Putusannomor Put 68166ppmixb192016



Keterangan eBook
Producer Ascensio System SIA Copyright (c) 2013
Pages 5 Page
Ukuran File 230 KB
Dibuka 33 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:15 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

PutusanNomor : Put-68166 /PP/M.IXB/19/20 16JenisPajak :Bea MasukTahun Pajak :2014Pokok Sengketa :bahwa yangmenjadi pokoksengketa dalamsengketa bandinginiadalah bahwa atasSPPNomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal27Juni 2014 ,Pemohon Bandingmengajukan keberatandengan suratNomor: 062/SC/DSI/VII/14 tanggal18Agustus 2014dandengan KeputusanTerbanding Nomor:KEP-300/BC.8/2014 tanggal10Oktober 2014permohonan PemohonBanding ditolak,sehingga Pemohon BandingdengansuratNomor: 80/SC/DSI/X/14 tanggal22 Oktober 2014mengajukan banding;MenurutTerbanding :bahwa dalam menetapkan tagihanBMdanPDRI sertadenda atasbarang yangdiimpor,Terbanding telahmelaksanakan semuaketentuan dalamperaturan perundang-undangan yangberlaku dandikuatkan denganputusan pengadilan pajakdalam sengketa denganpokokmateriyang sama;MenurutPemohonBanding :bahwa mengenai permasalahan initelah dilakukan koreksimelalui SuratKeputusan DirekturJenderal BeadanCukai (DJBC) terhadap perhitungan beamasuk atasimpor barang yangdiberitahukan padadokumen pabean:Pemberitahuan ImporBarang (PIB)NomorPendaftaran: 001411tanggal23April 2012, dikoreksi sejumlahRp8.882.500.000,00 sebagaikekurangan pembayaran BeaMasuk (BM)dengan diterbitkannya SuratPenetapan dan/atauTarif Nilai Pabean (SPTNP) nomor000029/WBC.06/KPP.MP.02/2012 tanggal07Mei 2012untuk rawsugar sejumlah7,600tondikarenakan adanyapemakaian ataupeminjamansementara barangberupa rawsugar kePT. AAA (AAA )yang menurut Terbanding tidaksesuai dengan fasilitas BKPMnomor46/Pabean/2010 tanggal29Januari 2010tentangPemberian FasilitasPembebasan BMataspemasukan barangdanbahan yangbelum direalisirimpornya olehPemohon Bandingdalamrangka PMA;Menurut Majelis: PemenuhanKetentuanFormalPenerbitan SPP bahwaSPPNomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal27Juni 2014 diterbitkan sebagaikoreksiatas pelanggaran kepabeanansebagaimana dimaksuddalamPasal26ayat (4)Undang-Undang nomor10Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah denganUndang-Undang nomor17Tahun 2006;bahwa atasSPP Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal27Juni 2014,Pemohon Bandingmengajukan keberatandenganSuratKeberatan Nomor:062/SC/DSI/VII/14 tanggal18Agustus 2014dandengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP-300/BC.8/2014 tanggal10Oktober 2014permohonan PemohonBandingditolak,sehingga Pemohon BandingdenganSurat Nomor :80/SC/DSI/X/14 tanggal22Oktober 2014mengajukan banding;bahwa padaSPPNomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal27Juni 2014 tidakmencantumkanpertimbangan alasannyahanyamenyebutkan berdasarkanLaporanHasilAudit Nomor: LHA-124/BC.62/IP/2014 tanggal25Juni 2014 dengan alasanpenetapan “ Tidakmemenuhiketentuan pembebasan beamasuk akibatkesalahan peruntukan barangeksfasilitas BKPM

