Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartagoid



Keterangan eBook
Author User
Creator Microsoft® Word 2013
CreationDate 2015-08-04T12:31:18+07:00
ModDate 2015-08-04T12:31:18+07:00
Producer Microsoft® Word 2013
Pages 58 Page
Ukuran File 768 KB
Dibuka 14 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Wednesday, 23 Nov 2016 - 11:51 AM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Dokumen Pemilihan Katalog Elektronik Pengadaan Seragam Lapangan - Metoda Pemilihan Penyedia Barang Katalog Elektronik – Melalui Negosiasi Pokja Tertentu Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa ( BPPBJ ) Provinsi DKI Jakarta

2 D O K U M E N P E M I L I H A N Pemilihan Penyedia Nomor : 003/-077.7/PTBPPBJ/VIII/2015 Tanggal : 4 Agustus 2015 untuk Katalog Elektronik Pengadaan Seragam Lapangan Pokja Tertentu Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa ( BPPBJ ) Provinsi DKI Jakarta

3

4 BAB I. UMUM A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: Barang : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang; Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; LDP : Lembar Data Pemilihan; LDK SKPD PA : : : Lembar Data Kualifikasi; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran Pendapatan dan belanja daerah; Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pokja Tertentu : Kelompok kerja Tertentu adalah perangkat dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Katalog Elektronik yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa ( BPPBJ ) Provinsi DKI Jakarta. SKPKE/KP : Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik (SKPKE); TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri. LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk

5 menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Form Isian Data Kualifikasi : Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan data kualifikasi. E-Lelang : Proses pelelangan langsung/terbatas/pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2013. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”. A. Pemilihan penyedia barang ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. B. Pemilihan penyedia barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO. C. Pokja Tertentu BPPBJ mengumumkan pelaksanaan Pemilihan penyedia barang melalui website Lembaga / Pemerintah Daerah papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

6 BAB II. PENGUMUMAN / UNDANGAN PEMILIHAN PENYEDIA Jakarta, 4 Agustus 2015 Nomor : 005/-077.7/ PTBPPBJ/VIII/15 Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Undangan Yth. Pimpinan Perusahaan Penyedia Seragam Lapangan di Indonesia Sehubungan dengan kegiatan pengadaan katalog elektronik kategori Seragam Lapangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kami mengundang pihak penyedia untuk mengajukan penawaran. Adapun syarat yang perlu dilengkapi antara lain : a. Surat Penawaran b. Pakta Integritas c. Formulir Isian Kualifikasi d. Dokumen Teknis Dokumen Spesifikasi Teknis e. Dokumen Harga Daftar Harga Penawaran Retail dan Pemerintah f. Persyaratan lain terlampir dalam LDP. Dengan jadwal sebagai berikut: Aktivitas Tanggal Mulai Tanggal Selesai Waktu Pengumuman dan pemberian penjelasan proses pemilihan 4 Agustus 2015 10 Agustus 2015 Berakhir pukul 15:00 tanggal 10 Agustus 2015 Pemasukan penawaran 11 Agustus 2015 24 Agustus 2015 Berakhir pukul 15:00 W IB tanggal 24 Agustus 2015 Evaluasi administrasi dan pembuktian kualifikasi 25 Agustus 2015 1 September 2015 - Evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan harga 2 September 2015 9 September 2015 - Mengumumkan pemenang dan masa sanggah 14 September 2015 21 September 2015 Berakhir pukul 15:00 W IB tanggal 21 September 2015 Draft dan finalisasi perjanjian 22 September 2015 28 September 2015 - Periode kontrak 30 September 2015 30 September 2016 - *Catatan: Pokja tertentu dapat merubah jadwal dan mengkomunikasikan perubahaan jadwal Mohon untuk membaca petunjuk pengajuan penawaran yang ada. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Pokja tertentu di nomor telp. 021 – 3823269 atau alamat email katalog.bppbjdki@gmail.com,latuconsina@jakarta.go.id Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Tembusan : 1. Direktur Pengembangan Sistem Katalog – LKPP 2. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta KETUA POKJA TERTENTU BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA Ttd DUDI GARDESI NIP 196902011995031003

