Bab I Pendahuluan Repositoryusuacid



Keterangan eBook
CreationDate 2011-02-18T11:26:21+07:00
Author user
Creator Acrobat PDFMaker 8.1 for Word
Producer Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)
ModDate 2011-02-18T11:26:28+07:00
Title ANALISIS YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Pages 20 Page
Ukuran File 373 KB
Dibuka 25 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Tuesday, 15 Nov 2016 - 11:25 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di Indonesia sekarang ini sedang berl angsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana melipu ti pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksaanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara in tegral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.1 Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.2 Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharua n hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.3 Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:4 1. Sudut pendekatan kebijakan a. Sebagai bagian dari kebijakan sosi al, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial 1Lilik Mulyadi , Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi , (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 38. 2 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana , (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 1. 3 Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 20. 4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 31-32. Universitas Sumatera Utara

(termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). b. Sebagai bagian dari kebijakan krim inal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya per lindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian da ri upaya pembaharuan substansi hukum ( legal substance ) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 2. Sudut pendekatan nilai Pembaharuan hukum pidana pada haki katnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai- nilai sosiopolitik, sosio-filososfis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi da n memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Masalah pidana dan pemidanaan da lam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupa ya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya denga n mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.5 5 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1. Universitas Sumatera Utara

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akib at perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.6 Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana ( punishment), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana dituju kan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.7 Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendi dik dan memperbaiki si pelaku.8 Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, nam un pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenan kan merendahkan martabat manusia.9 Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyar akat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. Hakim dapat mempertimbangkan jenis pi dana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. 6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 5. 7 Ibid. 8 M. Sholehuddin, op.cit., hlm. 162. 9 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan , (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hlm. 3. Universitas Sumatera Utara

Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang me nyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diin ginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.10 Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba di gunakan untuk hal-hal negatif.11 Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khusus nya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, piki ran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat se bagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanga n ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelam atkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; c. Memberantas peredaran gelap narkot ika dan Prekusor narkotika; dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika. 10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 86. 11 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta- PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100. Universitas Sumatera Utara

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hamp ir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narko tika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.12 Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peratu ran pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang di harapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.13 Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika ters ebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika seba gai korban, bukan pelaku kejahatan. Berdasarkan tipologi korban yang diiden tifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:14 a. Unrelated victims , yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku. 12 Ibid ., hlm. 101. 13 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74-75. 14 Ibid ., hlm. 49-50. Universitas Sumatera Utara

b. Provocative victims , yaitu seseorang yang seca ra aktif mendorong dirinya menjadi korban. c. Participating victims , yaitu seseorang yang tidak be rbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. d. Biologically weak victims , yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. e. Socially weak victims , yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. f. Self victimizing victims , yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu narkotika merupakan “ self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergant ungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Hal yang menarik dalam undang-unda ng tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendi ri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime . Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan haki m dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap Universitas Sumatera Utara

pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.15 Setelah undang-undang narkotika berjal an hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI no 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Su rat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehab ilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edar an Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminal isasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap seba gai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna na rkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika. Undang-undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembah aruan hukum dalam ketentuan undang-undang 15 http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html. diakses pada tanggal 18 Maret 2010. Liha t juga Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Universitas Sumatera Utara

ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rancangan Kitab Undang-Undang Huku m Pidana tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, yang diatur dalam Pasal 110 : (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang: a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa. (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga re habilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta. Reformasi hukum pidana dalam unda ng-undang narkoba di Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Reformasi hukum pidana tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional ya ng menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Universitas Sumatera Utara

B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang diat as maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika? 2. Bagaimana filosofi tujuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional? C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pengaturan hukum positif tent ang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. 2. Mengetahui filosofi tujuan rehabilitas i terhadap pecandu narkotika dalam persektif pembaharuan hukum pidana nasional. D. Manfaat Penelitian Selain tujuan-tujuan tersebut di atas , penulisan tesis ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya: 1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan ka sus penyalahgunaan narkotika. Universitas Sumatera Utara

