Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan



Keterangan eBook
CreationDate 2007-11-22T21:35:48+07:00
Author Microsoft Office 2000
Creator Acrobat PDFMaker 7.0 for Word
Producer Acrobat Distiller 7.0 (Windows)
ModDate 2007-11-22T21:37:10+07:00
Company Microsoft Corp.
SourceModified 2007-11-22T14:34:32-05:00
Title KEPUTUSAN
Pages 17 Page
Ukuran File 86 KB
Dibuka 9 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Monday, 07 Nov 2016 - 06:35 AM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

1 PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN MELA LUI LEMBAGA MODAL VENTURA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi perlu dukungan permodalan dan investasi dari program Penyediaan M odal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura ; b. bahwa penyelenggar aan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan yang semakin dinamis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesi a tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura dengan Peraturan Menteri. Mengingat : 1. Undang-Undang Rep ublik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perk operasian (Lembaran Negara RI TH. 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502); 2. Undang-Undang Nomor 9 T ahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negar a Nomor : 3611); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar an Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang R epublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Re publik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negar a Republik Indonesia

2Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pela ksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Ko perasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 5 Nomor:19, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor: 3591); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pemb inaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 8. Keputusan Presiden R epublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne gara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembent ukan Kabinet Indonesia Bersatu; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencan a Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keduduk an, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2005; 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pe mberdayaan Usaha Menengah; 13. Keputusan Menteri Koper asi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ke giatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 14. Keputusan Menteri Negar a Koperasi dan UKM Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001, tangga l 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri N egara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM /VIII/2006; 15. Keputusan Ment eri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegi atan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah; 16. Peraturan Menteri Negar a Koperasi dan UKM Nomor. 19.4./Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3 Memperhatikan : Keputusan Bersama Menter i Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Dalam Negeri No. 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan No. 156 tahun 2004 t entang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Ke cil di Daerah; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENT ERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan yang selanjutnya disebut program M AP adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi dan UK M yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan cara memberikan dana stimulan dalam bentuk pinjaman lunak dari APBN, yang disalurkan kepada KUKM sebagai perkuatan modal melalu i Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah atau Lembaga Modal Ventura Milik Daerah. 2. Koperasi adalah Badan Usaha y ang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan mel andaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi seka ligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Usaha Kecil adalah Usaha milik wa rga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,-( dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling b anyak Rp 1.000.000.000,- (s atu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam U ndang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 4. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.10.000. 000.000,- (sepuluh milyar), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tent ang Pemberdayaan Usaha Menengah. 5. KUKM adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 6. Modal Awal dan Padanan, yang selanjutnya disebut MAP adalah dana stimulan dalam bentuk pinjaman dari Pemerintah untuk disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Perusahaan Pasangan Usaha

4(KUKM-PPU) sebagai modal awal untuk membiayai usaha tertentu melalui Lembaga Modal Ventura. 7. Dana Padanan adalah dana yang disediakan oleh Lembaga Modal Ventura, Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya dan atau dana pinjaman dari Bank Pelaksana d an Lembaga Keuangan Non Bank, untuk memperkuat permodalan Koperasi dan UKM. 8. Modal Ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil dan obli gasi konversi kepada KU KM-PPU dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan karena bertindak seba gai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang perlu me libatkan diri dalam pengelolaan usaha KUKM-PPU, investasi bersifat sem entara, dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan. 9. Lembaga Modal Ventura (LMV) adalah suatu Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan m odal ventura kepada KUKM-PPU, yang melakukan kerjasama dengan Ke menterian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana MAP kepada KUKM-PPU secara langsung atau melalui Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD). 10. KUKM-CPPU adalah Koperasi, Us aha Kecil dan Menengah sebagai Calon Perusahaan Pasangan Us aha yang mengajukan Pembiayaan kepada LMVD, tetapi belum dibiayai oleh LMVD. 11. KUKM-PPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Perusahaan Pasangan Us aha yang mengajukan Pembiayaan kepada LMVD, tetapi belum dibiayai oleh LMVD 12. Penyaluran dana MA P adalah Penyaluran dana MAP dari pemerintah kepada KUKM-PPU melalui Lembaga Modal Ventura yang telah ditetapkan. 13. Perguliran Dana MA P Modal Ventura adalah pe ngalihan dana MAP dari KUKM-PPU yang telah menerima dana MAP melalui LMVD kepada KUKM-PPU lainnya yang belum m enerima dana MAP oleh LMVD yang sama, atau pengalihan dana MAP kep ada KUKM-PPU lain melalui LMVD lain sesuai dengan ketentuan dan prosedur penerimaan dana MAP sebagaimana diatur dal am peraturan ini. 14. Investasi adalah pembiayaan usaha oleh LMVD untuk digunakan sebagai modal investasi dan atau m odal kerja oleh KUKM-PPU. 15. Divestasi adalah pengembalian pembiayaan atau penarikan kembali pembiayaan LMVD dari KUKM-PPU, sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara LMVD dengan KUKM-PPU. 16. Bagi hasil adalah prosentase tert entu dari pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal v entura pada suatu periode tertentu sesuai perjanjian, yang akan dibe rikan oleh KUKM-PPU kepada LMVD untuk keperluan pengembangan m odal, penyaluran/ pengelolaan, pendampingan, penagihan, pelatihan, m onitoring dan evaluasi serta pengembangan dana MAP. 17. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menenga\h (LPDB-KUMKM) merupakan unit Organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

