Konsep Etika Birokrasi Pemerintah Bdkjakartakemenaggoid



Keterangan eBook
CreationDate 2011-01-31T13:14:03+07:00
Creator Adobe InDesign CS4 (6.0)
ModDate 2011-01-31T13:14:04+07:00
Producer Adobe PDF Library 9.0
Trapped False
Pages 3 Page
Ukuran File 490 KB
Dibuka 29 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Wednesday, 23 Nov 2016 - 06:31 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

Nomor 2. Mei - Agustus 2009 - MEdIK - 31 FORUMKONSEP ETIKA BIROKRASI PEMERINTAH Oleh: Dra. Hj. Naimah Fathoni, Lc, MA(Kepala MAN 18 Jakarta)PendahuluanSetiap pergaulan dalam masyarakat atau berbangsa harus ada etikanya, sebagai pegangan moral yang menjadi landasan sikap, perilaku dan perbuatan. Dengan pegangan moral itu dibedakan mana yang baik, dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang dianggap ideal dan mana yang tidak. Oleh karena itu dimana pun kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peranan etika tidak mungkin dikesampingkan karena semua warganegara berkepentingan dengan etika.Dalam kehidupan sosial, semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata kelakuan itu harus diikuti oleh anggota masyarakat dan akan menimbulkan hukuman bagi pelanggarnya, tetapi bisa sebaliknya yang terjadi apabila perilaku yang dilaksanakan dianggap ideal maka akan mendapat imbalan (reward) yang sesuai. Dalam pembangunan diusahakan keseimbangan pembangunan fisik materiil dan mental spiritual, ruang cakupannya meliputi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Mari kita mencoba menelusuri jejak birokrasi di Indonesia, dan memahami nilai-nilai yang terkandung didalamnya serta bagaimana perilaku birokrasi kita dalam menyongsong masa depan.Kajian ini akan memberikan gambaran dan pengertian mengenai konsep etika birokrasi pemerintah. Kajian ini menggunakan literature review berdasarkan pada data yang tersedia. Bentuk organisasi yang dikaji adalah pemerintahan dengan ruang lingkupnya antara lain meliputi: pengertian etika birokrasi dan alasan pentingnya etika birokrasi serta keterkaitannya dengan birokrasi pemerintah secara teoritis dan upaya penerapan etika birokrasi di Indonesia.Pengertian Etika Birokrasi PemerintahIstilah etika secara etimologis berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yang dibatasi dengan dasar nilal moral menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1989:205). Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya untuk menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.Dalam pengertiannya yang secara khusus, dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini digambarkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan etika birokrasi adalah cara-cara untuk melakukan birokrasi, yang mencakup seluruh jajaran yang berkaitan dengan individu, perusahaan, organisasi dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan birokrasi secara adil (fairness), sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku (legal) tidak tergantung pada kedudukani individu ataupun jabatan di masyarakat. Etika birokrasi akan lebih luas dan lebih tinggi dari standar minimal bila ketentuannya diatur oleh hukum (legal), karena dalam kegiatan birokrasi seringkali kita temukan “grey-area” yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Maka etika birokrasi Pemerintah bisa diartikan sebagai sistem yang berisikan prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dan swasta dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan jenjang jabatan. Dengan berpegang pada nilai-nilai, seperti: jujur, adil, tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun.Fungsi Etika BirokrasiEtika sangat erat fungsinya dan menyatu dengan kegiatan pembangunan. Apa saja yang dilakukan demi mencapai taraf hidup yang lebih baik, peranan etika sangat berfungsi. Sistem dan prosedur yang berlaku dalam pembangunan, sarat dengan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan. Apa yang kita laksanakan dalam pembangunan pada hakekatnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia atau 'people centered development'. Dalam rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebut pembangunan manusia se-utuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