7 BAB III : INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP) _______________________________________________________________________________ A.UMUM 1. Lingkup Pekerjaan 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran untuk Katalog Lokal Seragam Lapangan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan Penyedia dan pihak yang terkait dengan kegiatan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : a. berusaha mempengaruhi Pokja Tertentu BPPBJ dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini. 3. Peserta Pemilihan 4. Larangan Pertentangan Kepentingan 3.1 Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, Kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi. 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan /Kerja Sama Operasi yang memuat persentase. 3.3 Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut. 3.4 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

8 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi : a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementerian/Lembaga/Pemda/Institusi (K/L/D/I) atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pokja Tertentu BPPBJ; b. Pokja Tertentu BPPBJ, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia; c. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I; d. Untuk Produk Katalog yang diproduksi dan/atau disediakan oleh K/L/D/I, pegawai K/L/D/I yang bertindak sebagai pihak yang bertransaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 5.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri. 5.2 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);

9 b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang berasal dari luar negeri (impor)yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; 5.3 Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal : a. Barang tersebut belum dapat diproduksi /dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan B. DOKUMEN PEMILIHAN 6. Isi Dokumen Pemilihan 6.1 Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik, meliputi : a. Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP); c. Lembar Data Pengadaan; d. Bentuk Surat Penawaran; e. Pakta Integritas; f. Formulir Isian Kualifikasi; g. Daftar Spesifikasi Teknis; h. Daftar Harga; i. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi; j. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan k. Rancangan Perjanjian

10 7. Bahasa Dokumen 8. Pemberian Penjelasan 9. Perubahan Dokumen Pemilihan 6.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia 8.1 Pemberian penjelasan melalui email sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia. 8.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 8.3 Apabila diperlukan Pokja Tertentu dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan. 8.4 Apabila dipandang perlu, Pokja Tertentu melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan. 8.5 Apabila dipandang perlu, Pokja tertentu dapat memberikan penjelasan (ulang). 8.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). 9.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

11 10. Tambahan Waktu Pemasukan 9.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar harus mendapatkan persetujuan Tim Tertentu sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. 9.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal. 9.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan. 9.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 9.6 Pokja dapat mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file adendum Dokumen Pemilihan melalui email paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. 9.7 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (upload) Pokja melalui email (apabila ada). Apabila adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu

12 Dokumen Penawaran penyiapan dokumen penawaran maka Pokja memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 11. Biaya dalam Penyiapan Penawaran 12. Bahasa Penawaran 13. Dokumen Penawaran 11.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 11.2 Pokja tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. 12.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 12.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 12.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 13.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Formulir Kualifikasi, Pakta Integritas, Surat Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis dan Harga sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. 13.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan. 13.3 Dokumen Penawaran Administrasi a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : 1) tanggal; 2) tanda tangan oleh : a) direktur utama/pimpinan perusahaan;

13 b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/ pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat. b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan); 13.4. Dokumen Penawaran Teknis : a. Penawaran teknis harus mengacu kepada daftar barang dan spesifikasi teknis dari seluruh produk yang ditawarkan serta sesuai format yang diberikan; b. Penyedia dapat menawarkan sebagian atau seluruh barang dari daftar yang diberikan. 13.5 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari : a. Daftar harga penawaran retail dan pemerintah untuk setiap produk yang ditawarkan. b. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, distribusi ke lokasi dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini diperhitungkan dalam harga.

14 14. Harga Penawaran 15. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 16. Masa Berlaku Penawaran 14.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka. 14.2 Harga penawaran yang diajukan, disampaikan dalam satuan rupiah terkecil (tanpa desimal). Apabila dalam menyampaikan penawaran masih mencantumkan angka desimal, maka akan dibulatkan kebawah. 14.3 Penawaran harga harus menggunakan format yang ditentukan; 14.4 Penyedia dapat menawarkan sebagian atau seluruh barang dari daftar yang diberikan. 15.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP. 15.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak Pembelian oleh PPK SKPD Provinsi DKI Jakarta. Masa berlaku penawaran sama dengan masa berlaku Kontrak Katalog sebagaimana tercantum dalam LDP. D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 17 Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Tertentu BPPBJ sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik melalui email: katalog.bppbjdki@gmail.com