518. Rekening Penampungan adalah rekening atas nama LMVD pada Bank Pelaksana, yang dipergunakan untuk : a. menampung transfer dana M AP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas permintaan Kementerian Koperasi dan UKM. b. menampung pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dana MAP dari KUKM-PPU termasuk pembay aran angsuran pokok dan bagi hasil yang berasal dari dana padanan LMVD. 19. Rekening Dana Pengembangan adalah rekening atas nama LMVD pada Bank Pelaksana, yang dipergu nakan untuk menampung bagian yang diperoleh dari bagi hasil untuk kegiatan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksa naan Program. 20. Rekening Dana Bergulir Pokok adalah rekening atas nama LPDB-KUMKM pada Bank yang dipergunakan unt uk menampung seluruh pembayaran angsuran pokok dana MAP dari KU KM-PPU yang merupakan pemindahbukuan dari Rekening Penampun gan LMVD, termasuk jasa atau bunga giro yang timbul dari ak umulasi angsuran pokok yang bersangkutan. 21. Rekening Dana Bergu lir Bagi Hasil MAP adalah rekening atas nama LPDB-KUMKM, pada bank yang diper gunakan untuk menampung dana yang diperoleh dari bagi hasil untuk dana bergulir yang merupakan pemindahbukuan dari rek ening penampungan LMVD 22. Tim Pemantau MAP adalah kelompok kerja di tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ment eri Negara Koperasi dan UKM yang terdiri atas Tim Pengarah, Nara Sumber dan Tim Teknis secara ex-officio. 23. Dinas/Badan Koperasi Propinsi adalah Perangkat Pemerintah Provinsi, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Propinsi. 24. Dinas/Badan Koperasi Kabupaten/kota adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang membid angi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota. 25. Menteri adalah Menteri dalam Kabinet Republik Indonesia yang membidangi Koperasi dan UKM. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Tujuan program MAP melalui Lembaga Modal Ventura adalah : a. melakukan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terutama yang bernilai tambah tinggi dengan penyediaan MAP dan pendampingan manajemen unt uk meningkatkan kemampuan manajemen KUKM melalui Lemba ga Modal Ventura. b. menstimulasi dan menggalang par tisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM dan lembaga keuangannya dengan pola modal ventura.

6c. menstimulasi pengembangan permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (matching fund). Bagian Kedua Sasaran Pasal 3 Sasaran program MAP melalui Lembaga Modal Ventura adalah : a. tersalurnya dana Modal Awal dan Padanan (MAP) kepada KUKM. b. meningkatnya usaha KUKM yang dicirikan oleh meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. c. meningkatnya permodalan jangka panj ang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (matching fund). BAB III PENYALURAN DANA MAP Pasal 4 Dana MAP disalurkan kepada KUKM yang memenuhi syarat melalui Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah atau me lalui Lembaga Modal Ventura Daerah. Pasal 5 Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM ditetapkan dengan Keputus an Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM bidang Pengembangan dan Re strukturisasi usaha Pasal 6 Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM wajib memenuhi syarat sebagai berikut : a. beroperasi di wilayah kerja yang bersangkutan. b. memiliki kinerja baik sesuai dengan rekomendasi PT. Bahana Artha Ventura (PT. BAV). c. bersedia menyediakan dana padanan sebagai penyertaan modal atau pembiayaan kepada KUKM-PPU. d. menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. e. menandatangi surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaat an dana MAP. Pasal 7 Persyaratan KUKM-CPPU yang dapat menerima dana MAP adalah sebagai berikut : a. usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian LMVD;

