
Author WIPO Lex
CreationDate 2007-05-24T11:38:07+07:00
Keywords Indonesia
ModDate 2011-07-08T16:03:25+01:00
OSInfo vis: 148; ver: 5.1; bn: 00000a28; platf: 2; CDS: Service Pack 2
Producer PDFXC Library (version 2.5).
Subject Trademarks
Title Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Pages 30 Page
Ukuran File 126 KB
Dibuka 23 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:53 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2001TENTANGMER EKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBL IK INDONESIA,Menimbang :a.bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensiinternasional yang telah diratifika si Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting,terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;b.bahwa untuk hal tersebut di atas dipe rlukan pengaturan yang memadai tentan g Merekguna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, sertamem perhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada,dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Mereksebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 ten tang Merek;Mengingat :1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing theWorld Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3564);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan :UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1.Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,susunan warna, atau kombinasi da ri un sur-unsur tersebut yan g mem iliki daya pembedadan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.2.Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan olehseseorang atau beberapa orang secara bersam a-sama atau badan hukum un tukmem bedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.3.Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan olehseseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum un tukmem bedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.4.Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengankarakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukumseca ra bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainn ya.5.Permohonan adalah perm intaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepadaDirektorat Jenderal.6.Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.7.Pemeriksa adalah Pem eriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkatdengan Keputusan Menteri, da n ditugasi un tuk melakukan pemeriksaan terhadapPermohonan pendaftaran Merek.8.Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.9.Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugasdan tanggung jawabnya meliputi bidang hak keka yaan intelektual, termasuk Merek.10.Direktorat Jende ral adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh Mente ri.11.Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhipe rsyaratan adm in istra tif.12.Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hakkeka yaan intelektual dan secara khusus mem berikan jasa di bidang pengajuan danpengurusan Permohonan Paten, Merek , Desain Ind ustri serta bidang-bidang hakkeka yaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektualdi Direktorat Jenderal.13.Lisensi adalah izin yang dibe rikan oleh pem ilik Merek terdaftar kepada pihak lain melaluisuatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untukmenggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/ataujasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.14.Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal darinegara yang tergabung dalamParis Convention for the Protection of Industrial PropertyatauAgreement Establishing the World Trade Organizationuntuk memperoleh

pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas dinegara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuantersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkanParisConvention for the Protection of Ind ustrial Property.15.Hari adalah hari kerja.BAB IILINGKUP MEREKBagian PertamaUm umPasal 2Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.Pasal 3Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yangterdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiriMerek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk m enggunakannya.Bag ia n KeduaMerek yang Tidak Dapat Didaftardan yang DitolakPasal 4Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikadtidak baik.Pasal 5Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di ba wah ini:a.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,ke susil aan , a tau kete rtiban um um ;b.tid ak mem ilik i da ya pem beda ;c.telah menjad i m ilik umum ; ataud.merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkanpendaftarannya.Pasal 6(1) Permohonanharus ditolak oleh DirektoratJenderalapabila Merek tersebut:a.mem punyai pe rsamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek m ilik pihaklain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;b.mem punyai pe rsamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudahterkenal m ilik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c.mem punyai pe rsamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografisyang sudah dikenal.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukanterhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang mem enuhi persyaratantertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.(3) Permohonanjuga harus ditolak oleh DirektoratJenderalapabila Merek tersebut:a.merupakan atau menyerupai nama orang terke nal, foto, atau nam a badan hukum yangdim iliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis da ri yang berhak;b.merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atausimbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali ataspersetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;c.merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resm i yang digunakanoleh negara atau lembaga Pem erintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yangberwenang.BAB IIIPERMOHONAN PENDAFTARAN MEREKBagian PertamaSyarat dan Tata Cara PermohonanPasal 7(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderaldengan mencantumkan:a.tanggal, bulan, dan tahun;b.nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;c.nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan m elalui Kua sa;d.warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;e.nama negara dan tanggal perm intaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonandiajukan dengan Hak Prioritas.(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.(3) Pemohon sebagaimana dim aksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapaorang seca ra bersama, atau badan hukum .(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.(5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih da ri satu Pemohon yang secara bersama-samaberhak atas Merek tersebu t, semua nama Pemohon dicantumkan dengan m em ilih salah satualamat sebaga i a lamat mereka .