yangdiolah untukpihaklainyang bukan penerima fasilitasbarangdimaksud” ,untukmengetahuinya dicaridanditeliti padaLaporan HasilAudit Nomor: LHA-124/BC.62/IP/2014 tanggal25Juni 2014 atauSurat Uraian Banding (SUB),alasandikeluarkannya SPPbahwa berdasarkan hasilpemeriksaan diketahuiadanyaPejanjian TukarMenukar RawSugar antaraPemohon BandingdenganPT.AAA sesuai dengan SuratPenanjian TukarMenukar Rawsugar Nomor :004/TPIRS/ AAA/III/2012 tanggal20Maret2012 dankedapatan 13.946MT rawsugar eksfasilitas BKPMyangdiimpor olehPemohonBanding ditukarkan untukkepentingan PT.AAA .Hal initidak sesuai dengan SuratKeputusan BKPMNomor46/Pabean/2010 tentangPemberian FasilitasBeaMasuk AtasPemasukan BarangdanBahan YangBelum Direalisasi ImpornyaUntukPemohon Bandingdiktum nomor1yang berbunyi "Barangdanbahan tersebut dipergunakan untukkebutuhanproduksi industriguladanpengolahan gulaPemohon Bandingyangberlokasi diKabupatenSerang, Provinsi Banten”;bahwa menurut Pemohon BandingPemohon Bandingdimintauntukmeminjamkan rawsugar -nyadanuntuk itutelah mendapatkan persetujuandariPemerintah untukmelakukan" swapagreement ”yaitu sesuai dengan penugasan pemerintah kepadaPT.AAA ,dengan suratDirjen Perdagangan LuarNegeri, Kementerian Perdagangan yaituNomor :596/M-DAG/SD/4/2012 tanggal10April 2012perihal IjinPenggunaan Rawsugar untukPT.AAA ,sehingga peminjaman Rawsugar PemohonBandinglakukankepadaPT.AAA semata-matadikarenakan penugasanPemerintah gunamenjaga kelangkaan gula nasional yangberakibatkepada terjadinya kenaikanhargaguladipasar dalam negeri dankesulitan masyarakat dalamkebutuhannya akankonsumsi gula, rawsugar yangPemohon Bandingpinjamkan digantikandengan volume yangsama danatas rawsugar penggantitersebuttelahdibayarkan, seluruhkewajiban kepabeanan termasukbeamasuknya olehPT.AAA ;bahwa menurut Pemohon Banding,Kementerian Perdagangan adalahsama-sama instansipemerintah danoleh karenanya PemohonBandingwajibmenjalankan atasinstruksi yangditerbitkan melaluisuratnomor :376/M-DAG/SD/3/2012 tanggal8Maret 2012mengenaipersetujuan import rawsugar danIjinpenggunaan rawsugar PemohonBandingyangditerbitkan olehKementerian Perdagangan nomor :596/M-DAG/SD/4/2012 tanggal10April2012, dansebelum diterbitkan surat-suratkeputusantersebutbahwasanya telahdilakukanrapat koordinasi yangdihadiri olehberbagai instansi-instansi terkaittermasuk perwakilan dariTerbanding ;bahwa menurut Majelis,SPPNomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal27Juni 2014 yangditerbitkan olehTerbanding ditandatangani olehPelaksana TugasatauPlt.Direktur Auditan.Direktur Jenderal,yaitu olehsaudara BBB;bahwa Pasal31Undang-undang Nomor14Tahun 2002tentang Pengadilan Pajakantara lainmenyatakan: (1)Pengadilan Pajakmempunyai tugasdanwewenang memeriksa danmemutus SengketaPajak.(2) Pengadilan Pajakdalam halBanding hanyamemeriksa danmemutus sengketaataskeputusan keberatan, kecualiditentukan lainoleh peraturan perundang-undangan yangberlaku.