15 E. PEMERIKSAAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 18 Pemeriksaan Pokja Tertentu BPPBJ memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi: a. Surat Penawaran; b. Formulir Isian Kualifikasi (terlampir) dan Pakta integritas (terlampir); c. Data Teknis; d. Data Harga. 19 Evaluasi Penawaran 19.1 Evaluasi penawaran administrasi dilakukan dengan metoda evaluasi sistem gugur. 19.2 Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan metoda evaluasi sistem gugur untuk kesesuaian spesifikasi teknis dan sistem nilai dengan bobot 30% untuk kualifikasi teknis dan bobot 70% untuk harga penawaran. 19.3 Pokja Tertentu BPPBJ melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. 19.4 Evaluasi Administrasi a. Evaluasi Data Administrasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila : 1. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi 2. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 13.3; b) bertanggal. 3. Memiliki surat izin usaha sesuai LDP; 4. pernyataan/ pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang

16 bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 5. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; 6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) terakhir; c. Pokja Tertentu BPPBJ dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi dokumen penawaran administrasi. d. Evaluasi administrasi ini sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. e. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pokja Tertentu BPPBJ menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur. f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan. g. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi admiinistrasi, maka proses pemilihan dinyatakan gagal. 19.5 Evaluasi Teknis: a. evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di kriteria evaluasi teknis; c. Pokja Tertentu BPPBJ menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi; d. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap: 1) Spesifikasi teknis produk yang ditawarkan, 2) Identitas (jenis, tipe dan merek) produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan

17 3) Hasil uji teknis dan/atau perizinan produk yang ditawarkan (apabila diperlukan); 4) Layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan; 5) Pengalaman pasar penyedia sesuai dengan pekerjaan pengadaan Seragam Lapangan serupa yang dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir; 6) Nilai order tertinggi (dalam Rupiah) yang pernah didapatkan penyedia dalam pekerjaan pengadaan Seragam Lapangan; 7) Pelayanan penggantian barang cacat yang diterima; 8) Waktu pengiriman barang yang dibutuhkan untuk menjangkau alamat user (SKPD) di seluruh wilayah DKI Jakarta. e. Pokja Tertentu BPPBJ dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi dokumen penawaran teknis; 19.6 Evaluasi Harga : Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah : a. Harga penawaran tidak lebih tinggi dari harga penawaran kepada masyarakat umum di luar Pemerintah. b. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. 19.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : a. Pokja Tertentu dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang

18 telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b. Pokja Tertentu dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. Pokja Tertentu dapat menggugurkan penawaran dalam hal dikemudian hari diperoleh informasi/bukti yang mempengaruhi substansi pemenuhan syarat kualifikasinya; d. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Tertentu selama proses evaluasi; e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: f. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; g. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat. 19.8 Pokja Tertentu akan menetapkan 1 atau lebih pemenang berdasarkan rangking nilai evaluasi dan kapasitas pasokan penyedia. 19.9 Pokja Tertentu BPPBJ menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi 20. Pembuktian Kualifikasi, klarifikasi dan Verifikasi 20.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon penyedia yang lulus administrasi, teknis dan harga. 20.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.

19 21. Klarifikasi dan Negosiasi 20.3 Pokja Tertentu melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 20.4 Pokja Tertentu BPPBJ membuat Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi 21.1 Pokja Tertentu BPPBJ melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 21.2 Dalam negosiasi harga, Pokja Tertentu BPPBJ dapat meminta struktur biaya barang/jasa yang ditawarkan, dan penyedia harus memenuhinya. 21.3 Pokja Tertentu BPPBJ membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi. 21.4 Hasil kesepakatan klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh produk/item barang/jasa yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Negosiasi 21.5 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pokja Tertentu BPPBJ menyatakan produk/item barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog dinyatakan gugur. 22. Berita Acara Hasil Pemilihan Pokja Tertentu BPPBJ membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang paling sedikit memuat : a. nama seluruh peserta; b. harga penawaran dari masing-masing peserta; c. metode evaluasi yang digunakan; d. unsur-unsur yang dievaluasi; e. rumus yang dipergunakan; f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pemilihan;