(6) Dalam hal Permohonan sebagaim ana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebutditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut denganmelampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilk an.(7) Dalam hal Permohonan sebagaim ana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya,surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak KekayaanIntelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diaturdengan Keputusan Presiden.Pasal 8(1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satuPermohonan.(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/ataujasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonka n pendaftarannya.(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.Pasal 9Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.Pasal 10(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetapdi luar wilayah Negara Republik Ind onesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.(2) Pemohon sebagaimana dim aksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempattinggal Kuasa sebagai dom isili hukumnya di Ind onesia.Bag ia n KeduaPermohonan Pendaftaran Merekdengan Hak PrioritasPasal 11Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertamakali diterima di negara lain, yang merupakan anggotaParis Convention for the Protection ofIndustrial Propertyatau anggotaAgreement Establishing the World Trade Organization.Pasal 12(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bag ian Pertama Bab ini,Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang

penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menim bulkan Hak Prioritastersebut.(2) Bukti Hak Prioritas sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasaIndonesia.(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalamwaktu paling lama 3 (tiga ) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan denganmenggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetapdiproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.Bagian KetigaPemeriksaan Kelengkapan PersyaratanPendaftaran MerekPasal 13(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaranMerek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal12.(2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhidalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengirim an surat perm intaanuntuk mem enuhi kelengkapan persyaratan tersebut.(3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dim aksud dalamPasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulanterhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan HakPrioritas.Pasal 14(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi da lam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secaratertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),segala biaya yang tel ah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kem bali.Bagian KeempatWaktu Penerimaan PermohonanPendaftaran MerekPasal 15(1) Dalam hal seluruh persyaratan adm inistratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikanTanggal Penerimaan.

(2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.Bagian KelimaPerubahan dan Penarikan KembaliPermohonan Pendaftaran MerekPasal 16Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggan tian nama dan/atau alamatPemohon atau Kuasanya.Pasal 17(1) Selama belum memperoleh keputusan da ri Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarikkembali oleh Pemohon atau Kuasanya.(2) Apabila penarikan kembali sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya,penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikankembali tersebut.(3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada DirektoratJenderal tidak dapat ditarik kembali.BAB IVPENDAFTARAN MEREKBagian PertamaPemeriksaan SubstantifPasal 18(1) Dalam waktu paling lam a 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak Tanggal Penerimaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, DirektoratJenderalmelakukan pemeriksaan substantifterhadap Permohonan.(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pa sal 6.(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesa ikan dalam waktupaling lama 9 (sembilan) bulan.Pasal 19(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.(2) Pemeriksa adalahpejaba t yang karena keahliannya diangka t dan diberhentikan sebagaipejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.(3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku .Pasal 20

(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapatdisetujui untuk didaftar,atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkandalam Berita Resm i Merek.(2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaansubstantifbahwa Permohonan tidakdapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebu t diberitahuka n seca ratertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasann ya.(3) Dalam waktu paling lam a 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan suratpemberitahuan sebagaimana dim aksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapatmenyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapansebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan ten tangpenolakan Permohonan tersebut.(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaim anadimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima,atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resm i Merek.(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaim anadimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapatditerima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakanPermohonan tersebu t.(7) Keputusan penolakan sebagaimana dim aksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukanseca ra tertulis kepada Pem ohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.(8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada DirektoratJenderal tidak dapat ditarik kembali.Bag ia n KeduaPengumuman PermohonanPasal 21Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinyaPermohonanuntuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebu t dalam Berita Resm iMerek.Pasal 22(1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:a.menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala olehDirektorat Jende ral; dan/ataub.menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat olehmasyaraka t yang dised ia kan oleh Direk torat Jend eral .(2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam BeritaResm i Merek.

