Lembar Berita Elektronik Fpp Oktober 2012



Keterangan eBook
CreationDate 2012-10-17T14:52:47+01:00
Creator Adobe InDesign CS5.5 (7.5)
ModDate 2012-10-17T14:52:51+01:00
Producer Adobe PDF Library 9.9
Trapped False
Pages 15 Page
Ukuran File 357 KB
Dibuka 29 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:44 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012Dokumen ini memiliki “akses terbuka”, Anda bebas untuk membuat kopi dari situs kami. Anda juga diijinkan\ untuk mereproduksi teks di sini dengan mencantumkan rujukan/ucapan terima kasih kepada FPP. Forest Peoples Programme 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road Moreton-in-Marsh GL56 9NQ United Kingdom Tel: +44 (0)1608652893 info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org © Forest Peoples Programme Berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP dengan mengklik di sini atau dengan mengirim surel ke gemma@forestpeoples.org. Lembar Berita ini dikeluarkan dua bulan sekali; Anda juga mungkin akan sering menerima tambahan berita atau laporan lainnya. Anda dapat menghentikan langganan setiap saat dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang ada di tia\p pengiriman. Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

1Teman-teman yang terhormat,Membangun sebuah konsensus global mengenai bagaimana menjadikan dunia ini\ tempat yang lebih baik merupakan sebuah kerja keras. Bahwa masyarakat adat kini memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan global sebagian besar merupakan hasil dari upaya-upaya mereka sendiri, namun kami di Forest Peoples Programme mendapat kehormatan dan diperkaya lewat peran kami dalam mendukung dan memberi nasihat pada pelibatan ini. Meskipun demikian, memastikan bahwa suara masyarakat hutan dan masyarakat pedesaan lainnya terdengar gaungnya secara global mungkin akan menjadi semakin sulit ke depannya. Dunia baru saja melewati sebuah titik kepastian hasil: lebih dari setengah populasi global k\ini tinggal di perkotaan, yang menjadikan upaya ini semakin menyulitkan dan menjadi lebih \penting untuk mengelola hutan secara bijaksana dengan cara yang dapat menjamin keberla\ngsungan mata pencaharian lokal dan menghormati hak-hak masyarakat hutan. Minggu ini, pemerintah dan pihak lainnya yang mengawasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) tengah melakukan pertemuan di India untuk meninjau ulang bagaimana cara untuk lebih mengefektifkan keputusan-keputusan mereka. Kesempatan tersebut merupakan sebuah peluang penting bagi CBD untuk menegaskan bahwa mewujudkan “pemanfaatan (secara) adat yang berkelanjutan”, yang dibangun berdasarkan kearifan lokal terhadap lingkungan, mensyaratkan penghormatan pada hak-hak masyarakat lokal dan hak-hak masy\arakat adat atas lahan dan sumber-sumber daya mereka. Para pejabat badan PBB yang bertanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman budaya dunia, yaitu UNESCO, yang juga Badan yang menjalankan Konvensi Warisan Dunia (World Heritage Convention), baru-baru ini melakukan pertemuan dengan masyarakat-masyarakat adat untuk meninjau kembali bagaimana seharusnya mereka mengatasi masalah-masalah mereka. Pertemuan tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa prosedur-prosedur UNESCO harus diubah untuk dapat menghormati hak-hak masyarakat adat. Kebijakan-kebijakan seperti itu haruslah bersifat inklusif dan harus melindungi hak-hak perempuan adat, seperti yang ditegaskan oleh kebijakan baru yang diadopsi oleh Asia Indigenous Peoples Pact atau Pakta Masyarakat Adat Asia.Harapan-harapan timbul agar Presiden Bank Dunia yang baru kini bisa menyesuaikan kebijakan pengaman Bank Dunia agar dapat secara layak menghormati hak-hak tersebut sebagai hasil \dari tinjauan kebijakan yang baru-baru ini dilakukannya. FPP dan kelompok-kelompok adat yang menjadi mitra juga hadir dalam pertemuan pembuka Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) yang tengah dibentuk sebagai mekanisme pendanaan untuk mengimplentasikan Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Dana ini juga perlu menjamin adanya penghormatan atas hak-hak masyarakat \hutan dalam pelaksanaannya. Beberapa kemajuan dalam mempraktikkan prinsip-prinsip telah dicapai pada \saat Kongres Konservasi Dunia (World Conservation Congress) di Korea Selatan di mana ditetapkan resolusi-resolusi yang menegaskan perlunya menghormati hak-hak dan peran masyarakat adat d\alam upaya konservasi dan di mana Mekanisme Whakatane (Whakatane Mechanism), yang berupaya menyesuaikan upaya konservasi dengan penghormatan penuh atas hak, mendapat dukungan lebih lanjut. \Kebutuhan yang mendesak untuk revisi pendekatan ini mendapat sorotan pada berita-berita di Peru yang mengabarkan peningkatan ‘konservasi benteng’ menyebabkan dikeluarkannya masyarakat dari hutan milik mereka. Di Venezuela, masyarakat Yanomami di kawasan Upper Orinoco, yang di atas kertas mendapatkan perlindungan karena keberadaannya di dalam Cagar Biosfir dan Taman Nasional, terus mengalami invasi dari operasi penambangan liar. Masyarakat Yanomami menuntut sebuah investigasi yang lebih detil atas dugaan pelanggaran dan menuntut keikutsertaan dalam pengawasan daerah mereka, sehingga mereka dapat menjaganya dengan lebih efektif. Program FPP dan mitra di Republik Demokratik Kongo, yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency), melanjutkan upaya-upayanya untuk membangun kesadaran lokal dan nasional akan perlunya jaminan hak-hak ata\s tanah dan pengambilan keputusan berbasis masyarakat sebagai inti dari upaya-upaya mengurangi l\aju deforestasi. Pentingnya hal ini dinyatakan secara jelas oleh dua studi baru yang telah dilakukan. Sebuah laporan yang disponsori oleh Pemerintah Norwegia dan Inggris menunjukkan bagaimana perluasan pertanian menimbulkan 80% deforestasi global dan salah satu langkah kunci untuk menghentikan ini adalah\ dengan menjamin penguasaan masyarakat. Namun, riset rinci FPP dan mitra-mitranya atas kelapa sawit baik di Afri\ka dan Asia Selatan mengungkapkan bahwa bahkan di saat perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak-hak ini sebagai anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, dalam prakteknya perampasan tanah terus berlanjut. Standar-standar sukarela atau retoris merupakan suatu awal, namun harus ditindaklanjuti dengan persyaratan-persyaratan yang mengikat, mengawal dan menegakan atu\ran.Marcus Colchester, DirekturLembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