20 23.Pembuatan Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik 24. Pengumuman Penyedia Katalog 25. Sanggahan g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan h. tanggal dibuatnya berita acara. 23.1 Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik (SKPKE) merupakan penetapan Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang telah dilaksanakan oleh Pokja Tertentu BPPBJ. 23.2 Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pokja Tertentu BPPBJ. 23.3 Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Nama dan alamat penyedia; dan b. data produk/item dan harga hasil negosiasi. Pokja Tertentu mengumumkan pemenang pemilihan penyedia katalog di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat 25.1. Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan keberatan dan tindakan koreksi atas penetapan pemenang kepada Pokja Tertentu dalam kurun waktu 5 hari sejak pengumuman pemenang; 25.2. Keberatan dan tindakan koreksi sebagaimana butir tersebut di atas disampaikan melalui alamat email: katalog.bppbjdki@gmail.com; dengan tembusan : a. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP b. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta 25.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

21 a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Tertentu dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 25.4. Pokja Tertentu wajib memberikan jawaban atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima surat sanggahan. 25.5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Tertentu menyatakan pelelangan gagal. F.PENANDATANGANAN PERJANJIAN 26. Penanda-tanganan Perjanjian 26.1. Pokja Tertentu BPPBJ menyampaikan SKPKE dan draft perjanjian kepada Kepala LKPP sebagai dasar untuk menandatangani Perjanjian. 26.2. Pokja Tertentu BPPBJ dan penyedia harus memeriksa konsep Perjanjian yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian. 26.3. Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari: b. Perjanjian asli pertama untuk Kepala BPPBJ dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan

22 c. Perjanjian asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Kepala BPPBJ; d. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 26.4. Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 13.3.

23 LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) A. LINGKUP PEKERJAAN 1. Nama Pokja: Pokja Tertentu BPPBJ 2. Alamat Pokja Tertentu BPPBJ : Kantor BPPBJ DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No. 18, Blok H, Lantai 20 – Jakarta Pusat Website : www.jakarta.go.id Email : katalog.bppbjdki@gmail.com 3. Nama paket pekerjaan : Katalog Elektronik Seragam Lapangan 4. Uraian singkat pekerjaan: Pemilihan Penyedia dalam rangka Katalog Elektronik. B. SYARAT PENYEDIA 1. Memiliki izin usaha industri/pabrikan/agen tunggal (importir) sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2. Mempunyai pengalaman sebagai penyedia barang/jasa sesuai produk/item yang diusulkan; 3. Mempunyai peralatan, sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan; 4. Memiliki gambar teknis barang lengkap dengan ukurannya; 5. Memiliki bukti surat /sertifikat Merk terdaftar dari Kemenkumham yang masih berlaku; 6. Surat Pernyataan Kesanggupan dilakukan peninjauan lokasi pabrik. 7. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan dari Penyedia untuk : a. Menunjukkan contoh barang b. Ketersediaan barang c. Barang dalam keadaan 100% baru d. Penggantian barang cacat e. Bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi teknis

24 C. MATA UANG PENAWARAN D. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN yang tertuang di dalam Dokumen Pemilihan f. Kesesuaian dengan Hukum Ketenagakerjaan g. Kesesuaian dengan Hukum Lingkungan Hidup h. Kemampuan Pengiriman Barang ke Alamat Pengguna 8. Pakta Integritas; 9. Formulir Isian Kualifikasi (terlampir), antara lain: 1) Akta Pendirian Perusahaan; 2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 3) Surat Izin Usaha; 4) Surat Izin Industri dan/atau Produksi dan/atau Distributor Utama dari Produsen; 5) Dokumen Perpajakan (copy NPWP dan Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir). 10. Pengalaman pasar penyedia sesuai dengan pekerjaan pengadaan Seragam Lapangan serupa yang dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir; dan Nilai order tertinggi (dalam Rupiah) yang pernah didapatkan penyedia dalam pekerjaan pengadaan Seragam Lapangan; 11. Waktu pengiriman barang yang dibutuhkan untuk menjangkau alamat user (SKPD) di seluruh wilayah DKI Jakarta. 12. Dan atau persyaratan lain sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku. Mata uang yang digunakan Rupiah Masa berlakunya surat penawaran sama dengan masa berlaku Kontrak Katalog.