7b. mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari total kebutuhan dana; c. diprioritaskan kepada KUKM-CPPU yang; 1. mempunyai keunggul an kompetitif (berorientasi ekspor atau substitusi impor). 2. menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau bergerak di bidang produksi, inovasi produk dan dapat menciptakan lapangan kerja. 3. menggunakan sumberdaya lokal. BAB IV SELEKSI DAN PENETAPAN LMVD PENERIMA DANA MAP Pasal 8 Kementerian Koperasi dan UKM melalui Tim Pemantau MAP melakukan seleksi dan menetapkan LMVD sebag ai pelaksana program dengan memperhatikan rekomendasi dari Lemba ga Modal Ventura Milik Pemerintah serta mengacu pada pemenuhan kriteria y ang ditetapkan dalam peraturan ini. BAB V SUMBER, STATUS DAN BESARNYA DANA MAP Bagian Kesatu Sumber Dana MAP Pasal 9 Sumber dana MAP adalah : a. dana pemerintah yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementer ian Koperasi dan UKM. b. dana padanan yang dise diakan Lembaga Modal Ventura yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau Lembaga Keuangan dan sumber lainnya yang pelaksanaannya bekerjasama deng an Kementerian Koperasi dan UKM. Bagian Kedua Status Dana MAP Pasal 10 Status dana MAP adalah : a. dana pemerintah melalui APBN Kem enterian Koperasi dan UKM sebagai stimulan permodalan untuk disalurkan kepada KUKM-PPU, melalui LMVD yang ditetapkan. b. dana pemerintah melalui APBN Ke menterian Koperasi dan UKM yang dikelola oleh LMVD untuk disalurkan kepada KUKM-PPU. c. dana sebagaimana dimaksud pada hu ruf a wajib dibukukan secara terpisah/tersendiri dari pembukuan LMVD bersangkutan.

8d. KUKM-PPU penerima dana MAP berkewajiban mengembalikan dana tersebut . Bagian Ketiga Besarnya Dana MAP Pasal 11 Besarnya dana yang disalurkan kepada KUKM melalui Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah dan Lembaga Modal Ventura Daerah ditetapkan dengan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM bidang Pengembangan dan Restrukturisasi usaha. BAB VI TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA MAP Bagian Kesatu Pencairan Dana MAP Pasal 12 Tata Cara Pencairan Dana MAP dar i APBN diatur sebagai berikut : a. Lembaga Modal Ventura Milik Pe merintah menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Kement erian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP. b. LMVD terpilih wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi d an UKM/Tim Pemantau MAP. c. LMVD terpilih wajib membuka 2 (dua) rekening, yang terdiri dari : 1. Rekening Penampungan 2. Rekening Pengembangan d. LPDB-KUMKM wajib membuka 2 (dua ) Rekening terdiri dari 1. Rekening Dana Bergulir Pokok 2. Rekening Dana Bergulir Bagi hasil e. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuka secara bersamaan atas nama LMVD, yang diwakili ol eh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional secara ex. Officio. f. Direktur Utama dan Direktur Invest asi/Operasional LMVD, mengajukan rencana penggunaan dana ke pada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari : 1. permohonan pencairan dana MAP. 2. Profil LMVD yang bersangkutan, yang berisi data tentang organisasi dan manajemen LMVD. 3. Ringkasan Data KUKM-CPPU (RDC) terseleksi.

94. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) dari masing-masing KUKM-CPPU yang telah terseleksi. 5. Daftar Nominatif KUKM-CPPU yang akan memperoleh pinjaman dan telah ditandatangani oleh masing-masing KUKM-CPPU bersangkutan. 6. kwitansi yang dibubuhi mate rai cukup dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional. 7. photo copy nomor rekening pe nampungan MAP atas nama LMVD. 8. Surat Pernyataan kesanggupa n dari LMVD yang menyatakan bertanggung jawab atas penggu naan dan pemanfaatan dana MAP untuk disalurkan kepada KUKM. 9. Berita Acara penarikan dana MAP bagi KUKM melalui LMVD yang ditandatangani oleh Direktur Utam a dan Direktur Investasi/ Operasional, diketahui dan disetu jui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Asdep Urusan Fasilitasi Inve stasi UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 10. rekomendasi Kepala Dinas y ang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota terh adap kelayakan KUKM-PPU (aspek non finansial) calon penerima dana MAP. g. atas dasar renc ana penggunaan dana MAP dan kele ngkapan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf f, Tim Teknis Pemantau MAP melalui Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cq. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM. h. Bendahara Kementeri an Negara Koperasi dan Us aha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dar i masing-masing LMVD, selanjutnya KPA Cq. Pejabat Penguji dan Penandatangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN). i. atas dasar SPM-LS sebagaimana di maksud huruf d, KPPN menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing LMVD penerima dana MAP. Bagian Kedua Penyaluran Dana MAP Pasal 13 Tata cara penyaluran dana MAP kepada KUKM-CPPU, sebagai berikut : a. LMVD terpilih melakukan identifikasi KUKM-CPPU yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP. b. atas dasar identifikasi tersebut, LMVD melakukan seleksi dan penilaian kelayakan KUKM-CPPU berdasark an prosedur dan standar kelayakan yang berlaku pada LMVD yang ber sangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP. c. LMVD mengajukan usulan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan melampirkan daftar nominatif dan ringkasan proposal KUKM-CPPU yang telah dini lai kelayakannya, jumlah dana yang

10dibutuhkan serta dana padanan dari LMVD yang bersangkutan, kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Ti m Pemantau MAP dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang me mbidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan. d. Dinas/Badan yang membidangi Koper asi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan, menyampaikan rekom endasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP terutama dalam aspek non-finansial untuk menilai pemenuhan persyara tan kriteria KUKM-PPU sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis. e. dalam hal Dinas/Badan yang memb idangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan menolak untuk memberikan rekomendasi, maka harus disertai dengan alasan yang jelas dan didukung dengan data yang memadai. f. dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peratur an ini, maka LMVD bersangkutan menyalurkan dana MAP kepada KU KM-CPPU selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja, sejak t anggal dana MAP diterima/dicatat pada rekening penampungan LMVD. BAB VII PENGEMBALIAN DANA MAP Pasal 14 Pengembalian dana MAP diat ur sebagai berikut : a. KUKM-PPU penerima dana MAP wa jib mengembalikan angsuran pokok dan bagi hasil ke rekening penampungan LMVD sesuai jadwal yang telah disepakati dengan LMVD. b. LMVD wajib memindahbukukan angsuran pokok dan bagian dari bagi hasil dana bergulir ke Rekening LPDB-KUMKM c. jangka waktu kerjasama Kementer ian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan LMVD adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal dana MAP di transfer dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada rekening penampungan LMVD. BAB VIII POLA PEMBIAYAAN DANA MAP Pasal 15 Pola pembiayaan dana MAP adalah sebagai berikut : a. pembiayaan LMVD penerima d ana MAP dengan KUKM-PPU dilakukan dengan pola bagi hasil secara murni atau secara terkelola, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad pinjaman/penyertaan modal. b. dalam hal pembiayaannya dila ksanakan dengan pola bagi hasil murni, maka kerjasama pembiayaannya m enggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