2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. b. Bagi pemerintah sebagai sumbanga n pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan pe rundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. E. Keaslian Penulisan Sepanjang pengetahuan penulis, penelitia n, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Na rkotika dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” belum pernah dila kukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Ilmu H ukum Universitas Sumatera Utara. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan politik hukum pidana dalam pembinaan pelaku penyalahgunaan narkotika telah pern ah diteliti oleh beberapa orang yakni: 1. Anjan Pramuka Putra, tesis pada ta hun 2008 dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan te rhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, dengan permasalahan: 1. Bagaimana pengaturan sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Universitas Sumatera Utara

2. Bagaimana penerapan sistem pemidanaan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? 3. Bagaimana hambatan-hambatan di dalam menerapkan sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba? 2. Agustina Wati Nainggolan, tesis pada tahun 2009, dengan judul Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (studi terhadap putusan pengadilan negeri medan), dengan permasalahan: 1. Apakah yang menjadi dasar pertim bangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Medan? 2. Mengapa putusan hakim tidak membua t efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba? 3. Apakah putusan hakim dalam tindak pi dana narkoba telah mencapai tujuan hukum yaitu memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan? Meskipun demikian, permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian-penelitian tersebut. Permasalahan dan penyajian dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikira n dan ide penulis sendiri yang didasarkan pada referensi buku-buku dan informasi dari media cetak serta elektronik. Mengacu kepada alasan tersebut maka dapat disim pulkan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan ke benarannya secara ilmiah. Universitas Sumatera Utara

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 1. Kerangka Teori Pemidanaan mempunyai beberapa tu juan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaa n. Pembabakan tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributive, deterrence, treatment, social defence . Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment dan social defence. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika me rupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan ( treatment) dan perbaikan ( rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga me mbutuhkan tindakan perawatan ( treatment) dan perbaikan ( rehabilitation ).16 16 Sebelum lahirnya teori treatment ini, sebelumnya ada beberapa teori lain tentang pemidanaan, yaitu: a.Teori Absolut atau Teori Pembalasan (retributive) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-semata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. b. Teori Detterence Teori ini dibagi menjadi teori special deterrence dan general deterrence. Dalam teori special defence. Efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga terpidana tidak akan lagi me lakukan kejahatan serupa di masa datang.Teori ini disebut juga dengan penjeraan yang bermaksud agar pelanggar menjadi jera. Oleh H. L. Packer disebut dengan intimidation theory.Sedangkan di dalam teori general deterrence (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan. Universitas Sumatera Utara

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemida naan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan ( treatment) dan perbaikan ( rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengga nti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan ( treatment) dan perbaikan ( rehabilitation ).17 Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (treatment) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode treat ment sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.18 Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang \ Pencegahan umum ini dilakukan melalui pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka atau diketahui umum sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama. 17 C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan , (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79 18 Ibid ., hlm. 81-82. Universitas Sumatera Utara

potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Menurut Herbert L. Packer, rehabilita si dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus bero rientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana me njadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.19 Kemudian, setelah lahirnya teori treatment, maka lahirlah teori social defence, yaitu: Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga menganut teori social defence sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. teori Social defence berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:20 1. Konsepsi radikal (ekstrim), dan 2. Konsepsi yang moderat (reformist) Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah 19 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction , (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 54. 20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 35-38. Universitas Sumatera Utara

mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya te rtib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersa\ma, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga ma syarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana me rupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat:21 1. Pandangan moderat bertujuan menginteg rasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. 2. Perlindungan individu dan masyarakat te rgantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri; 3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis ya ng terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap le gisme dari aliran klasik. 2. Kerangka Konsep Kerangka konsepsional mengungkapkan bebe rapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian huk um. Pentingnya defenisi 21 Marc Ancel, Social Defence, Modern Approach to the Criminal Problem , (London:Roatledge & Paul Keagen, 1965), hlm. 35. Universitas Sumatera Utara

operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua(dubius) dari suatu istilah yang dipakai.22 Oleh karena itu dalam penelitian ini didefenisikan beberapa konsep dasar ag ar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tuju an yang telah ditentukan, yaitu: 1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.23 2. Yuridis adalah menurut hukum; berdasarkan hukum disebut pula rechtens (Belanda).24 3. Rehabilitasi medis adalah suatu pros es kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.25 4. Rehabilitasi sosial adalah suatu pros es kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.26 5. Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau peruba han kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan ra sa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.27 22 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 7. 23 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 32. 24 Ibid ., hlm. 201. 25 Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 26 Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 27 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Universitas Sumatera Utara