21. Kembalinya konservasi benteng: REDD dan perampasan lahan hijau di Amazon Peru“Saya ingat ketika penjaga taman pertama kali datang ke desa kami. Mereka memanggil kami untuk berkumpul dan berkata ‘Ambil barang-barang kalian dan berkemas, jangan membuka pertanian baru dan kita akan lihat di mana kalian dapat dipindahkan’”.Ini adalah kata-kata Miguel Ishwiza Sangama, mantan kepala desa Nuevo Lamas, sebuah komunitas kecil pribumi Kichwa di Peru Utara saat ia mengingat sebuah kejadian di tahun 2007. Kejadian tersebut adalah saat dimana para pejabat dari Cerro Escalera Regional Conservation Area atau Wilayah Konservasi Regional Cerro Escalera mencoba untuk memindahkan komunitas tersebut untuk pertama kalinya. Di tahun-tahun berikutnya, otoritas Taman terus mengupayakan pemindahan ini tetapi ketika masyarakat tetap menentang, maka pihak otoritas. Taman mengambil langkah dengan membatasi akses masyarakat ke hutan untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan serta melarang sistem tradisional pertanian berpindah yang mereka jalani. Tahun 2010, dakwaan diajukan terhadap tiga anggota masyarakat karena mempraktikkan pertanian berpindah mereka.Nuevo Lamas adalah satu-satunya desa yang terletak di Wilayah Konservasi Regional Cerro Escalera yang membentang seluas 132.000 ha (ditetapkan pada tahun 2005 oleh Pemerintah Daerah San Martin), tetapi banyak komunitas yang bergantung pada sumber-sumber daya hutan penting yang terdapat dalam kawasan lindung ini. Jaime Japulima, Presiden CEPKA1 (salah satu dari empat federasi adat yang mewakili komunitas Kichwa) menjelaskan, “Seluruh daerah ini adalah wilayah leluhur kami namun Cagar Alam ditetapkan tanpa konsultasi dengan kam”. Akibatnya, banyak masyarakat yang terkena dampak. Baru-baru ini, 8 anggota masyarakat Alto Pucalpillo didakwa karena membuka hutan seluas 0,25 ha untuk membangun sebuah perkemahan kecil di mana mereka bisa menanam pisang, jagung dan pohon buah-buahan untuk menghidupi mereka selama berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Salah satu dari 8 anggota tersebut menggambarkan pengalamannya:Komunitas kami tidak memiliki tanah, sertifikat tanah kami hanya mencakup rumah-rumah kami. Ini adalah hutan kami satu-satunya, kami tidak memiliki tempat lain untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan selain daerah yang kini disebut Cagar Alam. Ini adalah tanah kami, kami 1 Dewan adat masyarakat Kichwa Amazon, http://www.cepka.es.tl/Organizaci%F3n.htmsejak dulu pergi ke sana untuk mengumpulkan tanaman obat dan berburu untuk perayaan acara-acara masyarakat, Anda bisa melihat kawasan ini penuh dengan jejak leluhur kami; ada jalur-jalur lama, pohon-pohon palem ditanam untuk keperluan pembuatan atap, bahkan ada tambang garam! Namun, kami tidak pernah diajak dalam konsultasi tentang penetapan Taman ini. Pertama kalinya kami tahu tentang hal itu adalah ketika Taman ini telah ditetapkan. Hari ini, jika kami ingin pergi ke hutan kami, kami harus meminta izin dulu kepada Pemerintah San Martin!Alto Pucalpillo merupakan sebuah kasus yang umum terjadi. Meskipun sebagian masyarakat Kichwa telah mendapatkan pengakuan atas sebagian kecil dari tanah tradisional mereka dengan sertifikat tanah resmi, banyak komunitas lain seperti Alto Pucalpillo yang hanya memiliki hak atas daerah di sekitar rumah mereka, atau bahkan tidak mendapatkan pengakuan dasar ini. Menurut sebuah survey baru-baru ini di San Martin, setidaknya ada 32 komunitas seperti Alto Pucalpillo dengan hak tanah yang hanya mencakup wilayah di sekitar rumah-rumah mereka dan setidaknya ada 13 komunitas yang secara resmi bahkan tidak diakui keberadaannya.2 Saat permohonan-permohonan resmi untuk sertifikat tanah adat yang meliputi daerah yang tidak seberapa luas tersebut dibiarkan berdebu selama bertahun-tahun di meja kerja para pejabat pemerintah, Wilayah Konservasi Regional Cerro Escalera seluas 132.000 ha ditetapkan bersama ratusan ribu hektar konsesi konservasi swasta yang diberikan kepada LSM lingkungan dan perusahaan swasta. Di San Martin saja penetapan ini termasuk konsesi konservasi terbesar di Peru, yaitu konsesi konservasi Alto Huayabamba seluas 143.928ha, dan yang paling baru tiga adalah konsesi yang mencakup kawasan seluas lebih dari 313.687 ha yang diajukan kepada Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA), atau Aliansi Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman hayati, untuk sertifikasi sebuah proyek pasar REDD sukarela.3 Sangat disayangkan bahwa kasus Escalera Cerro bukanlah satu-satunya kasus. Bulan lalu Forest Peoples Programme melaporkan4 dari wilayah Danau Imiria di Ucayali di mana masyarakat Shipibo telah menolak Wilayah Konservasi Regional Imiria (Imiria Regional Conservation Area) yang ditetapkan Pemerintah Daerah Ucayali tahun 2010. Masyarakat setempat menuntut penundaan penetapan ini sementara sebuah proses murni dari Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 2 Studi ini dilakukan oleh CIPTA, Aidesep Centre for Information and Planning dan rencananya akan dipublikasikan tahun 2013. http://www.aidesep.org.pe/cipta/3 Proyek Biocorridor Martin Sagrado REDD+, https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Biocarridor_Martin_Sagra-do_REDD%2B_project/PDD_REDD_Martin_Sagrado_V3.0_-_PJ%5B1%5D.pdf4 http://www.forestpeoples.org/topicss/rights-land-natural-resources/news/2012/09/shipibo-communities-peruvian-amazon-reject-implemeLembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

3KBDD (free, prior and informed consent/FPIC) dimulai. Seperti di Cerro Escalera, penetapan tersebut dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat dan tidak hanya mencakup tanah tradisional Shipibo saja tetapi juga tanah legal 7 komunitas. Sama halnya seperti di San Martin, prospek kredit karbon tampaknya menjadi salah satu pendorong utama atas penetapan Cagar Alam ini. Ini hanyalah dua dari kasus serupa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Peru di mana tanah adat masyarakat adat tetap tidak diakui sementara konsesi untuk pertambangan, minyak, gas, kayu, kelapa sawit dan karbon terus dikeluarkan. Menurut survei-survei terbaru, lebih dari 800 komunitas masih tidak memiliki hak atas tanah, sementara lebih dari 200 komunitas bahkan tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu AIDESEP, Organisasi Masyarakat Adat Amazon Nasional Peru, telah mendesak bahwa, sebelum hak atas tanah dan wilayah masyarakat adat dihormati, REDD5 tetap merupakan sebuah ancaman ketimbang peluang. Walaupun desakan ini ada, pemerintah Peru6 tetap keberatan untuk menanamkan dana REDD demi menjamin tanah dan wilayah masyarakat adat. Namun begitu, baru-baru ini tim konsultan yang disewa untuk menyusun konsep strategi Peru untuk Program Investasi Hutan Bank Dunia (Forest Investment Programme/FIP) telah mengalokasikan dana sebesar $7 juta untuk memulai proses pengakuan akan hak atas tanah bagi masyarakat adat ini. Masih belum jelas apakah hal ini akan mendapatkan pengesahan dari pemerintah Peru.Meskipun mendapatkan tekanan untuk digusur, Miguel dan komunitas Nuevo Lamas tetap membangkang:“’Kami tidak akan pindah ke mana pun,’ ujar kami kepada mereka, kemudian mereka berkata bahwa kami perlu membeli makanan karena pertanian akan dibatasi maka saya berkata kepada Pejabat tersebut,’Kalau begitu Anda harus memberi gaji Anda kepada saya, baru saya dapat membeli makanan saya!’”Meskipun membangkang, mereka tetap merasa cemas bahwa kasus-kasus hukum lanjutan akan diajukan terhadap anggota masyarakat jika menggunakan hutan mereka, dan ini membuat Miguel terus bertanya:Kami bukan pengacara jadi siapa yang akan membela kami ...?5 Program dan proyek untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan6 http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-pro-gramme-fip/news/2012/08/world-bank-forest-investment-programme-challenge2. Informasi Terbaru tentang Kebijakan Pengaman Bank DuniaPeninjauan dan pembaruan kebijakan pengaman Bank Dunia yang saat ini tengah dilakukan adalah kesempatan yang pertama dan utama untuk memodernisasi kebijakan Bank dan menguatkannya untuk memenuhi standar hak asasi manusia dan lingkungan internasional. Sebuah proses pembaruan yang komprehensif dan efektif juga memiliki potensi yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistemik dalam kerangka kerja kebijakan pengaman Bank Dunia, termasuk kekurangan-kekurangan dalam mekanisme pelaksanaan perlindungan. Forest Peoples Programme (FPP) dan pengamat bank lainnya terlibat erat dalam pengembangan masukan awal independen untuk proses peninjauan Bank Dunia, termasuk untuk rancangan pendekatan proses konsultasi Bank. Di bawah bendera reformasi yang lebih luas yang diterapkan oleh Presiden Bank Dunia yang baru Dr. Jim Kim, tinjauan kebijakan perlindungan ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendefinisikan arah baru bagi Bank Dunia dan mencerminkan seperangkat nilai yang baru.Seperti banyak organisasi keadilan sosial lainnya, FPP tetap menyatakan bahwa selain mendengarkan pemerintah peminjam dan donor, Bank Dunia juga harus mendengarkan para pemegang hak dan masyarakat yang akan terkena dampak investasi yang dilakukan Bank Dunia, serta mendengarkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang akrab dengan isu-isu pengamanan proyek dan program Bank Dunia. Dalam rangka memastikan peningkatan kerangka Bank Dunia untuk kinerja sosial dan lingkungan, peninjauan kebijakan pengaman ini harus melibatkan proses yang kuat untuk konsultasi-konsultasi publik yang bermakna. Konsultasi-konsultasi tersebut harus memberikan jaminan bahwa masukan publik akan membentuk proposal akhir untuk reformasi sistem perlindungan Bank Dunia. Jika masyarakat sipil dan masyarakat terkait diikutsertakan, peninjauan kebijakan perlindungan ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendefinisikan arah baru bagi Kelompok Bank Dunia yang difokuskan pada peningkatan implementasi dan akuntabilitas publik yang lebih besar terhadap hasil dan dampak sosial dan lingkungan.Organisasi masyarakat adat telah menyerahkan seperangkat rekomendasi spesifik untuk dipertimbangkan dalam peninjauan, pembaruan dan reformasi Kebijakan Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