Pasal 23Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:a.nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukanmelalui Kuasa;b.kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;c.Tanggal Penerimaan;d.nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, da lam halPermohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dane.contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apab ila etiket Merekmenggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidaklazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasaIndonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, sertacara pengucapannya dalam eja an Latin.Bagian KetigaKeberatan dan SanggahanPasal 24(1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihakdapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktora t Jenderal atas Permohonan yangbersangkutan dengan dikenai b iaya.(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yangcukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarann yaadalah Merek yangberdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.(3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dim aksud pada ayat (1), Direktorat Jenderaldalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerim aan keberatanmengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.Pasal 25(1) PemohonatauKuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal.(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu palinglama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan olehDirektorat Jenderal.Bagian KeempatPemeriksaan KembaliPasal 26(1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakankeberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertim bangan dalam pemeriksaankembali terhadap Perm ohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 21.

(2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dim aksud pada ayat (1)diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangkawaktu pengumuman.(3) Direk torat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukankeberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dan ayat(2).(4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima,Direktorat Jende ral memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidakdapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal dem ikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapatmengajukan banding.(5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterim a,atas persetujuan Direk tur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalamDaftar Umum Merek.Pasal 27(1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderalmenerbitkan danm emberikan Sertifik at Merek kepada Pemohon atau Kuasan ya dalam wak tupaling lama 30 (tiga puluh) hari terhitun g sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.(2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5),Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atauKuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonantersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.(3) Sertifikat Merek sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) m emuat:a.nama dan alamat lengkap pem ilik Merek yang didaftar;b.nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal10;c.tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;d.nama negara dan tanggal perm ohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebutdiajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;e.etike t Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabilaMerek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasaasing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalambahasa Indone sia disertai terjemahannya dalam bahasaf.Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Ind onesia sertacara pengucapannya dalam eja an Latin;nomor dan tanggal pendaftaran;g.kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; danh.jangka waktu berlaku nya pendaftaran Merek.(4) Setiap pihak dapat mengajukanpermohonan untuk memperolehpetikan resm i SertifikatMerek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.Bagian KelimaJangka Waktu PerlindunganMerek Terdaftar

Pasal 28Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejakTanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.Bagian KeenamPermohonan BandingPasal 29(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitandengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif seb agaimanadimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.(2) Permohonan banding diajukan seca ra tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Kom isiBanding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenaibiaya.(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasanterhadap penolakan Permohonan sebagai ha sil pemeriksaan substan tif.(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan ataupenyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.Pasal 30(1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggalsurat pemberitah uan penolakan Permohonan.(2) Apabila jangka waktu sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanyapermohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaim ana dimaksud pada ayat(2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.Pasal 31(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal penerimaan permohonan banding.(2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direk torat Jenderalmelaksanakan pengum uman sebagaimana dim aksud dalam Pasal 21, kecuali terhadapPermohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resm i Merek.(3) Dalam hal Kom isi Band ing Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanyadapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada PengadilanNiaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusanpenolakan tersebut.(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaim ana dimaksud pada ayat (3), hanya dapatdiajukan kasasi.

Pasal 32Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut denganKeputusan Presiden.Bagian KetujuhKom isi Banding MerekPasal 33(1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungandepartemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.(2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketuamerangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, sertaPemeriksa sen io r.(3) Anggota Kom isi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dandiberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga ) tahun.(4) Ketua dan wakil ketua dipilih da ri dan oleh para anggota Kom isi Ban ding Merek.(5) Untuk memeriksa permohonan banding, Kom isi Banding Merek memben tuk majelis yangberjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang , satu di antaranya adalah seorang Pemeriksasenior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Perm ohonan.Pasal 34Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Kom isi Banding Merek diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.Bagian KedelapanPerpanjangan Jangka Waktu PerlindunganMerek TerdaftarPasal 35(1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untukjangka waktu yang sama.(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulisoleh pem ilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelumberakh irnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada DirektoratJenderal.Pasal 36Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

a.Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebutdalam Sertifikat Merek tersebut; danb.barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduk si dandiperdagangkan.Pasal 37(1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebuttidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.(2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebutmem punyai pe rsamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal m ilik oranglain, dengan memperhatikan ketentuan sebaga imana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf bdan ayat (2).(3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pem ilik Merekatau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.(4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.(5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaim ana dimaksud pada ayat (3) hanya dapatdiajukan kasasi.Pasal 38(1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dica tat dalam Daftar Umum Merekdan diumumkan dalam Berita Resm i Merek.(2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertuliskepada pem ilik Merek atau Kuasanya.Bagian Kesem bilanPerubahan Nama dan/atau AlamatPem ilik Merek TerdaftarPasal 39(1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pem ilik Merek terdaftar diajukankepada Direkto rat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicata t dalam Daftar Um um Merekdengan disertai salinan yang sah m engenai bukti perubahan tersebut.(2) Perubahan nama dan/atau alamat pem ilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh DirektoratJenderal diumumkan dalam Berita Resm i Merek.BAB VPENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTARBagian PertamaPengalihan HakPasal 40