25 F. JADWAL PEMILIHAN G. DOKUMEN PENAWARAN H. EVALUASI PENAWARAN Jangka waktu kontrak adalah 12 bulan setelah tanggal penandatanganan kontrak, dengan opsi perpanjangan kontrak hingga 12 bulan; Revisi spesifikasi dan harga akan dilakukan menjelang masa kontrak 12 bulan pertama berakhir Lihat jadwal pemilihan dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Dokumen penawaran terdiri dari: 1. Penawaran administrasi; 2. Penawaran teknis; 3. Penawaran harga Evaluasi Penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran dan formulir isian kualifikasi memenuhi persyaratan yang ditentukan. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan metoda evaluasi sistem gugur untuk kesesuaian spesifikasi teknis dan sistem nilai dengan bobot 30% untuk kualifikasi teknis dan bobot 70% untuk harga penawaran. Pencapaian nilai di bawah 1 (satu) untuk salah satu kriteria kualifikasi teknis dan harga secara otomatis menggugurkan penawaran peserta. Untuk memastikan ketersediaan barang, Pokja Tertentu dapat menentukan maksimal 3 (tiga) pemenang berdasarkan rangking nilai evaluasi.

26 1. Kriteria Spesifikasi Teknis dengan Sistem Gugur No. Kriteria Penilaian Minimum 1. Bagi produk pakaian berbasis tekstil seperti wearpack, safari dan seragam satpam, harus sesuai dengan spesifikasi dasar material dan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium. Spesikasi yang diperlukan adalah sebagai berikut: a. Komposisi dasar material; b. Berat kain (dalam gr per m²); c. Kekuatan tarik (dalam kg); d. Kekuatan sobek (dalam kg). a. Komposisi dasar material: polyester 65% dan katun 35%; b. Berat kain (dalam gr per m2): harus sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pada saat pengajuan penawaraan (dengan toleransi perbedaan presentase sebanyak ± 5% dari spesifikasi yang diberikan); c. Kekuatan tarik (dalam kg): minimum 6 kg untuk atasan dan 12 kg untuk bawahan, jika bebentuk one-piece maka mengikuti spesifikasi bawahan; d. Kekuatan sobek (dalam kg): minimum 900 gram untuk atasan dan 1600 gram untuk bawahan; jika berbentuk one-piece mengikuti spesifikasi bawahan. 2. Bagi produk selain yang disebutkan di atas, harus sesuai dengan spesifikasi dasar yang disebutkan dan digambarkan a. Material sama atau ekivalen dengan yang disebutkan dan digambarkan b. Bentuk sama atau ekivalen dengan yang disebutkan dan digambarkan 2. Kriteria Kualifikasi Teknis (Bobot 30%) No. Kriteria Bobot 1 2 3 4 1. Kapasitas maksimum produksi per bulan 30% Produksi maksimum per bulan 5.000 - Produksi maksimum per bulan 10.000 – Produksi maksimum per bulan 15.000-Produksi maksimum per bulan

27 2. Kriteria Harga Penawaran (Bobot 70%) 10.000 potong 15.000 potong 20.000 potong >20.000 potong 2. Pengalaman pasar/ kredibilitas barang (dalam kurun waktu 4 tahun terakhir) 30% Memiliki 1 bukti kontrak pengalaman menjadi penyedia seragam lapangan di instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta dengan skala serupa Memiliki 2 bukti kontrak referensi pengalaman menjadi penyedia seragam lapangan di instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta dengan skala serupa Memiliki 3 bukti kontrak referensi pengalaman menjadi penyedia seragam lapangan di instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta dengan skala serupa Memiliki >3 bukti kontrak referensi pengalaman menjadi penyedia seragam lapangan di instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta dengan skala serupa 3. Pengalaman nilai order tertinggi (berdasarkan order) 20% Memiliki bukti pengalaman order dengan nilai tertinggi Rp. 200 juta 4. Lead time pengiriman barang 10% Maksimum 5 minggu Maksimum 4 minggu Maksimum 3 minggu Maksimum 2 minggu 5. Service level penggantian barang cacat 10% Memberikan waktu untuk pengajuan claim barang cacat hingga 5 hari kerja setelah barang diterima Memberikan waktu untuk pengajuan claim barang cacat hingga 10 hari kerja setelah barang diterima Memberikan waktu untuk pengajuan claim barang cacat hingga 15 hari kerja setelah barang diterima Memberikan waktu untuk pengajuan claim barang cacat hingga 20 hari kerja atau lebih setelah barang diterima

28 No. Kriteria Rumus Penilaian 1. Harga yang terdiri dari komponen biaya: a. Biaya bahan b. Biaya jahit c. Biaya aksesoris d. Biaya bordir e. Biaya packing f. Biaya pengiriman g. Pajak h. Skema diskon Nilai = Harga terendah x 4 Harga yang ditawarkan