4Operasional / Prosedur Bank 4.10 milik Bank Dunia tentang Masyarakat Adat. Rekomendasi-rekomendasi tersebut meliputi kepatuhan pada Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan seruan untuk penguatan perlindungan hak-hak di satu sisi, dan peningkatan efektivitas dalam penerapan kebijakan perlindungan di sisi lain. Rekomendasi-rekomendasi ini menyatakan bahwa hal-hal tersebut harus secara khusus dirancang untuk mengatasi cacat-cacat di masa lalu yang teridentifikasi dalam sistem perlindungan tersebut, baik lewat evaluasi Bank Dunia maupun evaluasi eksternal.Sebuah surat bersama dari sejumlah besar organisasi masyarakat sipil menyoroti perlunya perlindungan yang lebih baik untuk pembebasan lahan, dan untuk pengintegrasian yang lebih baik dari masalah-masalah hak asasi manusia dan masalah gender, di antara isu-isu lainnya. Organisasi masyarakat sipil juga menekankan bahwa peninjauan kebijakan pengaman tersebut harus mempertimbangkan dan menanggapi setiap modalitas pinjaman yang digunakan oleh Bank Dunia, bukan hanya pembiayaan proyek. Hal ini harus mencakup perubahan-perubahan yang tengah dipertimbangkan di bawah Tinjauan Pinjaman Investasi (Investment Lending Reform/ILR), dan modalitas pinjaman baru seperti uji coba Program-for-Result (PforR) yang baru-baru ini disetujui. Cakupan peninjauan yang luas ini juga akan mencakup penilaian terfokus bagaimana menerapkan standar sosial dan lingkungan yang efektif untuk pembiayaan program di bawah ‘development policy loans ‘ (DPL – pinjaman kebijakan pembangunan) dan untuk pendekatan sistem negara yang sedang dirintis Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.00.Di bulan Oktober 2012, Makalah Pendekatan final untuk tinjauan ini mendapat persetujuan Komite Efektifitas Pembangunan (Committee on Development Effectiveness) Bank Dunia dan dengan demikian memulai proses peninjauan. Sebuah makalah komprehensif yang merinci pandangan organisasi masyarakat sipil tentang proses pembaruan dan peninjauan akan segera diterbitkan.Proses yang akan berlangsung sejak saat ini (sebagaimana dinyatakan dalam Makalah Pendekatan Bank Dunia) adalah:- Juli 2012 – April 2013, Tinjauan Global: “konsultasi eksternal yang ditujukan untuk mendapatkan masukan tentang peluang-peluang, arahan-arahan yang muncul dan opsi-opsi untuk penyusunan konsep sebuah kerangka terpadu”- Mei 2013 – Nopember 2013, Konsep Awal Kerangka Terpadu: “konsultasi eksternal selama tiga bulan yang ditujukan untuk mendapatkan umpan balik tentang konsep awal kerangka terpadu”- Desember 2013 – Juni 2014, Kerangka Terpadu dan Rekomendasi Kebijakan Final: “konsultasi eksternal selama tiga bulan yang ditujukan untuk mendapatkan umpan balik tentang konsep kedua kerangka terpadu”Informasi lebih lanjut:• Masukan Masyarakat Adat untuk Kebijakan Operasional / Prosedur Bank No. 4.10 milik Bank Dunia: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/response-world-bank-letter.pdf • Surat terbuka bersama masyarakat sipil kepada Presiden Bank Dunia, Dr. Kim Jim, tentang tinjauan kebijakan perlindungan Bank Dunia yang tengah berlangsung:http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/joint-civil-society-open-letter-president-w 3. Masyarakat Yanomami di Venezuela berkonflik dengan penambang liarDi bulan Agustus muncul berita terjadinya dugaan pembantaian terhadap masyarakat Yanomami di kawasan sungai Upper Ocamo yang terpencil. Berita tersebut menyebar ke stasiun-stasiun misi di kalangan masyarakat Yanomami di padang Parima dan kemudian disiarkan oleh organisasi Yanomami yaitu Horonami, serta organisasi-organisasi adat lainnya di negara-negara bagian Amazonas yang termasuk wilayah Venezuela. Masalah tentang kedatangan para penambang Brasil secara illegal ke wilayah Yanomami di Venezuela telah terjadi secara sporadis sejak pertengahan tahun 1960 dan telah menimbulkan aksi-aksi kekerasan yang berulang.7 Tahun 1993, terjadi sebuah pembantaian di komunitas Haximu yang mengakibatkan dilakukannya investigasi internasional dan proses pengadilan terhadap beberapa penambang di pengadilan-pengadilan Brasil. Ada kekhawatiran bahwa telah terjadi kejadian yang serupa di kawasan Upper Ocamo.Sebuah investigasi awal selama satu hari di awal bulan September oleh Kementerian Urusan Adat Venezuela, walaupun disambut hangat namun dikritisi karena tidak benar-benar mencapai lokasi di mana terjadi dugaan kekerasan tersebut. Pemerintah juga dikritisi karena 7 The Health and Survival of the Venezuelan Yanoama, IWGIA, Survival International and Anthropology Resource Center, 1985, http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=169Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