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:a. pewarisan;b. wasiat;c. hibah;d. pe rjanjian; ataue. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.(2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkanpencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.(3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertaidengan dokumen yang mendukungnya.(4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diumumkan dalam Berita Resm i Merek.(5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tida k dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidakberakibat hukum pada pihak ketiga.(6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biayasebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.Pasal 41(1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi,atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.(2) Hak ata s Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atauketerampilan pribadi pem beri jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan keten tuan harusada jam inan terhadap kualitas pemberian jasa.Pasal 42Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertaipernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagiperdagangan barang dan/atau jasa.Bag ia n KeduaLisensiPasal 43(1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjianbahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut un tuk sebagian atau seluruh jenisbarang atau jasa.

(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali biladiperjanjikan lain, untuk jangka wak tu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindunganMerek terdaftar yang bersangkutan.(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenaibiaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yangbersangkutan dan terhadap pihak ketiga.(4) Perjanjian Lisensi sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) dicatat oleh Direk torat Jenderaldalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.Pasal 44Pem ilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensikepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.Pasal 45Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerim a Lisensi bisa memberi Lisensi lebihlanjut kepada pihak ketiga.Pasal 46Penggunaan Merek terdaftar di Ind onesia oleh penerima Lisensi dianggap sama denganpenggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pem ilik Merek.Pasal 47(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsungdapat menimbulkan akibat yang merugikan perekon omian Indonesia atau memuat pembatasanyang menghambat kemampuan bangsa Ind onesia dalam menguasai dan mengembangkanteknolog i p ada umumn ya.(2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuatlarangan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1).(3) Direk torat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pem ilik Merek atau Kuasanya, dan kepadape ne rima Lisensi.Pasal 48(1) Penerima Lisensi yan g beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasaradanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetapberhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sam pai dengan berakhirnya jangka waktuperjanjian Lisensi.(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tida k lagi wajib meneruskanpembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakanpembayaran royalti kepada pem ilik Merek yang tida k dibatalkan .

(3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerim a royalti secara sekaligus daripenerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bag ian dari royalti yangditerimanya kepada pem ilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisajangka waktu perjanjian Lisensi.Pasal 49Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenaiperjanjian Lisensi sebagaimana dim aksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut denganKeputusan Presiden.BAB VIMEREK KOLEKTIFPasal 50(1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanyadapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akandigunakan sebagai Merek Kolektif.(2) Selain penegasan mengenai pe nggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagaiMerek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pem ilik Merek yang bersangkutan.(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitmem uat :a.sifat, ciri umum , atau m utu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;b.pengaturan bagi pem ilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif ataspenggunaan Merek tersebut; danc.sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dandiumumkan dalam Berita Resm i Merek.Pasal 51Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapanpersyaratan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal12, dan Pasal 50.Pasal 52Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif d ilaksanakan sesuai denganketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19,dan Pasal 20.Pasal 53(1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepadaDirektorat Jende ral dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti pe rubahan tersebut.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dandiumumkan dalam Berita Resm i Merek.(3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatatdalam Daftar Umum Merek.Pasal 54(1) Hak ata s Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapatmelakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.(2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dim aksud pada ayat (1) wajibdimohonkan pencatatannya kepada Direkto rat Jenderal dengan dikenai biaya.(3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar UmumMerek dan diumumkan dalam Berita Resm i Merek.Pasal 55Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.BAB V IIINDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASALBagian PertamaIn dika si-G eog rafisPasal 56(1) Ind ikasi-geografis dil indungi seb agai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatubarang, yang karena faktor lingku ngan geografis termasuk fakto r alam , faktor manusia, ataukombinasi dari kedua faktor tersebut, m emberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yangdihasilkan.(2) Ind ikasi-geografis mendapat pe rlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yangdiajukan oleh:a.lembaga yang mewakili masyarakat di da erah yang m emproduksi barang yangbersangkutan, yang terdiri atas:1.pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;2.produsen ba rang hasil pertanian;3.pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;atau4.pedagang yang menjual ba rang tersebut;b.lembaga yang dibe ri kewenangan untuk itu; atauc.kelompok konsumen barang tersebut.(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secaramutatis mutandis bagi pengumuman permohonanpendaftaran indikasi-geografis.