29 BENTUK DOKUMEN PENAWARAN BENTUK DOKUMEN PENAWARAN CONTOH [Kop Surat Badan Usaha] Nomor : _______, _____________ 20___ Lampiran : Kepada Yth.: Pokja Tertentu BPPBJ Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Perihal : Penawaran Katalog Elektronik …………………… . Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nomor : ……………… Tanggal …… Agustus 2015 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Katalog Elektronik Seragam Lapangan. Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Seragam Lapangan tersebut di atas. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. PT/CV/Firma/ _________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] .......................... Jabatan

30 PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No. Identitas : __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ _____________[pilih yang sesuai dancantumkan nama] dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik di LKPP, dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada Inspektorat LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], ____________ [nama lengkap]

31

32 SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN CONTOH [KopSurat Badan Usaha] Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : __________ [nama wakil sah badan usaha] No. Identitas : __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/_____________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan kami akan: a. Bersedia untuk dilakukan peninjauan lokasi pabrik; b. Bersedia untuk menunjukkan contoh barang; c. Memiliki kemampuan menyediakan barang; d. Menjamin barang dalam keadaan 100% baru; e. Bersedia mengganti barang cacat; f. Menjamin bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang di dalam Dokumen Pemilihan; g. Mematuhi aturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia dalam melakukan kegiatan operasional kami; h. Mematuhi aturan dan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku di Republik Indonesia dalam melakukan kegiatan operasional kami; i. Menjamin kemampuan pengiriman barang ke seluruh alamat pengguna di DKI Jakarta. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun] [Nama Penyedia]

33 [tanda tangan], ____________ [nama lengkap]

34 FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha] No. Identitas : __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________[diisi sesuai jabatan] Bertindak untuk dan atas nama : ____________________[diisi nama badan usaha] Alamat : __________ Telepon/Fax : __________ Email : __________ menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaanberdasarkan __________[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

35 A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha : __________ 2. Status : 3. Alamat Kantor Pusat : __________ No. Telepon : __________ No. Fax : __________ E-Mail : __________ 4. Alamat Kantor Cabang : __________ __________ __________ __________ No. Telepon : No. Fax : E-Mail : B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : __________ b. Tanggal : __________ c. Nama Notaris : __________ d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) : __________ 2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : __________ b. Tanggal : __________ c. Nama Notaris : __________ C. Pengurus Badan Usaha No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha D. Ijin Usaha Pusat Cabang

36 1. No. Surat Ijin Usaha ________ : _______Tanggal ______ 2. Masa berlaku ijin usaha : __________ 3. Instansi pemberi ijin usaha : __________ 4. Kualifikasi Usaha : ___________ 5. Klasifikasi Usaha : ___________ E. Ijin Produsen dan/atau Distributor Resmi 1. No. Surat Ijin ____________ : _______Tanggal ______ 2. Masa berlaku ijin : __________ 3. Instansi pemberi ijin : __________ F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No. Nama No. Identitas Alamat Persentase 2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________ b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir : No.______tanggal _______ G. Detil Kontak Utama Perusahaan 1. Nama : __________ 2. Jabatan dalam perusahaan : __________ 3. Alamat Kantor : __________ No. Telepon : __________ No. Fax : __________ E-Mail : __________ Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,

37 maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [tempat], [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun] PT/CV/Firma ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,- tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha)

38 DAFTAR SPESIFIKASI PRODUK DAFTAR SPESIFIKASI PRODUK 1. Spesifikasi Barang: Spesifikasi barang harus sesuai dengan Lampiran Dokumen Pemilihan. 2. Lampiran daftar spesifikasi: brosur, surat pendaftaran, surat sebagai pabrikan/industri/agen tunggal (sole Agent), layanan purna jual, data populasi produk, data jaringan penjualan.