5telah menyiarkan berita yang berlebihan bahwa “tidak ada apa-apa” di kawasan tersebut, walaupun kehadiran para penambang liar di sana telah diketahui secara luas di kalangan masyarakat adat. Di akhir bulan September, angkatan darat dan Kementerian Urusan Publik melakukan sebuah kunjungan bersama lebih lanjut selama lima hari ke kawasan Upper Ocamo bersama-sama dengan Horonami. Setelah investigasi ini, Horonami merilis hasil temuannya sendiri, yang menyatakan bahwa banyak penambang liar beroperasi di kawasan tersebut dan didatangkan lewat jalur-jalur pesawat udara rahasia. Menurut Horonami, cerita-cerita tentang pembantaian, meskipun tidak terkonfirmasi kebenarannya, merupakan bukti bahwa memang ada konflik antara para penambang dengan masyarakat lokal di kawasan tersebut. Horonami mengakui bahwa upaya-upaya yang serius telah dilakukan secara periodik baik oleh angkatan bersenjata Brasil maupun angkatan bersenjata Venezuela untuk membersihkan kawasan masyarakat Yanomami dari para penambang. Meskipun begitu, organisasi ini mengeluarkan sebuah seruan untuk dilakukannya patroli yang lebih sistematis atas kawasan tersebut dengan melibatkan masyarakat Yanomami untuk memberantas akses ilegal ke kawasan mereka. Dengan demikian, terjadinya dampak negatif terhadap komunitas tersebut, masalah-masalah kesehatan serta kerusakan pada hutan-hutan mereka dapat dicegah. Menurut Horonami, sebuah investigasi lapangan yang lebih detil di kawasan Upper Ocamo masih amat dibutuhkan. Keseluruhan isu ini memanas di tingkat nasional dan internasional ketika pemerintah mengartikan pernyataan keprihatinan bagi masyarakat Yanomamia sebagai sebuah intrik politis untuk mendiskreditkan pemerintah yang sedang menghadapi pemilihan umum nasional. Sensitivitas pemerintah terhadap penelitian internasional yang cermat kemudian menjadi jelas. Ketika Komisi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Inter-American Commission on Human Rights/IACHR) mengeluarkan sebuah komunike yang melaporkan dugaan pembantaian dan menyerukan dilakukannya sebuah investigasi, pemerintah malah menyikapinya dengan menarik diri (istilah hukumnya adalah “denouncing”) dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (American Convention on Human Rights). Menyesali pengunduran diri ini, IACHR menyatakan bahwa: Pengunduran diri seperti itu tidak melepaskan Negara Anggota terkait dari kewajiban-kewajiban yang tertera pada Konvensi ini dalam hubungannya dengan tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban tersebut dan yang diambil negara tersebut sebelum tanggal berlakunya pengunduran diri tersebut.4. Pembela adat di COP 11 Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) di India Minggu ini masyarakat adat dari seluruh dunia telah berkumpul dengan para pemimpin pemerintah internasional di Konferensi Para Pihak Ke-11 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP11) di Hyderabad, India. Pertemuan penting ini melibatkan negosiasi-negosiasi penting yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang menganjurkan perlindungan lahan tradisional mereka dan menarik perhatian kepada dimensi sosial dan budaya dari upaya konservasi dan penghormatan atas hak-hak mereka di saat Para Pihak pada Konvensi menilai kemajuan dan efektivitas kerja CBD sampai saat ini dan menyusun rencana-rencana dan solusi-solusi baru untuk krisis keanekaragaman hayati global.Forest Peoples Programme menghadiri COP11 untuk mendukung delegasi pemimpin adat dan pemimpin lokal serta organisasi-organisasi lokal pendukung dari Bangladesh, Kamerun, Guyana, Panama, Suriname dan Thailand, bersama-sama dengan Forum Adat Internasional tentang Keanekaragaman Hayati (International Indigenous Forum on Biodiversity/IIFB).Masyarakat adat, yang telah menjadi penjaga lansekap keanekaragaman hayati selama berabad-abad, memiliki peran yang terpenting dalam mengatasi hilangnya lahan dan degradasi ekosistem yang terus berlanjut. Pengetahuan dan praktik-praktik tradisional sangat berharga dalam melestarikan dan memanfaatkan spesies penting dan daerah secara berkelanjutan, serta memberikan kontribusi untuk penelitian, pemantauan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Keterlibatan yang penuh dan efektif dari masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam kerja-kerja Konvensi, di semua tingkatan, adalah kunci dari keberhasilan menyeluruh jangka pendek dan panjang serta pengakuan akan hal ini ini dan niat untuk mewujudkannya harus tercermin dalam hasil pertemuan.Masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah dengan keanekaragaman hayati, biasanya yang pertama kali menderita dampak yang serius dan seringkali permanen dari hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Hal ini diperparah oleh langkah-langkah top-down tidak tepat yang disusun untuk menangani isu-Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

6isu ini yang tidak memiliki cukup penghormatan yang nyata atas wilayah, hak-hak dan keterlibatan penuh masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Para Pihak CBD di Hyderabad, apakah berkaitan dengan bahan bakar nabati, kawasan lindung atau perubahan iklim, tidak boleh merugikan masyarakat adat, tanah mereka, atau mata pencaharian mereka. Sebaliknya keputusan-keputusan tersebut harus berusaha meningkatkan hak-hak masyarakat adat dan khususnya dapat menangani isu-isu pembagian biaya dan manfaat.Sebuah rencana aksi baru sedang dikembangkan di COP11 untuk mendukung dan mendorong masyarakat adat dalam praktik-praktik berkelanjutan tradisional mereka,8 yang mencerminkan interaksi mereka yang cermat dan dan bersifat melindungi alam sekitar.Pengembangan rencana aksi tentang pemanfaatan berkelanjutan secara tradisional sangat penting. Penelitian terbaru menunjukkan kurangnya kebijakan dan praktik yang efektif di banyak negara untuk mendukung dan melindungi pemanfaatan sumber-sumber daya alam berkelanjutan tradisional masyarakat adat, dan sebagai akibatnya praktik-praktik tradisional di seluruh dunia berada di bawah ancaman serius [salah satu poin yang menghambat kemajuan dalam CBD] selalu adalah tentang keengganan pemerintah untuk mengakui bahwa menjamin pemanfaatan berkelanjutan oleh masyarakat dan masyarakat adat mensyaratkan pengakuan atas hak-hak mereka untuk memiliki, menguasai dan mengelola lahan dan sumber-sumber daya mereka. Tanpa jaminan penguasaan, sulit bagi mereka untuk menerapkan, menghasilkan, memelihara, dan mengajarkan praktik-praktik berkelanjutan tradisional mereka beserta pengetahuan-pengetahuan terkait. Keterkaitan ini harus tegas diakui dan didukung oleh Para Pihak dalam rencana aksi yang baru dan keputusan-keputusan lainnya, dengan mempertimbangkan komitmen internasional yang ada untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah, sumber daya dan penguasaan, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Panduan Sukarela FAO tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Keamanan Pangan Nasional dan dokumen-dokumen hasil Rio+20 lainnya.Minggu ini masyarakat adat juga menekan Para Pihak CBD untuk menyusun ulang terminologi usang ‘komunitas adat dan komunitas lokal’ menjadi ‘masyarakat adat dan masyarakat lokal’ sebagai refleksi yang akurat dari identitas unik mereka dan cosmovisions (bagaimana masyarakat adat memandang dan 8 Misalnya metode perburuan atau penangkapan ikan yang berkelanjutan serta pengumpulan dan pemanfaatan hasil hutan dan kayu hutan yang berkelanjutan yang terikat oleh aturan atau hukum adatmemahami dunia) yang mereka miliki. Masyarakat adat telah memintanya sejak pengadopsian UNDRIP pada tahun 2007. Penegasan status masyarakat adat sebagai “masyarakat” adalah penting untuk dapat sepenuhnya menghormati dan melindungi hak-hak asasi mereka.Silakan kunjungi halaman khusus tentang CBD COP11 di situs FPP untuk informasi terbaru dari India, termasuk informasi latar belakang, pernyataan, wawancara, presentasi dan opini dari masyarakat adat yang menghadiri pertemuan tersebut. Informasi lebih lanjut: • Halaman khusus tentang CBD COP11 di situs FPP: http://www.forestpeoples.org/tags/convention-biological-diversity-cop11-meeting-india • Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP): http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf• Panduan Sukarela FAO tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Keamanan Pangan Nasional: http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/• Dokumen-dokumen hasil Rio+20 lainnya: http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html 5. Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.9 Dari bulan Maret sampai Oktober 9 Colchester M 2010 Free, Prior and Informed Consent: Mak-Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