bahwaPasal1Undang-undang Nomor14Tahun 2002tentang Pengadilan Pajakantara lainmenyatakan:Dalam Undang-undang iniyang dimaksud dengan: 4.Keputusan adalahsuatupenetapan tertulisdibidang perpajakan yangdikeluarkan olehpejabat yangberwenang berdasarkan peraturanperundang-undangan perpajakandandalam rangka pelaksanaan Undang-undang PenagihanPajakdengan SuratPaksa. bahwaberdasarkan Peraturanperundang-undangan mengenaiPengangkatan PegawaiNegeriSipil (PNS) dalamjabatan struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor100Tahun2000 (PP)yang menyebutkan: Pasal4ayat (1): Pengangkatan, pemindahan,danpemberhentian PegawaiNegeriSipildalam dandari Jabatan struktural ditetapkan dengankeputusanpejabat yangberwenangPasal 1angka 8:Pejabat yangberwenang adalahpejabat yangberwenang mengangkat,memindahkan, dan/ataumemberhentikan PegawaiNegeriSipildalamdan dari Jabatan struktural sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan yangberlaku; bahwaterkaitdengan Peraturan Pemerintah Nomor100Tahun 2000Kepala BKNmengeluarkan SuratKepala BadanKepegawaian NegaraNomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal10 Desember 2001Perihal: Tatacara Pengangkatan PNSsebagai Pelaksana Tugas: hurufa.Pengangkatan sebagaiPelaksana Tugastidakperlu ditetapkan dengansuratkeputusan pengangkatan dalamjabatan, melainkan cukupdengan suratperintahdari Pejabat Pembina Kepegawaian ataupejabat lainyang ditunjuk, karenayangbersangkutan masihmelaksanakan tugasjabatannya yangdefinitif (contohterlampir);Huruf g.Pegawai NegeriSipilyang diangkat sebagaiPelaksana Tugastidakmemilikikewenangan untukmengambil ataumenetapkan keputusanyangmengikat sepertipembuatan DP-3,penetapan suratkeputusan, penjatuhan hukumandisiplin,dansebagainya; bahwadasarwewenang pengangkatan, pemindahan,danpemberhentian dalamdandarijabatan diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan,danPemberhentian PNSsebagaimana diubahdengan PeraturanP emerintah Nomor 63Tahun 2009: Pasal12:(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusatmenetapkan pengangkatan ,pemindahan ,danpemberhentian PegawaiNegeriSipilPusat dilingkungannya dalamdandari Jabatanstruktural eselonIIke bawah ataujabatan fungsional yangJenjangnya setingkatdenganitu .(2) Pejabat sebagaimana dimaksuddalamayat(1)dapat mendelegasikan sebagianwewenangnya ataumemberi kuasakepada pejabat laindilingkungannya untukmenetapkan pengangkatan ,pemindahan ,dan pemberhentian PegawaiNegeriSipildalam dandari Jabatan struktural eselonIIIkebawah ataujabatan fungsional yang

Jenjangnyasetingkatdenganitu.Pasal 1angka 3yang menyebutkan antaralain:“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusatadalah Menteri,Jaksa Agung,Pimpinan Kesekretariatan LembagaKepresidenan ,KepalaKepolisian Negara………………… dst…” bahwaPengangkatan PelaksanaTugas(Plt .)dan Kewenangannya ditetapkanjugadalamPeraturan MenteriKeuangan Nomor:117/PMK.01/2009 tanggal25Juni 2009 tentangPengangkatan PelaksanaTugasdalamJabatan Struktural diLingkungan DepartemenKeuangan . Pasal8ayat (4):Pejabat yangberwenang mengangkat Pltadalah:a. Menteri Keuangan untukPltJabatan struktural eselonIIberdasarkan usulanPimpinanUnit Eselon Iyang bersangkutan melaluiSekretaris Jenderal;danb. Pimpinan UnitEselon Iuntuk PltJabatan struktural eselonIIIberdasarkan usulanyangdisampaikan olehSekretaris UnitEselon IIyang membawahi SumberDayaManusia.Pasal 10:Plt tidak memiliki kewenangan untukmengambil ataumenetapkan keputusanyangmengikatyaitu :a. Pembuatan DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3);b. Penjatuhan HukumanDisiplin;c. Penetapan SuratKeputusan ;dand. Lain-lain keputusan yangmenyebabkan pengeluaranNegara. bahwa Surat Penetapan Pabean(SPP )Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal27Juni 2014 yangditerbitkan olehTerbanding ditandatangani olehPelaksana TugasatauPlt.Direktur Auditan.Direktur Jenderalmerupakan penetapanKeputusan tagihankurangbayarkepada PemohonBanding sebesarRp16.299.463.000,00 (enam belasmilyar duaratus sembilan puluhsembilan jutaempat ratusenam puluh tigaribu rupiah) danmerupakan tindaklanjutLaporanHasil Audit (LHA) Nomor: LHA-124/BC.62/IP/2014 tanggal25Juni 2014 auditberdasarkanPasal 26ayat (4)Undang- Undang Nomor 10Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17Tahun 2006,tidak sesuai dengan:1. Huruf gSurat Kepala BadanKepegawaian NegaraNomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal10 Desember 2001,bahwa Plt.tidak memiliki kewenangan untukmengambil ataumenetapkan keputusanyangmengikat sepertipembuatan DP-3,penetapan suratkeputusan, penjatuhan hukumandisiplin,dansebagainya;2. Pasal 10Peraturan MenteriKeuangan Nomor:117/PMK.01/2009 tanggal 25Juni 2009,bahwa Plt.tidak memiliki kewenangan untukmengambil ataumenetapkan keputusanyang mengikat yaitu:Penetapan SuratKeputusan;menimbang :bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat penetapankeputusanTerbanding tidaksah,oleh karenanya Majelisberkesimpulan membatalkanKeputusanDirektur JenderalBeadanCukai Nomor :KEP-300/BC.8/2014 tanggal10Oktober 2014,tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBandingTerhadap Penetapan YangDilakukanOleh Pejabat BeaDan Cukai, danSurat Penetapan Pabean(SPP)Nomor: SPP-135/BC.6/2014tanggal 27Juni 2014, sehingga tagihannya menjadinihil;