39 DAFTAR HARGA PRODUK DAFTAR HARGA PRODUK 1. Harga penawaran : Daftar harga penawaran harus menggunakan format yang disediakan di Lampiran Dokumen Pemilihan. 2. Lampiran harga penawaran: Struktur biaya, PIB (untuk bahan/barang import)

40 BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI POKJA TERTENTU BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik …………………. PT/CV/Firma.................. No.:.................................. Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul ................. bertempat di Kantor BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi PT/CV/Firma.............untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik …………………………. : A. Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut : No Uraian kualifikasi sebagai berikut: Hasil Evaluasi Hasil Pembuktian Kualifikasi 1 Ijin Usaha a. Pabrik/Industri b. TDP c. Surat Keterangan Domisili a. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli c. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli 2 a. Akta Pendirian b. Akta Perubahan Terakhir a. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli 3 Pajak-pajak a. NPWP b. SPT Tahun Terakhir a. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli 4 Keterangan Lainnya Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi

41

42 B. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut : No Uraian sebagai berikut: Hasil Evaluasi Keterangan 1 Tanggal Ada/Tidak 2 Penandatangan Sesuai/Tidak Sesuai 3 Surat Kuasa (apabila diperlukan) Sesuai/Tidak Sesuai Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Administrasi Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pokja Tertentu BPPBJ Provinsi DKI Jakarta No Nama Jabatan Tanda Tangan 1 ……………… ............................. 2 …………………. ............................. PT/CV/Firma................ No. Nama Jabatan Tanda Tangan 1. 2.

43 POKJA TERTENTU BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik ………………………. PT/CV/Firma.................. No.:.................................. Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul ................. bertempat di Kantor BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Harga Penawaran PT/CV/Firma.............untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik ………………………. .: A. Hasil Evaluasi Teknis sebagai berikut : No Produk Spesifikasi/ Surat Keterangan Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan 1 2 3 Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Teknis B. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga sebagai berikut : No Produk Harga Penawaran (Rp) Harga Negosiasi (Rp) Persen Penghematan 1 2 3 Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Klarifikasi dan Negosiasi Harga Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Harga ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pokja Tertentu BPPBJ Provinsi DKI Jakarta No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Pokja ............................. 2. Pokja ............................. PT/CV/Firma................

44 No. Nama Jabatan Tanda Tangan 1. 2.

45 KONTRAK KATALOG Penyediaan [Diisi Nama Komoditas] Nomor: __________ KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ..... tanggal ...... bulan ....... tahun dua ribu lima belas [….-….-2015] antara: ……………….., selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Blok H , Jalan Kebon Sirih No. 18, Jakarta Pusat selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”dan [Nama Wakil Penyedia], selaku [Nama Jabatan Wakil Penyedia] yang bertindak untuk dan atas nama [Nama Badan Usaha] yang berkedudukan di [Alamat Badan Usaha] berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor ..... tanggal ....... dan Akta Perubahan Terakhir Nomor......, tanggal.........., selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”, MENGINGAT BAHWA: (a) PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan [Diisi Nama Komoditas] sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini; (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan [Diisi Nama Komoditas] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

46 MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut: a. biaya produksi; b. biaya pengepakan; c. biaya kirim; d. biaya instalasi (apabila ada); e. biaya testing (apabila ada); f. biaya pelatihan (apabila ada); g. biaya aksesoris (apabila ada); h. pajak-pajak (termasuk PPN); i. bea; j. retribusi; dan k. dan pungutan resmi lain yang sah. 2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Kontrak (apabila ada); dan b. Kontrak meliputi: 1) pokok perjanjian; dan 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut: a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; b) Syarat-Syarat Umum Kontrak; c) Spesifikasi teknis dan gambar serta harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik; d) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan e) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas. 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk: Hak 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA. 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan[Diisi Nama Komoditas]; dan 3) Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK; dan Kewajiban

47 Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak. b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk: Hak 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait; 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan 5) PIHAK KEDUA dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada PIHAK PERTAMA. Kewajiban 1) Menanggapi pesanan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam transaksi melalui e-Purchasing; 2) Memenuhi pesanan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyediakan [Diisi Nama Komoditas] dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik; 3) Menjamin kualitas [[Diisi Nama Komoditas] (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa); 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok [[Diisi Nama Komoditas] (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa); 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; 6) Tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada PIHAK PERTAMA;

48 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan 9) Wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh PIHAK KEDUA. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan. DENGAN DEMIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia PIHAK PERTAMA IRVAN AMTHA KEPALA BPPBJ Untuk dan atas nama Penyedia __________ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [NAMA LENGKAP] [JABATAN]