72012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,10 Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya11 melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan. Lokasi penelitian KBDD dan perusahaan kelapa sawit yang beroperasiKamerun (Ocean Department)BioPalm EnergyDRC (provinsi Bas-Congo)Congo Oil and Derivatives (COD)Liberia (Grand Cape Mount County)Sime DarbyFilipina (Palawan)AGUMILIndonesia (Kalimantan Barat)PT Agrowiratama (Musim Mas)Indonesia (Kalimantan Tengah)PT Mustika Sembuluh (Wilmar)Indonesia (Kalimantan Tengah)PT Surya Sawit SejatiIndonesia (Kalimantan Timur)PT REA Kaltim Plantations (REA Holdings)Indonesia (Kalimantan Barat)PT Bangun Nusa MandiriIndonesia (Sumatra Barat)PT Permata Hijau Pasaman (Wilmar)Malaysia (Sarawak)IOI Pelita PlantationsMalaysia (Sabah)Tanjung Bahagia Sdn Bhd (Genting Plantations)Temuan-temuan studi kasus menunjukkan bahwa ing FPIC work for forests and people.(Free, Prior and Informed Consent: Memfungsikan KBDD bagi hutan dan masyarakat), The Forests Dialogue, School of Forestry and Environmental Studies, Yale University. http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_ResearchPaper_Colches-ter_lo-res.pdf10 Lihat http://www.rspo.org/en/principles_and_criteria_review11 Organisasi-organisasi mitra adalah: SawitWatch, HuMa, Ge-mawan Institute, Yayasan SETARA Jambi, Walhi Kalteng, Walhi Kaltim, Walhi Kalbar, Pusaka, Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS), Green Advocates, Centre pour l’Environnement et le Développement (CED), Association OKANI dan Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV).masyarakat lokal tidak diberikan informasi yang cukup tentang dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit terhadap mata pencaharian mereka serta akses ke dan pemanfaatan lahan mereka. Dalam banyak kasus, informasi yang diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat lokal tidak lengkap dan bias, disertai janji-janji akan keuntungan-keuntungan dan manfaat-manfaat dari pengembangan kelapa sawit yang mengesampingkan potensi aspek-aspek negatif terhadap mata pencaharian, lingkungan hidup dan hak atas tanah masyarakat lokal. Partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat lokal terhambat oleh kurangnya informasi yang diberikan sebelum pembangunan dilakukan di tanah mereka. Perusahaan dan pemerintah kadang mengklaim bahwa penghormatan atas KBDD tidak berlaku sebelum luas bersih lahan telah diidentifikasi dan sebelum izin akhir pemanfaatan lahan telah didapat. Hal ini bisa dilakukan setelah kesepakatan konsesi awal telah ditandatangai, yang dengan demikian menempatkan masyarakat lokal dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam kasus-kasus seperti itu, kekuatan masyarakat dalam negosiasi-negosiasi berikutnya sangat dilemahkan. Dalam banyak kasus, hak atas KBDD disamakan oleh perusahaan dengan kegiatan sosialisasi atau konsultasi dengan masyarakat lokal. Hal ini kemudian menyebabkan interaksinya cenderung terbatas pada tindakan perusahaan memberitahu masyarakat tentang pembangunan yang akan dilakukan di tanah mereka, dan bukannya pada upaya mendapatkan persetujuan mereka atas pembangunan-pembangunan ini. Saat dilakukan pun, konsultasi oleh perusahaan dengan masyarakat lokal cenderung lebih merupakan pertemuan tunggal (satu kali pertemuan) daripada sebuah proses dialog, diskusi dan negosiasi yang iteratif, yang berarti bahwa masyarakat tidak diberikan waktu yang memadai untuk menerima, mencerna, dan mengambil keputusan kolektif tentang operasi perusahaan. Kurangnya kejelasan akan peran, yurisdiksi dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah menghasilkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab akan pengawasan, pemantauan dan pemberian sanksi atas kegiatan perusahaan. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan ini menghasilkan situasi di mana lembaga-lembaga pemerintah dan pihak perusahaan cenderung saling lempar tanggung jawab. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan adanya keengganan pihak perusahaan untuk menantang kewenangan pemerintah atas penguasaan lahan dan hak atas tanah menurut perundang-undangan nasional. Saat terjadi kontradiksi antara undang-undang nasional dengan undang-undang internasional ataupun di dalam undang-undang Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

nasional sendiri, perusahaan dan pemerintah tidak mengambil inisiatif yang cukup untuk mengidentifikasi dan menyelesaikannya lewat reformasi hukum atau cara lainnya.Interaksi antara perusahaan dan masyarakat seringkali terbatas hanya pada perwakilan desa, misalnya kepala desa, tanpa adanya konsultasi yang lebih luas dengan elemen-elemen masyarakat lain, atau dengan masyarakat yang terkena dampak. Kooptasi para elit menghasilkan pengambilan keputusan yang diserahkan kepada tetua atau tokoh masyarakat, di mana mereka mendapati diri mereka dihadapkan pada suatu fait accompli (ketentuan yang harus diterima). Konflik lahan dengan beragam tingkatan terus terjadi. Meskipun beberapa perusahaan telah mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, namun mereka lebih menitikberatkan pada penyusunan proses resolusi konflik dan bukannya pada efisiensi praktek yang aktual dan hasil-hasil yang konkrit dari upaya penyelesaian konflik. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat lokal karena mereka memandang hasil-hasil penyelesaian konflik sebagai hal yang penting sekali.Berbagai temuan mengungkapkan bahwa prosedur RSPO dilanggar secara terang-terangan oleh perusahaan yang tidak mengambil langkah-langkah yang disyaratkan untuk mengakui hak adat. Mereka justru mengambil jalan pintas untuk mendapatkan persetujuan, yang jauh dari “bebas”, “didahulukan” dan “diinformasikan”. Merebaknya konflik atas lahan yang kadang disertai kekerasan di sejumlah perusahaan kelapa sawit di seluruh dunia adalah sebuah manifestasi dan hasil nyata dari pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Ekspansi kelapa sawit yang tengah berlangsung di belahan selatan dunia hanya menguatkan fakta dibutuhkannya standar-standar dan pemantauan yang kuat di lapangan, untuk menjamin penghormatan pada hak-hak masyarakat lokal dan pemenuhan kebutuhan mereka. Bahkan jika perusahaan berupaya memperoleh lahan lewat jalan yang adil, hukum perundang-undangan saat ini dan prosedur administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah, pembebasan lahan, personalitas hukum dan perwakilan, membuat sulit bahkan tidak mungkin perusahaan untuk mematuhinya. Kepatuhan yang luas, efektif dan adil pada standar RSPO tergantung pada governansi yang baik, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan akses kepada keadilan. Jika alokasi lahan dibuat dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, pastilah terjadi hambatan-hambatan serius pada pendekatan RSPO. Materi terkait lainnya:• Studi kasus-studi kasus ini akan dipublikasikan sebagai volume suntingan sepanjang tahun 2012 (Colchester M & Chao S (eds) Conflict or consent? The palm oil sector at a crossroads (Konflik atau persetujuan? Sektor minyak sawit di persimpangan jalan) FPP & SawitWatch, Bogor, Indonesia.) • Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi kunci akan dipublikasikan sebagai brosur di bulan Oktober 2012 untuk Pertemuan Tahunan RSPO Ke-10.6. Laporan Forest Peoples Programme dan mitra kerja dari Thailand dan Kenya dalam Kongres Konservasi Dunia IUCN Ke-5Dengan bantuan pendanaan dari Rights and Resources Intiative (RRI) dan IUCN’s Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP), Forest Peoples Programme (FPP) mendukung mitra dari Thailand dan Kenya untuk menghadiri Kongres Konservasi Dunia (WCC5) IUCN Ke-5 tanggal 6-15 September di Jeju, Korea Selatan. Fred Kibelio Ngeywo (Chepkitale Indigenous Peoples’ Development Project, CIPDP, dan dari komunitas Ogiek di Gunung Elgon, Kenya), Udom Charoenniyomphrai (Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, IMPECT), Kittisak Rattanakrajangsri (Indigenous Peoples’ Foundation for Education and Environment in Thaliand) dan Michael Kipkeu (Kenya Wildlife Service) turut serta dalam mendukung gerakan-gerakan kunci (laporannya dibawah), dan mempresentasikan Mekanisme Whakatane yang berupaya “untuk mengatasi dan mengganti rugi ketidakadilan historis dan ketidakadilan saat ini terhadap masyarakat adat atas nama konservasi alam dan sumber daya alam”.12 Tim FPP juga menghadiri lokakarya kunci tentang Situs Warisan Dunia dan sejumlah acara pendamping (side events).FPP mensponsori Gerakan IUCN pada Konvensi Warisan Dunia dan Implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)Hal ini disahkan dengan bahasa yang kuat, termasuk penekanan pada kebutuhan Kenya untuk memperbaiki situasi Endorois. Juga, FPP dan mitra turut serta dalam memastikan bahwa Gerakan 007 tentang Pembentukan sebuah keanggotaan Organisasi Masyarakat Adat (IPO) 12 Durban Accord dan Action Plan and Resolution 4.0528Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