6. Pecandu narkotika adalah orang ya ng menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantunga n pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.28 7. Ketergantungan narkotika adalah k ondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus me nerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, me nimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.29 8. Penyalahguna adalah orang yang me nggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.30 9. Menurut Barda Nawawi Arief, Pembahar uan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk me lakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai- nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarak at Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan ke bijakan penegakan hukum di Indonesia.31 Secara singkat, dapatlah dikatakan ba hwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“ policy-oriented approach ”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“ value-oriented approach”). 28 Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 29 Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 30 Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 31 Tongat, op.cit, hlm. 21. Universitas Sumatera Utara

G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk me ngkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.32dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis rehabilitasi terhad ap pecandu narkotika dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, jadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah-kaedah atau norma-norma hukum pos itif yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam pene litian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki 33 Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika da n rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 32 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Bayumedia: Surabaya, 2008), hlm. 282. 33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141. Universitas Sumatera Utara

tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkam ah Agung Nomor 04 Tahun 2010. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkai tan dengan topik penelitian.34 Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang narkoba, politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana, dan buku teks tentang fungsi mahkamah agung bersifat pengaturan. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan huku m yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 35 Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web. Kemudian, penelitian ini didukung oleh da ta primer, berupa hasil wawancara dengan beberapa nara sumber seperti se orang hakim Pengadilan Negeri Medan, kepala bidang pembinaan Lembaga Pemasyar akatan Tanjung Gusta, pelaksana harian Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba Sibolangit Centre, pakar hukum pidana Ediwarman, dan seorang staf ahli bidang hukum BNN. 34 Jhonny Ibrahim, op.cit ., hlm. 296. 35 Ibid. Universitas Sumatera Utara

3. Teknik Pengumpulan Data Baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komperhensif36. 4. Analisis Data Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan anatara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dian alisa secara deskriptif37 sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. 36 Ibid ., hlm. 392. 37 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 133. Universitas Sumatera Utara

Dokumen Terkait

Modul Kelas Xi Kerajaan Kerajaan Nasional

Modul Kelas Xi Kerajaan Kerajaan Nasional

1 modul kelas xi kerajaan kerajaan nasional sriwijaya matara.

Contoh Proposal / 56 kali tayang / 571KB

Sample Memorandum Of Understanding Justice

Sample Memorandum Of Understanding Justice

Sample memorandum of understanding whereas applicant x memor.

Contoh Proposal / 15 kali tayang / 35KB

Ketentuan Teknik Penulisan Tugas Akhir

Ketentuan Teknik Penulisan Tugas Akhir

Tugas akhir ditulis dengan bahasa indonesia baku atau bahasa.

Contoh Proposal / 23 kali tayang / 675KB

Pelaksanaan Kem Bestari Solat Kbs Program J Qaf Di

Pelaksanaan Kem Bestari Solat Kbs Program J Qaf Di

Tujuan penambahbaikan vi abstract various efforts towards st.

Contoh Proposal / 17 kali tayang / 135KB

Karakterisasi Optik Pandu Gelombang Datar Hasil Pertukaran

Karakterisasi Optik Pandu Gelombang Datar Hasil Pertukaran

Karakterisasi optik pandu gelombang datar 2 bapak ahmad marz.

Contoh Proposal / 21 kali tayang / 3,541KB

Peningkatan Keterampilan Berbicara Sebagai Pewara Mc

Peningkatan Keterampilan Berbicara Sebagai Pewara Mc

Peningkatan keterampilan berbicara sebagai pewara mc berbaha.

Contoh Proposal / 19 kali tayang / 836KB