(4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tandatersebut:a.bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapatmem perdayakan atau menyesatkan masyaraka t mengenai sifat, ciri, kualitas, asalsumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;b.tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.(5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepadaKom isi Band ing Merek.(6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29 , Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, danPa sal 34 berlaku secaramutatis mutandis bagi perm intaan banding sebagaimana dimaksud padaayat (5).(7) Ind ikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciridan/atau kualitas yan g menjadi dasar bagi dibe rikannya perlindungan atas indikasi-geografistersebut masih ada.(8) Apabila sebelum atau pada saat dim ohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatutanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurutketentuan sebagaimana dim aksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapatmenggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitun g sejak tanda tersebutterdaftar sebagai indikasi-geografis.(9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatu r lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.Pasal 57(1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rug i da n penghentian pengguna an sertapemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapatmem erintahkan pelanggar untuk menghentikan keg iatan pembuatan, pe rbanyakan, sertamem erintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.Pasal 58Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaim ana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secaramutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.Bag ia n KeduaIndikasi-AsalPasal 59Indikasi-asal dilindungi sebagai sua tu tanda yang:a.mem enuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; ataub.semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60Ketentuan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secaramu ta tismutandisterhadap pemegang hak atas indikasi-asal.BAB VIIIPENGHAPUSAN DAN PEMBATALANPENDAFTARAN MEREKBagian PertamaPenghapusanPasal 61(1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapa t dilakukan atas prakarsaDirektorat Jende ral atau berdasarkan permohonan pem ilik Merek yang bersangkutan.(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:a.Merek tidak digunakan selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut dalam perdagangan barangdan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila adaalasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; ataub.Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai de ngan jenisbarang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidaksesuai dengan Merek yang didaftar.(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:a.larangan impor;b.larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merekyang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara;atauc.larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam DaftarUmum Merek dan diumumkan dalam Berita Re sm i Merek.(5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dim aksudpada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.Pasal 62(1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pem ilik Merek atau Kuasanya, baiksebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jende ral.(2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m asih terikat perjanjian Lisensi,penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui seca ra tertulis oleh penerim aLisensi.(3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkanapabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untukmengesam pingkan adanya persetujuan tersebu t.

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam DaftarUmum Merek dan diumumkan dalam Berita Re sm i Merek.Pasal 63Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepadaPengadilan Niaga.Pasal 64(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapatdiajukan kasasi.(2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan olehpanitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusandiucapkan.(3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar UmumMerek dan m engumumkannya dalam Berita Resm i Merek apabila putusan badan peradilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Pasal 65(1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merekyang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dantanggal penghapusan tersebut.(2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertuliskepada pem ilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan danpenegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek , Sertifikat Merek yangbersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.(3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atasMerek yang bersangkutan.Pasal 66(1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:a.permohonan sendiri da ri pem ilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis sem uapemakai Merek Kolektif;b.bukti yan g cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga ) tahunberturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila adaalasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;c.bukti yan g cukup bahwa Merek Kolektif d igunakan untuk jenis barang atau jasa yangtidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; ataud.bukti yan g cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai denganperaturan penggunaan Merek Kolektif.(2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaim ana dimaksud pada ayat (1)huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalamDaftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Re sm i Merek.Pasal 67Penghapusan pendafta ran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentukgugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 66ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.Bag ia n KeduaPembatalanPasal 68(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentinganberdasarkan alasan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.(2) Pem ilik Merek yang tida k terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PengadilanNiaga.(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat ting gal di luar wilayah Negara RepublikIndonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.Pasal 69(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutanbertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiba n umum.Pasal 70(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapatdiajukan kasasi.(2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan olehpanitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diuca pkan.(3) Direk torat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangku tan dariDaftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resm i Merek setelah putusan badanperadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Pasal 71(1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merekyang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dantanggal pembatalan tersebut.