dan kategori pemberian suara (voting) di IUCN (yang kategorinya sendiri perlu menunggu sampai WCC6), dan Gerakan 128 tentang Implementasi UNDRIP oleh IUCN, (yang mengingat kembali gerakan WCC4 pada UNDRIP dan berusaha untuk memastikan aksi relevan panduan UNDRIP oleh IUCN) disahkan. Gerakan 128 juga menyambut baik ‘“Mekanisme Whakatane” sebagai kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan “konservasi yang adil dan berbasis hak” FPP dan pendekatan Satu Program’.Acara pendamping pada Mekanisme Whakatane: Sebuah pendekatan para pihak (multi-stakeholder) untuk menyelesaikan konflik-konflik hak asasi manusia di kawasan-kawasan lindungAcara pendamping selama 2 jam mengenai Mekanisme Whakatane yang menarik banyak pengunjung difokuskan pada “penanganan governansi dan pengelolaan yang adil di kawasan-kawasan lindung”. Sebagai mana dilaporkan sebelumnya oleh E-Newsletter ini, Mekanisme Whakatane bertujuan untuk mendukung penyelesaian konflik di kawasan lindung dengan memastikan bahwa praktik-praktik konservasi menghormati hak-hak masyarakat adat/masyarakat lokal. Ini bukanlah sebuah jalur hukum ke pengadilan nasional atau regional, namun sebuah solusi perantara yang bertujuan agar para pihak tidak harus langsung menuju proses pengadilan untuk menyelesaikan konflik. Mekanisme ini berpotensi lebih cepat, lebih murah, lebih mudah diakses daripada menempuh jalur pengadilan dan lebih kondusif untuk membangun sesuatu yang positif. Mekanisme ini jelas tidak mengenakan ikatan hukum pada mereka yang bertikai (sebagai mana aturan pengadilan, setidaknya dalam teori) dan ketika pun gagal dalam mencapai kemajuan, pilihan untuk ke pengadilan masih tetap tersedia.Peserta pada acara pendamping ini mendengar laporan-laporan tentang hasil dari dua Penilaian uji coba terhadap Mekanisme Whakatane yang telah dilakukan sejak 2011, yaitu di Gunung Elgon di Kenya Barat dan di Taman Nasional Ob Luang di utara Thailand. Peserta mendengar bagaimana Penilaian uji coba ini telah membantu munculnya perubahan-perubahan praktis yang positif di kawasan-kawasan lindung tersebut dan bagaimana Penilaian ini ternyata kondusif bagi perubahan kebijakan di tingkat nasional.Dr Janis Bristol Alcorn (Anggota RRI dan Pemimpin Bersama IUCN CEESP TGER) serta Stewart Maginnis (Direktur Global dari IUCN Nature Based Solutions Group) memberikan pendahuluan yang kuat yang menguraikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai IUCN sehubungan dengan Mekanisme Whakatane, dan juga menyatakan betapa pentingnya proses tersebut untuk memastikan agar pendekatan berbasis hak bisa menjadi norma.Presentasi tentang Penilaian uji coba di Taman Nasional Ob Luang di utara Thailand menggali sejarah di balik situasi yang ada, menguraikan bagaimana para pelaku konservasi di lapangan mengakui dan bekerja dengan hak-hak masyarakat lokal, tetapi juga bagaimana kebijakan tingkat nasional perlu diubah untuk memungkinkan – bukannya menghalangi – suatu bentuk konservasi yang efektif dan berbasis hak. Presentasi tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana uji coba ini telah membantu mempertemukan para pemain kunci dengan tujuan untuk bekerja mewujudkan perubahan tersebut.Dalam presentasi tentang Penilaian uji coba di Gunung Elgon, Kenya, Stewart Maginnis, Ali Kaka (Direktur Regional IUCN Afrika Timur dan Selatan) dan Justin Kenrick (Penasehat Kebijakan Afrika, FPP) menunjukkan bahwa Penilaian ini juga mencakup kerja dalam sebuah situasi yang tampaknya sulit ditangani dan berbahaya. Presentasi Fred Kibelio Ngeywo menekankan bahwa kontribusi kunci untuk keberhasilan penilaian uji coba di Kenya ini adalah kesediaan Ogiek untuk terlibat secara konstruktif dengan lembaga-lembaga yang telah memiliki pengalaman, seperti pengalaman pernah diusir dari tanah leluhur mereka di Chepkitale, Gunung Elgon. Yang juga menjadi jelas dari presentasi-presentasi tersebut adalah peran kunci Ali Kaka, yang dengan kemampuan khususnya mampu mempertemukan semua pemain kunci dan membantu memfasilitasi proses Mekanisme Whakatane bersama Forest Peoples Programme. Sementara itu, Michael Kipkeu, dari Kenya Wildlife Service, membuka presentasinya dengan pernyataan tegas bahwa “Chepkitale adalah milik Ogiek “.Sebagai konsekuensi dari partisipasi tim FPP dalam WCC5, Mekanisme Whakatane sekarang jauh lebih menonjol dalam kerja IUCN dan telah mendapatkan manfaat dari berbagai umpan balik yang berguna. Langkah berikutnya adalah untuk masuk ke tahap kedua, yang akan melibatkan pencarian dana untuk melakukan lebih banyak pengkajian dan untuk memperbaiki dan menfinalisasi Mekanisme tersebut sehingga dapat diluncurkan secara resmi saat Kongres Taman Nasional Dunia (World Parks Congress) di Sydney tahun 2014, sebagai salah satu inisiatif utama IUCN. Tahap Uji Coba telah mengembangkan sebuah proses yang sangat efektif dan kerangka kerja untuk Mekanisme ini. Tahap kedua ini akan berupaya mendapatkan masukan dan umpan balik yang jauh lebih besar dari masyarakat adat dan masyarakat lokal (misalnya melalui presentasi ke Kaukus Adat di COP11 CBD yang tengah berlangsung di Hyderabad, India) dan dari organisasi-organisasi pemerintah, non-pemerintah dan konservasi, seraya tahap ini melaksanakan kerja yang diharapkan 9Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

dapat terus menghasilkan perbedaan yang nyata bagi kehidupan masyarakat.Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mekanisme Whakatane, dan Pengkajian uji coba di Kenya dan Thailand, silakan kunjungi situs: http://whakatane-mechanism.org/7. Pertemuan Perdana Dewan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) berlangsungDana Iklim Hijau (Green Climate Fund), sebuah badan yang bertugas menyalurkan dana-dana iklim di bawah Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim [United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)] telah menyelenggarakan pertemuan perdananya. Masyarakat Adat keberatan dengan aturan-aturan partisipasi dan keterlibatan dan menyerukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pertemuan perdana Dewan Dana Iklim Hijau berlangsung di Jenewa akhir Agustus untuk membahas isu-isu kunci seperti peran Dewan, identifikasi negara tuan rumah, dan yang lebih penting bagi masyarakat adat, definisi aturan-aturan partisipasi para pengamat. Forest Peoples Programme menghadiri pertemuan tersebut untuk memberikan dukungan bagi seorang perwakilan masyarakat adat dan akan terus mendukung partisipasi masyarakat adat dan menyerukan adanya keterlibatan secara penuh dan efektif. Bersamaan dengan pertemuan tersebut, FPP, bersama JOAS, menerbitkan sebuah uraian singkat teknis kolaboratif tentang Dana Iklim Hijau, yang dapat diunduh di sini: http://www.forestpeoples.org/topics/other-climate-related-institutions/publication/2012/new-publication-indigenous-peoples-and-gr8. Republik Demokratik Kongo: Lokakarya-lokakarya hukum di Bukavu, Boma, dan Kinshasa, tentang perlindungan hak-hak masyarakat hutan yang lebih baikDi bulan Juli dan Agustus 2012, tiga organisasi masyarakat sipil di Republik Demokratik Kongo (DRC) - Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), the Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), dan Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) – menyelenggarakan serangkaian lokakarya hukum bekerja sama dengan Forest Peoples Programme dengan dukungan dana dari Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA). Lokakarya-lokakarya tersebut berupaya menguatkan kapasitas hukum organisasi-organisasi tersebut dan mempromosikan sebuah pemahaman yang lebih baik akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber-sumber daya alam. Lokakarya tersebut juga untuk menguatkan pengertian mereka akan mekanisme untuk membela dan mempertahankan hak-hak masyarakat dalam proses REDD+ di Republik Demoraktik Kongo (RDK).Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC)“Saya kini memahami apa maksud Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan. Hak ini mengharuskan lebih dari sekadar melakukan konsultasi dengan masyarakat; para pengembang memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan masyarakat sebelum melanjutkan proyek mereka”. - Jean-Claude Ikangamino, CAMV.Selama lokakarya-lokakarya tersebut, para peserta membicarakan hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC), yang dilindungi oleh undang-undang internasional dan regional, dan yang berarti masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan persetujuan mereka atau menolak proyek apa pun yang mungkin menimbulkan dampak pada hak-10Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