32 - MEdIK - Nomor 2, Mei - Agustus 2009Berdasarkan pengertian tersebut diatas, terdapat tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita :1. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensi nya. Oleh karena itu dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. 2. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuan nya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. 3. Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.Dengan demikian maka fungsi etika adalah untuk membina k e h i d u p a n yang baik b e r d a s a r k a n n i l a i - n i l a i moral tertentu. K e h i d u p a n m a n u s i a bersifat multi d i m e n s i m e l i p u t i berbagai bidang sosial, ekonomi, p o l i t i k , k e b u d a y a a n yang semuanya m e m e r l u k a n etika, termasuk d i d a l a m n y a k e h i d u p a n birokrasi di l i n g k u n g a n p e m e r i n t a h a n diperlukan adanya kesadaran etika antara bawahan terhadap atasan, maupun sebaliknya antara atasan terhadap bawahan. agar prosedur yang ada bisa berjalan dengan baik.Di Indonesia tampaknya masalah penerapan fungsi etika birokrasi yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakan secara nyata. Pada umumnya baru sampai tahap pernyataan-pernyataan atau sekedar “lips-service” belaka. Praktek penerapan etika birokrasi yang paling sering kita jumpai hanya diwujudkan dalam bentuk buku saku “code of conducts” atau kode etik dimasing-masing instansi. Hal ini barulah merupakan tahap awal dari praktek etika birokrasi yakni mengkodifikasi-kan nilai-nilai yang terkandung dalam etika birokrasi bersama-sama corporate-culture atau budaya kerjasama kedalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pejabat, pegawai, karyawan dan masyarakat dalam melakukan birokrasi. Karena memang enforcement dari pemerintah pun belum tampak secara jelas.Etika Birokrasi PemerintahSesungguhnya, etika birokrasi pemerintah sangat berhubungan dengan doing the right things bagi rakyat, bukan hanya bagi pejabat atau aparatnya saja. Dalam perkembangan masyarakat modern, antara etika birokkrasi dan etika administrasi publik adalah saling belajar dan saling mempengaruhi. Dalam etika birokrasi pemerintah, mulai berbicara tentang public policy approach (pendekatan kebijakan publik) dalam hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Etika administrasi publik yang sedang melakukan reinventing the government dengan menerapkan jurus-jurus dalam menjalankan birokrasi, mau tidak mau semakin rentan pula terhadap persoalan-persoalan yang biasanya muncul dalam etika birokrasi.Begitu juga aparat pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada etikanya yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Etika berguna untuk membantu orang dalam menentukan respon moral terhadap suatu situasi atau arah tindakan yang tidak jelas; menuntun pimpinan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai situasi yang berbeda; dan membantu pimpinan dalam m e m u t u s k a n b a g a i m a n a m e r e s p o n t u n t u t a n dart berbagai s t a k e h o l d e r organisasi yang berbeda. Keberhasilan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ditentukan oleh kemampuan m a n a j e r i a l Pemerintah dalam m e m a n f a a t k a n seluruh potensi secara optimal. Etika birokrasi pemerintah dituntut untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif untuk menyusun kebijakan, program dan pelayanan kepada masyarakat, serta memberdayakan aset produktifnya (SDM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk merumuskan berbagai kebijakan kreatif dalam rangka merespons dan mengantisipasi tuntutan masyarakat yang terus berubah, perkembangan lingkungan yang secara kontinyu terus berubah, dan juga persiapan memasuki globalisasi dengan persaingan yang ketat. Etika Birokrasi Dalam HarapanIndonesia yang dikenal sebagai negara yang ramah dan sopan harus lebih menggerakan penerapan etika birokrasi secara intensif terutama setelah mengalami berbagai tragedi, bencana dan krisis ekonomi, ini sebagai teguran untuk menyadarkan bangsa. Sayangnya bangsa ini mudah lupa dan mudah pula memberikan maaf kepada suatu kesalahan yang menyebabkan bencana nasional, sehingga penyebab krisis tidak terselesaikan secara tuntas dan tidak berdasarkan suatu pola yang mendasar. Sesungguhnya penyebab utama krisis ini, dari sisi korporasi, adalah tidak berfungsinya praktek etika birokrasi secara benar, konsisten dan konsekwen.