111. KUKM-PPU dengan LMVD menetapkan prosentase tertentu dari pendapatan perusahaan yang dibiayai oleh bagian masing-masing pihak. 2. KUKM-PPU melaksanakan penc atatan sesuai prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku secara umum. c. dalam hal pembiayaannya dilaksanak an dengan pola bagi hasil terkelola, maka kerjasama pembiayaannya menggunakan prinsip-prinsip: 1. KUKM-PPU wajib menyetor bagi hasil sementara dengan nilai sesuai kesepakatan bersama yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan ( Internal Rate of Return/IRR) LMVD yaitu prosentase tertentu dari tingkat bagi hasil y ang dihitung dari saldo pembiayaan ( outstanding ) setiap bulannya. 2. perhitungan final, diadakan sete lah tutup tahun buku dan dilakukan pemeriksaan khusus oleh LMVD, sesuai prinsip akuntansi yang benar. 3. jika ternyata bagi hasil final lebih kecil dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka LMVD wajib mengembalikan atau melakukan penurunan prosentase bagi hasil periode berikutnya. 4. jika ternyata bagi hasil final lebih besar dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka KUKM-PPU wajib menyetor kekurangan tersebut atau melakuk an peningkatan prosentase bagi hasil pada periode berikutnya. 5. apabila perhitungan bagi hasil final tidak dimungkinkan karena tutup buku dan pemeriksaan khusus ti dak dapat dilakukan atau tidak terdapat bukti-bukti transaksi yang memadai atau terdapat keterlambatan penyiapan laporan yang diperlukan dan atau terdapat bukti yang mengindikasikan ketidakbenaran, maka bagi hasil sementara dinyatakan sebaga i bagi hasil final. 6. apabila diketemukan indi kasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasia n pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, LMVD tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada KUKM-PPU. d. alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan sebagai berikut : 1. 52,5% (lima puluh du a koma lima perseratus) dari bagi hasil untuk LMVD digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi ( due dilligent), pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengel olaan administrasi investasi. 2. 44% (empat puluh empat persera tus) untuk pemupukan dana MAP yang dipindah bukukan pada rekening dana bergulir. Terhadap jasa giro akan diakumulasikan pada rekening yang bersangkutan. 3. 2% (dua perseratus) untuk LM VD khusus digunakan sebagai biaya supervisi, evaluasi, monitoring da n pelaporan pelaksanaan Program. 4. 1,5% (satu koma lima perseratus) dari bagi hasil digunakan untuk biaya supervisi, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap triwulan kepada Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah yang ditetapkan Menteri sebagai holding company.

12 BAB IX DANA PADANAN DAN BIAYA-BIAYA Bagian Kesatu Dana Padanan Pasal 16 Dana padanan dari LMVD, MAP, dan dari KU KM-CPPU diatur sebagai berikut : a. dana padanan dari LMVD minimal sebesar 20% dari total kebutuhan dana. b. dana MAP maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total kebutuhan dana dan atau maksimal s ebesar Rp. 200.000.000,-. (Dua ratus juta rupiah) . c. dana padanan dari KUKM-CPPU mini mal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total kebutuhan dana. Bagian Kedua Biaya-Biaya Pasal 17 Biaya yang dibebankan kepada KUKM- PPU adalah sebagai berikut : a. provisi dan administrasi, pada s aat awal investasi, LMVD dapat mengenakan biaya provisi dan administr asi maksimum sebesar 2% (dua perseratus) dari plafond pembiay aan kepada KUKM-PPU sebagai penggantian biaya evaluasi terhadap proposal KUKM-PPU yang akan dibiayai. b. biaya Notaris yang timbul sehu bungan dengan pembiayaan menjadi beban KUKM-PPU. c. biaya untuk lebih mengamankan investasi dimungkinkan penggunaan asuransi kebakaran dan atau asurans i jiwa kepada KUKM-PPU dengan nilai pertanggungan dan premi yang di sepakati oleh LMVD dan KUKM-PPU. BAB X ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Organisasi Pasal 18 Organisasi pelaksana program MAP terdiri dari : a. Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP (Tim Pengarah, Nara Sumber, Tim Teknis) b. Dinas/Badan yang membidangi K operasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota. c. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah d. Lembaga Modal Ventur a Daerah (LMVD)

13e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 19 Tugas masing-masing organisasi pelaksana sebagai berikut : a. Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP meliputi : 1. Tim Pengarah bertugas : mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan program MAP yang dilakukan oleh unsur organi sasi dalam Tim Pemantau MAP dengan Instansi dan Lembaga terkait. 2. Nara Sumber bertugas : memberikan saran dan masukan dal am rangka efektifitas dan efisiensi pelaksana an program MAP. 3. Tim Teknis bertugas : 1). menjabarkan kebijakan teknis program MAP melalui LMVD. 2). menyempurnakan petunjuk teknis program MAP. 3). memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait. 4). memfasilitasi sosialisas i dan pelaksanaan program MAP. 5). melakukan verifikasi kelengkapan administrasi LMVD, untuk ditetapkan sebagai pe nerima dana MAP. 6). melakukan koordinasi dengan Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah dalam kerjasam a pengembangan LMVD melalui program MAP, atas dasar ki nerja (track record) yang direkomendasikan oleh PT. BAV. 7). menyiapkan perjanjian kerjasama dengan LMVD. 8). melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pemantau MAP. 9). menyusun laporan perke mbangan pelaksanaan program MAP. 10). mempersiapkan bahan-bahan/mate ri dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemantau MAP. 11). melaksanakan kegiatan adminis trasi dan surat-menyurat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemantau MAP. 12). melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Tim Pemantau MAP. b. Dinas/Badan yang mebidangi K operasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota bertugas : 1. melakukan koordinasi pelaksa naan program MAP melalui LMVD. 2. menginventarisasi dan menginf ormasikan KUKM-CPPU potensial sesuai dengan kriteria dalam Juknis ini kepada LMVD. 3. melakukan monitoring dan eval uasi serta pengawasan pelaksanaan Program MAP melalui LMVD yang meliputi : penyaluran, pemanfaatan, pengembalian da n perguliran dana MAP.

144. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemantau MAP terutama dalam aspek non finansial untuk menilai pemenuhan persyaratan kriteria KUKM-PPU. 5. melaporkan kegiatan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi kepada Kementerian K operasi dan UKM/Tim Pemantau MAP setiap triwulan dan tahunan. c. Lembaga Modal Ventura M ilik Pemerintah bertugas : 1. memberikan saran-saran dalam memilih LMVD yang terafiliasi sebagai Calon pelaksa na program MAP. 2. mekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mencarikan alternatif pengemb angan pembiayaan bagi LMVD yang terafiliasi, yang berasal dari dana Pemerintah maupun Non Pemerintah. 3. memonitor dan mengevaluasi perkembangan LMVD yang terafiliasi serta menyusun laporan pelak sanaan program MAP bagi KUKM-CPPU setiap bulan yang disampaikan kepada Tim Pemantau MAP dan memberikan masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP untuk perguliran antar LMVD yang terafiliasi selanjutnya. d. Lembaga Modal Ventur a Daerah bertugas : 1. melakukan identifikasi KUKM-CPPU potensial calon penerima dana MAP, baik atas inisiatif sendiri da n atau atas informasi Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dengan mengacu kepada kriteria KUKM-CPPU. 2. melakukan seleksi dengan cara mengevaluasi dan due dilligent secara menyeluruh terhadap propos al sebelum diajukan untuk mendapatkan dana MAP. 3. membuat permohonan dan mem enuhi kelengkapan administrasi termasuk membuka 2 (dua) rekeni ng pada Bank yang ditunjuk sebagai calon penerima dana M AP sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini. 4. membuat dan menyampaikan da ftar nominatif KUKM-CPPU yang telah terseleksi (lolos seleksi) dan dilengkapi dengan jumlah pinjaman masing-masing serta dana padanan yang disediakan baik oleh LMVD maupun oleh KUKM-CPPU. 5. menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melaksanakan pengikatan perjanjian pembiayaan se rta pengikatan jaminan (bila ada) sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. 6. menyalurkan dana MAP seseger a mungkin kepada KUKM-CPPU yang telah diusulkan dan disetujui serta tersedia dananya pada rekening LMVD. 7. menyediakan dan menyalurka n dana padanan untuk pembiayaan KUKM-CPPU minimal 20% (dua pu luh perseratus) dari kebutuhan dana. 8. melakukan monitoring dan pendampingan kepada KUKM-PPU. 9. melaksanakan administrasi inve stasi selama program kerjasama berjalan.

1510. menyusun dan menyampaikan jadwal pencairan dan rencana bagi hasil dari masing-masing KUKM-PPU yang akan dibiayai. 11. melakukan pendampingan usaha KUKM-PPU yang meliputi antara lain pengembangan us aha, manajemen, aplikasi teknologi dan pemasaran. 12. membuat dan menyampaikan l aporan pelaksanaan Program MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Ko perasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dan Tim Pe mantau MAP secara bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan. d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas : 1. LPDB-KUMKM wajib membuka dua rekening : a). Rekening Dana Begulir Pokok, b). Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil 2. LPDB-KUMKM malakukan kerjasama dengan LMVD. BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Pasal 20 Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pr ogram, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut : a. LMVD sebagai pengel ola dana MAP wajib melaporkan perkembangan usaha KUKM-PPU setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada Tim Pemantau MAP serta Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dan LPDB. b. apabila menurut hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana MAP tidak memenuhi ketent uan sebagaimana Peraturan yang ditetapkan, maka Tim Pemantau MAP berhak untuk mengalihkan dana MAP tersebut kepada LMVD lain. c. PT. Bahana Artha Ventura mem onitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan LMVD yang terafiliasi dalam pelaksanaan program MAP bagi KUKM-CPPU setiap bulan kep ada Tim Pemantau MAP, serta memberikan masukan kepada Kement erian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP untuk pergulir an antar LMVD yang terafiliasi selanjutnya. d. Dinas/Badan yang membidangi Koper asi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan wajib melaporkan k epada Tim Pemantau MAP berkaitan dengan penyaluran dana MAP oleh LMVD, permasalahan-permasalahan dalam seleksi, penyaluran, pergu liran dan pengendalian dana MAP. Periode pelaporan tersebut adalah setiap bulan, triwulan dan tahunan. Bagian Kedua Pengendalian