hak mereka atas lahan dan sumber-sumber daya alam. Dijelaskan bahwa hak ini telah mengalami perkembangan dalam undang-undang internasional dan kini semakin diterima untuk diperluas untuk tidak hanya mencakup masyarakat adat namun juga masyarakat lokal. Diskusi-diskusi juga difokuskan pada bagaimana hak atas KBDD/FPIC tidak dilindungi dalam undang-undang nasional Kongo, meskipun pemerintah telah menandatangani sejumlah konvensi internasional yang melindungi hak ini. Arrêté Ministériel fixant la procédured’homologation des projets REDD+ (Surat Perintah Menteri tentang prosedur konfirmasi secara resmi untuk proyek-proyek REDD+)13 menetapkan bahwa setelah menandatangi kontrak kemitraan untuk menilai jasa-jasa lingkungan yang terkait proyek-proyek REDD+, pihak pengembang memiliki waktu 4 tahun untuk mendapatkan validasi proyek-proyek mereka. Validasi khususnya tunduk pada konsultasi dengan stakeholder yang relevan, sesuai dengan Procédure d’enquête publique préalable à l’octroi d’une concession forestière (Prosedur permintaan masyarakat (public enquiry) sebelum memberikan konsesi hutan).14 Prosedur ini tidak menghormati kewajiban internasional RDK: Prosedur ini bertujuan untuk menginformasikan dan melakukan konsultasi dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat tentang proyek-proyek yang mungkin menimbulkan dampak terhadap tanah dan sumber daya mereka; namun prosedur ini tidak mengijinkan masyarakat menentang implementasi proyek jika mereka percaya bahwa proyek-proyek tersebut akan mendatangkan dampak negatif terhadap tanah, sumber daya atau sumber pencaharian mereka. Ini melanggar hak mereka atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan. Gender dan proses REDD+ “Untuk pertama kalinya, saya memahami bahwa gender juga menyangkut kita, kaum laki-laki. Di negara kita, laki-laki jarang diasosiasikan dengan kegiatan-kegiatan gender. Dalam konteks proyek-proyek REDD+, kita semua harus terlibat dan memastikan bahwa kaum perempuan bisa mendapatkan manfaat dari REDD+.” - Ronsard Boika, Petugas Pendidikan Lingkungan Hidup, CEDENPentingnya gender dalam proses REDD+ merupakan tema lain yang dicakup dalam lokakarya-lokakarya yang diselenggarakan. Peserta menyatakan bahwa meskipun 13 Arrêté Ministériel No 004/CAB/MIN/ECN-T/012 of 15 Feb-ruary 2012, fixant la procédure d’homologation des projets REDD+.14 Arrêté Ministériel No 24/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08 of 7 August 2008, fixant la procédure d’enquête publique préalable à l’octroi d’une concession forestière.ada interaksi yang kuat antara perempuan dengan lingkungan mereka dan ketergantungan mereka pada sumber-sumber daya alam, perempuan tidak mengontrol (menguasai) tanah mereka atau sumber-sumber daya alam dan sering kali mengalami diskriminasi saat mereka mengakses tanah maupun sumber-sumber daya alam. Banyak yang menyatakan keprihatinan bahwa REDD+ bisa menimbulkan konsekuensi negatif bagi perempuan dengan lebih lanjut membatasi akses mereka ke sumber-sumber daya hutan dan dengan demikian memperparah ketidaksetaraan gender dan kemiskinan di kalangan perempuan. Karenanya menjadi penting sekali untuk memastikan adanya partisipasi penuh dan efektif kaum perempuan dalam proses REDD+. Sebagaimana ditekankan oleh Patricia Mayolongo, pengacara di ADEV, “partisipasi ini haruslah bersifat substantif dan efektif; partisipasi ini harus lebih dari sekadar menghitung jumlah peserta perempuan yang hadir”. Peserta dari ADEV, CAMV, dan CEDEN mendesak pentingnya untuk membagikan pengetahuan yang mereka dapatkan kepada masyarakat dan untuk mendukung mereka dalam membela hak-hak mereka. Direktur Eksekutif CAMV, Pacifique Mukumba, menegaskan bahwa “setelah fase teoritis ini, kita harus mempraktikkan konsep-konsep baru yang kita pelajari. Kita berniat memanfaatkan berbagai cara regional dan internasional untuk melindungi dan membela hak-hak masyarakat adat.”9. Konvensi Warisan Dunia dan Masyarakat Adat Pengalaman masyarakat adat akan penetapan tanah dan sumber daya mereka sebagai Situs Warisan Dunia, di bawah Konvensi Warisan Dunia tahun 1972, berbeda-beda di banyak tempat. Dalam beberapa kasus Konvensi ini telah menjadi alat yang digunakan masyarakat adat dalam melindungi tanah mereka – salah satu kasus yang menonjol adalah kasus masyarakat Mirarr di Kakadu, Australia, yang menggunakan Konvensi Warisan Dunia untuk menghentikan penambangan Uranium di tanah mereka. Namun, teramat sering proses Konvensi Warisan Dunia, dan Komite yang mengawasi pelaksanaannya, jauh dari realita kehidupan masyarakat adat di tanah terkait. Dengan kurangnya keterlibatan masyarakat adat, kurangnya partisipasi penuh mereka dan kurangnya prosedur perundingan dan pencapaian persetujuan yang komprehensif, penetapan ini seringkali menghasilkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.11Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