49 SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga[Diisi Nama Komoditas]. 1.2 E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik. 1.3 PIHAK PERTAMA adalah Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan [Diisi Nama Komoditas]. 1.4 PIHAK KEDUA adalah [Nama Jabatan PIHAK KEDUA] yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Badan Usaha] yang memiliki kewajiban menyediakan [Nama Komoditas] kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.5 Kontrak Katalog yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan e-Purchasing. 1.6 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan. 2. Bahasa dan Hukum 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. 3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

50 (KKN) serta Penipuan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 3.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedianya/distributor (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. 3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan larangan-larangan diatas, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; dan b. Penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik. 3.4 PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK. 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

51 5. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 6. Perpajakan PIHAK KEDUA dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. 7. Pengalihan dan/atau Subkontrak 7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan. 7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari PIHAK KEDUA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya. 8. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 9. Sanksi 9.1 PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau berdasarkan

52 pemeriksaan dan klarifikasi PIHAK PERTAMA, jika PIHAK KEDUA: a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui e-Purchasing; b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima; c. Menjual Barang/Jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melaluie-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik. 9.2 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada PIHAK KEDUA, namun PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut. 9.3 PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa: a. Pemutusan Kontrak; b. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; dan/atau c. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik. 9.4 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana

53 diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing (Perka LKPP No. 14 Tahun 2015) B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK 10. Perubahan Kontrak 10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan)Kontrak. 10.2 Usulan adendum Kontrak dapat dilakukan dalam hal: a. penambahan item barang/jasa; b. perubahan spesifikasi teknis barang/jasa; c. perubahan harga; d. penurunan pencantuman baik sebagian maupun seluruh item barang/jasa dari Katalog Elektronik; e. perubahan lainnya yang bersifat substansial; dan/atau f. perubahan lainnya yang bersifat administratif. 10.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 dan 10.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP. 11. Keadaan Kahar 11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

54 11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. 11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PIHAK PERTAMAdanPIHAK KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini. 11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Kontrak. 11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut[Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak]. 12. Penghentian Kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 13. Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak. 14. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA 14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesanpada masing-masing K/L/D/I,PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

55 c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 14.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi berupa: a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik. 15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA 15.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak; b. PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau c. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak. 15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. 16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

56 17. Penyelesaian Perselisihan 17.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. 17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah. 17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemutus Sengketa.

57 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG A. Korespondensi Alamat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai berikut: PIHAK PERTAMA: Nama : Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta Alamat : Gedung Balaikota Blok H Lantai 20, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat Telepon : (021) 3823269 Website : http://www.jakarta.go.id Faksimili : (021) 3811084 Wakil Sah : Tim Tertentu BPPBJ Provinsi DKI Jakarta PIHAK KEDUA : Nama : ____________________ Alamat : ____________________ Telepon : ____________________ Website : ____________________ Faksimili : ____________________ e-mail : ____________________ Wakil Sah : ____________________ B. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan [tanggal/bulan/tahun]. C. Harga Kontrak Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. D. Penyesuaian Harga PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik kepada PIHAK PERTAMA setiap [….bulan sekali]. E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan

58 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. G. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.

Dokumen Terkait

Penelitian Tindakan Kelas Ptk I

Penelitian Tindakan Kelas Ptk I

Vi penelitian tindakan kelas ptk buku ini memberikan penerap.

Contoh Proposal / 18 kali tayang / 353KB

Pedoman Oimftui2012weeblycom

Pedoman Oimftui2012weeblycom

Setiap peserta harus mematuhi setiap peraturan cabang perlom.

Contoh Proposal / 14 kali tayang / 1,485KB

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006

I penyidik polisi negara republik indonesia yang selanjutnya.

Contoh Proposal / 9 kali tayang / 67KB

Pedoman Penulisan Skripsi Elbirafileswordpresscom

Pedoman Penulisan Skripsi Elbirafileswordpresscom

Diwajibkan melakukan pemrograman ulang dan memenuhi administ.

Contoh Proposal / 14 kali tayang / 1,029KB

System Identi Cation Of Post Stall Aerodynamics For Uav

System Identi Cation Of Post Stall Aerodynamics For Uav

System identi cation of post stall aerodynamics for uav perc.

Contoh Proposal / 7 kali tayang / 1,210KB

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2006 T E

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2006 T E

Tiga urusan yaitu urusan menyalahgunakan wewenang dan melang.

Contoh Proposal / 8 kali tayang / 40KB