16Pasal 21 (1) LMVD Penerima dana MAP yang tidak memberikan laporan tertulis, diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan at au pengalihan hak pengelolaan dana MAP. (2) Apabila ditemukan indikasi pel anggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 22 Pembiayaan Program Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ve ntura dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Kementerian Koper asi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. BAB XIII SANKSI Pasal 23 (1) Apabila dari hasil pengendalian yang dilakukan oleh Kementrian Negara Koperasi dan UKM terhadap LMVD, ternyata ditemukan ketidak sesuaian dengan peraturan ini dan ada indika si penyimpangan atau kelalaian pengelolaan, maka hak pengelolaan LMVD atas dana perkuatan permodalan KUKM dapat dicabut se cara sepihak oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan LMVD y ang bersangkutan harus mengembalikan dana sebesar yang diterima. (2) LMVD yang melakukan keterlambatan penyaluran dana kepada KUKM- PPU , dikenakan pengurangan bagian b agi hasil yang menjadi haknya sebesar 5% (lima per seratus) seti ap bulan untuk setiap 30 (tiga puluh ) hari kalender setelah tanggal jangk a waktu yang telah ditentukan. (3) Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1). Pengelolaan dana MAP yang tel ah disalurkan sebelum berlakunya peraturan ini, dialihka n kepada LPDB-KUMKM setelah masa perjanjian kerjasama pengelolaan antara Kement erian Negara Koperasi dan UKM dengan LMVD tentang Perkuatan Permodalan KUKM dan Lembaga Keuangannya dengan Penyedi aan Modal Awal Dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) berakhir. (2). Pengalihan pengelol aan dana MAP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh tim yang

17dibentuk oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM berdasarkan penetapan Menteri Negara Koperasi dan UKM. BAB XIV PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 2 Agustus 2007 Menteri Negara, Suryadharma Ali

Dokumen Terkait

Bab Iv Penutup A Kesimpulan E Journaluajyacid

Bab Iv Penutup A Kesimpulan E Journaluajyacid

137 c tidak ada hubungan antara ketrampilan komunikasi kepem.

Contoh Proposal / 7 kali tayang / 1,158KB

Asia Pacific Support Centre Huongdaoorg

Asia Pacific Support Centre Huongdaoorg

After ohaiyano scouting continues 2016 events apr inbox 2016.

Contoh Proposal / 10 kali tayang / 268KB

Bab Iv Hasil Penelitian Dan Pembahasan A Researchupiedu

Bab Iv Hasil Penelitian Dan Pembahasan A Researchupiedu

83 bab iv hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan.

Contoh Proposal / 8 kali tayang / 1,356KB

Rencana Program Dan Kegiatan Daerah Tahun 2015 Kabupaten

Rencana Program Dan Kegiatan Daerah Tahun 2015 Kabupaten

Lokasi target capaian kinerja pagu indikatif rp no programke.

Contoh Proposal / 8 kali tayang / 77KB

Bab Iii Objek Dan Metode Penelitian 31 Alasan Penggunaan

Bab Iii Objek Dan Metode Penelitian 31 Alasan Penggunaan

44 bab iii objek dan metode penelitian 31 alasan penggunaan.

Contoh Proposal / 9 kali tayang / 619KB

Press Release Untuk Segera Disiarkan

Press Release Untuk Segera Disiarkan

Olahan segar seafood ditambah dengan sentuhan unik dari indo.

Contoh Proposal / 12 kali tayang / 608KB