Dalam rangka memeriksa pengalaman-pengalaman ini lebih dekat lagi dan menjabarkan pelajaran-pelajaran yang perlu dipelajari oleh Negara, Komite Warisan Dunia dan lainnya, Forest Peoples Programme dan Kelompok Kerja Internasional tentang Masalah-Masalah Adat (International Work Group on Indigenous Affairs/IWGIA) menyusun sebuah buku yang merinci pengalaman-pengalaman masyarakat adat dengan Konvensi ini. Upaya ini mengikuti upaya-upaya internasional lainnya yang telah dilaksanakan dan ditujukan untuk menyoroti keperluan yang mendesak akan reformasi dalam proses-proses kerja Konvensi Warisan Dunia, termasuk Gerakan IUCN mengenai Konvensi Warisan Dunia dan Pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (IUCN Motion on the World Heritage Convention and the Implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) (lihat artikel 6 dari E-Newsletter ini untuk informasi lebih lanjut tentang Gerakan ini) serta Pernyataan Bersama (Joint Statements) sebelumnya yang ditujukan kepada Forum Permanen PBB tentang Isu-Isu Adat (UN Permanent Forum on Indigenous Issues) di tahun 2011 dan 2012.Di bulan September, Lokakarya Pakar Internasional tentang Konvensi Warisan Dunia dan Masyarakat Adat diselenggarakan melalui sebuah upaya kolaboratif dari Lembaga Pemerintah Denmark untuk Kebudayaan (Danish Agency for Culture), Pemerintah Greenland dan Kelompok Kerja Internasional untuk Masalah-Masalah Adat (International Work Group for Indigenous Affairs/IWGIA). Lokakarya ini berlangsung di Copenhagen, Denmark, tanggal 20-21 September 2012, sebagai bagian dari Perayaan Ulang Tahun Ke-40 Konvensi Warisan Dunia,, yang dirayakan oleh UNESCO dengan mengambil tema “Warisan Dunia dan Pembangunan Berkelanjutan: Peran Masyarakat Lokal”.Lokakarya Pakar Internasional ini dihadiri oleh pakar-pakar dan perwakilan Adat dari seluruh benua, pakar hak asasi manusia, perwakilan mekanisme PBB tentang Masyarakat Adat [termasuk Forum Permanen tentang Isu-Isu Adat dan Mekanisme Pakar tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples)], perwakilan dari UNESCO, IUCN dan Dewan Monumen dan Situs Internasional (International Council on Monuments and Sites/ICOMOS) serta beberapa perwakilan pemerintahan. Para pakar dan perwakilan Adat, dan pakar hak asasi manusia lainnya menyajikan pengalaman masyarakat adat dari sekitar 20 Situs Warisan Dunia, termasuk situs-situs yang telah resmi ditetapkan, situs yang dalam proses nominasi dan lokasi-lokasi yang ada dalam daftar sementara.‘Seruan Untuk Aksi” yang dihasilkan dari Lokakarya ini menyoroti perlunya dilakukan tinjauan ulang dan adaptasi terhadap Panduan Operasional Konvensi – dengan partisipasi penuh masyarakat adat. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktek-praktek kerja yang ada dapat diubah untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak adat tidak berlanjut. Seruan ini juga menyoroti perlunya memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia, tidak hanya oleh Komite Warisan Dunia dan Negara-Negara Penandatangan Konvensi Warisan Dunia, tapi juga dalam kerja badan-badan penasehat utama Konvensi, IUCN dan ICOMOS.Informasi lebih lanjut: • Konvensi Warisan Dunia dan Pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: http://tinyurl.com/9dkvox4• Pernyataan Bersama sebelumnya yang ditujukan kepada Forum Permanen PBB tentang Isu-Isu Adat (UN Permanent Forum on Indigenous Issues): http://www.forestpeoples.org/topics/world-heritage-convention/publication/2012/joint-statement-iposngos-unpfii-continuous-violati • Laporan CEFAID pada konsultasi di Kamerun untuk nominasi World Heritage Site dari la Tri-National de Sangha (TNS) kawasan lindung: http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/04/report-cefaid-consultations-cameroon-world-heritage-sit10. Asia Indigenous Peoples’ Pact (Pakta Masyarakat Adat Asia) mengadopsi kebijakan gender yang kuat untuk penanganan isu-isu adatDalam Sidang Umum anggota Ke-4, Asia Indigenous Peoples’ Pact (AIPP) atau Pakta Masyarakat Adat Asia telah mengadopsi sebuah kebijakan yang kuat untuk mendukung dan mendorong penanganan isu-isu terkait gender dalam seluruh program kerjanya. Kebijakan tersebut juga akan menangani proses-proses internal terkait gender dan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin timbul. Kebijakan tersebut juga akan berdampingan dengan rencana strategis yang baru diadopsi mengenai hak-hak perempuan dan akan membentuk sebuah komitmen yang koheren dan kuat untuk memajukan kepentingan dan hak perempuan 12Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

adat.Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Shimreichon Luithui di chonchon@aippnet.org atau kunjungi situs web mereka: http://www.aippnet.org/home/indigenous-women 11. Publikasi Baru FPP FPP sudah menerbitkan 3 publikasi baru, yaitu ‘Masyarakat Adat dan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) – Sebuah briefing teknis untuk Masyarakat Adat, pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok pendukung’, edisi ketiga dari ‘Apakah REDD+? Panduan untuk masyarakat adat’ dan edisi kedua dari ‘Panduan untuk Hak-Hak Perempuan Adat di bawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan’.Berikut info lebih lengkap tentang publikasi-publikasi ini.1. Masyarakat Adat dan Dana Iklim Hijau – Sebuah briefing teknis untuk Masyarakat Adat, pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok pendukungLaporan ini diterbitkan bersamaan dengan rapat pertama Dewan Dana klim Hijau yang diadakan pada bulan Agustus 2012. Dokumen ini merangkum beberapa isu-isu kunci yang relevan untuk masyarakat adat yang dibangun berdasarkan pernyataan dan kebijakan yang diadopsi oleh Kaukus Masyarakat Adat (Indigenous Peoples’ Caucus). Secara khusus, laporan tersebut menarik perhatian akan perlunya Dana Iklim Hijau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam governansi, mengadopsi kebijakan pengaman yang lebih kuat dan memfasilitasi akses langsung kepada pendanaan untuk aksi tanggap perubahan iklim yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh masyarakat adat.Untuk membaca laporan ini (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris) kunjungi: http://www.forestpeoples.org/topics/other-climate-related-institutions/publication/2012/new-publication-indigenous-peoples-and-gr 2. Apakah REDD+? Panduan untuk masyarakat adat – Edisi ketigaBuku ini bertujuan untuk membantu masyarakat adat dan organisasi-organisasi mereka untuk menyediakan informasi dasar tentang REDD+ bagi masyarakat mereka. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan untuk memahami perubahan iklim, REDD+ dan bagaimana mereka berkaitan dengan pengakuan dan pemenuhan hak-hak kolektif masyarakat adat.Untuk membaca panduan ini kunjungi: http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2012/what-redd-guide-indigenous-communities-new-edit 3. Panduan untuk Hak-Hak Perempuan Adat di bawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Perempuan adat di seluruh dunia terus mengalami pelanggaran sistematis terhadap hak-hak asasi mereka. Tidak saja hanya sebagai masyarakat adat, namun juga sebagai perempuan. Buku Panduan untuk Hak-Hak Perempuan Adat di bawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diperbaharui ini ditulis untuk membantu perempuan adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan akan hak-hak asasi mereka melalui penggunaan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Konvensi ini diadopsi pada tahun 1979 dan merupakan salah satu dari enam instrumen inti hak asasi internasional. Konvensi ini juga merupakan kesepakatan yang paling banyak diratifikasi dengan jumlah negara anggota tercatat sampai bulan Mei 2012 yaitu 187 negara anggota.Panduan yang sudah diperbaharui ini tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol di sini: http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publication/2012/guide-indigenous-women-s-rights-under-international-convention ***13Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2012

Dokumen Terkait

Beritakita Pt Freeport Indonesia

Beritakita Pt Freeport Indonesia

Beritakita media komunikasi komunitas freeport indonesia tel.

Contoh Proposal / 23 kali tayang / 4,023KB

Free Download Here Pdfsdocuments2com

Free Download Here Pdfsdocuments2com

Perancangan aplikasi kamus pintar biologi berbasis androidpd.

Contoh Proposal / 29 kali tayang / 13KB

Penentuan Umur Simpan Pada Produk Pangan

Penentuan Umur Simpan Pada Produk Pangan

Makalah ini menelaah proses penentuan umur simpan produk pan.

Contoh Proposal / 52 kali tayang / 72KB

Free Download Here Pdfsdocuments2com

Free Download Here Pdfsdocuments2com

Disertasi pendidikan kuantitatifpdf free download here propo.

Contoh Proposal / 24 kali tayang / 13KB

Kopertis Wilayah Vii Jatim A No Uraian 2011 2012 2013

Kopertis Wilayah Vii Jatim A No Uraian 2011 2012 2013

Lampiran surat koordinator kopertis wilayah vii nomor 1161 k.

Contoh Proposal / 19 kali tayang / 15KB

2014 Event Proposal Mister Africa Usa Home

2014 Event Proposal Mister Africa Usa Home

Event information sponsorship packages model and community o.

Contoh Proposal / 25 kali tayang / 4,506KB