Nomor 2. Mei - Agustus 2009 - MEdIK - 33 DAFTAR PUSTAKABertens, K. 1977. Etika. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto, Wicaksono Bambang, Tamtiari Wini, Kusumasari Bevaola, dan Nuh Muhamad. 2002. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM., Yogyakarta.Gafar, Afan. 2000. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Gie, The Liang. 1986. Etika Pemerintahan. Yayasan Obor, Jakarta.——–.993. Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia. Liberti, Yogyakarta.——–.998. Kode Etik Bagi Petugas Pemerintahan, Bahan Pemikiran Untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa. Pusat Belajar Ilmu Berguna (PUBIB), Yogyakarta.Gibson, James L., J.M. Ibancevich, J.N. Donnelly. 1996. Organisasi: Perilaku Struktur dan Proses. Erlangga , Jakarta.Indrawijaya, I. Adam. 2000. Perilaku Organisasi. Sinar Baru Algendsindo, Bandung.Invancevich, John M. and Matteson, Michael T. 1999. Organizational Behavior and Management. Irwin Mc Graw-Hil. Boston, USA.Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Pekembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. LP3ES, Jakarta.Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta.Miles, Mathew B. dan Michael Hubernman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press, Jakarta.Moenir, H.A.S. 2000. Manajemen Pelyanan Umum di Indonesia. PT. Bumi Aksara, Jakarta.Muchsan, 2000. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia. Liberty, yogyakarta.Mulyana, Dedy. 2003. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.Moleong, LEksy J. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.H a r a p a n m a s y a r a k a t untuk memiliki p e m e r i n t a h a n yang baik, peduli, melayani, dan m e n i n g k a t k a n k e s e j a h t e r a a n rakyat, masih jauh dari realitas. Masuknya orang-orang baru dalam p e m e r i n t a h a n ( r e f o r m a s i ) , baik di legislatif maupun eksekutif, dirasa masih belum mampu m e n c i p t a k a n p e r b a i k a n nyata kinerja pemerintahan. Kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi isu yang strategis, karena memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan. Salah satu upaya pembenahan birokrasi dan manajemen Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan adalah perubahan mindset sumber daya manusia (SDM) dari pola pikir priyayi yang selalu ingin dilayani menjadi pola pikir wirausahawan yang melayani konsumen yaitu masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berkembang dalam mewujudkan spirit reinventing government. Spirit tersebut mengajak aparat pemerintah (public sector) untuk berpikir seperti kalangan wirausaha (private sector), tanpa melibatkan organisasi pemerintah sebagai organisasi perusahaan (bisnis).Di dalam kehidupan masyarakat, perbaikan kinerja b i r o k r a s i pemerintah akan m e m p e r b a i k i k e h i d u p a n masyarakat dan gairah usaha, guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan k e h i d u p a n masyarakat serta p e m b a n g u n a n . Di bidang p e m e r i n t a h a n , perbaikan kinerja birokrasi akan m e n i n g k a t k a n k e p e r c a y a a n masyarakat kepada pemerintah dan citra (image) pemerintah di mata masyarakat, yang selanjutnya akan meningkatkan l e g i t i m a s i pemerintah dan partisipasi masyarakat. Dan dalam hal pemilihan nilai-nilai etika penyelenggara negara, perlu ditetapkan nilai-nilai etika yang akan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara sesuai dengan harapan rakyat dan pemerintah serta dapat dilaksanakan. Agar nilai-nilai etika birokrasi dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan payung hukum yang menjadi acuan seluruh aturan etika di bawahnya, dan aturan yang sudah ada perlu diharmonisasi atau diubah. Semoga paparan ini dapat memberi masukan bagi masyarakat dan para pimpinan dalam memahami dan mengimplementasikan etika birokrasi yang efektif di jajaran pemerintahan.

Dokumen Terkait

Peran Pendidikan Kejuruan Dan Vokasi Di Kabupaten Lamongan

Peran Pendidikan Kejuruan Dan Vokasi Di Kabupaten Lamongan

Usaha dan atau dunia industri menyusun proposal visitasi ole.

Contoh Proposal / 32 kali tayang / 2,837KB

Aki Cup Xiii

Aki Cup Xiii

05 susunan panitia hut aki ke 41 turnamen golf aki cup xiii.

Contoh Proposal / 27 kali tayang / 356KB

Bab Iv Uraian Magang Dan Pembahasan

Bab Iv Uraian Magang Dan Pembahasan

Komunitas serta perusahaan perusahaan lain seperti bank tdc.

Contoh Proposal / 15 kali tayang / 4,377KB

Bab Iv Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah A

Bab Iv Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah A

Arminareka perdana cabang surabaya bonus hanya kepada anggot.

Contoh Proposal / 28 kali tayang / 227KB

Sample Concept Paper United States Tennis Association

Sample Concept Paper United States Tennis Association

Concept paper for name of program a program proposal for gra.

Contoh Proposal / 18 kali tayang / 30KB

Proposal Penelitian Kajian Pustaka

Proposal Penelitian Kajian Pustaka

Httpskripsistikeswordpresscom proposal penelitian kajian pus.

Contoh Proposal / 91 kali tayang / 9KB