Mengingat:Undang-undang Nomor14Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak,Undang-undang Nomor10Tahun 1995Tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor17 Tahun 2006,dan peraturan perundang-undangan lainnyayangterkait ;Memutuskan :Mengabulkan seluruhnyapermohonan bandingPemohon BandingdanmembatalkanK eputusan DirekturJenderalBeadanCukai Nomor :KEP-300/BC.8/2014 tanggal10Oktober2014 tentang Penetapan atas Keberatan PT.Pemohon BandingTerhadap Penetapan YangDilakukan OlehPejabat BeaDan Cukai, danSurat Penetapan Pabean(SPP)Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal27Juni 2014 berdasarkan LaporanHasilAudit (LHA) Nomor: LHA-124/BC.62/IP/2014 tanggal25Juni 2014 ,atas nama: Pemohon Bandingsehingga beamasuk,p ajak dalam rangka impor dandenda administrasi yangmasih harusdibayar adalahnihil;Demikian diputusdiJakarta padahariKamis tanggal 17September 2015berdasarkanmusyawarah MajelisIXBPengadilan Pajak,dengan susunan MajelisdanPanitera Penggantisebagai berikut:Drs. Sunarto, M.M.,M.H. sebagaiHakimKetua,Sudirman S.,S.H., M.H. sebagaiHakimAnggota,Drs. Surendro Suprijadi, M.M. sebagaiHakimAnggota,Asep Komara, S.E. sebagaiPanitera Pengganti,dan diucapkan dalamsidang terbuka untukumum padahariJumat tanggal 29Januari 2016oleh Hakim KetuaMajelis IXBdengan dihadiri olehHakim Anggota, danPanitera Pengganti ,serta tidak dihadiri olehTerbanding maupunPemohon Banding.

Dokumen Terkait

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Teaching

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Teaching

55 faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan teaching fact.

Contoh Proposal / 54 kali tayang / 51KB

Bab I Pendahuluan I1 Latar Belakang Masalah

Bab I Pendahuluan I1 Latar Belakang Masalah

4 salah satu makanan tradisional indonesia yang memiliki keu.

Contoh Proposal / 53 kali tayang / 771KB

Jozua Sabandar Fpmipa Upi Catatan Seorang Ilmuan Yang

Jozua Sabandar Fpmipa Upi Catatan Seorang Ilmuan Yang

Dengan baik dan jelas yang diperlukan contoh tesis singkat d.

Contoh Proposal / 19 kali tayang / 199KB

Ks 04 Mebermutuorg

Ks 04 Mebermutuorg

Skb mendikinas dan ketua kwartir nasional gerakan pramuka te.

Contoh Proposal / 25 kali tayang / 4,713KB

Pidato Rektor Pad Dies Ke 54 Unpad Unpadacid

Pidato Rektor Pad Dies Ke 54 Unpad Unpadacid

Pidato rektor pada dies natalis ke 54 universitas padjadjara.

Contoh Proposal / 18 kali tayang / 1,627KB

Proposal Medjonson 2014 Umyacid

Proposal Medjonson 2014 Umyacid

Proposal medjonson 2014 medical research and scientific club.

Contoh Proposal / 29 kali tayang / 1,955KB