(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertuliskepada pem ilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasanbahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutandinyatakan tidak berlaku lagi.(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud padaayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek m engakibatkan berakhirnya perlindunganhukum atas Merek yang bersangkutan.Pasal 72Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap MerekKolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabilapenggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (1).BAB IXADMIN ISTRASI MEREKPasal 73Adm inistrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan olehDirektorat Jenderal.Pasal 74Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yangbersifat nasional, yan g mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungk in kepadamasyarakat.BAB XBIAYAPasal 75(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, pe rmohonanpetikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamatpem ilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan,permohonan banding serta(2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnyaditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.(4) Direk torat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakanpenerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIPENYELESAIAN SENGKETABagian PertamaGugatan atas Pelanggaran MerekPasal 76(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpahak menggunakan Merek yang m empunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannyauntuk barang atau jasa yang sejenis be rupa:a.gugatan ganti rugi, dan/ataub.penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.Pasal 77Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan olehpenerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilikMerek yang bersangkutan.Pasal 78(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan un tuk mencegah kerugian yang lebih besar, ataspermohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapatmem erintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barangatau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanp a hak.(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secaratanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai ba rang tersebutdilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.Pasal 79Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.Bag ia n KeduaTata Cara Gugatan pada Pengadilan NiagaPasal 80(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajuka n kepada Ketua Pengadilan Niaga dalamwilayah hukum tempat tinggal atau dom isili tergugat.(2) Dalam hal tergugat bertempat ting gal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukankepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutandiajukan dan kepada pengguga t dibe rikan tanda terim a tertulis yang ditandatangani paniteradengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalandidaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu palinglama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setel ah guga tanpembatalan didaftarkan.(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) harisetelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari ataspersetujuan Ketua Mahkamah Agung.(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaim ana dimaksud pada ayat (8) yang memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusantersebut diajukan suatu upaya hukum.(10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan olehjuru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatanpembatalan diucapkan.Pasal 81Tata cara gugatan sebagaim ana diatur dalam Pasal 80 berlaku secaramutatis mutandisterhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.Bagian KetigaKasasiPasal 82Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanyada pa t diajukan kasasi.Pasal 83(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empatbelas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukankepa da para pihak dengan mendaftarkan kepada pan itera yang telah memutus gugatan tersebut.(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutandiajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani olehpanitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.(3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7(tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirim kan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasididaftarkan.(5) Termohon kasasi dapat m engajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7(tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasipaling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.(6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada MahkamahAgung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(5).(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari be rkasperkara kasasi sebagaimana dimaksud padaayat (6)dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari sete lah tanggal permohonan kasasiditerima oleh Mahkamah Agung.(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) harisetelah tanggal permohonan kasasi d iterima oleh Mahkamah Agung.(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh ) harisetelah tanggal permohonan kasasi d iterima oleh Mahkamah Agung.(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum.(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi pu tusan kasasi kepada panitera palinglama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diuc apkan.(12) Ju ru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11)kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasiditerima.Bagian KeempatAlternatif Penyelesaian SengketaPasal 84Selain pen yelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab in i, pa ra pihakdapat menyelesaikan sengke ta melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.BAB X IIPENETAPAN SEMENTARA PENGADILANPasal 85Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat mem inta hakim PengadilanNiaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:a.pencegahan masukn ya barang yang berkaitandengan pelanggaran hak Merek;b.penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga denganpersyaratan sebagai berikut:a.melampirkan bukti kepemilikan Merek;b.melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;c.keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang dim inta, dicari,dikumpulkan dan diam ankan untuk keperluan pembuktian;d.adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akandapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dane.mem bayar jaminan berupa uang tunai atau jam inan bank.(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan,Pengadilan Niaga segera memberitahukankepada pihak yang dikenai tindaka n dan memberikankesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.Pasal 87Dalam hal hakim Pengadilan Niaga tela h menerbitkan surat penetapan sementara, hakimPengadilan Niaga yang memeriksasengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkanpenetapan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) harisejak dikeluarkannya penetapan sem entara tersebu t.Pasal 88Dalam hal penetapan sementara:a.dikuatkan, uang jam inan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohonpenetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksudPasal 76;b.dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihakyang dikenai tindakan sebagai ga nti rugi ak ibat adanya penetapan sementara tersebut.BAB XIIIPENYID IKANPasal 89(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untukmelakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dim aksud pada ayat (1) berwenang:a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Me rek;

b.melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukantindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;c.mem inta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengantindak pidana di bidang Merek;d.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaandengan tindak pidana di bida ng Merek;e.melakukan pemeriksaan di tempat terte ntu yang diduga terdapat barang bukti,pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta m elakukan penyitaa n terhadap bahan danbarang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Merek; danf.mem inta bantuan ahli da lam rangka pelaksanaan tugas penyidika n tindak pidana dibidang Me rek.(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan hasil penyid ikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia.(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikanhasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyid ik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana.BAB XIVKETENTUAN PIDANAPasal 90Barangsiapadengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama padakeseluruhannya dengan Merek terdaftar m ilik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yangdiproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lim a) tahundan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu m iliar rupiah).Pasal 91Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknyadengan Merek terdaftar m ilik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksidan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lam a 4 (empat) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).Pasal 92(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama padakeseluruhan dengan indikasi-geografis m ilik pihak lain untuk barang yang sam a atau sejenisdengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu m iliar rupiah).(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknyadengan indikasi-geografis(3) m ilik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaranataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan daribarang yang terdaftar dan dilindungi be rdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).Pasal 93Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi be rdasarkanindikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesa tkan masyarakatmengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).Pasal 94(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahuibahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(2) T indak pidana sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.Pasal 95Tindak p idana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal94 merupakan delik aduan.BAB XVKET ENTUAN PERALIHANPasal 96(1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatanpengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, perm intaan penghapusan ataupembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapibelum selesai pa da tanggal berlaku nya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuanundang-undang tersebut.(2) Semua Merek yang telah dida ftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masihberlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurutUndang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.Pasal 97Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatanpembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.Pasal 98Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-undang ini be rlakutetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan yangmem punyai kekuatan hukum tetap.Pasal 99Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telahada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidakbertentangan atau belum diganti de ngan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.BAB XVIKETENTUAN PENUTUPPasal 100Dengan berlakunya Undang-undang ini, Un dang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimanadiubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 199 7 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.Pasal 101Undang-undang ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jaka rtapada tanggal 1 Agustus 2001PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA,ttdMEGAWATI SOEKARNOPUTRIDiundangkan di Jakartapada tanggal 1 Agustus 2001SEKRETARIS NEGAR AREPUBLIK INDONESIA,ttdMUHAMMAD M. B ASYUNILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro PeraturanPerundang-undangan II,ttdEdy Sudibyo

Dokumen Terkait

Pedoman Penulisan Usulan Proposal Dan Skripsi Jenjang

Pedoman Penulisan Usulan Proposal Dan Skripsi Jenjang

Pedoman penulisan usulan proposal dan skripsi jenjang strata.

Contoh Proposal / 14 kali tayang / 599KB

Buku Panduan Skripsi Tugas Akhir Teknikumkacid

Buku Panduan Skripsi Tugas Akhir Teknikumkacid

Buku panduan skripsi tugas akhir fakultas teknik universitas.

Contoh Proposal / 8 kali tayang / 957KB

Unit 10 Assignment Business Travel Operations

Unit 10 Assignment Business Travel Operations

Btec national travel tourism 2010 unit 10 assignment busines.

Contoh Proposal / 9 kali tayang / 29KB

Sample Project Proposal Ithaca College

Sample Project Proposal Ithaca College

Sample project proposal cheezewiz server replacement project.

Contoh Proposal / 7 kali tayang / 168KB

Daftar Riwayat Hidup Provident Agrocom

Daftar Riwayat Hidup Provident Agrocom

Daftar riwayat hidup nama lengkap michael wp soeryadjaya tem.

Contoh Proposal / 8 kali tayang / 99KB

Panduan Pengusulan Program Unggulan Berpotensi Hak

Panduan Pengusulan Program Unggulan Berpotensi Hak

Panduan unggulan berpotensi hak kekayaan intelektual uber hk.

Contoh Proposal / 13 kali tayang / 483KB