Diterbitkan Oleh Angkatan Udara



Keterangan eBook
CreationDate 2010-06-11T14:42:13+07:00
Creator Adobe Acrobat 7.1
Producer Adobe Acrobat 7.1 Image Conversion Plug-in
ModDate 2010-06-11T14:42:13+07:00
Pages 130 Page
Ukuran File 4,828 KB
Dibuka 36 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Monday, 21 Nov 2016 - 12:56 AM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

iEdisi April 2010Diterbitkan olehDINAS PENERANGAN ANGKATAN UDARA

1Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAKonsep Harmonisasi Hubungan Prajurit TNI danPersonel Polri Pada Satuan Operasional diLapangan Dalam Rangka Mencegah KasusPerkelahian Fisik oleh Beberapa Oknum AparatKeamanan pada Masa MendatangOleh: Marsma TNI (Pur) HerriyantoHubungan prajurit TNI (TNI AD, TNI AL, TNI AU) dengan personelPolri pada satuan operasional dilapangan di seluruh wilayah Indonesiasejak tahun 2002 sampai dengan 2008selama 7 tahun ini, telah terjadibeberapa kasus perkelahian fisik.Peristiwa perkelahian fisik yangdisebabkan oleh beberapa oknumprajurit TNI dan anggota Polri dalambentuk perorangan bahkan dalambentuk kelompok. Terungkap adanyakejadian-kejadian perkelahian yang melibatkan oknum prajuritTNI dan oknum personel Polri secara nasional sebanyak 700lebih kejadian dengan beragam konflik. Gejala ini, menurutcatatan dari staf Polisi Militer di Mabes TNI dan Divisi PropamKepolisian Negara Republik Indonesia menunjukan bahwakasus perkelahian fisik prajurit TNI dengan personel Polri terjadidi semua Polda dan Kodam diseluruh Indonesia dan justrusemakin intensif dalam era reformasi dewasa ini. Datakerugian berdasarkan catatan staf khusus Mabes TNI, personelTNI-Polri yang tewas sebanyak 23 orang, luka-luka sebanyak387 orang serta materi yang rusak sebanyak 7 markas, 42kendaraan, 1 senjata api. Akibat kejadian tersebut, terdapatjuga korban dari masyarakat awam yang relatif tidak tahumanahu kejadiannya sebanyak 6 orang tewas dan 65 luka-luka.1Edisi April 2010

2Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPerkelahian fisik yang melibatkan “kesatuan” dan berimplikasimenjadi kurang harmonisnya hubungan antara kedua institusipada satuan operasional di lapangan, perlu adanyapencegahan yang tepat, terpadu dalam rangka hubunganpersonel TNI dan Polri sebagai aparat pertahanan dankeamanan yang menjalankan tugas pokoknya sebagai alatnegara.Dasar PemikiranAdanya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahanTNI dan Polri, selama 7 tahun sejak tahun 2002-2008 telahterjadi 400 kasus konflik fisik oleh beberapa oknum antaraprajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan personel Polri padasatuan operasional di lapangan. Konflik fisik dari kedua institusitersebut dalam bentuk perorangan bahkan dalam bentukkelompok yang melibatkan “kesatuan”.Landasan Pemikirana.TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI danperan Polri. Pasal 2, ayat 2, TNI sebagai alat pertahanannegara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara,keutuhan wilayah NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadapkeutuhan bangsa dan negara. Pasal 6 ayat 1, Kepolisian NegaraRI merupakan alat negara yang berperan dalam memeliharakeamanan danketertiban masyarakat, menegakkan hukum,memberikan pengayoman dan pelayaan kepada masyarakat.b.UU No. 34/2004 tentang TNI. Sesuai pasal 7 ayat 1, ayat2 dan ayat 3 bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara,keutuhan wilayah NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945 serta melindungi segenap bangsa da seluruh tumpahdarah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsadan negara dilakukan dengan operasi militer untuk perang danoperasi militer selain perang.

3Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAc.UU No. 2/2002 tentang Polri. Pasal 13 Tugas Polriadalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum dan memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Perkelahian fisik oleh beberapa oknum prajurit TNIdengan personel Polri pada satuan operasional dilapangan tahun 2002-2008. Secara nasional, hasil kompilasidari sumber data di Mabes TNI dan Mabes Polri serta PolisiMiliter TNI AU merujuk pada kejadian-kejadian perkelahian fisikyang melibatkan oknum prajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU denganoknum personel Polri sebanyak 400 kejadian dan dapat dirincitahun 2002 sebanyak 48 kejadian, tahun 2003 sebanyak 52kejadian, tahun 2004 sebanyak 44 kejadian, tahun 2005sebanyak 59 kejadian, tahun 2006 sebanyak 63 kejadian, tahun2007 sebanyak 85 kejadian dan tahun 2008 sebanyak 49kejadian (Tabel-1). Kejadian tersebut seakan akan menjadifenomena dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehinggamenjadi sorotan, perhatian, kekhawatiran para prajurit TNImaupun Polri baik di pusat maupun di satuan operasional dilapangan, adanya hubungan yang kurang harmonis paraprajurit dengan personel Polri yang bertugas di lapangan.Tabel-1Data Kejadian Perkelahian Fisik tahun 2002-2008pada satuan operasional di lapangan secara nasionalPerkelahian fisik oleh beberapa oknum prajurit TNIdengan oknum personel Polri pada satuan operasional dilapangan tahun 2002-2008 di lima daerah propinsipenelitian. Hasil penelitian di lima daerah propinsi, propinsiJawa Tengah, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur danSumatera Utara, total perkelahian/bentrokan fisik terungkap 251

4Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAkejadian (Tabel-2), dengan rincian tahun 2002 sebanyak 27kejadian, tahun 2003 sebanyak 32 kasus kejadian, tahun 2004sebanyak 24 kasus, tahun 2005 sebanyak 39 kasus, tahun 2006sebanyak 38 kasus, tahun 2007 sebanyak 62 kasus, tahun 2008sebanyak 29 kasus. Hal ini menunjukan adanya kecenderungankasus serupa dapat terjadi pada waktu-waktu mendatang.Tabel-2Data kejadian konflik tahun 2002-2008di lima daerah propinsi Perkelahian fisik oleh beberapa oknum prajurit TNIAU dengan oknum personel Polri pada satuan operasionaldi lapangan tahun 2002-2008. Khusus untuk kejadian konflikantara oknum TNI AU dengan personel Polri tahun 2002-2008secara nasional sebayak tujuh kasus kejadian (Tabel-3). daridata tersebut, kejadian konflik fisik sejak tahun 2002, 2003,2003, 2004, 2005 dan 2007 telah terjadi kasus perkelahian fisiknamun pada tahun 2006 dan 2008 tidak ada kejadian konfliksehingga kemungkinannya kecil untuk tidak terjadi peristiwaserupa pada tahun-tahun yang akan datang.Tabel-3Data kejadian konflik TNI AU-Polritahun 2002-2008 secara nasional

5Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPerbandingan perkelahian fisik oleh beberapaoknum prajurit TNI dengan personel Polri pada satuanoperasional di lapangan secara nasional dengan 5 daerahpenelitian tahun 2002-2008. Perbandingan kasus konflik fisiksecara nasional dengan hasil penelitian di 5 daerah propinsiyang secara khusus dipecah lagi menjadi tahunan (Grafik-1)dalam hubungan prajurit TNI dan Polri pada satuan operasionaldi lapangan adalah sebagai berikut pada tahun 2002 dilaporkansebanyak 48 : 27 perkelahian, tahun 2003 sebanyak 52 : 32kasus kejadian, tahun 2004 sebanyak 44 : 24 kasus, tahun2005 sebanyak 59 : 39 kasus. Dapat disimpulkan bahwa jumlahkasus di kelima wilayah nyaris separuh dari kejadian searanasional sejak tahun 2002-2008. Dapat dilihat pula bahwa daritabel semua perbandingan yang ada bahwa tahun 2002 terjadikonflik yang terendah dan tahun 2008 menunjukan konflik yangmeninggi, hal ini menunjukan adanya kecenderungan kasusserupa masih mungkin dapat terjadi lagi berulang. Selain itu,dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus di kelima wilayah nyarisseparuh dari kejadian secara nasional sejak tahun 2002-2008.Grafik-1Perbandingan konfliksecara nasional dengan kelima daerah propinsiFaktor PemicuSejak tahun 2002-2008 telah diwarnai dengan adanya kasus-kasus konflik fisik oleh beberapa oknum aparat keamanan keduainstitusi tersebut, data pusat provost divisi profesi dan pengamananPolri (2008) menyatakan bahwa permasalahan yang seringmenimbulkan perkelahian fisik adalah faktor pemicu yaitu suatukeadaan yang ikut memicu terjadinya konflik, yaitu dapat ditinjaudari aspek kepribadian dan aspek kedinasan (Tabel 4).

6Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAa.Aspek Kepribadian. Hampir dapat dipastikan, bahwakonflik fisik antara prajurit TNI dengan personel Polri, baikdalam bentuk pengeroyokan, bentrokan, atau penyeranganoleh suatu kelompok terhadap individu atau kelompok darikesatuan lain, diawali oleh kasus individual. Artinya, bukansuatu kelompok, apalagi kesatuan yang satu tiba-tibamengeroyok individu atau bentrok atau menyerang kelompokdari kesatuan lain melainkan diawali konflik perorangan, baikdalam bentuk pemukulan/penganiayaan, penghinaan, ataubahkan hanya pelecehan. Faktor ketersinggungan perasaan/kehormatan dipandang sangat dominan menyebabkan kasuskonflik pada level individual/kepribadian. Ketersinggungan padaumumnya terjadi dalam kondisi terkait dengan aktivitas sosialdan atau terkait otoritas institusional. Yang pertama, seringterjadi berkenaan dengan keramaian, baik di tempat hiburanrakyat (umum), ditempat hiburan terbatas atau bahkan pestaperorangan. Minuman keras dan perempuan (persainganmenarik perhatian atau merebut atau terkait isu perempuan)biasanya menjadi pemicu ketersinggungan individual/kepribadian. Dalam diskusi terungkap bahwa konflik prajuritTNI dengan personel Polri tak lepas dari minuman keras. Dalamcatatan Staf Khusus Polisi Militer Mabes TNI (2008) selamakurun waktu 2002-2008 di kelima wilayah penelitian disebutkan49 kejadian perkelahian yang dipicu oleh minuman keras.Karena pemakaian minuman keras pasti akan mengurangikesadaran individu pengguna, sehingga tingkah laku negatifyang muncul tanpa disadari dan dimengerti oleh individu yangmabuk. Dalam berbagai penelitian dipastikan adanya hubunganantara agresivitas dan alkohol, secara khusus terhadap individuyang mabuk. (Gustafon, 1992 dan Baron dan Bryne, 1994).Hal lain yang patut diingat adalah acara-acara sosial berupapesta sering menyediakan minuman keras. Tidaklahmengherankan jika kemudian, konflik terjadi pada acara pestayang tersedia pula minuman keras. Tidaklah mengherankanjika kemudian, konflik terjadi pada acara pesta yang tersediapula minuman keras. Hasrat terhadap (keinginan mendekatilawan jenis adalah hal yang wajar), karena usia yang berkisar20-30 tahun adalah umur untuk mencari pasangan. Karena

7Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAprajurit TNI dan personel Polri dalam penelitian ini adalah lelakimuda, maka usaha pencarian pasangan adalah kepadaperempuan. Dalam beberapa kejadian, terjadi perselisihankarena perempuan itu disenangi oleh lelaki yang kebetulanberasal dari dua institusi berbeda prajurit TNI dan personelPolri. Catatan dari staf Khusus Polisi Militer Mabes TNI (2008)menunjukan bahwa 31 kejadian dalam tujuh tahun terakhir(2002-2008) dipicu oleh perempuan. Suasana kerja dan bebanmental tinggi pada anggota kelompok TNI-Polri adalah wajar,karena mereka harus dalam kondisi mental siap siaga. Secarafisik kebanyakan prajurit TNI dan personel Polri tinggalsekaligus bertugas di tempat yang sama, sehingga timbulperasaan terkurung (membosankan) yang berakibatmenimbulkan stress. Untuk mengurangi ketegangan dan stressperlu adanya pergantian suasana misalnya denganmelaksanakan pesta. Pada saat pesta, individu melepaskankepenatan, dan ketika melepaskan kepenatan ini bisa terjadipergesekan dengan kelompok lain.b.Aspek Kedinasan1) Pelayanan. Pada umumnya, berkenaan dengan tugaspelayanan publik oleh polisi, seperti pengaturan lalu lintas,penjagaan keramaian atau penyelidikan dan penyidikantindak pidana yang terakhir ini, bisa melibatkan diri prajuritTNI, keluarga atau teman bahkan yang justru banyakdilaporkan ke polisi adalah “klien” (biasanya dijulukimakelar kasus atau markus) atau bossnya (dijuluki back-ing). Dalam hal ini, Polisi biasanya menempatkan dirisebagai pemegang kekuasaan yang sejalan dengantuntutan reormasi “tidak boleh” diskriminatif dalampenyajian layanan. Bagi sebagian Polisi, tentara harusdiberi perlakuan yang sama dengan warga lain di mukahukum. Peran yang menempatkan Polisi sebagai figuryang berkuasa dalam interaksinya dengan tentara sudahbarang tentu dapat menimbulkan kesan yang berbedadalam penafsiran tentara. Sebaiknya, tentara biasanyamelihat dirinya sebagai abdi negara, yang dalam kulturmasyarakat Indonesia memiliki status sosial yang lebih

8Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAtinggi dari pada warga kebanyakan sehingga mengharapkanperlakuan yang spesial. Bagi tentara, harapan tersebutdipandang tidak berlebihan karena pada masa sebelumnyaera reformasi keistimewaan tersebut merupakan tradisiyang lazim bagi sesama “abdi/aparat negara”. Lebih dariitu, pada era reformasi sekalipun dalam pandangantertentu. Kondisi demikian berhasil mewujudkan “image”yang kurang baik terhadap polisi, seperti arogan,angkuh,sok kuasa, dan lain-lain.2) Persepsi arogan. “image” tentang polisi yang aroganberkembang menjadi image kelompok tentara padaumumnya melihat polisi sebagai abdi negara yang arogan,sementara polisi memerankan diri sebagai pemegang“kekuasaan” dan memperlakukan tentara sebagai wargabiasa di mata hukum. Sifat yang muncul akibat adanyakewenangan dan tugas yang dimiliki individu dan lebihbanyak terdapat pada institusi kepolisian (ada kewenangandikresi). Hal ini masih berada dalam ranah kerja kepolisian.Menurut Abdussalam (..), polisi bisa menggunakanwewenangnya sesuai situasi, mengadakan razia, operasikhusus dan mengadakan tindakan hukum. Hal initerkadang dipersepsikan arogan oleh sebagian anggotaTNI. keadaan ini mungkin terjadi karena tersentaknya TNIdengan pemisahan ini dan aturan yang belum jelas. Hasilpenelitian tim peneliti dan Sidi (2004) terkait dengnaberbagai pernyataan pejabat publik, misalnya TheoSambuaga (anggota DPR), Jalesvari (peneliti LIPI) danIndria Samego (penasehat Polri) dari berbagai sumbermedia massa medio 2008.3)Backing. Dilatarbelakangi kurangnya kesejahteraandan anggaran mendorong untuk mendapatkan tambahanpenghasilan, baik perorangan maupun kelompok dengancara melibatkan diri atau kelompok pada kegiatan usahayang bersifat illegal. hal ini juga telah dipaparkan oleh Sidi(2004) bahwa ketegangan dan konflik antara prajurit TNIdengan personel Polri didasari oleh perebutan lahan (kerja)

9Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAdan bisnis illegal, perselisian otoritas hukum, hal ini jugapernah disinyalir oleh Kasau, bahwa telah terjadipenyimpangan kerja sebagai backing di kalangan TNI(http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/18/21354597/medio November 2008)Tabel 4Faktor Pemicu di 5 daerah surveyFaktor PenyebabDari faktor pemicu konflik terdapat beberapa faktorpenyebab (Tabel-5). yang dapat ikut menyebabkan terjadinyasuatu konflik dan dapat ditinjau pada aspek individual,lingkungan organisasi, lingkungan sosial.a. Aspek Individual. Secara umum kita ketahui bahwa konflikfisik antara prajurit TNI dengan personel Polri kebanyakanmelibatkan mereka yang berusia antara 20-30 tahun. Iniditegaskan oleh temuan Kodam Tanjung Pura (2008), yangmenunjukkan ketidakharmonisan umumnya terjadi pada tingkatpelaksana (Tamtama dan Bintara TNI). Pada tataran ini usiamereka adalah sekitar 20-30 tahun, usia yang dalam psikologidikategorikan dalam dewasa muda (young adulthood). Dalamkurun waktu ini, terjadi perkembangan fisik dan mental yangcepat. Secara fisik dapat dikatakan bahwa periode ini

10Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmerupakan titik tertinggi karena telah terjadi kematangan atasseluruh organ fisik. Golongan ini juga tampilan fisiknya menarikkarena penuh vitalitas dan tampil segar. Kondisi fisik yangsempurna membuka peluang individu dewasa muda ini untukbertingkah laku lebih cepat dan tanggap. Hanya saja dari segipengalaman, kelompok usia ini belum cukup matang, ImamSujarwo melihat, jiwa anak muda sebagai salah satu faktorterjadinya konflik. Maka ketika terjadi satu masalah, karenakurangnya pengalaman sering diselesaikan dengan cara yangia tahu. Padahal pada kondisi tertentu hal ini belum tentu tepat.Kondisi mental dari masing-masing individu amat beragam.ketika individu masuk dalam kelompok ada banyakkemungkinan yang terjadi pada individu. Bisa terjadi individumempengaruhi kelompok atau sebaliknya kelompokmempengaruhi individu. Pada umumnya lebih sering kelompokmempengaruhi individu karena kelompok mempunyai pola pikirdan cara kerja serta nilai yang khas (atau lebih sering disebutkebudayaan kelompok). Gaya pendidikan didalam keduainstitusi ini yang berbeda sehingga menimbulkan persepsi yangberbeda dalam melihat situasi dan kondisi. Pengejawantahandari kondisi tadi, TNI cenderung melakukan cara pikir yangpraktis dalam menghadapi masalah, sedangkan Polrimenggunakan pola pikir berlandaskan hukum dan bukti dalammenghadapi masalah.Kesejahteraan para anggota di kedua institusi initampaknya masih menjadi tema utama dari konflik. Karenasifat pekerjaannya yang lebih banyak/sering berinteraksi denganmasyarakat menimbulkan peluang menambah penghasilanlebih besar yang dimiliki oleh personel Polri dari pada prajuritTNI, yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan. Halsenada disampaikan oleh Sidi (2004) dan Gunarso (...) yangmenyatakan perlu diupayakan anggaran yang memadai bagikesejahteraan anggota prajurit TNI dan personel Polri. Merujukpada umumnya pelaku konflik, mereka berada dalam golongantamtama dan bintara. Mereka telah memasuki masa kerjasetidaknya (maksimal) selama 12 tahun. Untuk melihatkesejahteraan personel TNI-Polri dapat dilihat dari penghasilanpendapatan berupa gaji pokok yang diterima selama setahun(ditambah gaji ketigabelas). Merujuk usia kerja dan daftar gaji

11Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIApokok anggota TNI-Polri, diperkirakan gaji mereka berkisar Rp.1.353.200 s/d Rp. 1.627.700,-/bulan atau sekitar Rp.17.591.600 s/d 21.160.100,-/tahun. Sebagai perbandingan,pendapatan per kapita nasional pada tahun 2006 adalah US $1.660 atau setara dengan Rp. 18.260.000,-/tahun. Dengandemikian, kondisi ini relatif sama dengan masyarakat padaumumnya.b. Aspek Lingkungan Organisasi. Reformasi (instrumen dankultur) yang sedang berproses. Sejalan dengan reformasibidang instrumen khususnya yang mengatur peran dan fungsiTNI-Polri perlu pemahaman secara komprehensif, denganmengedepankan rasa kebesaran hati untuk saling memahamidan tidak menimbulkan rasa sombong dari satu pihak dan rasakecil hati dilain pihak. Proses ini memang sedang berjalanmenata instrumen yang mengatur sikap dan tingkah lakukhususnya TNI. Sebagai contoh, penataan instrumen tentangperlakuan personel TNI Jika melakukan tindak pidana umumdan demikian sebaliknya. Proses reformasi kultur sangatdipengaruhi oleh kedekatan dan kebiasaan yang berlaku saatitu, sehingga kebiasaan yang sudah tertanan lama antaraprajurit TNI dan personel Polri harus dipisahkan. PemisahanTNI-Polri terkait dengan falsafah mekanisme kerjanya, fungsiwilayah kerja, TNI bertugas untuk menjaga keselamatan,keutuhan dan kedaulatan negara. Polisi menjamin ketentramandan kepatuhan masyarakat kepada hukum (Sidi, 2004). Prosesreformasi kultur ini yang tampaknya masih perlu waktu.Sehingga tidaklah mengherankan jika masih ditemukanbenturan antara prajurit TNI dengan personel Polri justru karenabelum jelasnya aturan kerja. Bahkan kebiasaan yangmengatakan TNI adalah “saudara tua” sekarang harus berubahmenjadi TNI “setara”. Pemahaman tentang paradigma baruperan TNI. Peran TNI pada masa orde baru sangatlah dominandi segala bidang kehidupan bernegara bahkan menjadi bagiandari proses politik dengan ikut menentukan kebijaksanaannegara. Peran TNI yang demikian luas membawa personelTNI bersikap dan bertingkah laku harus selalu ikut dan tampildalam bermasyarakat bahkan terhadap penegakan hukumsekalipun. Sikap dan tingkah laku semacam ini kadang masih

12Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAditampilkan oleh sosok personel TNI, tanpa menyadari bahwaTNI sudah berubah sesuai dengan paradigma baru peran TNI.Dimana TNI telah diatur secara jelas dengan menempatkanTNI sebagai kekuatan inti pertahanan dan harus mengurangiperannya dalam kehidupan bermasyarakat denganmemfokuskan bidang pertahanan melalui pembinaan potensipertahanan. Oleh Sidi (2004) hal ini juga ditegaskan bahwakonstruksi ideologi dari kedua institusi yang membuat konflikyang terjadi sering berbuntut panjang walau hanya dipicumasalah sepele.Kebijakan baru dalam era reformasi khususnya yangberkaitan dengan peran dan fungsi TNI-Polri yang mengaturperlakuan terhadap personel harus selalu disosialisasikan.Dengan dimengertinya perubahan perlakuan diharapkan terjadipenyesuaikan sikap dan tingkah laku prajurit TNI dan personelPolri. Rekrutmen untuk para anggota di dua institusi jugamenjadi bagian dari konflik yang ada. Tema ini lebih dikenaldengan “local boys for local jobs”. Gejala ini juga telahdiperhatikan oleh Julianto (2004). Penelitian yang dilakukan diPolda Metro Jaya. Kebijakan ini dilakukan dalam upayadesentralisasi. Mengenai rekrutmen yang menempatkan putradaerah untuk bertugas di wilayahnya berimplikasi: positif,karena akan mempermudah pemahaman situasi/karekteristikwilayah penugasan dengan penugasan bahasa daerahsetempat. Negatif, mudah terpengaruh dengan lingkungankhususnya tingkah laku menyimpang (mabuk-mabukan,berkelahi, dll). Khususnya implikasi negarif yang muncul danpada tataran/level pelaksana. Maka dari itu diperlukan upayapengawasan. Hal ini disebabkan karena pernah ditemukanpenyimpangan dalam penerimaan bintara Polri di sebuah Polda(Darmoko, 2006). Hal ini tentu menjadi kurang baik dalampembentukan kelompok yang baik. Kebijakan penangananyang dilakukan selama ini hakikatnya sudah sesuai denganaturan yang berlaku di masing-masing kesatuan (TNI danPolri). Namun masing-masing pihak melihat dan menilai bahwapenanganan yang dilakukan belum/tidak sesuai dengan apayang diinginkan. Dalam kelompok, pimpinan harus menjaditokoh yang mengatur arah kelompok. Dari temuan di lapangan,konflik yang awalnya adalah masalah pribadi, tapi kemudian

13Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmenjadi masalah kesatuan. Pola kerja pimpinan harusdiperhatikan, karena berbedanya karakter dari kedua institusi.Makanya pengambilan keputusan berbeda. Dalam pengambilankeputusan, keputusan militer berasal dari atasannya.Sementara pengambilan keputusan oleh polisi bersifat mandiri(Sidi, 2004).c. Aspek Lingkungan Sosial. Setiap kelompok masyarakatakan memiliki kultur/budaya masing-masing, kemudianprajurit TNI dan personel Polri yang berdomisili dalamwilayah yang memang sudah ada kulturnya sudah barangtentu prajurit TNI dan personel Polri tersebut akan hidup danberadaptasi di lingkungannya. Dalam penelitianini terlihatpola kehidupan pantai pada kelima wilayah penelitian.Kehidupan pantai sering dikaitkan dengan kehidupan yangkeras dan sekaligus peka terhadap perubahan. Keadaan inidisadari atau tidak akan mempengaruhi terhadap polakehidupan prajurit TNI dan personel Polri dalam rangkamewujudkan eksistensinya. Beragam etnis/sub etnis/profesidan lain-lain yang mendiami di suatu lokasi di sampingmewujudkan kebhinekaan, tapi dapat menimbulkan sensitivitasketersinggungan sebagai akibat perbedaan kepentingan.Demikian halnya kehidupan prajurit TNI dan personel Polri yanghidup di tengah-tengah masyarakat akan penuh dengandinamika yang kadang-kadang berupa gesekan satu sama lain.Pada sisi lain, terlihat ada perbedaan komposisi pendudukJateng dengan masyarakat Kaltim, dimana suku Dayak hampirbukan lagi menjadi populasi mayoritas di propinsi Kaltim,karena jumlahnya sudah hampir sebanding dengan suku-sukupendatang yang sudah turun temurun tinggal di Kaltim, sepertisuku Bugis/Makassar, banjar dan lain-lain. Komposisi demikiannampaknya juga tercermin dalam personel kesatuan-kesatuanTNI-Polri. Tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi lokal yang ikutdalam diskusi kelompok (Focussed Group Discussion/FGD)bahkan mengakui bahwa daerah-daerah mereka (Sulsel/Sulbar,Maluku dan Sumut) dipandang sebagai daerah “panas” yang pekaterhadap timbulnya konflik. Ketersinggungan perasaan/kehormatan dengan mudah dapat membakar semangat kelompokuntuk melakukan tindakan anarkhis.

14Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAd. Semangat Korsa. Pemahaman solidaritas atau jiwa korsamasing-masing kesatuan militer/semi militer nampaknya telahterlalu jauh diselewengkan/ disalahartikan melampaui maksuddan tujuannya, sehingga merupakan solidaritas atau jiwa korsasempit, misalnya “right or wrong is my soldier” kalau ada yangjual kita harus beli. Polisi itu penuh tentengan, tentara penuhtantangan” dan lain-lain. Pemahaman tentang peran dan tugassatu sama lain bukan saja masih kurang tersosialisasikan alih-alih terinternalisasikan, tetapi bahkan masih mengundangperdebatan pada tataran politik. Proses reformasi yangmenanamkan paradigma baru TNI-Polri belum berhasildisosialisasikan secara efektif kesegenap jajaran Prajurit TNIdan Personel Polri. Temuan penelitian yang dilakukan tim,mengindikasikan bahwa sosialisasi/internalisasi peran dantugas masing-masing belum dihayati oleh kebanyakan PrajuritTNI dan Personel Polri. Peran dan tugas nampaknya bukanhanya kurang dipahami secara tepat pada lapisan bawah,tetapi juga masih mengundang perdebatan pada tataran politik.Dari hasil FGD, sebagian pejabat staf TNI pada beberapa kotamenunjukan persoalan tumpang tindih kewenangan antara TNI-Polri dalam penanganan masalah kamdagri, sementara pejabatPolri pada umumnya melihat adanya aturan yang jelas yangmemisahkan fungsi TNI (pertahanan) dan fungsi Polri(keamanan). Penanaman jiwa korsa yang dilaksanakan olehpimpinan adalah dalam rangka menimbulkan jiwa kebanggaanterhadap satuan/lingkungan, di mana mereka menjadi bagiandari satuan tersebut. Di dalam kelompok, terjadi prosespembentukan orientasi melihat kelompoknya. Bentuknyaadalah memandang nilai yang dianut kelompok berlaku secarauniversal, melihat diri kelompok kuat dan bahkan siap untukberkorban demi kelompok, misalnya rela berkelahi dan mati.Selain memandang ke dalam etnocentrisme ini memandangkelompok luar sebagai kelompok yang lemah, nilai-nilainya taksama (sehingga ditolak), muncul perasaan, tidak suka,menyalahkan kelompok lain jika ada kesalahan dan tidakpercaya serta takut terhadap kelompok lain (disarikan dari LeVine, Campbell, 1972 dalam Brever, 1979). Pengejawantahanyang paling sering berdasarkan temuan penelitian adalah

15Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAsempitnya wawasan, sehingga apapun yang menyangkutkesatuannya, individu-individu tersebut akan bereaksi kerasdalam pengertian mempertahankan nama baik kesatuan. Tabel-5Faktor Penyebab di Lima Daerah SurveyFaktor PerantaraDari faktor penyebab tersebut diatas, masih ada faktor-faktor perantara yang dapat ikut mendorong terjadinyaperkelahian dan yang memungkinkan terjadinya konflik yaituaspek kepemimpinan (kesatuan) dan ketanggapan(responsiveness) dalam menyikapi kasus.a. Kepemimpinan. Masih ditemukan adanya kredibilitaspimpinan kesatuan di lapangan yang mengedepankan emosidalam menyelesaikan konflik sehingga berdampak meluasnyakonflik dengan memobilisasi personel dan menggunakanperalatan kesatuan.b. Hubungan kerjasama antarsatuan. Belum terwujudnyamekanisme hubungan kerjasama antarsatuan membuat satuantersebut berjalan sendiri-sendiri sesuai fungsinya, tanpa

16Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmemperdulikan peran dari satuan lain yang ada diwilayah itu,sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan/salahpengertian dalam melaksanakan pembinaan di wilayahtersebut.c . Pengawasan unsur pimpinan terhadap unsur bawahan.Terdapat kecenderungan pucuk pimpinan tingkat madyamendelegasikan secara longgar masalah pengawasanterhadap unsur dibawahnya, sehingga masalah-masalahpribadi yang merupakan bibit masalah yang lebih besar tidaksegera mendapat respon yang baik sehingga mengakibatkanterjadinya kasus gesekan yang kadang-kadang fatal.d. Pemberitaan pers yang berlebihan (over-exposed). Akibatpemberitaan pers yang tidak sesuai fakta, bahkan seringmemojokkan salah satu pihak yang berkonflik dan membesar-besarkan masalah sangat berpengaruh pada terbentuknyapolemik yang justru memperburuk suasana.Kerangka PikirBerdasarkan temuan di lapangan, dibuat kerangka pikir dariterjadinya konflik antaroknum prajurit TNI dengan Personel Polrisejak tahun 2002 -2008.

17Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAMencegah Perkelahian Fisik Antara Prajurit TNI denganPersonel Polri Pada Satuan Operasional di Lapangan.Langkah-langkah dan upaya agar tidak terjadi lagi peristiwakonflik fisik antara oknum prajurit TNI dan anggota Polri dilapangan dalam bentuk perorangan ataupun kelompok yangmelibatkan “kesatuan” di masa masa yang akan datang sertadapat terciptanya hubungan antar pribadi dan antar kesatuanyang harmonis adalah :a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pimpinanTNI dan Polri pada satuan operasional di lapangan untukmenghilangkan faktor-faktor pemicu, faktor penyebabtimbulnya konflik fisik.b. Jangka pendek dengan melakukan langkah-langkahpenyelesaian kasus konflik fisik pada tahap awal danrentetannya.1) Peran Pimpinan satuan operasional di lapanganyang sangat dominan dalam mencegah konflik fisik.2) Melakukan tukar menukar informasi tentang situasidan kondisi yang terjadi.3) Tidak membuat acara yang menggugah terjadinyakonflik yang berkelanjutan.4) Tidak membuat acara-acara yang kompetitif tinggisehingga menimbulkan ketersinggungan.5) Selalu adanya komunikasi antarkomandan.6) Menghindari simbol-simbol kebanggaan keduainstitusi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatanbersama di lapangan.7) Melakukan patroli gabungan antara kedua instituasisecara rutin dan terkendali.8) Tanggap dan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi di satuan masing-masing.

18Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA9) Penegakkan hukum yang tegas, adil dantransparan.10) Mempunyai kebijakan yang konsisten untukpenanganan dan penyelesaian konflik fisik.11) Melakukan sosialisasi dan internalisasi kembalitentang pemahaman dan penghayatan terkaitparadigma baru tentang tugas dan peran TNI/Polridalam rangka membangun kebersamaan dalamstruktur yang terpisah tetapi dalam misi yang searah.c. Jangka Panjang dengan melakukan peningkatanharmonisasi hubungan yang berkesinambungan.1) Melakukan pendidikan bersama dalam waktutertentu untuk mendidik kebersamaan.2) Melakukan olah raga bersama dengan sponsor daripimpinan daerah setempat.3) Mengadakan acara ritual agama bersama sebagaibagian dari keeratan institusi.4) Pembinaan personel untuk prajurit TNI danpersonel Polri yang akan bertugas di lapangan.5) Peningkatan kesejahteraan, yang sejalan dengangagasan pemerintah dalam upaya penambahanpenghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.6) Menjadi teladan kebajikan di lingkungan keluarga,lingkungan masyarakat dan kedinasan.7) Memiliki stabilitas emosi, tidak gampangterpancing amarah sehingga terhindar dari tingkah lakuyang tidak terhormat.8) Menjadi pelopor penyelesaian masalah yangtimbul, agar tidak menjadi konflik baru.9) Berjiwa penolong, sabar dan rendah hati padasiapapun tanpa diskriminasi.

19Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIADaftar PustakaAbdussalam, R (...) Penegakkan Hukum di lapangan olehPolri dalam mengadakan tindakan menurut hukum yangbertanggung jawab. Tidak dipublikasikan.Brever, Marilynn B. The role of ethnocentris in intergroupconflict. Penyunting : Austin, (1979). California.KSAD siapkan langkah hentikan konflik oknum TNI-Polri.http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/13/08101721(medio November 2008).KSAU minta prajuritnya Jauhi Potensi Bentrok. http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/18/08101721 (medioNovember 2008).Laporan hasil kajian harmonisasi hubungan personel TNI-Polri oleh Dewan Pertimbangan Presiden bidang PertahanKeamanan (akhir Desember 2008).Pomau, Laporan Perkara Perkelahian Antara Unsur TNIdengan Polri dan Unsur Intern TNI Serta Warga Sipil,Desember 2008.Pomau, Surat Danpomau No R/66-13/21/05/Puspomautanggal 18 Maret 2009 tentang Daftar Kasus perkelahiananggota TNI AU – Polri tahun 2002 s.d. 2008.*****

20Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAThe Utilization of A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring) Information Inferencing Methodfor Accelerating the Strategic Decision-MakingCycle Innation Defense Related Problems*)Oleh: Letkol Lek Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T. (Dosen Golongan V AAU/Kandidat Doktor Teknik Elektrodan Informatika ITB)AbstractD ecision-making is the most critical phase in Observe, Orient, Decide, andAct (OO-DA) defense decision cycle. Ifthe decision made is correct regarding thecurrent situation, then it can minimize thepossibility of loss. The contradictionsituation will oc-cur if the incorrect decisionis made. The correctness of the decisiondepends of the quality on informationdelivered from Orient(ation) phase that willbe used as the basis for decision-making. Meanwhile, in defenseapplications the process of decision-making plays a very importantrole especially if the time is the most affecting factor. Such anapplication is nation defense system in defending our country’s nationsovereignty in air, sea, and land. Therefore, the faster the decision ismade, the earlier the system can perform anticipations to any nationdefense intrusion. For this purpose, in this paper we address theutilization of A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring) information-inferencing fusion for accelerating the information pro-cessing andobtaining good comprehensive information quality that will be usedas the basis for strategic decision-making for nation defense.Keywords: A3S, information-inferencing fusion, nation defense, OODA,strategic decision-making cycle*) Makalah ilmiah ini adalah versi revisi lengkap dari makalah yang telah dipresentasikan dalamforum “Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI2009)” yang diselenggarakanoleh Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (UII),Yogyakarta pada 20 Juni 2009.20Edisi April 2010

21Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIANation defense is a value that cannot be negotiated at all. Ofimportant things in nation defense is the decision-making processthat is based on collected information gathered by Intelligence,Surveillance, and Reconnaissance (ISR) apparatus regarding astrategic environment. The more complete and accurate informationthat is gathered, delivered, and processed the more precise thedecision that can be made by the decision maker. The process ofdecision-making becomes complicated along with the increasing ofthe complexity of the collected information.Figure 1. Our nation sovereignty viewed from above. Modifiedfrom Sumari et.al (2009a).Our country, the Republic of Indonesia as depicted in Figure 1,is an archipelagic nation which consists of more than 17,000 islandsthat spread from Sabang, the most west island to Merauke, the mosteast city at the most east island of Indonesia. Most of the region ofthe Republic of Indonesia is covered with waters that connect oneisland to others. This circumstance brings vulnerabilities that canoccur in one or more locations at the same time anytime. Thesevulnerabilities include illegal border trespassing, illegal trafficking,illegal fishing, illegal logging, illegal underwater shipping, and illegalflight. These vulnerabilities will directly affect the nation defense interms of ideology, political, economy, culture, defense, and securityaspects (Ahmad and Sumari, 2008b).ANGKASA CENDEKIA

22Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAImagine that in some different locations of our countryoccur nation defense intrusions at the same time. Knowingthis complex situation, the commanding officer who isresponsible for nation defense has to make decisions followedby actions to cope with these situations. On the contrary, hehas take into consideration the capacity of his forces beforedeploying them into the alert locations. He has to count thesituations carefully and thoroughly of the number of personnelavailable and required for the missions, the available and ready-to-combat equipment, tools, and weaponry as well as thebudget to support the missions to each location simultaneously.This process will be extremely requiring comprehensiveinformation in order to obtain the most appropriate missionsplan. Therefore, he can make the correct decision in a quickmanner so that the missions can be accomplishedsuccessfully according to the scheduled plan.Studying the situations presented above, in this paper weaddress the utilization of A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring)information-inferencing fusion method for obtaining goodcomprehensive information quality for decision-making inObserve, Orient, Decide, and Act (OODA) defense decision-making cycle framework. The focus is in Orient phase wherethe gathered information in analyzed before it is delivered tothe decision maker as the basis for decision-making.The arrangement of the paper is as follows. Thebackground of the paper is covered in INTRODUCTIONsection. The concept of OODA decision cycle which is one ofstandards for decision-making process in military field will bedelivered in OODA Decision Cycle section and it will befollowed by A3S INFORMATION-INFERENCING FUSIONMETHOD where the concept of it will be delivered in brief. Asimple example if the utilization A3S method in a real-lifeproblem will be given in A SIMPLE EXAMPLE OF A3SUTILIZATION FOR NATION DEFENSE section. The remarksof the essential thoughts already presented in this paper willbe given in CONCLUDING REMARKS section.

23Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAOODA Decision CycleIn order to obtain decisions in a correct-and-quick manner,there are some models that can be adapted, whether for militaryor civilian domain such as John Boyd’s OODA (U.S. DoD, 1996),US Army’s Military Decision Making Process (MDMP) (U.S.Army, 1997), Recognition Primed-Decision (RPD), andIntegrated Sensor and Decision Support (ISDS) (Senne &Condon, 2007). The most common model that has been usedfor a long time and it is still being used now in military domain isOODA decision-making cycle that was introduced by Colonel(USAF) John Boyd in 1950s. In general, there are four phaseswhich have to be followed in order to win the battle as depictedin Figure 2.Figure 2. OODA decision-making cycle (Sumari, 2008a).Observ(ation) PhaseIn the observation phase, the commanding officer’s staffsgather information from the Intelligence, Reconnaissance, andSurveillance (ISR) apparatus and from local authority officialsand people. The observation in order to collect information isnot only carried out by human and man-controlled apparatus,but also carried out by self-governing or intelligent vehicles.The use of intelligent systems in this situation is to ensurethat the missions for information collection can be done deeplyto the very risky locations. The collected information is then

24Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAdelivered to command and control center in the form ofintelligence information to be further processed by the expertstaffs.Orient(ation) PhaseIn the orientation phase, information about the environmentsituation is then analyzed in some perspectives suchoperation, personnel, and logistics in order to obtain the mostappropriate plan to support the mission. The information thatis received from observation phase most of the time is not instandard formatted form. Therefore, there will be pre-processing step that has to be done at the first place before itcan be apprehended by the commanding officer’s staffs.Based on this analysis, the commanding officer will makean assessment of the “reality” of the operational area. Theresults of analysis also give the commanding officer a situationawareness regarding the current situation and he can selectthe most relevant alternatives presented by his staffs as themost appropriate decision.Deci(sion) PhaseIn this phase, the commanding officer will make decisionsbased on the assessment of the “reality” of the operationalarea. The decision made by him is not only based on thealternatives presented his staffs’ analysis, but also affectedby his previous knowledge and experience regarding the samesituations he has ever had before. The decisions made willbe communicated to mission commander to execute themission according the alternative selected by the commandingofficer.Act(ion) PhaseThe mission commander will cause the commandingofficer’s decisions to become actions that impact the “reality”of the operational area. During the engagement, thecommanding officer always stays alert by observing all

25Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAinformation apparatuses, so he can perform command andcontrol to his forces.The Time Interval of Decision CycleOODA is a repeatedly process that moves fromObservation phase to Action phase and so forth that forms acycle. The transition from one phase to another will affect thespeed of decision-making process. The most spending-timephase is the Orient(ation) phase where the gatheredinformation is analyzed and decision alternatives are producedto be presented to the commanding officer. Therefore, byreducing the Orient phase, the OODA time-interval loop canbe shortened, i.e. the decision can be made in a very quickmanner without leaving its correctness and accuracy.A3S Information-inferencing Fusion MethodIn this section the essential of A3S information-inferencingfusion method will be presented. A3S method originated fromthe observation on the mechanism occurs in human brain inobtaining new knowledge from information gathered by his/hersensory organs. The brain fuses all information to obtaininferencing and the combination of information-inferencing andprevious knowledge creates new knowledge regarding theobserved environment.The Origin of the A3S Information-Inferencing Fusion MethodA3S information-inferencing fusion method departs fromtwo engineering fields, Information Fusion and ArtificialIntelligence (AI). As depicted in Figure 3, the former field, eventhough it also departs from the observation of how living thingsmake predictions or estimations from fused informationdelivered by their sensing organs, the intelligence itself is notexplicitly revealed. With the result of that, the applications ofthe information fusion field are mostly associated with targettracking and target predictions and estimations. The completeexplanation regarding the concept of information fusion canbe referred to (Ahmad and Sumari, 2008a).

26Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAOn the other hand, AI field seeks to find approaches foremulating human intelligence to be applied to computingsystems. Whatever the definition of AI is, its main aim iscreating computer-based systems that carry humanintelligence characteristics (Sumari et.al, 2009b). The aims ofAI are classified into four classes namely (a) systems thatthink like humans; (b) systems that act like humans; (c)systems that think rationally; and (d) systems that act rationally(Russel & Norvig, 2003).In order that a system can think humanly, it has to havean automated reasoning capability, which means it uses theinformation stored in its memory to answer questions and todraw new conclusions based on given information. The newconclusion is called as inferencing and the process of drawingnew conclusions is called as inference.Figure 3. Human information fusion system (Sumari et.al,2009d).We did some investigations on the relationship betweeninformation fusion and AI which was initiated in 2006. We foundthat there is an intelligence mechanism in information fusionin obtaining new knowledge as depicted in Figure 3. In the initialresearch, we devised a new information fusion method calledMaximum Score of the Total Sum of Joint Probabilities(MSJP) method, see Sumari (2008a), Sumari and Ahmad(2008), and Sumari (2009b).

27Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAStarted from this good start, we then go forward toelaborate the MSJP method to become A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring) information-inferencing fusion methodin 2008 (Sumari, 2008b) (Sumari et.al, 2009e). Hence, wecoined a new term “Information-Inferencing Fusion” that isdefined as a method of fusing information inferencing done bymany computation agents to become single comprehensiveinferencing (new knowledge) (Ahmad and Sumari, 2008a).A3S Information-Inferencing Fusion MethodThe A3S information-inferencing fusion method ispresented in Equation (1) and Equation (2) (Sumari et.al,2009f,g).(1)(2)with is New-Knowledge Probability Distribution(NKPD), is hypothesis i at indication j, while i = 1,…,δ is the number of hypothesis and j = 1,…, is the numberof indication. The and is the representation of“fused information” of the information delivered from multi-sensor. The word “estimated” means the selected fusedinformation is the most likely inferencing/knowledge from allavailable inferencing/ knowledge given information from multi-sensor. is the largest value of that is called asDegree of Certainty (DoC) (Sumari et.al, 2009a,f,g).The illustration of the information-inferencing fusionmechanism is depicted in Figure 4. For the detailed

28Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAexplanation regarding this method, interested readers mayrefer to (Ahmad and Sumari, 2008a).Figure 4. The illustration of A3S information-inferencing fusionmechanism (Sumari, 2010).Table 1. The Computation Mechanism in A3S Information-Inferencing Fusion Method (Sumari, 2010)A Simple Example of A3S Utilization for NationDefenseIn defense perspectives, the whole nation’s area is dividedinto four defense regions as illustrated in Figure 4. Each regionis under ISR apparatus surveillance for 24 hours non-stop. The

29Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAtask of the nation defense’s information system is to obtaincomprehensive information based on the information deliveredby the ISR apparatus to the decision maker as the basis fordecision-making.Figure 5. The illustration of the defense regions. Modifiedfrom Sumari et.al (2009a).Assume the ISR apparatus of the defense system detectintrusions to our country’s borders in several locations at thesame time. The list of detected intrusions is presented in Table2. The “Detected” term means that the ISR apparatus detectsany activity related to one or more types of intrusion listed inthe table, while the “Not Detected” term presents the oppositesituations. The activity of the ISR apparatus in gatheringinformation regarding intrusion activities is calledObserv(ation). The nation defense as the case delivered inthis paper is taken from Sumari et.al (2009a).Table 2. List of Detected Intrusions on Each Defense Region

30Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAThe information listed in Table 2 is delivered to thecommand post to be further processed in Orient(ation) phase.The information processing in Orient phase has to be done ina very quick manner so the decision maker can make thedecision in a quick manner as well. The information deliveredby the system is used by the decision maker to decide theforces distribution to each region. The distribution is dependedon the number and kind of intrusion reported from each region.A3S ComputationIn this section we present a simple example on how toapply A3S for obtaining estimation values. Before the applyingthe A3S method to the information presented in Table 2, wehave to preprocess it to become a matrix of binary-formsequences. This can be done by converting the ‘+’ sign tobinary ‘1’ and the ‘-‘ sign to binary ‘0’ as presented to Table 3.Table 3. Binary-form Sequences Representing theInformation in Table 2.To obtain the a posteriori information like the one displayedin Table 1, we use a special case in probability theory namelyBayes Inference Method (BIM). It is not a common matter to useit to process binary-form sequences. This is the reason why wecall this preprocessing mechanism as binary Bayes computation.The results of the computation are listed in Table 4.

31Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAA3S ResultsThe outputs from the preprocessing section will be usedas the inputs for A3S method. The computation mechanismfollows the red-line box shown in Table 1 and it will be done toall columns in parallel-processing manner. After applyingEquation (1), we will get the values in the lowest line of Table 4.Table 4. The A3S Results for Situation Presented in Table 2.In order to apprehend what the most critical violation andthe most vulnerable location related to the current situation,we must apply Equation (2) to obtain the estimation value asfollows.(3)The results after applying A3S information-inferencingfusion can be viewed from two perspectives. First, the resultdelivers the comprehensive information regarding the regionsintrusion DoCs of all defense regions as presented in Table 4and the result in Equation (3). Second, the result delivers thecomprehensive information regarding the DoCs of the typesof intrusion of all defense regions.Figure 6 and Figure 7 subsequently depict the A3S resultsfor the two views. In Figure 6 we can observe that Region 4 isthe region with the most often violated by any kind of intrusion

32Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAfollowed by Region 3, Region 2, and Region 1. In the samemanner, in Figure 7 we can also observe that the most oftenintrusion occurs is illegal logging followed by illegal flight, illegaltrespassing, and illegal fishing.Figure 6. The DoCs of all defense regions intrusion.Figure 7. The DoCs of the types of intrusion to all regions.Inferencing of the A3S ResultsWe take Region 4 as the example. In general, we canassess why Region 4 has the highest intrusion alert. As we

33Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAcan see in defense region distribution as depicted in Figure 5,Region 4 has many “defense holes” such as vast ocean onthe north and south areas, extensive forested area, vast airarea, and a very long border with a neighbor country.After apprehending the situations presented in Section 4.1,the decision maker instructs his supporting staffs to devisean operation plan in order to cope with the situations. As theexample is Region 4. The decision maker can instruct to deploymore air and sea forces to cover the air and sea areas inRegion 4. The task of the air and sea forces is not only coverthe areas, but also anticipate and face all possible situationsthat use air and sea areas as the access ways to violate ournation’s sovereignty.Concluding Remarks and Recent WorksIn defending the Republic of Indonesia sovereignty againstall possible violations, the decision maker who is responsiblefor nation defense system has to have a means to acceleratethe information processing and be able to obtain comprehensiveinformation as the basis for him to make decisions in accurateand quick manner.Accelerating the information processing has to be done inOrient(ation) phase of OODA defense decision-making cyclewhile obtaining good comprehensive information quality. Forthis purpose we have utilized A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring) information-inferencing fusion method. The resultsof the utilization of A3S method as already presented in a simpleexample on nation defense problem shows that the informationprocessing can be accelerated and the products of theinformation-inferencing fusion can give comprehensiveinformation as the basis for decision-making.The utilization of A3S method ensures that the OODAdefense decision-making cycle can be reduced into minimumespecially in Orient(ation) phase. Therefore, it can guaranteethat the decision can be taken in a very quick manner so thatany nation’s sovereignty whether it is on the land, sea, or aircan be anticipated as soon as possible with the correct forcesdeployment.

34Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAOODA defense decision-making cycle is a dynamic cyclethat cycles repeatedly. The A3S method is prepared to handlethis dynamic situation. For dynamic environment, the first cycleresult becomes previous or prior information that will becombined with new information to obtain new knowledge intime-by-time manner. Figure 8 illustrates the dynamic versionof A3S.Figure 8.Dynamic A3S ~ Observation Multi-Time A3S(OMA3S). Modified from Sumari et.al (2009g).In our recent works, we have developed A3S method so itnow can handle continuous information delivery from thesensors. The developed A3S is called as Observation Multi-Time A3S (OMA3S) that is aimed to be applied as theknowledge growing method for a new perspective in ArtificialIntelligence called Brain-inspired Knowledge-GrowingSystems (KGS) (Sumari, 2009a) (Sumari et.al, 2009e,f) asdepicted in Figure 9.

35Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAFigure 9. An illustration of Brain-inspired Knowledge-GrowingSystem (Sumari et.al, 2009g).AcknowledmentAuthor would like to present great gratitude to Chief of Staffof the Indonesian Air Force, Air Chief Marshal Subandrio andSuperintendent of the Indonesian Air Force Academy, Air-ViceMarshal B.S. Silaen, S.IP as well as all their staffs forsupporting the fisrt author’s fast-track Doctorate program inSchool of Electrical Engineering and Informatics, InstitutTeknologi Bandung since 2008.ReferencesAhmad, A.S., and Sumari, A.D.W. (2008a), Multi-AgentInformation Inferencing Fusion in Integrated InformationSystem. School of Electrical Engineering and Informatics,Institut Teknologi Bandung, November, Bandung, Indonesia: ITBPublisher, ISBN 978-979-1344-31-9.

36Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAAhmad, A.S., and Sumari, A.D.W. (2008b), InformationFusion in C4ISR Framework: Concept and Application to NationDefence (IFiND). Proceedings of the International Seminar onC4I Research 2008, Ajou University/ROK Joint Chiefs of Staff,13 November, Seoul, South Korea, pp. 67-180.Senne, K.D. and Condon G.R. (2007), Integrated Sensingand Decision Support. Lincoln Laboratory Journal, 16(2), 237-243.Sumari, A.D.W. (2008a), Design and Implementation ofa Multi-Agent Information Fusion System for Decision MakingSupport in Air Operation Planning, Magister Teknik (M.T.)Thesis, Institut Teknologi Bandung, March, Bandung. (inIndonesian)Sumari, Arwin D.W. (2008b), Mathematical Modeling ofA3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring) Information-inferencingFusion Method, Technical Report, Institut Teknologi Bandung.(in Indonesian)Sumari, Arwin D.W. (2009a), The Modeling of KnowledgeGrowing System based on Observation Multi-Time A3S(OMA3S) Method, Technical Report, Institut TeknologiBandung. (in Indonesian)Sumari, A.D.W., S.T., M.T., Mayor Lek (2009b),Information Fusion for Terrain State Feasibility Assessmentbased on Maximum Score of the Total Sum of Joint ProbabilitiesMethod, “Angkasa Cendekia”, July Edition, pp. 47-60, DinasPenerangan TNI AU, Jakarta.A.D.W. Sumari (2010), Knowledge Sharing in Knowledge-Growing-based Systems, submitted to Proceedings ofInternational Conference on Green Computing 2009(ICGC2009), Gadjah Mada University, 2-3 March, Yogyakarta.Sumari, A.D.W., and Ahmad, A.S. (2008), Design andImplementation of Multi Agent-based Information FusionSystem for Supporting Decision Making (a Case Study onMilitary Operation), ITB Journal of Information and

37Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIACommunication Technology, 2(1), May, Institut TeknologiBandung, Bandung, pp. 42-63.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I., andSembiring, J. (2009a), The Utilization of A3S Information-Inferencing Fusion to Nation Defense, Prosiding SeminarNasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATi2009),Universitas Islam Indonesia, 20 June, Yogyakarta, pp. D21-D26.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I., andSembiring, J. (2009b), Multiagent-Based Information FusionSystem in Network-Centric Warfare Paradigm, Jurnal TeknologiKomputer “COMPILE”, Vol.2, No. 1, January, UniversitasKristen Maranatha, Bandung, pp. 39-55.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I., andSembiring, J. (2009c). Information-Inferencing Fusion andIntelligence, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasidan Aplikasinya 2009 (SENTIA09), Politeknik Negeri Malang,12-13 March, Malang, pp. F7-F11.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I., andSembiring, J. (2009d), Collaborative Agents-based InformationFusion System for Strategic Missions, Prosiding SeminarNasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya 2009(SENTIA09), Politeknik Negeri Malang, 12-13 March, Malang,pp. F67-F72.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I. andSembiring, J. (2009e), Multi-Agent based Information-Inferencing Fusion for Decision Support System, Proceedingsof the 2nd International Conference on Computing andInformatics 2009 (ICOCI2009), Universiti Utara Malaysia, 24-25 June, Malaysia, pp. 90-95.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I. andSembiring, J. (2009f), A mathematical model of knowledge-growing system: a novel perspective in artificial intelligence,Proceedings of IndoMS International Conference on

38Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAMathematics and Its Applications 2009, Gadjah MadaUniversity, 12-13 October, Yogyakarta.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I. andSembiring, J. (2009g), The application of knowledge-growingsystem to multiagent collaborative computation for inferringthe behavior of genes interaction, International Journal ofComputer Science & Network Security (IJCSNS), 9(11),November, Soongsil University, South Korea, 82 – 92.Sumari, A.D.W., Ahmad, A.S., Wuryandari, A.I. andSembiring, J. (2009h), Knowledge Growing System: a NewPerspective on Artificial Intelligence, Proceedings of the 5thInternational Conference Information & CommunicationTechnology and System 2009 (ICTS2009), Institut Teknologi10 Nopember Surabaya, 4 August, Surabaya, pp. 217-222.US Army, Military Decision Making Process (MDMP).Accessed on March 30, 2009 from http://www.ncoschoolcom/dl/train/slide-shows/Operations/Military%20Decision%20Making%20Process%20(MDMP)%201%20-%20Receipt%20of%20Mission.ppt.US Department of Defense (1996). Joint Doctrine forCommand Control Warfare (C2W). Joint Publication 3-13.1.Accessed on March 30, 2009 from http://www.iwar.org.uk/rma/resources/c4i/jp3_13_1.pdf.*****

39Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAKonsepsi Penyelesaian Konsepsi PenyelesaianKonsepsi Penyelesaian Konsepsi PenyelesaianKonsepsi PenyelesaianMasalah T Masalah TMasalah T Masalah TMasalah Tanah TNI anah TNIanah TNI anah TNIanah TNIPada Masa Mendatang Pada Masa MendatangPada Masa Mendatang Pada Masa MendatangPada Masa MendatangOleh: Letkol Sus Dra. Lisa M Tarigan, M.Si(Kasidalopini Subdispenum Dispenau)Kasus sengketa tanah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI)dengan warga termasuk hal yangkompleks. Sejak tahun 1960Departemen Pertahanan dan BadanPertanahan Nasional telah bekerjasamauntuk menuntaskan masalah tanah ini,terutama yang berhubungan denganaset TNI berupa tanah dekat pangkalan,bandara, maupun fasilitas militer yanglain. Masalah tanah ini tidak jarangmenimbulkan sengketa dan konflikberkepanjangan yang seringkali menimbulkan korban baik dariwarga maupun TNI. Konflik ini mengemukakan, selaindisebabkan karena berubahnya kondisi politik dan budayamasyarakat akibat reformasi, juga berkaitan dengan kepadatanpenduduk dan terbatasnya lahan yang ada.Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak376.801 hektare negara yang dikelola Mabes TNI, 86 persenbelum bersertifikasi, dan baru 14 persen yang sah memilikisertifikat.1 Berdasarkan temuan BPN pada tahun 2007,sebanyak 2.810 kasus tanah yang terjadi selalu melibatkanmasyarakat, pemerintah atau antar instansi. Dari angka itu,kasus tanah yang melibatkan masyarakat dengan instansipemerintah, baik TNI maupun Polri, mencapai 13,5 persen.1 Sindo, Rabu 18 Juli 200739Edisi April 2010

40Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIASelain itu, sebanyak 4,9 persen konflik lahan terjadiantara badan hukum dengan instansi pemerintah,termasuk TNI atau Polri. Lalu, sebanyak 0,9 persenterjadi di lingkungan instansi pemerintah dengan TNI atauPolri. Untuk menata ulang lahan pemerintah, termasukmilik TNI. Karena itu, Mabes TNI bersama BPN tengahmelakukan penataan ulang aset tanah bermasalahtersebut, sebagai upaya meminimalisir konflik. Kordinasitersebut bertujuan untuk menginventarisasi ulang tanahyang dikelola tiga matra TNI di seluruh Indonesia,sehingga diperoleh gambaran secara utuh keseluruhantanah TNI. Dari ketiga matra yang ada, permasalahantanah terbesar berada di TNI Angkatan Udara dengan12 kasus tanah, TNI Angkatan Laut 9 kasus, TNIAngkatan Darat 6 kasus, dan Mabes TNI 5 kasus tanah.2Namun, hingga kini banyak pihak menilai bahwa TNI tidakmemiliki konsep yang jelas untuk menyelesaikan kasustanah yang ada, sehingga dikhawatirkan bila dibiarkanakan terus berlarut-larut dan dapat berkembang di luarkendali TNI.Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelesaikankasus tanah dan membangun citra positif TNI ke depan,maka diperlukan suatu konsepsi yang dapat dipergunakansecara efektif. Konsepsi tersebut berupa upaya-upaya,baik ke dalam (internal) yang menyangkut penyusunanprogram, sumber daya manusia, piranti lunak sertasarana dan prasarana. Sedangkan secara eksternaldilakukan upaya seperti pembenahan pola hubungandengan media massa, koordinasi dan kerjasama denganinstasi terkait. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan harapan memberikanhasil yang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan tanahTNI pada masa mendatang.2 Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan,Ringkasan Permasalahan Tanah di Lingkungan Dephan dan TNI, Jakarta,Mei 2008.

41Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPengertianUntuk menyamakan persepsi dan menghindari perbedaanpemahaman terhadap beberapa istilah yang dipergunakandalam tulisan ini, maka disusun daftar pengertian. Daftarpengertian ini juga bertujuan untuk menghindari makna biasdari istilah-istilah yang dianggap berkonotasi ganda ataupunistilah yang dipandang belum dikenal umum.a.Konsepsi adalah pendapat, paham, pandangan,pengertian; cita-cita yang telah terlintas dalam pikiran.3b.Klasifikasi adalah penyusunan dalam kelompokmenurut kaidah yang ditetapkan.4c.Pemetaan adalah proses, cara, perbuatan membuatpeta.5d.Humas (Public Relations) Merupakan kegiatan yangdilakukan dengan sengaja, direncanakan, dan berlangsungsecara kesinambungan untuk membina danmempertahankan saling pengertian antara suatuorganisasi dengan masyarakat.6e.Opini Publik. James Madison menuliskan bahwapendapat umum (opini public) adalah kedaulatan yangnyata (real sovereign) dalam setiap negara merdeka,bukan karena para pemimpinnya dapat mengetahui ataumengikuti setiap mayoritas, tetapi karena pendapatmassa menetapkan batasan yang tak dapat dilampauipara pembuat kebijakan (policymakers) yang bertanggungjawab.73 Kamus Besar Bahasa Indonesia4 Ibid, hal 4405 Ibid hal 6086 Frank Jefkins, Hubungan Masyarakat, Intermasa, Jakarta, 1992 , hal. 17 Bernard Hennessy, Pendapat Umum, Erlangga, 1990, hal.3

42Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIADasar Pemikiran Masalah tanah yang digunakan TNI/Angkatan telahberlangsung sejak lama. Hal ini disebabkan karena tanah TNI/Angkatan berasal dari tanah peninggalan penjajah baik Belandamaupun Jepang. Ketika Indonesia merdeka, warga yangtanahnya dipakai sebagai pangkalan militer memerlukankejelasan status dan penggantian kerugian. Oleh sebab itu,pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala StafAngkatan Perang tanggal 25 Mei 1950 yang memutuskan bahwaseluruh lapangan-lapangan terbang serta bangunan-bangunanyang termasuk lapangan, dan alat-alat yang berada di lapangandan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara RepublikIndonesia. Untuk menyelenggarakan hal tersebut di atasdiadakan kerjasama yang erat antara Dinas Bangunan Tentaradan Jawatan Teknik Umum Angkatan Udara RepublikIndonesia.8 Surat keputusan ini diperkuat lagi dengan keluarnyasurat dari Menteri Agraria No. Agr. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil olehpemerintah pendudukan Jepang. Dalam surat edaran tersebutdijelaskan bahwa tanah-tanah yang dahulu diambil olehpemerintah pendudukan Jepang pemberian tambahanpengganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah danpenetapan jumlah uang kerugian kepada bekas pemilik tanah.Surat keputusan tersebut juga mengatur jumlah uang yangdiserahkan apabila terjadi ketidakpuasan terhadap jumlah uangpenggantian. Pemerintah menyadari bahwa banyak terjadiketidakpuasan dengan jumlah uang yang diberikan akibat dariberubahnya nilai uang, sehingga untuk memperbaiki kesalahanyang terjadi, diberikan dasar lain yang memungkinkanpenyelesaian tanah secara memuaskan. Dasar untukmenyelesaikan tanah ditetapkan melalui dua jalan keluar yaitu:a. Tanah yang ditetapkan menjadi milik negara.b. Tanah yang dikembalikan kepada pemiliki semula.8 Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang tanggal 25 Mei 1950

43Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPengaturan Pembatasan waktu menyangkut penyelesaiantanah pendudukan Jepang ini ditetapkan hingga akhir tahun1953. Setelah lewat waktu yang telah ditetapkan, makapermintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembalitanah-tanah yang dimaksud oleh para pemiliknya, tidak akandiperhatikan lagi.9Untuk memperkuat keputusan tersebut, pemerintah jugatelah mengeluarkan Skep Menteri Keuangan No. Kep-225/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971. Bab I pasal 1 menyebutkanbahwa barang-barang milik negara/kekayaan negara adalahsemua barang-barang yang berasal/dibeli dengan dana yangbersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari APBNdan atau dana di luar belanja negara yang berada di bawahpengurusan atau penguasaan departemen, lembaga negara,lembaga negara non departemen serta unit-unit dalamlingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun diluar negeri, tidak termasuk kekayaan yang telah dipisahkan(kekayaan Perum dan Persero) dan barang-barang/kekayaandaerah otonom.Permenag No.14 tahun 1961 diubah dan ditambah denganPeraturan Dirjen Agraria No. 4/1968 dan Permendagri No.SK.59/DDA/Thn 1970 menyebutkan:a. Hak atas tanah antara lain, hak milik atas tanahpertanian, HGU, HGB atas tanah negara dan Hak Pakaiatas tanah negara.b. Pemindahan hak atas tanah memerlukan izin dariinstansi pemberi izin dan sebelum memperoleh izin,pemindahan hak tersebut tidak akan didaftar oleh KepalaKantor Pendaftaran Tanah (KKPT).c . Izin pemindahan hak atas tanah diminta secara tertulisdengan bantuan dan perantaraan pejabat pembuat aktatanah oleh dan di hadapan siapa akta pemindahan haknyadi buat.9 Lihat Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 28 Februari1953 No. Agr.40/9/45

44Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAd. Instansi pemberi izin wajib menyelenggarakan daftartentang permohonan izin pemindahan hak atas tanah danwajib menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.e. Pemberian izin pemindahan hak atau penolakandinyatakan oleh instansi pemberi izin pada suratpermohonan izin yang bersangkutan, dengan membubuhikata-kata sebagai berikut,”Permohonan tersebut di atasditolak/diizinkan dengan syarat, bahwa jika ternyataketerangan-keterangan dalam ruang a,b,c,d dan etersebut di atas tidak benar, maka izin ini menjadi bataldengan sendirinya, dengan tidak mengurangikemungkinan dilakukannya tuntutan pidana terhadappemohon.UU no 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 39 menyebutkanbahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan keanggotaanpartai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dankegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalampemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Sedangkan dalampasal 76 disebutkan (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harusmengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dandikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung.(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanayat (1) diatur dengan keputusan presiden. Dengandiberlakukannya UU no 34 tahun 2004 tentang TNI terutamamenyangkut larangan bisnis bagi prajurit serta diambilalihnyaseluruh bisnis TNI oleh pemerintah, berimplikasi terhadappenggunaan lahan yang selama ini dipergunakan untuk bisnis.Sikap dan tekad TNI untuk melepaskan kegiatan bisnisnyasudah jelas. Bahkan secara pro aktif TNI telah menyerahkan1420 unit bisnis militernya untuk mendapat penyelesaian olehpemerintah, dalam hal ini Tim Supervisi dan transformasiBisnis (TSTB) TNI. Dengan demikian penyelesaian bisnis TNIsaat ini sudah berada di tangan pemerintah.1010 Dasawarsa Reformasi Internal TNI 2008, hal 18

45Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAKondisi Tanah TNI Saat IniDasar hukum yang dimiliki TNI untuk melegalkan tanahyang dikelola, tidak diikuti dengan keseriusan untuk mengurussertifikat setiap jengkal tanah yang dimiliki. Kesadaran untukmendata dan memetakan tanah yang ada umumnya munculsekitar tahun 90-an. Namun, tanah tersebut bukan dalamkeadaan kosong, tetapi banyak di antaranya yang telahdikelola, digarap, atau dijadikan perumahan oleh pendudukdalam waktu relatif lama. Lambatnya reaksi TNI untukmensertifikasi dan memanfaatkan tanah yang ada,menyebabkan tanah yang ada seolah tanpa tuan. Kondisi inilahyang menyebabkan banyaknya konflik yang terjadi antara TNIdengan warga. Hal ini diperkuat dengan perubahan situasipolitik dengan lahirnya reformasi tahun 1998. Kebebasan diluar batas serta runtuhnya citra TNI, menyebabkan banyakpihak yang berani mengambil alih dan secara terang-teranganmenuntut tanah yang dianggap sebagai haknya. Pembiarantanah TNI ini terjadi karena alasan berikut:Belum Jelasnya Program TNI. Umumnya tanah-tanahbekas peninggalan pemerintah Belanda dan Jepang (DaiNippon) yang dikuasai negara dan digunakan oleh TNI tidakmemiliki bukti-bukti administrasi yang lengkap. Penguasaantanah tersebut hanya berdasarkan ketentuan yang mengaturtentang penggunaan tanah negara oleh departemen daninstansi pemerintah lainnya. Lemahnya bukti administrasi initidak segera ditindaklanjuti dengan upaya sertifikasi tanah yangmaksimal. Peluang dengan keluarnya surat dari Menteri AgrariaNo. Agr. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 yang memberikesempatan kepada TNI untuk mengurus administrasi danstatus tanah kurang direspon secara bijak. Penyusunanprogram strategis), luas tanah yang dibutuhkan TNI untukpangkalan, operasi, perumahan dan lain-lain, prioritas tanahyang akan diselesaikan, bagaimana penggunaan tanah sertabagaimana program bila terjadi konflik dengan masyarakat,belum terencana.

46Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAKurangnya Kemampuan TNI Untuk Mengawasi,Mengamankan, Memanfaatkan dan Membangun Lahanyang Ada. Luasnya tanah yang dimiliki TNI belum disertaidengan kemampuan untuk mengawasi, mengamankan,memanfaatkan dan membangun lahan yang ada. Banyaktanah-tanah TNI yang dibiarkan kosong, atau digarap olehpenduduk yang seringkali tanpa prosedur dan pengawasanyang ketat. Jumlah personel yang relatif kecil untuk menjagaseluruh aset tanah, pada masa lalu diantisipasi denganbekerjasama dengan pihak swasta untuk memanfaatkan tanahyang ada. Namun, tidak semua lahan telah dikerjasamakandengan pihak swasta. Ada juga tanah-tanah yang digarap dandibangun oleh masyarakat yang “luput” dari pengawasan,sehingga setelah menggarap dan tinggal selama bertahun-tahun, mereka menuntut hak tanah sebagai milik pribadi.Fenomena inilah yang acapkali menimbulkan konflik berupabenturan antara TNI dengan masyarakat. Munculnya UU no 34tahun 2004 yang melarang TNI berbisnis serta kewajibanpemerintah untuk mengambil alih bisnis TNI dalam jangkawaktu lima tahun, juga mempersulit posisi TNI. Kerjasamadengan pihak luar yang salah satu tujuannya sebagaipengamanan dan pemanfaatan aset dipersoalkan sebagai satukesalahan.Terbatasnya Anggaran. Luasnya lahan TNI yang belumdisertifikatkan menimbulkan persoalan yang panjang. Totalaset tanah TNI diperkirakan seluas 376.801 hektare yangtersebar di 12.730 bidang. Lahan seluas ini yang baru memilikisertifikat seluas 51.095 hektare atau 14 persen, sedangkansisanya belum bersertifikat. Hal ini disebabkan karena kecilnyaanggaran yang disediakan pemerintah untuk mengurussertifikat tanah negara. Dari total luas lahan itu terbagi-bagilagi berdasarkan kepemilikan masing-masing instansi sepertiTNI Angkatan Darat 171.061 hektar (10.771 bidang), TNIAngkatan Udara 170.366 hektar (688 bidang), dan TNI AngkatanLaut 34.660 hektar (1.029 bidang). Sedangkan luas lahan yangdimiliki Mabes TNI 619 hektar, yang terdiri 156 bidang dan milikDephan 104 hektar, terdiri dari 86 bidang. Masalah sertifikasiini terbilang ironis, karena TNI dituntut bisa menjaga lahan yang

47Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAdiserahkan negara untuk dikelola, akan tetapi anggaran yangdisediakan untuk menyertifikatkan lahan-lahan itu sangatminim. Sementara biaya yang dibebankan untuk sertifikasidisamakan dengan prosedur umum. Menurut data Dephan,selain kecil, alokasi anggaran yang diberikan untuk kepentingansertifikasi aset lahan Dephan dan TNI juga sangat fluktuatifdan tidak menentu. Pada tahun anggaran (TA) 2002 dan 2003negara bahkan tidak mengalokasikan dana untuk kepentinganitu. Pada TA 2006 besaran anggaran yang dialokasikan Rp 650juta, turun dari sebelumnya di TA 2005 Rp 1 miliar. Pada TA2007 pemerintah menganggarkan Rp 3 miliar untukkepentingan sertifikasi. Akan tetapi jumlah itu masih harusdibagi-bagi lagi menjadi rata-rata Rp 500 juta untuk Mabes TNI,TNI AL, dan TNI AU, sementara untuk TNI AD sedikit lebih besar,Rp 1,5 miliar. Tahun 2008 misalnya, anggaran program khusussertifikasi tanah lembaga pemerintah sebesar Rp 3 milyar yangdibagi pada seluruh departemen. Karena masalah ini penting,maka kerjasama erat antara Dephan dan BPN sangatdiperlukan.11 Kebutuhan lahan bagi TNI selama inidiperuntukkan untuk perumahan maupun keperluan pertahananseperti pangkalan dan daerah latihan. Namun, banyaknya tanahmasih menganggur karena belum ada anggaran pembangunanpangkalan.Masih Kuatnya Dampak dari Budaya Lama TNI.Banyaknya tanah TNI yang belum bersertifikat, bukan semata-mata disebabkan oleh terbatasnya anggaran, namun hal initidak terlepas dari dampak budaya lama TNI yaitu:a. Pola penyelesaian masalah secara militeristik danbukan secara hukum. Hal ini terlihat pada kasus tanahdi....... Kebijakan yang diambil pimpinan TNI saat itukurang memperhitungkan perubahan yang akan terjadipada masa mendatang, sehingga sangat merugikanorganisasi. Kuatnya posisi militer saat itu, membangunbudaya dengan pola pikir bahwa milliter sangat kuat dantidak akan ada pihak yang berani menentang, apalagi11 Dasawarsa Reformasi Internal TNI 2008, hal 18

48Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAberkonflik dengan TNI. Budaya inilah yang menyebabkanTNI merasa nyaman dengan “posisinya”, sehingga lalaiuntuk menguatkan status hukum aset yang dipercayakannegara untuk dikelola.b. Kurang kuatnya motivasi untuk menyelesaikansertifikasi tanah. Upaya sertifikasi bukanlah hal yangmudah, selain membutuhkan anggaran yang besar jugamemerlukan motivasi yang kuat karena harus berjuangberhadapan dengan banyak pihak. Tanggung jawabsertifikasi yang selama ini dibebankan kepadakomandan/panglima satuan. Sementara keberhasilanseorang komandan/panglima dalam menyelesaikanmasalah tanah, selama ini kurang mendapatpenghargaan dan kurang diperhitungkan sebagaiprestasi kerja. Inilah yang menyebabkan motivasiseorang pimpinan kurang termotivasi untukmenyelesaikan masalah tanah di wilayahnya.Kurang Konsistennya TNI Menerapkan Peraturan.Umumnya kasus tanah yang timbul diakibatkan oleh kurangkonsistennya TNI/Angkatan menegakkan aturan yang ada.Lahan tanah kosong digarap atau digunakan oleh masyarakatselain kurang diawasi juga tidak diperlakukan sesuai aturanyang berlaku. Penertiban terhadap penggarap atau penghuniliar tidak diterapkan sejak dini ketika mereka mulai menggarapatau menempati lahan. Kurang tegasnya TNI dalammenerapkan aturan ini membuat persoalan panjang yang padaakhirnya merugikan organisasi. Prilaku ini diterapkan dalammengatur penempatan dan penggunaan rumah dinas. Aturanpenggunaan rumah dinas bagi personel TNI/Angkatan yangtelah purna tugas, pensiun, atau pindah tugas, selama ini tidakjelas. Begitu pula dengan penggunaan rumah dinas sebagailokasi bisnis yang banyak dilakukan oleh anggota TNI.Ketidakjelasan aturan dan ketidakkonsistenan pimpinan dalammenerapkan aturan, seringkali membingungkan anggota sertamembuka peluang terciptanya konflik internal.

49Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPerkembangan Lingkungan StrategisKondisi yang berkembang dalam masyarakat sangatdipengaruhi oleh politik, ekonomi, keamanan dalam negeri danbidang sosial budaya. Kemampuan suatu bangsa dalammengelola faktor-faktor tersebut diyakini akan memberikandampak yang sangat besar dalam upaya pembangunan.Globala. Peningkatan Kebutuhan Energi Dunia. Kebutuhanmasyarakat dunia akan energi minyak dan gas bumi yang terusmeningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas,berimplikasi secara politik, ekonomi, dan keamanan.Kebangkitan ekonomi di negara-negara yang mempunyaipengaruh besar terhadap keamanan kawasan dan keamananglobal ikut mendorong meningkatnya kebutuhan energi secaraglobal. Sifat energi minyak dan gas bumi yang tidak dapatdiperbaharui, lambat laun akan semakin langka, sementarakebutuhan dunia terus meningkat. Kondisi, seperti itumenyebabkan krisis energi di masa-masa datang akan semakinserius dan dapat menjadi sumber konflik antarnegara.Meningkatnya ketergantungan energi dan terbatasnya sumberdaya minyak dan gas bumi telah mengakibatkan kenaikan hargaminyak dan gas berada jauh di atas harga yang wajar. Hargaminyak yang terus menaik telah mengakibatkan kenaikansemua kebutuhan pokok manusia dan berdampak signifikanterhadap stabilitas perekonomian secara global. Bagi negaraberkembang, termasuk Indonesia, kenaikan harga minyak bumimembawa dampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamananterutama menambah beban pada anggaran dan belanja negara.b. Dampak Pemanasan Global. Salah satu fenomena baruyang dihadapi umat manusia di dunia adalah pemanasan globalyang terjadi karena efek rumah kaca akibat dari perusakanlingkungan hidup yang terus berlanjut dan emisi gas buangindustri yang sulit dikendalikan. Pemanasan global tersebuttelah mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrem yangmelanda hampir semua negara. Perubahan musim yang tidak

50Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmenentu, serta perusakan lingkungan hidup yang terusberlanjut, membawa dampak serius terhadap kehidupanmanusia, antara lain terjadinya kelaparan, kemiskinan,kelangkaan sumber daya air, gangguan kesehatan, sertamenimbulkan bencana alam. Fenomena global tersebut apabilatidak dapat ditangani secara baik akan berdampak luassehingga dapat menjadi isu keamanan yang serius danmelanda bangsa-bangsa di dunia. Salah satu dampakpemanasan global adalah naiknya permukaan air laut di daerahtropis, seperti Indonesia. Dalam hal ini beberapa pulau diIndonesia berpotensi akan tenggelam, serta ancamangelombang pasang di sejumlah wilayah di Indonesia yang akanberdampak pada kegiatan pelayaran dan kehidupan paranelayan serta keamanan masyarakat di wilayah pesisir.RegionalBerakhirnya Perang Dingin menciptakan ketidakpastiandi Kawasan Asia Pasifik, yang sangat berkaitan dengan polahubungan antarnegara serta peran dan intensi mereka di masadepan. Isu keamanan regional masih diliputi oleh konflikpotensial, seperti klaim teritorial dan ketegangan militerpeninggalan era tersebut. Konflik potensial tersebut dalamderajat tertentu menimbulkan krisis yang mengancam stabilitaskeamanan kawasan dan Indonesia. Meskipun secara geografisterjadi jauh dari wilayah Indonesia, beberapa krisis diantaranya membawa dampak terhadap Indonesia, baiklangsung maupun tidak langsung. Secara umum, isu keamanankawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancamankeamanan lintas negara, dan konflik komunal. Sementara itu,dalam skala terbatas, di beberapa negara masih terdapatkonflik antarnegara yang berbasis pada klaim teritorial. Salahsatu isu keamanan regional yang masih mengemuka adalahkonflik antarnegara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isuyang menonjol antara lain perselisihan wilayah Kashmir antaraIndia dan Pakistan, permasalahan di Semenanjung Korea,Konflik antara Lebanon dan Israel, masalah perdamaian Israeldengan Palestina, serta persoalan Cina-Taiwan. Di kawasanAsia Tenggara dan sekitarnya, klaim tumpang tindih perbatasan

51Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAdi kawasan Laut Cina Selatan tidak terlalu mengemuka padasaat ini. Namun, klaim ini tetap menjadi potensi konflik yangdapat melibatkan beberapa negara. Selain potensi konflikantarnegara, isu menonjol lain adalah konflik dalam negeri yangberdimensi vertikal dan horizontal, yang masih terjadi dibeberapa negara di kawasan Asia Tenggara.Nasionala. Politik. Otonomi daerah merupakan kebijakanPemerintah yang diarahkan untuk percepatan danpembangunan di daerah. Penerapan secara serentak danmenyeluruh tidak diikuti dengan kesiapan daerah sehinggamenimbulkan sejumlah isu, antara lain, terkait dengan isuotonomi khusus, ketimpangan pembangunan di luar PulauJawa, dan tata ruang wilayah. Sejak pemberlakuan otonomidaerah, sejumlah daerah berusaha menuntut PemerintahPusat untuk memberikan status otonomi khusus. Statustersebut cenderung diinterpretasikan sebagai hak untukmengurus wilayah sendiri yang menyentuh bidang-bidangpemerintahan, hukum, agama, bahkan termasuk keamanan.Tuntutan tersebut apabila tidak dapat dikelola secara tepatdapat berkembang menjadi potensi konflik vertikal yangberdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.Pembangunan nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,sementara daerah-daerah di luar Jawa mengalamiketimpangan yang cukup jauh. Akibatnya Pulau Jawa menjadisasaran urbanisasi dalam jumlah besar yang tidak diimbangidengan daya tampung dan tata ruang yang memadai. Kondisitersebut ikut menambah ketimpangan pembangunan didaerah-daerah dan pada skala tertentu dapat menjadi isustabilitas nasional. Isu lain yang juga cukup menonjol adalahtata ruang wilayah. Penataan ruang wilayah yang diterapkandalam pembagian kawasan-kawasan pembangunanmengandung potensi permasalahan yang kompleks. Denganmengingat isu tata ruang terkait dengan ruang hidup dankegiatan masyarakat serta bersifat lintas instansi, niscayadiperlukan penanganan yang seksama untuk dapat

52Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmempertemukan semua kepentingan, tanpa menimbulkanimplikasi terhadap stabilitas nasional.b. Sosial Budaya. Besarnya mobilitas penduduk, baiksecara fisik, yakni melalui migrasi penduduk dari suatu daerahke daerah lain, maupun dalam wujud komunikasiantarmasyarakat semakin mudah dengan memanfaatkansarana komunikasi dan informasi yang makin menjangkaurakyat biasa dan bersifat ramah bagi pengguna. Perkembanganini mendorong berlangsungnya pertukaran nilai secara serta-merta yang sulit dibendung dan cenderung mempercepatberkembangnya pola hidup modern dengan ciri kehidupan yangbebas dan praktis yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Hal lain yang juga menonjol adalah timbulnyapenguatan identitas lokal sebagai respons masyarakat dalammenyikapi pemberlakuan Otonomi Daerah. Penguatan identitaslokal banyak dimunculkan dalam kemasan isu putra daerah,hak adat, dan hak ulayat. Kondisi yang berkembang seperti inisangat kontraproduktif dengan prinsip bangsa Indonesia, yaituBhinneka Tunggal Ika. Penguatan identitas lokal yang tidakterkelola dengan baik berpotensi menyulut konflik horizontalyang berdimensi suku, agama, ras dan antargolongan, sertaantarkepentingan.c. Bencana alam. Banyaknya bencana alam yang terjadi diIndonesia berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat,terutama dengan hilangnya kepemilikan lahan dari sebagianpenduduk di daerah yang terkena bencan. Dari hasil risetberhasil dipetakan bahwa hampir semua daerah di Indonesiarawan terhadap bencana alam dengan bentuk yang bervariasi,seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusangunung api, kelangkaan sumber daya air, dan kebakaran hutan.Upaya peningkatan infra struktur dan kemampuan peringatandini, pencegahan dini, serta kesiapan tindak dalam tanggapdarurat merupakan suatu keniscayaan.d. Ekonomi. Ekonomi tidak saja menjadi alat stabilitasdalam negeri, tetapi juga merupakan salah satu alat penentu

53Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAposisi tawar setiap negara dalam hubungan antarnegara ataupergaulan internasional. Negara-negara dengan kondisiperekonomian yang lemah sering menghadapi kesulitan dalamberhubungan dengan negara lain yang posisi ekonominya lebihkuat. Ekonomi yang kuat biasanya diikuti pula dengan politikdan militer yang kuat. Ancaman berdimensi ekonomi berpotensimenghancurkan pertahanan sebuah negara. Pada dasarnyaancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadidua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia,ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguranyang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapansistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusipendapatan dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan secaraeksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yangburuk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi eraglobalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadapasing.12e. Laju Pertambahan Penduduk. Laju pertumbuhanpenduduk Indonesia berada di lampu merah, yakni sebesar1,3% per tahun atau 3,2 juta jiwa. Dikalkulasikan pada 10 tahunke depan total penduduk Indonesia mencapai 385 juta jiwa. Iniberarti bahwa semua indicator kependudukan di Indonesiamemiliki rapor merah. Survei Demografi dan KesehatanIndonesia (DSKI) 2007 menunjukkan program KB berjalan ditempat dalam rentang waktu lima tahun. Dalam periode itu,rata-rata perempuan mempunyai anak pada usia subur (TFR)tetap di angka 2,6 sejak 2003. Prevalensi pemakaian alatkontrasepsi selama lima tahun juga stagnan, tidak bergerakdari angka 1%. Bahkan target angka unmeet need (orang yangenggan menambah anak, tetapi tidak dapat akses layanan KB)sebesar 6% pada tahun ini bakal sulit tercapai. Pasalnya pada2007 saja tingkat unmeet need sudah mencapai 9,1%. Denganlaju pertumbuhan penduduk yang makin tidak terkendalimencapai 3,2 juta per tahun atau setara dengan total penduduk12 Ibid, hal 34

54Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIASingapura, tidak mustahil Indonesia bakal menyalib AmerikaSerikat menjadi negara berpenduduk ketiga terbesardi dunia.Seiring dengan melemahnya perekonomian dunia yangdiyakini bakal memukul perekonomian Indonesia dalam waktulama, bermuara pada pertambahan angka penganggurandan gangguan kamtibmas. Selain itu, pertumbuhan pendudukyang tinggi juga akan menyebabkan permasalahan tanah yangsemakin komplek karena banyaknya orang yang membutuhkantempat tinggal dan lokasi berusaha.f. Keamanan Dalam Negeri. Secara umum, sumberkonflik dalam negeri terbagi dua yaitu konflik vertikal, dankonflik horizontal. Menurut Pelly, konflik vertikaldilatarbelakangi oleh faktor-faktor penghasilan (ekonomi),pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosio-politik. Sementara konflik horizontal muncul karena faktor-faktor etnis dan rasa tau asal-usul keturunan, bahasa daerah,adat-istiadat/perilaku, agama, dan pakaian/makanan, sertabudaya material lainnya.13 Saat ini konflik vertikal yang banyakterjadi di Indonesia lebih didorong oleh perbedaan kelas,seperti antara buruh perusahaan dengan pemilik perusahaanyang dilakukan melalui aksi mogok masal dan kekerasan(vandalism). Kasus-kasus pemogokan buruh, penyanderaanpemilik pabrik, unjuk rasa, dan PHK, merupakan ceritakeseharian yang banyak dijumpai saat ini. Sedangkan konflikhorizontal yang dapat memicu pertikaian, kekerasan, danperpecahan bangsa antara lain masalah ideologi, agama,persoalan pribumi dan pendatang, ras, dan masalah etnis.Walaupun kasus-kasus tersebut di atas pada umumnya telahdapat diselesaikan, namun, dampak psikologisnya masihmembutuhkan waktu relatif lama untuk pemulihannya. Iniberarti kasus suku, agama, dan ras (SARA), di sampingsepartisme, masih merupakan ancaman dalam bidangpertahanan karena dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.13 Jurnal Paskal, ibid, hal 65

55Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPeluang dan Kendalaa. Peluang1) Besarnya perhatian dunia terhadap keselamatan bumiseperti pemanasan global, bencana alam, danpertumbuhan penduduk memberi peluang pada Indonesiauntuk menertibkan dan merencanakan penggunaan lahansesuai dengan kebutuhan. Peluang ini dapat dimanfaatkanuntuk mengeluarkan aturan dan tindakan yang tepat dalamsetiap konflik tanah yang terjadi.2) Besarnya kebutuhan energi dunia merupakan peluangbagi Indonesia untuk mengelola penggunaan setiap lahanyang dimiliki untuk kemaslahatan bersama.3) Pertumbahan dunia komunikasi dan ilmupengetahuan dapat dimanfaatkan dalam sosialisasipenggunaan lahan di seluruh Indonesia.4) Indonesia sebagai negara yang rawan bencana alamdapat menjadi peluang dalam merencanakan danmembangun setiap lahan tanah yang ada melaluibekerjasama internasional.b. Kendala1) Isu hak asasi manusia yang masih dipegang teguholeh negara-negara maju merupakan salah satu kendalayang dapat menjerat negara dalam penyelesaian kasustanah bila tidak sesuai aturan yang berlaku.2) Menurunnya gerakan KB dalam mengontrolpertumbuhan penduduk di Indonesia berpotensimeningkatkan jumlah penduduk yang berdampak padakebutuhan lahan tanah pada masa mendatang.3) Mobilitas penduduk yang besar dari desa ke kotayang belum tertangani dengan baik hingga saat inimerupakan kendala yang harus dicarikan jalan keluar yangbaik.

56Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA4) Banyaknya peraturan daerah yang salingbertentangan dan tidak mengacu pada kebijakan nasionalakibat otonomi daerah dapat menjadi kendala dalampengaturan kebutuhan penggunaan tanah militer.Kondisi Tanah TNI yang DiharapkanKondisi tanah TNI yang diharapkan merupakan merupakanbagian yang akan mengulas apabila seluruh upaya dan konseptelah diimplementasikan dengan baik oleh TNI/Angkatan dalammenyelesaikan permasalahan tanah TNI. Harapan inimerupakan sasaran dan tolok ukur keberhasilan seluruh upayayang diterapkan oleh TNI/Angkatan dan seluruh satuan jajaran.Adapun kondisi tanah TNI yang diharapkan adalah sebagaiberikut:TNI Telah Memiliki Program untuk MenyelesaikanKasus Tanah. Seluruh tanah TNI/Angkatan telah memilikibukti-bukti administrasi yang lengkap. Bukti administrasi iniditindaklanjuti dengan sertifikasi tanah yang maksimal. Peluangdengan keluarnya surat dari Menteri Agraria No. Agr. 40/25/13tanggal 13 Mei 1953 yang memberi kesempatan kepada TNIuntuk mengurus administrasi dan status tanah direspon secarabijak. Seluruh program untuk mendata tanah yang adamenyangkut klasifikasi tanah (strategis, kurang strategis, ),luas tanah yang dibutuhkan TNI/Angkatan untuk pangkalan,operasi, perumahan dan lain-lain, prioritas tanah yang akandiselesaikan, bagaimana penggunaan tanah serta bagaimanaprogram bila terjadi konflik dengan masyarakat, telah terencanadengan baik.TNI Telah Mampu Mengawasi, Mengamankan,Memanfaatkan dan Membangun Lahan yang Ada. Seluruhtanah yang dimiliki TNI/Angkatan telah disertai dengankemampuan untuk mengawasi, mengamankan, memanfaatkandan membangun lahan yang ada. Tanah-tanah yang kosong,atau digarap oleh penduduk yang dilaksanakan sesuaiprosedur dan pengawasan yang ketat. Penempatan personeluntuk menjaga seluruh aset tanah, telah berlangsung denganoptimal. Pelaksanaan UU No 34 Tahun 2004 yang melarang

57Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIATNI berbisnis serta kewajiban pemerintah untuk mengambil alihbisnis TNI dalam jangka waktu lima tahun, telah berlangsungdengan baik. Seluruh prasyarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memenuhi kesejahteraan prajurit danmemberikan sarana prasarana yang dibutuhkan TNI/Angkatantelah dipenuhi. Kerjasama dengan pihak luar yang salah satutujuannya sebagai pengamanan dan pemanfaatan asetdipersoalkan berlangsung dengan baik.Anggaran yang Memadai. Anggaran yang disediakanuntuk menyertifikatkan lahan-lahan tersedia dengan baik. Biayayang dibebankan untuk sertifikasi telah diatur dengan baik.Alokasi anggaran yang diberikan untuk kepentingan sertifikasiaset lahan Dephan dan TNI terencana dengan benar sesuaikebutuhan. Jumlah yang harus dibagi-bagi untuk Mabes TNI,TNI AL, TNI AU, dan TNI AD diberikan sesuai kebutuhan.Kerjasama erat antara Dephan dan BPN juga telahberlangsung dengan baik. Kebutuhan lahan bagi TNI selamaini diperuntukkan untuk perumahan maupun keperluanpertahanan seperti pangkalan dan daerah latihan direncanakandengan baik.Perubahan Kultur TNI. Salah satu sasaran dalamreformasi TNI adalah terciptanya budaya baru dalam tubuh TNI.Substansi perubahan kultur reformasi TNI adalah membangundan memperkokoh sikap dan prilaku prajurit TNI yangberdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 sertapedoman sikap dan prilaku prajurit TNI Sapta Marga, SumpahPrajurit dan 8 Wajib TNI.14 Perubahan kultur ini telah terbentukdengan maksimal sehingga pola penyelesaian masalah tidak lagidilakukan secara militeristik tetapi berdasarkan hukum. Kebijakanyang diambil pimpinan TNI/Angkatan betul-betul memperhitungkanperubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, sehinggaseluruh keputusan berorientasi pada kepentingan organisasi.Budaya dengan pola pikir bahwa milliter sangat kuat dan tidak akanada pihak yang berani menentang sudah terkikis, sehingga TNImampu menempatkan posisinya dengan benar sesuai hukum dan14 Ibid, hal 18

58Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAundang-undang yang berlaku. Motivasi untuk menyelesaikansertifikasi tanah telah tertanam sesuai posinya. Upaya sertifikasiyang memerlukan motivasi yang kuat karena harus berjuangberhadapan dengan banyak pihak dapat dilaksanakan denganmaksimal. Tanggung jawab sertifikasi yang selama inidibebankan kepada komandan/panglima satuan telahmendapat penghargaan dan diperhitungkan sebagai prestasikerja. Pendorong munculnya motivasi seorang pimpinandipupuk dengan baik oleh organisasi, sehingga banyakpermasalahan tanah dapat diselesaikan di wilayahnya.Konstensi TNI dalam Menerapkan Peraturan. TNI/Angkatan secara konsisten menegakkan aturan yang ada.Lahan tanah kosong digarap atau digunakan oleh masyarakatselain diawasi dengan bijak juga diperlakukan sesuai aturanyang berlaku. Penertiban terhadap penggarap atau penghuniliar diterapkan sejak dini ketika mereka mulai menggarap ataumenempati lahan. Konsistensi TNI dalam menerapkan aturanini membuat konflik yang ada dapat diselesaikan dengan baiksehingga tidak merugikan organisasi. Prilaku ini diterapkandalam mengatur penempatan dan penggunaan rumah dinas.Konsepsi Penyelesaian Permasalahan Tanah IniMasalah tanah memang selalu menjadi persoalan sensitifdan sering mengundang perhatian dari berbagai pihak. Apalagibila hal tersebut berkaitan dengan kepentingan negara yangberbenturan dengan kepentingan kelompok atau masyarakat.Di satu sisi, institusi yang mewakili negara seakan-akanbermusuhan dengan rakyatnya dan tidak jarang terjadibentrokan fisik yang menimbulkan banyak kerugian. Namun,di sisi lain, kebenaran harus ditegakkan.KebijakanPerumusan kebijakan dalam penyelesaian masalah tanahTNI dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yangberlaku, ideologi dan doktrin yang dianut, kondisi sosial budayamasyarakat, kebijakan dan politik pemerintah, termasukkemampuan keuangan negara.

59Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAStrategiSebagai bentuk penjabaran dari kebijakan yang telahdirumuskan, maka ditetapkan strategi penyelesaian masalahtanah TNI adalah sebagai berikut:a. Tujuan.1) Menyusun program penyelesaian tanah TNI yangjelas dan terarah.2) Menyiapkan sumber daya manusia di seluruh jajaranTNI secara efektif dan maksimal.3) Membangun sarana dan prasarana TNI untukmengawasi, mengamankan, serta menggunakan asettanah secara maksimal.4) Menyusun peraturan yang menjadi dasar hukum/pedoman/arah tentang menyelesaian permasalahan tanahTNI.5) Membangun hubungan kerjasama dengan pers danseluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikanpermasalahan tanahTNI.b. Sasaran. Sasaran dari konsepsi penyelesaian masalahtanah TNI adalah:1) Tersusunnya program penyelesaian tanah TNI yangjelas dan terarah.2) Tersiapkannya sumber daya manusia di seluruhjajaran TNI secara efektif dan maksimal.3) Terbangunnya sarana dan prasarana penyelesaianmasalah tanah TNI di seluruh jajaran.4) Tersusunnya peraturan yang menjadi dasar hukum/pedoman/arah tentang menyelesaian permasalahan tanahTNI.5) Terbangunnya hubungan kerjasama dengan pers danseluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikanpermasalahan tanah TNI.

60Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAc. Subyek, Obyek dan Metoda1) Subyek. Subyek dalam konsepsi penyelesaianmasalah tanah TNI adalah sebagai berikut:a) DPR Sebagai lembaga legislatif yang memiliki haklegislasi yaitu hak untuk bersama-sama pemerintahmembentuk, merancang perundang-undangan untukmendapat persetujuan bersama. Perundang-undangan tersebut selanjutnya akan menjadiperaturan yang menjadi pijakan dalam operasionalb) Dephan merupakan institusi pembuatan kebijakanyang akan dilaksanakan oleh TNI. Dephan jugamemiliki tugas untuk merencanakan anggaran danmengadakan sarana prasarana TNI.c ) Mabes TNI Merupakan institusi yang berwenangdan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan,menentukan strategi dasar dalam penyelesaianmasalah tanah TNId) Mabes Angkatan merupakan institusi yangberwenang dan bertanggung jawab sebagai pembinadan pengguna seluruh aset tanah yang berada dibawah wewenangnya.2) Objeka) Sumber Daya Manusia yang profesional danberkualitas sebagai pilar utama dalam menyelesaikanpermasalahan tanah TNI.. Sumber daya manusia disini adalah personel yang berada di seluruh satuanjajaran masing-masing matra.b) Piranti Lunak. Perangkat lunak yang dimaksuddalam penulisan naskah ini adalah seluruh aturansebagai payung hukum yang dijadikan pedoman dalampenyelenggaraan penyelesaian masalah tanah TNI

61Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAc) Sarana Prasarana Guna mencapai hasil yangoptimal, sarana dan prasarana memegang perananyang sangat penting dalam menunjang keberhasilantugas. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalamtulisan ini adalah segala alat peralatan yangdibutuhkan dalam penyelesaian masalah tanah TNI.3) Metodaa) Program merupakan langkah-langkah/strategiyang disusun menyelesaikan permasalahan tanahTNI.b) Koordinasi Kerjasama dan koordinasi adalahupaya dalam membangun hubungan yang baik dansaling menguntungkan antara TNI dengan seluruhelemen masyarakatc) Sosialisasi merupakan metoda dalammenyebarluaskan informasi yang dibutuhkan baik kedalam organisasi TNI maupun masyarakat.d) Pendidikan dan Pelatihan yaitu metode dalammeningkatkan kualitas sumber daya manusia yangberada di masing-masing satuan jajaran matra yangditugaskan untuk mengamankan, mengawasi danmendayagunakan tanah TNI yang ada.e) Penegakkan hukum adalah metode manajemenyang diterapkan untuk menimbulkan efek jera bagipelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran hukumberulang dari yang bersangkutan atau personel lainnya.f) Keteladanan yaitu metode dalam membangunkredibilitas pimpinan sehingga menjadi patron yangdapat diikuti oleh seluruh personel TNI. Metode inidapat sangat efektif mengingat budaya paternalistikIndonesia yang masih sangat kuat.

62Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAg) Pengadaan adalah upaya dalam memenuhiseluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalammelaksanakan penyelesaian masalah tanah TNI.h) Pengawasan adalah tindakan prefentif yangdilaksanakan sebelum terjadinya permasalahan.Tindakan pengawasan ini ditujukan secara internal(personel TNI) dan eksternal yaitu kelompok/masyarakat/mitra kerja yang berkaitan denganpenggunaan tanah TNI.i) Pengamanan adalah metode yang digunakan untukmenjaga seluruh aset tanah TNI yang ada.j) Regulasi Revisi/regulasi adalah tindakan untukmenyusun atau memperbaiki perangkat aturan yangada, sehingga dapat menjadi dasar pijakan dalambertindak.d. Sarana dan Prasarana. Melengkapi seluruh saranaprasarana yang berfungsi untuk mengamankan, mengawasi,dan mendukung kebutuhan dalam penyelesaian masalah tanahTNI secara maksimalUpaya-upaya yang DilaksanakanDalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan pada upaya penyelesaian masalah tanah TNI/Angkatan pada masa mendatang dilaksanakan upaya sebagaiberikut:a. Program.1) Mabes TNI/Angkatan menginventarisasi dan pemetaanterhadap seluruh tanah yang dimiliki. Data yangdiinventarisir menyangkut letak, luas tanah, saranaprasarana yang di atasnya, tanah yang dikuasai pihak lain,serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan tanahtersebut. Pembaharuan data perlu terus dilakukan dandiajukan oleh masing-masing satuan jajaran, sehinggadapat mengantisipati setiap kemungkinan yang timbul.

63Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA2) Dari tindakan inventarisasi dan pemetaan, Mabes TNI/Angkatan selanjutnya mengklasifikasikan tanah ke dalambeberapa klasifikasi.a) Klasifikasi pertama, untuk kasus-kasus tanahyang secara hukum sudah inkracht atau berkekuatanhukum tetap. Dalam kasus ini, jika dimenangkan olehrakyat, maka TNI perlu mengkaji apakah tanahtersebut strategis harus dimiliki dan tidak. Jikamemang harus dimiliki TNI karena strategis, perlunyaanggaran ganti rugi masyarakat diajukan ke APBN.Sebaliknya, jika tidak strategis, maka tanah tersebutperlu dipertimbangkan untuk dikembalikan kemasyarakat. Dengan begitu, konflik dapat segeradiselesaikan.b) Klasifikasi kedua, yakni kasus-kasus tanahyang sedang dalam proses hukum, tapi belum adakepastian hukum tetap. Untuk kasus semacam ini,maka pihak TNI perlu berjuang melalui prosedurhukum yang ada, sebagai persiapan bukti hukum yangkuat untuk berjuang secara fair di pengadilan.c) Klasifikasi ketiga, untuk kasus tanah yangbelum masuk proses hukum di pengadilan perlunyadialog antara pihak TNI/Angkatan dan masyarakatuntuk mendapatkan solusi kompromi, sehingga bisaterhindar dari berkembangnya kasus menjadi konflikfisik.3) Mabes TNI/Angkatan menetapkan skala prioritas tanahmana yang akan diselesaikan lebih dahulu, sehingga dapatmemperoleh data riil menyangkut besarnya anggaran yangdibutuhkan. Penetapan skala prioritas ini juga sangatmembantu tim aset untuk fokus terhadap permasalahanyang ada.

64Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA4) Mabes TNI/Angkatan membuat masterplan dari setiapaset tanah yang ada sehingga perencanaan pembangunansarana prasarana ke depan lebih visional. Pembuatanmasteplan ini harus benar-benar sesuai kajian kebutuhanyang dirancang mulai dari jangka pendek, menengah, danpanjang. Perencanaan yang matang dan konsisten dalampelaksanaan akan sangat membantu membangun TNI/Angkatan yang maju.5) Bila terjadi konflik dalam penyelesaian tanah, makatindakan yang dilakukan adalah melalui pembentukan opinipublik yang positif. Pembentukan opini publik ini pentingkarena sangat mempengaruhi penyelesaian konflik yangada. Penyelesaian konflik ini dilakukan dalam empat bidangyaitu bidang politik, bidang sosial ekonomi, bidang hukumdan pembinaan hubungan dengan media massa.a) Bidang politik dilakukan dengan membangunhubungan dengan lembaga legislatif dan elemenmasyarakat lainnya di mana permasalahan tanahmuncul. Semakin transparan TNI/Angkatanberkomunikasi dengan legislatif dan elemenenmasyarakat terkait, maka opini yang terbentuk akanpositif. Oleh sebab itu, pimpinan TNI/Angkatan harusmenunjuk personel yang benar-benar mengertipermasalah, mampu berkomunikasi dengan baik sertamemiliki kredibilitas yang tinggi. Semakin positif opiniyang terbentuk, maka besar peluang untukmemenangkan simpati politik.b) Bidang sosial ekonomi dilakukan denganmenyelidiki dan melihat akar persoalan dan kebutuhandasar masyarakat/kelompok yang bertikai.Kemampuan institusi melihat secara jelas dan netralkepentingan sosial ekonomi masyarakat akanmempermudah musyawarah untuk mencari jalankeluar. Untuk itu, pangkalan/satuan yang memiliki

65Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmasalah tanah perlu membentuk tim terpadu (intel,staf hukum, penerangan dll).c) Bidang hukum dilakukan melalui penetapankeputusan hukum yang pasti, sehingga kedudukan danlegalitas status tanah jelas. Bila keputusan hukumtelah dijatuhkan, eksekusi tanah sebaiknya diserahkankepada kejaksaan untuk menghindari benturanpersonel TNI dengan masyarakat/kelompok yangberkonflik.d) Membina Hubungan dengan Media Massa.Upaya dalam membina hubungan dengan mediamassa dapat dilakukan melalui kegiatan pemetaanmedia massa dan menggalang dan menjalin hubungandengan media massa. Hal ini dapat dilihat melaluiuraian berikut:(1) Pemetaan Media Massa. Pemetaaanmedia massa adalah suatu kegiatan untukmengklasifikasikan media massa berdasarkankepentingan, arah kebijakan, pemilik, dankecenderungan-kecenderungan lainnya.Pemetaan tersebut dapat dilakukan denganmenggunakan dasar penilaian sebagai berikut:(a) Peraturan dan pengendalian mediaberdasarkan kriteria moral tertentu,misalnya penggambaran kekerasan atauseks.(b) Kadar sejauhmana media masamenyesuaikan diri dengan kriteriaprofesional atau kelembagaan tertentu,khususnya kriteria yang berkaitan denganhal-hal seperti kebhinekaan, keseimbangan,objektivitas, informasi, kelengkapan, dankecermatan.

66Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA(c) Bagaimana kecenderungan ideologimedia massa, khususnya dalam konteks dimedia massa diharapkan bersikap netraldan objektif.(d) Pemetaan media massa ini pentinguntuk menentukan langkah selanjutnyadalam pembentukan citra TNI dan upayapenggalangan dan antisipasi terhadapperang informasi yang dilakukan media.(2) Menggalang dan Menjalin Kerjasamadengan Media Massa. Jalinan kerjasamaantara Puspen/Dinas Penerangan Angkatandengan media massa hendaknya lebihmenekankan pada komunikasi interpersonal,sehingga hubungan yang terjalin lebih mengikatsecara emosional. Hal ini dapat dilakukanmelalui upaya berikut:(a) Memberikan informasi secaratransparan dan profesional menyangkutmasalah-masalah yang menarik minatmedia massa.(b) Memperlakukan media massa secaraprofessional dan tidak menjaga jarak,memilih-milih media massa atau“menganakemaskan” media massa tertentu.(c) Membekali personel TNI tentang fungsiHumas yang melekat dalam dirinya,sehingga personel TNI dapat bersikapsecara benar dan tidak merusak citra TNI.b. Piranti Lunak1) Dephan mengajukan kepada pemerintah dan legislatifuntuk membuat aturan perundang-undangan yang dapatmengatasi minimnya sertifikasi aset lahan milik TNI danDephan akibat kecilnya alokasi anggaran yang diberikan

67Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAuntuk keperluan itu. Hal ini bertujuan untuk mengatasiminimnya alokasi anggaran yang diberikan sertamempercepat proses sertifikasi sebagai bentuk jaminankepastian hukum sekaligus untuk mengamankan asetlahan yang dipercayakan kepada Dephan maupun MabesTNI dan ketiga matra angkatan.2) Mabes TNI/Angkatan membuat aturan yang jelastentang penggunaan rumah dinas, tanah dan aset yangdigunakan oleh personel TNI atau pihak lain yangdikerjasamakan. Khusus untuk rumah dinas dicantumkanklausul tentang tenggat waktu yang diberikan institusikepada personel yang pindah, pensiun atau meninggal.Kejelasan ini penting agar tidak ada lagi personel yangtetap bertahan di rumah dinas setelah tidak memenuhisyarat untuk tinggal.3) Mabes TNI dan Mabes Angkatan membuat aturanmenyangkut pengamanan, pengawasan dan prosedurtindakan dalam rangka pengamanan aset tanah danpangkalan.4) Mabes TNI membuat peraturan menyangkut tindakan-tindakan yang harus dilakukan bila terjadi konflik tanahdengan masyarakat dan pihak lain. Aturan tersebutmenyangkut organisasi bentukan, kendali komando,pengerahan pasukan, serta aturan teknis menghadapimassa.5) Mabes angkatan mengakomodir aturan tersebut dandisesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga dapatdiimplementasikan secara maksimal.6) Mabes TNI dan Mabes Angkatan mengeluarkan SuratKeputusan tentang Buku Petunjuk Teknis TNI tentang TataCara Penyertifikatan Tanah. Peraturan diikuti denganKeputusan Kepala Staf Angkatan tentang PembentukanTim Penilai Pengaman dan Pemanfaatan Aset Tanah TNImasing-masing Angkatan.

68Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAc. Sumber Daya Manusia1) Pemerintah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNIsesuai prasyarat UU No. 34 Tahun 2004 yang harusdipenuhi agar TNI tidak berbisnis.2) Mabes TNI dan Mabes Angkatan membentuk TimPenilai Pengaman dan Pemanfaatan Aset Tanah TNImasing-masing Angkatan yang bertugas untuk:a) Memberikan saran dan pertimbangan mengenaiupaya pengaman dan pemanfaatan aset tanah/bangunan TNI yang masih diperlukan untuk jangkapendek maupun jangka panjang.b) Memberikan saran dan pertimbangan atasupaya penyelesaian permasalahan tanah yangsedang dihadapi maupun yang mungkin akan terjadidi waktu yang akan dating sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.c) Memberikan saran dan tanggapan terhadapsemua permohonan pemanfaatan aset tanah/bangunan TNI yang diajukan koperasi dan YayasanTNI ataupun pihak ketiga khususnya pada aspekoperasional, pengamanan asset dan masterplan TNImaupun penilaian bentuk dan besar kompensasi/royalty yang diterima TNI.d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atasseluruh kegiatan pemanfaatan aset tanah/bangunanTNI yang dilaksanakan oleh koperasi dan YayasanTNI secara langsung maupun bekerjasama denganpihak ketiga.e) Memberikan saran dan pertimbangan atassemua usul pelepasan aset tanah yang sudah tidakefesien lagi bagi dinas, baik untuk kepentinganpemerintah maupun anggota.

69Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAf) Memberikan saran dan pertimbangan atas assettanah yang bermasalah dan sudah tercatat sebagaiaset negara di dalam IKMN Dephan Cq TNI/Angkatan.g) Memberikan saran dan tanggapan atas rencanapemanfaatan aset TNI maupun pemakaian lainnyaoleh BUMN.3) Mabes TNI dan Mabes Angkatan beserta seluruhjajaran melakukan pembinaan personel (militer dan sipil)agar memiliki sense of intelligence dan mampu berperansebagai pengumpul bahan keterangan di satuan masing-masing khususnya mengenai pengamanan asset/lahan.4) Mabes TNI dan Mabes Angkatan beserta seluruhjajaran memberdayakan satuan intelijen masing-masingsecara optimal agar mampu melaksanakan pembinaanterhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapatmemberikan informasi menyangkut asset/lahan didaerahnya.5) Mabes TNI dan Mabes Angkatan beserta seluruhjajaran menindak tegas setiap personel apabila terbuktimemanfaatkan asset/lahan TNI yang dikerjasamakankepada pihak ketiga tanpa melalui prosedur yang berlakudi lingkungan TNI karena berpotensi menimbulkan konflik/kerawanan.6) Mabes TNI dan Mabes Angkatan beserta seluruhjajaran melakukan upaya persuasive dan preventifberkoordinasi maupun sosialisai tentang asset/lahan TNIterhadap instansi/aparat terkait dan masyarakat di sekitarkesatrian militer.7) Mabes TNI dan Mabes Angkatan beserta seluruhjajaran menyelenggarakan pendidikan dan latihan dalamrangka memantapkan pemahaman prajurit sertamempunyai kemampuan maksimal dalam mengatasi bilaterjadi konflik dengan masyarakat menyangkut aset tanah.

70Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA8) Mabes TNI dan Mabes Angkatan beserta seluruhjajaran TNI melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalamrangka mengawasi dan mengamankan pangkalan sertasarana/prasarana yang ada di pangkalan.9) Mabes TNI dan Mabes Angkatan mensosialisasikanaturan tentang penggunaan aset, rumah dinas kepadaseluruh personel dan satuan jajaran yang ada. Sosialisasidilakukan melalui ceramah, santi aji, santikarma,penyebaran brosur, serta buku saku personel.10) Mabes TNI dan Mabes Angkatan serta seluruh jajaranTNI membangun budaya peduli dalam diri anggotaterhadap segala gejala, tindakan, perkembangan yangterjadi di lingkungan masing-masing.11) Keteladanan dari masing-masing pimpinan TNI dalampenggunaan rumah/fasilitas dinas sehingga menjadipanutan anggota.12) Mabes TNI dan seluruh jajaran melaksanakanpenegakkan hukum melalui tindakan tegas terhadapsegala bentuk penyimpangan maupun pelanggaranhukum, khususnya menyangkut penggunaan rumah/fasilitas dinas. Selain itu, untuk mencegah penyimpangandan pelanggaran hukum dapat dilakukan pengawasanyang ketat terhadap pelaksanaan aturan yang ada.d. Sarana dan Prasarana. Beberapa upaya yangdilaksanakan dalam melengkapi sarana dan prasarana adalahsebagai berikut:1) Mabes TNI menetapkan skala prioritaspembangunan sarana prasarana yang akan dibangununtuk menjaga aset tanah yang bernilai strategis.2) TNI dan seluruh satuan jajaran melaksanakanpengawasan secara ketat terhadap sarana danprasarana yang ada.

71Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAKesimpulanDari uraian di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapatditarik, yaitu:a. Tanah yang dikelola TNI banyak bermasalah dan acapkalimenimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat. Halini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan keseriusanuntuk mengurus sertifikat tanah yang dimiliki. Tanah TNI jugabanyak yang dikelola, digarap, atau dijadikan perumahan olehpenduduk dalam waktu relatif lama. Lambatnya reaksi TNIuntuk mensertifikasi dan memanfaatkan tanah yang ada,menyebabkan tanah yang ada seolah tanpa tuan. Kondisiinilah yang menyebabkan banyaknya konflik yang terjadi antaraTNI dengan warga.b. Penanganan masalah tanah TNI hingga saat masihkurang maksimal dan kurang memiliki program yang jelas danterarah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuanTNI/Angkatan untuk mengawasi, mengamankan,memanfaatkan dan membangun lahan yang ada, terbatasnyaanggaran, masih kuatnya dampak budaya lama TNI sertakurang konsistennya TNI dalam menerapkan peraturan yangberlaku.c . Pola penyelesaian masalah secara militeristik dan bukansecara hukum pada masa lalu ternyata meninggalkanmasalah berkepangjangan. Kebijakan yang diambil pimpinanTNI saat itu kurang memperhitungkan perubahan yang akanterjadi pada masa mendatang, sehingga sangat merugikanorganisasi.d. Hal yang paling menonjol menyangkut perangkat lunakadalah belum terpenuhinya prasyarat UU no 34 tahun 2004tentang TNI, khususnya di bidang kesejahteraan anggota,pengambilan bisnis TNI dihadapkan pada kemampuan TNIuntuk mengamankan, menjaga dan membangun asset tanahyang dikelola TNI/Angkatan.

72Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIASaranMengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini dimanakonflik tanah TNI dengan pihak lain semakin sering terjadi,maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:a. Perlu kesamaan persepsi di kalangan pengambil keputusanTNI untuk mengedepankan penyelesaian permasalahan tanahTNI guna pembentukan citra yang positif.b. Meningkatkan jalinan kerjasama dan koordinasi yangintens dengan berbagai instansi pemerintah seperti Dephan,Departemen Hukum dan HAM, Badan Pertanahan dan instansilain, termasuk Bappenas dan Depdagri guna menyelesaikanmasalah tanah TNI..c. Pemerintah memasukkan anggaran ganti rugi tanahmasyarakat yang bernilai strategis ke APBN.d. Selama ini banyak pusat latihan militer di fokuskan diPulau Jawa, sehingga banyak kasus tanah yang terjadi beradadi Pulau Jawa. Untuk itu, ke depan TNI perlu mempertimbangkanrelokasi pusat latihan ke luar Pulau Jawa.*****

73Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPengaruh Tingkat Kecerdasan Emosi danSikap Pada Budaya Organisasi TerhadapOrganizational Citizenship Behavior (OCB)Pada Personel Denma MabesauOleh: Kol (Pur) Yanuardi, SE., MM danMayor Adm Dayatmoko, S.IP., MM(Spersau)AbstraksiPenelitian ini dilakukan untukmengetahui dan menganalisisadanya pengaruh tingkat kecerdasanemosi dan sikap pada budaya organisasiterhadap OCB pada Personel di markasbesar Angkatan Udara. Penelitianmenggunakan sample sebanyak 97personel TNI AU (Perwira, Bintara/Tamtama dan PNS), merupakanpenelitian survey dengan studi kasus.Kuesioner disebarkan dengan random sampling, sedangkanpenyelesaian perhitungan dilakukan dengan regresi liniermenggunakan spss 15 for windows yang hasilnya dianalisadeskriptif analistis.Berdasarkan perhitungan terdapat hubungan yang positifdan signifikan antara Kecerdasan Emosi (X-1) dan Sikap terhadapBudaya (X-2) dengan OCB (Y) baik secara linier maupun secarabersama-sama. Hasil olah data ini konsisten dan mendukung teoriserta berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwaada hubungan yang positif dan signifikan antara Kecerdasan Emosidan Sikap terhadap Budaya Organisasi, terhadap terbentuknyaOCB, begitu juga dengan perhitungan uji t dapat mendukung hasilperhitungan uji F.Kata kunci: Kecerdasan Emosi, Sikap Terhadap Budaya, OCB,personel TNI AU73Edisi April 2010

74Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPerkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yangcepat meningkatkan tantangan organisasi untuk tetapeksis. Peranan SDM memang mengalami reduksi, tetapitetap saja merupakan ujung tombak mencapai tujuanorganisasi. Kondisi demikian menuntut organisasimemiliki karyawan yang sesuai dengan tuntutanperkembangan iptek. Organisasi yang didirikan atasdasar profit oriented seperti perusahaan, dengan kondisitenaga kerja berkualitas yang terbatas, akan mendorongterjadinya persaingan antarperusahaan untuk men-dapatkan SDM berkualitas. Persaingan ini mendorongterjadinya turn over yang sangat tinggi karena pekerja akanberusaha mendapatkan penghasilan yang lebih baik.Dalam Kondisi demikian untuk tetap mempertahankankinerja organisasi, Perusahaan harus mampu menciptakanOrganizational Citizenship Behavior (OCB). Dengan OCBpekerja akan membantu rekannya menyelesaikan tugas,kesungguhan mengikuti kegiatan organisasi, sedikitmengeluh, banyak bekerja dan lain-lain.Kebutuhan menciptakan OCB tidak hanya sebatas padaorganisasi yang profit oriented, tetapi juga pada organisasi nonprofit oriented. Pada organisasi non profit oriented sepertiTNI Angkatan Udara memang tingkat turn over rendah hampirmendekati nol, maka tantangan untuk mempertahankankaryawan yang berkualitas tidak akan terlalu sulit seperti diperusahaan. TNI Angkatan Udara memiliki permasalahanyang berbeda, yaitu beban pekerjaan yang semakin beratakibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas semakin besar.Langkah TNI Angkatan Udara dalam upaya menciptakanOCB misalnya pernah disosialisasikan kepada seluruhanggotanya tentang motto: Disiplin, Bersih dan TepatWaktu. Motto ini diharapkan akan menjadi pendorongpersonel untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dandiharapkan akan menjadi suatu budaya organisasi. Denganbudaya disiplin tidak akan ada pelanggaran terhadap hukumyang dilakukan oleh para anggota TNI Angkatan Udara,baik militer maupun sipil, sehingga tidak menghabiskan

75Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAwaktu percuma untuk menyelesaikan kasus personel.Budaya bersih akan menghindarkan dari kecelakaan kerja,sebab TNI Angkatan Udara yang sarat dengan teknologisangat rawan terjadi kecelakaan terbang dan kerja,sehingga cita-cita untuk mencapai zero accident tercapai1.Sedangkan budaya tepat waktu diharapkan semua personelmampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Mottotersebut secara tidak langsung mendorong peningkatankecerdasan emosional para anggota TNI AU yang padaakhirnya akan menciptakan OCB.OCB sebenarnya lebih berkaitan dengan manifestasiseseorang (karyawan) sebagai mahkluk sosial. OCBmerupakan bentuk kegiatan sukarela dari anggotaorganisasi yang mendukung fungsi organisasi sehinggaperilaku ini lebih bersifat altruistik (menolong) yangdiekspresikan dalam bentuk tindakan-tindakan yangmenunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri danperhatian pada kesejahteraan orang lain (Elfina P, 2003 :3). Untuk melakukan sesuatu yang baik seseorang(karyawan) memang tidak selalu digerakkan oleh hal-halyang hanya menguntungkan dirinya. Dengan kemampuanberempati seseorang (karyawan) bisa memahami oranglain dan lingkungannya serta bisa menyelaraskan nilai-nilaiindividual yang dianutnya dengan nilai-nilai yang dianutlingkungannya, sehingga muncul perilaku yang nice yaitusebagai good citizen. Jika karyawan dalam organisasimemiliki OCB, karyawan dapat mengendalikan perilakunyasendiri sehingga mampu memilih perilaku yang terbaik untukkepentingan organisasinya. Kapasitas-kapasitas seperti inicenderung dimiliki dan merupakan ciri orang (karyawan)yang memiliki kecakapan emosi yang menonjol. Kecakapanemosi merupakan hasil belajar yang didasarkan padakecerdasan emosi dan arena itu menghasilkan kinerja yangmenonjol dalam pekerjaan (Pikiran Rakyat, 5 Juni 2003).1 Seringnya terjadi kecelakaan di TNI Angkatan Udara mendorong lahirnya program Road toZero Accident yang sampai saat ini belum berhasil. Dinas Lambangja TNI Angkatan Udara,Road to Zero Accident 2007. Mabesau, 2007.

76Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAIdentifikasi MasalahBanyak Variabel bebas yang dapat mempengaruhiterjadinya OCB pada karyawan atau anggota organisasi.Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan OCBdipengaruhi oleh:1. Kepuasan Kerja, yaitu semakin tinggi tingkat kepuasankerja semakin tinggi kemungkinan terbentuknya OCB padakaryawan.2. Kecerdasan Emosi, yaitu semakin tinggi tingkatkecerdasan emosi seseorang semakin tinggi kemungkinanterbentuknya OCB pada dirinya.3. Sikap Terhadap Budaya, semakin tinggi sikap terhadapbudaya perusahaan semakin tinggi kemungkinanterbentuknya OCB.4. Komitmen pada Organisasi, yaitu semakin tinggikomitmen pada organisasi semakin tinggi kemungkinanterbentuknya OCB.Perumusan MasalahTerbentuknya OCB pada karyawan atau anggotaorganisasi banyak dipengaruhi oleh banyak variabel, namundalam penelitian ini hanya dua variabel yang akan diteliti yaituKecerdasan Emosi dan Sikap Terhadap Budaya. Pemilihandua variabel ini didasarkan pada anggapan bahwa keduamerupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadapterbentuknya OCB. Dengan demikian permasalahan dalampenelitian ini dibatasi pada dua masalah, yaitu:1. Apakah tingkat kecerdasan emosi berpengaruhterhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)pegawai Markas Besar TNI AU?2. Apakah Sikap terhadap Budaya organisasiberpengaruh terhadap Organizational CitizenshipBehavior (OCB) pegawai Markas Besar TNI AU?

77Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIATinjauan Pustaka1. Organizational Citizenship Behavior (OCB)a. Pengertian OCBOCB merupakan kontribusi individu yang mendalammelebihi tuntutan peran di tempat kerja. OCB melibatkanbeberapa perilaku misalnya: perilaku menolong oranglain, menjadi sukarelawan untuk tugas-tugas ekstra,patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur ditempat kerja. Perilaku-perilaku ini menggambarkan nilaitambah karyawan, yang merupakan salah satu bentukperilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif,konstruktif dan bermakna membantu (Aldag andResche, 1997). Organ (1988) mendefinisikan OCBsebagai perilaku individu yang bebas, tidak berkaitansecara langsung atau eksplisit dengan system rewarddan dapat meningkatkan fungsi efektif organisasi. Daribeberapa definisi dapat disimpulkan bahwa OrganizationalCitizenship Behavior (OCB) merupakan:1) Perilaku yang bersifat sukarela, bukan merupakantindakan yang terpaksa terhadap hal-hal yangmengedepankan kepentingan organisasi.2) Perilaku individu sebagai wujud dari kepuasanberdasarkan performance, tidak diperintahkan secaraformal.3) Tidak berkaitan secara langsung dan terang-terangan dengan sistem reward yang formal.b . Dimensi-dimensi Organizational Citizenship Behavior(OCB)Istilah Organizational Citizenship Behavior (OCB)pertama kali diajukan Oleh organ (1988), yang mengemukakanlima dimensi primer dari OCB (Allison, dkk, 2001:hal 2):1)Altrusim, yaitu perilaku membantu karyawan laintanpa ada paksaan pada tugas-tugas yang berkaitanerat dengan operasi-operasi organisasional.

78Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA2)Civic virtue, menunjukkan partisipasi sukarela dandukungan terhadap fungsi-fungsi organisasi baik secaraprofessional maupun sosial alamiah.3)Conscientiousness, berisi tentang kinerja dariprasyarat peran yang melebihi standar minimum.4)Courtesy, adalah perilaku meringankan problem-problem yang berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapiorang lain.5)Sportmanship, berisi tentang pantangan-pantanganmembuat isu-isu yang merusak meskipun merasa jengkel.c. Motif-motif yang mendasari OCBSeperti halnya sebagaian besar perilaku yang lain,OCB ditentukan oleh banyak hal, dalam arti tidak adapenyebab tunggal dalam OCB. Menurut McClelland,manusia memiliki tiga tingkatan motif, yaitu :1)Motif berprestasi. Motif ini mendorong oranguntuk menunjukkan suatu standar keistimewaan(excellence), mencari prestasi dari tugas, kesempatanatau kompetisi.2)Motif afiliasi. Motif afiliasi mendorong oranguntuk mewujudkan, memelihara dan memperbaikihubungan dengan orang lain.3)Motif kekuasaan. Motif kekuasaan mendorongorang untuk mencari status dan situasi dimanamereka dapat mengontrol pekerjaan atau tindakanorang lain.d. Manfaat OCB dalam OrganisasiDari hasil penelitian-penelitian mengenai pengaruhOCB terhadap kinerja organisasi (diadaptasi dariPodsakoff dan MacKenzie oleh Podsakoff, dkk, 2000,dalam Elfina P, 2003:5-6), dapat disimpulkan dengan hasilsebagai berikut :

79Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA1) OCB meningkatkan produkivitas rekan kerja.2) OCB meningkatkan produktivitas manajer.3) OCB menghemat sumber daya.2. Kecerdasan EmosionalSemenjak dipublikasikan oleh Daniel Goleman pada tahun1995, kecerdasan emosional menjadi salah satuperbincangan dalam perusahaan-perusahaan Amerika.Kecerdasan emosional telah diterima dan diakuikegunaannya. Studi-studi menunjukkan bahwa seorangeksekutif atau profesional yang secara teknik unggul danmemiliki EQ yang tinggi adalah orang-orang mampumengatasi konflik, melihat kesenjangan yang perlu dijembataniatau diisi,melihat hubungan yang tersembunyi yangmenjanjikan peluang, berinteraksi, penuh pertimbangan untukmenghasilkan yang lebih berharga, lebih siap, lebih cekatan,dan lebih cepat dibandingkan orang lain. Manfaat-manfaatyang dihasilkan oleh kecerdasan emosi merupakan faktorkeberhasilan organisasi adalah berkaitan dengan pembuatankeputusan, kepemimpinan, terobosan teknis dan strategis,komunikasi yang terbuka dan jujur, bekerjasama dan salingmempercayai, membangun loyalitas, kreativitas dan inovasi(Cooper, R.K dan Sawaf dalam Kresna D dan Putra, 2002).Dalam buku yang terbaru kecerdasan emosi dalamkonteks dunia kerja, Golemen yang dikutif oleh Bliss (1999);Simons (2001) membagi dua wilayah kerangka kecerdasanemosi, yaitu :1) Kompetensi pribadi (personel competence), yaitubagaimana mengatur diri sendiri yang terdiri dari :a) Kesadaran diri (self awareness),b) Kemampuan mengatur diri sendiri (self management),c ) Motivasi (motivating).2) Kompetensi sosial (social competency), yaitu kemampuanmengatur hubungan dengan orang lain yang terdiri dari :a) Empati,b) Memelihara hubungan sosial

80Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA3. Sikap terhadap Budaya OrganisasiAmstrong (dalam Zulflkar, 2004,p-15) mendefinisikanbudaya perusahaan (corporate culture) sebagai berikut:“Corporate Culture is the pattern of shared beliefs,attitudes, assumptions and values which, although they maynot have been articulated in the absence of direct instruction,shape the way people act and interact and strongly influencethe way that things get done “.Sedangkan menurut Kerlinger (dalam Zulfikar, 2004 : 15),ada perbedaan antara nilai dan sikap, nilai (value) ialahpreferensi terhadap benda-benda, gagasan-gagasan, orang-orang, lembaga dan pranata, serta perilaku yang mempunyaidasar kultural. Sedangkan sikap (attitude) adalah organisasi(penataan) kepercayaan/pandangan mengenai hal-ikhwal“di luar diri”, yakni kecenderungan untuk berperilaku tertentuterhadap obyek atau referen sikap, maka nilai mengungkapkanpreferensi dalam hal cara pelaksanaan dan tujuan akhireksistensi. Korporat merupakan sebuah sistem informasi untukmempertahankan dan mentransmisikan pengetahuan,kepercayaan, mitos-mitos dan tingkah laku (Moeljono, 2003 : 19).Matsumoto (1996) mendefinisikan budaya korporatsebagai perangkat sikap, nilai-nilai, keyakinan dan perilakuyang dipegang oleh sekelompok orang dan dikomunikasikandari generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan padapenjelasan tentang teori sikap dan budaya organisasi, makadapat ditarik sebuah pengertian dasar tentang sikap padabudaya organisasi. Artinya konsep budaya organisasi menjadiobyek dari sikap. Definisi dari sikap pada budaya organisasiadalah sebagai derajat afeksi positif atau afeksi negatifterhadap budaya organisasi (berupa sistem nilai-nilai,keyakinan, dan kebiasaan bersama dalam organisasi yangberinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkannorma perilaku).Kerangka BerpikirKerangka berpikir ini merupakan penyederhanaan daritesis ini atau merupakan alur pikir. Dalam Kerangka berpikir

81Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAini dapat dijelaskan bahwa tingkat kecerdasan emosi dansikap pada budaya organisasi diidentifikasikan memilikiunsur yang mempengaruhi Organizational CitizenshipBehavior, yang dapat digambarkan sebagai berikut :Pengajuan HipotesisSebagai penelitian dengan menggunakan metodekuantitatif pada mazhab positifisme maka dalam penelitian iniharus ada hipotesa sebagai kesimpulan sementara sebelummelakukan analisa terhadap hasil penelitian. Kesimpulansementara ini didasarkan pada data awal, teori dan beberapapenelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain.Hipotesa penelitian ini, yaitu :1. Ada pengaruh positif antara Tingkat KecerdasanEmosi Terhadap OCB.2. Ada pengaruh positif antara Sikap Terhadap BudayaTerhadap OCB.3. Tingkat Kecerdasan Emosi dan Sikap TerhadapBudaya secara bersama-sama mempengaruhi OCB.Metode PenelitianJenis penelitian ini adalah survei yang menggunakan studikasus dengan populasi dan sampel penelitian personelMabesau. Sebelum pengumpulan data sebenarnya dilakukanpenelitian pendahuluan (pre test) terhadap 40 PNS sebagaidasar penggunaan alat ukur. Penelitian pendahuluan inidilakukan untuk menguji apakah kuesioner sudah layak

82Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAdigunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya.Sedangkan pengumpulan data sebenarnya dilakukan terhadappegawai Mabesau yang menjadi responden pada penelitian inisetelah uji validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan.Penentuan skor dan kategori kuesioner dibuat denganmenggunakan skala Likert, yaitu responden diminta untukmemberi respon (jawaban) terhadap setiap pernyataan ataupertanyaan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihanyang sesuai (Cooper dan Emory. 1995).Teknik Analisis Data1.Uji Validitas. Hal yang penting dalam penelitian adalahbahwa data-data yang diperoleh harus benar-benar apaadanya (obyektif). Untuk mendapatkan data-data yangdemikian, maka alat yang digunakan untuk mengumpulkandata-data tersebut harus benar-benar jitu (valid).2.Uji Reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yangmenunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapatdipercaya atau dapat diandalkan.3.Uji Korelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubunganantar variabel, maka perlu dilakukan uji korelasi.4.Uji Regresi. Uji regresi dalam penelitian ini menggunakanmetode regresi linier sederhana (single linear regression), yangberfungsi untuk menentukan ketepatan prediksi apakah adapengaruh kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat(Supranto, 1992). Dalam penelitian ini uji regresi linier sederhanayang dibahas adalah uji R2 dan uji t. Sedangkan untuk menunjukkanpersamaan garis regresi dan hubungan antara variabel KecerdasanEmosi dan Sikap Terhadap Budaya sebagai berikut: Y = bo + bX1 + bX2 + EKeterangan :Y = OCBbo = Konstanta (Intercept)E = Errorb = Koefisien RegresiX1= Tingkat Kecerdasan EmosiX2 = Sikap Pada Budaya

83Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA5.Uji Determinasi (R2). Koefisien determinasi R2menunjukkan indeks kecocokan, yang menyatakan proporsidari variasi total Y (variabel terikat) yang dapat diterangkanoleh X (variabel bebas) dan sebagai ukuran hubungan linier,yang mengatakan seberapa baik garis regresi cocok dengandata.6.Uji F. Uji F (analisis varians) merupakan pengujianterhadap persamaan regresi untuk mengetahui apakahkoefisien regresi yang dihasilkan secara bersama-samamenunjukkan signifikansi dalam menjelaskan variabelterikat. Pada regresi sederhana, uji t dan F mendapatkanhasil yang serupa karena t2 sama dengan F (Cooper danEmory, 1995).7.Uji t. Uji t (uji partial) digunakan untuk mengetahuiapakah variabel independen secara individu berpengaruhsignifikan terhadap variabel dependen.Analisa Hasil Penelitiana. Hubungan Variabel Kecerdasan Emosi (X-1) denganVariabel OCB (Y) Berdasarkan hasil perhitungan SPSS nilai koefisienkorelasi antara variabel gaya Kecerdasan Emosi (X-1)dengan OCB (Y) dapat diketahui sebesar 0,355 dengan nilaikoefisien signifikansi sebesar 0,002, Karena nilai koefisiensignifikansi sebesar 0,002 < 0,050 maka dapat disimpulkanbahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antaraKecerdasan Emosi dengan OCB. Sedangkan nilai koefisienkorelasi sebesar 0,355 maka dapat disimpulkan bahwaterdapat hubungan positif yang signifikan antara KecerdasanEmosi dengan OCB. Nilai koefisien korelasi yang positifmenunjukkan bahwa apabila skor gaya Kecerdasan Emosimeningkat, maka skor OCB juga akan meningkat. Demikianpula sebaliknya, apabila skor Emosi meningkat menurun, makaskor OCB juga akan menurun. Dengan demikian hipotesa adapengaruh antara Kecerdasan Emosi dengan terbentuknyaOCB pada personel Denma Mabesau terbukti.

84Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAb. Hubungan Variabel Sikap Terhadap Budaya (X-2) denganVariabel OCB (Y) Berdasarkan hasil perhitungan SPSS nilai koefisienkorelasi antara variabel Sikap Terhadap Budaya (X-2) denganOCB (Y) dapat diketahui sebesar 0,300 dengan nilai koefisiensignifikansi sebesar 0,015. Karena nilai koefisien signifikansisebesar 0,015 < 0,050 maka dapat disimpulkan bahwaterdapat hubungan positif yang signifikan antara SikapTerhadap Budaya dengan OCB dengan taraf signifikansi yangsangat kuat. Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,300maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positifyang signifikan antara Sikap Terhadap Budaya dengan OCBdengan taraf hubungan yang cukup kuat. Nilai koefisienkorelasi yang positif menunjukkan bahwa apabila skor SikapTerhadap Budaya, maka skor OCB juga akan meningkat.Demikian pula sebaliknya, apabila skor Sikap Terhadap Budayamenurun, maka skor OCB juga akan menurun. Dengandemikian hipotesa ada pengaruh antara Sikap TerhadapBudaya dengan terbentuknya OCB pada personel DenmaMabesau terbukti. Berikut ini hasil perhitungan Regresi:Sumber: Diolah dari hasil analisis software SPSS 15.0. for Windows.c. Hubungan X-1 dan X-2 Secara Bersama-sama terhadapOCBHubungan X-1 dan X-2 secara bersama-sama terhadap OCBsecara otomatis signifikan dan positif, sebab masing-masing variabelindependen keduanya secara mandiri mempengaruhi OCB. Dengandemikian hipotesa ketiga bahwa ada pengaruh positif TingkatKecerdasan Emosi dan Sikap Terhadap Budaya secara bersama-sama mempengaruhi OCB terbukti.Model

85Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAKesimpulanOCB merupakan kontribusi individu yang mendalam melebihituntutan peran di tempat kerja. OCB melibatkan beberapa perilakumisalnya: perilaku menolong orang lain, menjadi sukarelawan untuktugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku-perilaku ini menggambarkan nilaitambah karyawan, yang merupakan salah satu bentuk perilakuprososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bermaknamembantu.Berdasarkan berbagai teori yang berkembang dan berdasarkanpenelitian yang telah dilakukan oleh peneliti varibel yangmempengaruhi terciptanya OCB di antaranya adalah TingkatKecerdasan Emosi dan Sikap Terhadap Budaya. OCB pada personelDenma Mabesau akan terbentuk apabila manajemen mampumeningkatkan Kecerdasan Emosi dan Sikap Terhadap BudayaOrganisasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya.Daftar PustakaBuchanan, B.I. 1974. Building Organizational Commitment: TheSocialization of Managers in Work Organizations. AdministrativeScience Quarterly. 19, 533-546.Collerette, P., Schneider, R., & Legris, P. 2003. ManagingOrganizational Change Part 5 Communication and Change. ISOManagement Systems. May-June, 48-57.Collins, J.C. & Porras, J.I. 1996. Building Your Company’s Vision.Harvard Business Review. September-October, 65-77.Cooper, D.R. & Schneider, P.S. (2003). Business ResearchMethodsi. McGraw-Hill Irwin.Duck, J.D. 1993. Managing Change: The Art of Balancing.Harvard Business Review. November-Desember, 109-118.Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnelly Jr, J.H., Konopaske, R.2003. Organizations: Behavior, Structure, Process, McGraw-Hill Irwin.Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan ProgramSPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

86Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAGoll, I. & Rasheed, A.A. 2005. The Relationships between TopManagement Demographic Characteristics, Rational DecisionMaking, Environmental Munificience, and Firm Performance.Organization Studies. 26 (7), 999-1023.Gravenhorst, K.M.B. 2003. A Different View on Resistance toChange, Unpublished paper yang diajukan untuk Symposium at the11th EAWOP Conference in Lisbon, Portugal.Greenberg J. & Baron, R.A. 2003. Behavior in Organization:Understanding and Managing the Human Side of Work. PearsonEducation International.Hambrick, D.E., & Mason, P.A. 1984. Upper Echelons: TheOrganization as a Reflection of Its Top Managers. Academy ofManagement Review. 9.Hope, J.W. & Pate, L.E. 1988. A Cognitive Expectancy Analysisof Compliance Decisions. Human Relations.Liou, K. & Nyhan, R.C. 1994. Dimensions of OrganizationalCommitment in The Public Sector: An Empirical Assessment. PublicAdministrative Quarterly. Spring.Luecke, R. 2003. Managing Change and Transition. HarvardBusiness School Press, Boston.Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business: A SkillBuilding Approach. Fourth Edition, John Wiley & Sons, IncSpreitzer, G.M. 1996. Social Structural Characteristics ofPsychological Empowerment. Academy of Management Journal.Steers, R.M. & Porter, L.W. 1983. Motivation and Work Behavior.McGraw-Hill Book Company.Vithessonthi, C. 2005. A Perception-Based View of the Employee:A Study of Employees’ Reactions to Change. Disertasi. St. Gallen,St. Gallen University.*****

87Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAAbstrakAkademi Angkatan Udara (AAU) sebagai lembaga pendidikan tinggimiliter memiliki beragam programpengajaran dan pelatihan di dalamprogram pendidikannya yang ditujukanuntuk membina kemampuan danketrampilan para Karbol AAU sebagaibekal dalam penugasan mereka sebagaiPerwira TNI AU. Di antara programpelatihan tersebut adalah latihan menembak menggunakan senjatalaras pendek maupun laras panjang. Dalam situasi pengetatananggaran TNI saat ini dan di sisi lain profesionalisme harus tetapdipertahankan, diperlukan inovasi agar latihan menembak tetapdapat dilaksanakan. Terkait hal tersebut, di dalam makalah ini akandisampaikan penelitian awal untuk mengembangkan SimulatorTembak berbasis Mikrokontroler AT89S51 dengan Pistol Laser.Simulator tembak ini menggunakan pistol laser yangdikombinasikan dengan Light Dependent Resistor (LDR) sebagaisensor hasil perkenaan pada lisan tembak. Nilai perkenaantembakan akan diolah oleh mikrokontroler untuk ditampilkan padatampilan seven-segment.KataKunci: LDR, Mikrokontroler AT89S51, pistol laser, simulator tembakSimulator Latihan Menembakdengan Pistol Laser BerbasisMikrokontroler AT89S51*)Oleh: SMSK Bayu Anugerah Rahardjo Putra, Mayor Lek BambangGastomo, Letkol Lek Arwin D.W. Sumari, ST., MT,.(Akademi Angkatan Udara)*) Makalah ilmiah (paper) ini adalah versi panjang (extended version) dari makalah ilmiahyang telah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Teknologi Informasi danKomunikasi 2009 (KNasTIK), Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, 7 November 2009.87Edisi April 2010

88Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPerkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)yang pesat saat ini telah memunculkan berbagai inovasi yangditujukan untuk memudahkan manusia dalam mengerjakanberbagai tugasnya sehari-hari. Teknologi juga digunakansebagai sarana pengefisiensi dan penghemat tenaga,sehingga diharapkan akan diperoleh hasil maksimal denganbiaya yang minimal.Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satulembaga pendidikan tinggi militer di lingkungan TentaraNasional Indonesia (TNI) yang bertugas mencetak Perwira-Perwira TNI AU dengan dasar keilmuan dan kompetensi tinggi,secara langsung terkena dampak perkembangan pesat TIKtersebut terutama dalam bidang pengajaran dan pelatihan. Diantara beragam program pelatihan yang diberikan kepada paraKarbol selama melaksanakan pendidikan di AAU adalah latihanmenembak baik menggunakan senjata laras pendek atau pistolmaupun laras panjang.Dengan situasi pengetatan anggaran TNI saat inidengan profesionalisme yang harus tetap prima mendorongupaya-upaya inovasi dan kreatifitas untuk menciptakanperalatan-peralatan pelatihan untuk pada Karbol AAU. Salahsatu upaya terkait untuk mempertahankan kemampuanmenembak adalah penelitian dan pengembangan SimulatorTembak dengan Pistol Laser berbasis MikrokontrolerAT89S51. Dengan pengaplikasian simulator ini maka latihanmenembak tidak memerlukan peluru sesungguhnya (livebullet) sehingga dapat meminimalkan anggaran pelatihan.Penggunaan peluru sesungguhnya dilakukan setelah paraKarbol AAU dinyatakan mahir dalam menembak.Secara garis besar cara kerja Simulator Tembak iniadalah sebagai berikut. Saat petembak membidik sasarandan menekan picu, maka dari pistol akan memancar sinarlaser menuju ke lisan tembak. Sinar tersebut akan diterimaoleh sensor-sensor perkenaan tembakan berupaserangkaian Light Dependent Resistor (LDR) di lisan tembaksesuai bidang yang ‘ditembak’. Hasil perkenaan tembakanakan diolah oleh mikrokontroler AT89S51 dan memunculkanhasil perkenaan tersebut pada tampilan seven-segmentANGKASA CENDEKIA

89Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAsesuai dengan nilai hasil perkenaan. Dengan SimulatorTembak ini maka para Karbol dapat melatih kemampuantembak mereka berulang-ulang hingga mahir tanpa perlumenggunakan peluru sesungguhnya.Studi PustakaPenelitian Simulator Tembak menggunakan Laser telahdilakukan oleh [1] dengan menggunakan rangkaian terintegrasiPIC16F877A sebagai pengendali tampilan hasil penembakanoleh Laser pointer. Dalam naskah ini dilakukan pendekatandesain dan implementasi Simulator Tembak berbasiskanmikrokontroler AT89S51 sebagai alternatif dari PIC16F877A.Beberapa perangkat dan komponen utama yangdigunakan dalam perancangan dan implementasi SimulatorTembak ini adalah mikrokontroler AT89S51, LDR dan LightAmplification Laser by Stimulated Emission of Radiation(LASER). Pada bagian ini akan disampaikan secara singkathal-hal penting terkait perangkat-perangkat dan komponenSimulator Tembak tersebut.Mikrokontroler AT89S51 [2, 3, 4, 5]AT89S51 merupakan rangkaian terintegrasi denganteknologi non-volatile memory yaitu mampu menyimpandata yang telah disimpankan padanya meskipun tegangancatu dimatikan. Dengan adanya memori ini memungkinkanmikrokontroler untuk bekerja dalam mode single chipoperation yang tidak memerlukan external memory untukmenyimpan instruksi-instruksi. Struktur memori AT89S51terdiri dari internal Random Access Memory (RAM) untukmenyimpan variabel atau data yang bersifat sementara,register fungsi khusus dan flash Programmable ErasableRead-Only Memory (PEROM) yakni memori yangdigunakan untuk menyimpan intruksi-intruksi MCS51.Konfigurasi mikrokontroler AT89S51 diperlihatkan padaGambar 1.

90Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAGambar 1. Konfigurasi kaki-kaki pada mikrokontrolerAT89S51 [2, 3]Mikrokontroler AT89S51 dipakai karena beberapa alasan,yaitu mudah diperoleh di pasaran, terdapat banyak pustakatentang perangkat keras maupun perangkat lunak, memilikiflash PEROM untuk menyimpan program dan tidakmemerlukan banyak tambahan komponen lain. Untuk dapatmengoperasikan mikrokontroler, program untuk alat ini harusditulis dalam bahasa mesin (machine language) yang berisikode-kode heksadesimal dengan bantuan bahasa assembly.Bahasa ini menggunakan kata-kata dan frasa untukmempresentasikan kode-kode mesin mikrokontroler. Bahasaassembly dibagi menjadi 4 bagian pokok yakni: label,mnemonic, operand dan comments. Dengan menggunakaninformasi dari kolom mnemonic dan operand, program bahasaassembly dapat menghasilkan kode bahasa mesin yang tepat.Light Dependent Resistor (LDR) [6]LDR adalah suatu tahanan yang bekerja berdasarkan prinsippencahayaan. LDR terdiri dari sebuah cakram semikonduktoryang mempunyai dua buah elektroda pada permukaannya. Ketika

91Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAtidak ada (gelap) atau pencahayaan tidak mencukupi (cahayaredup), bahan dari cakram tersebut menghasilkan elektronbebas dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga hanya adasedikit elektron untuk mengangkut muatan listrik. Dengan katalain pada saat pencahayaan kurang, LDR menjadi konduktoryang buruk, atau LDR memiliki resistansi yang besar. Ketikapencahayaan mencukupi, maka akan ada lebih banyakelektron yang lepas dari atom bahan semikonduktor tersebutsehingga akan ada lebih banyak muatan listrik. Dengan katalain, pada saat cahaya terang LDR menjadi konduktor yangbaik, atau LDR memiliki resistansi yang kecil. Contoh LDRdiperlihatkan pada Gambar 2.Gambar 2. LDR [7]Untuk Simulator Tembak dipilih LDR BP103 yangmemiliki sensitifitas maksimum 100% pada cahaya denganpanjang gelombang (wavelength) 850 nm. Apabilakomponen tersebut mendapat cahaya dengan panjanggelombang 808 nm dari pancaran laser, maka LDR akanbekerja dengan sensitifitas sebesar kurang lebih 80%.Dengan dasar tersebut maka secara teoritis perkenaantembakan pistol laser dapat diterima dengan baik oleh LDRuntuk dijadikan sebagai sinyal masukan bagi mikrokontroler.

92Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIALaserLight Amplification by Stimulated Emission of Radiation(Laser) adalah sebuah alat yang menggunakan efek mekanikakuantum, pancaran terstimulasi, untuk menghasilkan sebuahcahaya yang koheren dari medium “lasing” yang dikontrolkemurnian, ukuran, dan bentuknya. Pemancaran sinar laserbersifat berkelanjutan dengan amplitudo tetap.Gambar 3. Contoh laser pointer [8, 9]Pemilihan laser daripada lampu senter atau LightEmitting Diode (LED) sebagai pistol untuk SimulatorTembak didasarkan pada pertimbangan bahwa cahayayang dihasilkan oleh lampu senter atau lampu neon biasamenuju ke segala arah, memiliki panjang gelombang danfrekuensi (incoherent light) yang bervariasi. Hasilnyaadalah cahaya yang sangat lemah. Pada teknologi laser,cahaya yang dihasilkan mempunyai karakteristikmonokromatik – satu panjang gelombang yang spesifik–, koheren atau berada pada frekuensi dan menuju satuarah yang sama sehingga cahaya yang dihasilkannyamenjadi sangat kuat, terkonsentrasi, dan terkoordinasidengan baik. Cahaya laser pointer pada Simulator

93Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIATembak yang nantinya akan diterima oleh LDR pada lisantembak memiliki pancaran (beam) dengan panjanggelombang sebesar 808 nm.Desain dan Implementasi Simulator TembakPada bagian ini akan disampaikan desain danimplementasi Simulator Tembak ditinjau dari sisi perangkatkeras dan perangkat lunak. Blok diagram Simulator Tembakterdiri dari 3 (tiga) bagian sebagaimana diperlihatkan padaGambar 4.Gambar 4. Blok diagram Simulator Tembak [10].Desain dan Implementasi Perangkat LunakPerangkat lunak ditujukan untuk mengolah danmenampilkan data perkenaan tembakan yang dikirimkan olehLDR ke mikrokontroler ke tampilan seven-segment. Diagramalir program penampil perkenaan tembakan Simulator Tembakdiperlihatkan pada Gambar 5. Cuplikan dari kode untukmenampilkan perkenaan tembakan adalah sebagai berikut :// Equipment AssignmentSENSOR1 EQU P3.0SENSOR2 EQU P3.1SENSOR3 EQU P3.2SENSOR4 EQU P3.3SENSOR5 EQU P3.4TAMPILAN EQU P 1ORG 0HMOV P3,#0FFHSJMP UTAMA

94Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAUTAMA:SKOR5:JB P3.0, SKOR4MOV A,#5ACALL TAMPILKANACALL DELAY10SSJMP UTAMATAMPILKAN:MOV DPTR,#ANGKACAMOVC A,@A+DPTRMOV TAMPILAN,ARETGambar 5. Diagram alir program penampil perkenaanSimulator Tembak [10].Desain dan Implementasi Perangkat KerasDengan memperhatikan blok diagram pada Gambar 4,skema rangkaian Simulator Tembak diperlihatkan pada Gambar6. Proses pembuatan Printed Circuit Board (PCB) perangkatkeras dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak PCBDesigner dari Protel Design System sebagaimana diperlihatkanpada Gambar 7. Hasil proses penyusunan rangkaian (layout)tersebut direalisasikan ke bentuk perangkat keras padaGambar 8.

95Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAGambar 6. Skema rangkaian Simulator Tembak [10].Gambar 7. Susunan rangkaian perangkat kerasSimulator Tembak dalam PCB Designer [10].Gambar 8. Perangkat keras Simulator Tembak [10].

96Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAGambar 9. Pistol Laser untuk Simulator Tembak [10].Validasi Simulator TembakUntuk validasi sistem, digunakan skala sederhana dalambentuk selang antara 0 sampai dengan 1 atau [0, 1] untukmerepresentasikan keadaan ruang validasi, keterdeteksiansinar laser oleh LDR dan ketampakan nilai hasil penembakanoleh petembak. Sebagai contoh nilai 0 untuk tidak adapencahayaan ruang sama sekali atau gelap, dan nilai 1 untukpencahayaan ruang secara penuh dari sinar matahari. Nilai 0juga mewakilli sinar laser tidak dapat dideteksi oleh lisantembak, dan sebaliknya nilai 1 bila sinar laser dapat dideteksioleh lisan tembak. Validasi Simulator Tembak dilaksanakandengan prosedur sebagai berikut :a. Lisan tembak ditempatkan pada kondisi pencahayaanyang berbeda-beda.Untuk kondisi tidak ada pencahayaan sama sekali ataugelap atau nilai pencahayaan 0, pengujian dilaksanakan padamalam hari tanpa sumber cahaya sedikitpun.Untuk kondisi pencahayaan kurang atau redup ataukurang lebih direpresentasikan dengan nilai 0.4. Pengujiandilakukan di dalam ruang dan terlindung dari cahaya mataharilangsung.Untuk kondisi pencahayaan terang atau nilai pencahayaan1, pengujian dilaksanakan di lapangan terbuka dan terkena

97Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAsinar matahari langsung dimana posisi lisan tembakmembelakangi arah sinar matahari.a. Petembak menempati posisi pada jarak yang beragamsesuai dengan yang ditentukan, yakni pada jarak 5 meter,10 meter, 20 meter, 25 meter dan 50 meter dari lisantembak.b. Terdeteksinya perkenaan tembakan oleh lisan tembakdan tampilan hasil nilainya akan dicatat dalam tabel untukdianalisa lebih lanjut.Setelah dilaksanakan penembakan, hasil pengujiandirangkum dalam Tabel 1. Dengan berbagai variabel pengujianyang telah dilakukan, dapat memudahkan untuk dilaksanakananalisa kerja Simulator Tembak untuk keperluan evaluasi danmodifikasi agar hasilnya lebih baik.Tabel 1. Hasil Validasi Perkenaan TembakanSimulator Tembak [10]

98Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIADari Tabel 1 di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :a. Pada jarak 5 meter dan 10 meter dengan kondisi gelap/redup merupakan jarak dimana hasil tembakan yangditampilkan pada seven-segment masih terlihat jelas.b. Seluruh percobaan dalam kondisi terang sama sekali tidakterdeteksi karena sensor LDR yang sensitif terhadap cahayatetap akan menangkap radiasi sinar matahari walaupunrangkaian lisan tembak telah diletakkan membelakangi arahpancar matahari.c . Hasil percobaan tembakan dari jarak 5 meter dan 10 metermemberikan peluang yang lebih besar bagi petembak untukdapat mengenai skor tertinggi dalam setiap kesempatanpercobaan.d. Hasil percobaan dengan jarak lebih dari 20 meter membuatpetembak sudah tidak dapat melihat hasil tembakannya denganjelas, dikarenakan kecilnya ukuran seven segment yangdigunakan.e. Hasil percobaan penembakan dari jarak yang lebih jauhdari 20 meter memberikan peluang yang kecil untuk dapatmengenai skor tertinggi, yaitu ‘5’ karena posisi antarsensoryang rapat dengan diameter lisan tembak yang kecil.Dengan hasil validasi dan analisa di atas, dapat ditarikkesimpulan bahwa jarak efektif antara pistol dan lisantembak pada Simulator Tembak yang dirancang adalahantara 5 s.d. 10 meter dalam kondisi pencahayaan redupatau gelap atau dalam skala nilai pada selang 0 sampaidengan 0.4 atau [0, 0.4).KesimpulanDalam makalah ini telah disampaikan desain danimplementasi Simulator Latihan Menembak menggunakanPistol Laser berbasis Mikrokontroler AT89S51 beserta validasiuntuk mengukur jarak efektif dan kondisi lingkungan yang

99Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAoptimal untuk pengoperasiannya. Simulator Tembak ini masihmerupakan penelitian tahap sangat awal dengan tujuan akhirsebuah simulator yang representatif untuk sarana latihanmenembak para Karbol di AAU.Dengan memperhatikan hasil validasi, prototipe SimulatorTembak ini walaupun belum menunjukkan hasil yangmemuaskan namun merupakan batu loncatan untukpengembangannya di masa mendatang. Secara sistem,Simulator Tembak telah beroperasi sebagaimana konsepdesainnya, dengan kata lain dapat dikembangkan ke prototipeyang lebih stabil. Beberapa hal yang dapat dicatat adalah jarakefektif penembakan belum representatif karena setidaknyaminimal 25 meter dan kondisi lingkungan latihan hanya dapatdilakukan di ruangan tertutup dengan pencahayaan rendah. Disamping itu penilaian terhadap keadaan pencahayaan jugamasih bersifat subyektif sehingga diperlukan pendekatan lainuntuk mengukur nilai pencahayaan agar lebih akurat sepertipenggunaan konsep flux. (bayu.anugerah@yahoo.com./gastomob@yahoo.com, arwin91@aau.ac.id)Daftar PustakaSalon Shootout, http://mech.vub.ac.be/teaching/info/mechatronica/ finished_projects_2005/shoot/electro.htm,diakses tanggal 16 Pebruari 2010.AT89S51: 8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-SystemProgrammable Flash, http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2487.pdf, diakses tanggal 3 September2009.Programmer/Writer Mikrokontroler AT89S51, http://atmelmikrokontroler. wordpress.com/2009/06/23/programmer-writer-mikrokontroler-at89s51/, diakses tanggal 16 Pebruari2010.

100Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPutra, A.E. (2004). Belajar Mikrokontroler AT89C51/52/55. Yogyakarta: Gava Media.Sudjadi. (2005). Teori dan Aplikasi Mikrokontroler: Aplikasipada Mikrokontroler AT89S51. Yogyakarta: Graha Ilmu.Tomasi, W. (2001). Advanced Electronic CommunicationsSystems. Arizona: Prentice-Hall International. http://www.alldatasheet.com, diakses 20 Juni 2009.http://www.zekfrivolous.com/faq/sam/l54-101.gif, diaksestanggal 3 September 2009.http://www.gadgetshop.com/media/gadgetshop/products/ProductGalleryImage1/310870.jpg, diakses tanggal 3September 2009.Putra, B.A.R., SMSK (2009). Aplikasi Laser Untuk LatihanKering Menembak Pistol Karbol AAU Berbasis MikrokontrolerAT89S51: Tugas Akhir Karbol AAU, Yogyakarta: AkademiAngkatan Udara.*****

101Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIADalam hal keterbukaan organisasi, khususnya yang menyangkutpenyediaan dan pelayanan informasiorganisasi kepada publik, baik publikinternal maupun eksternal, boleh jadiTNI AU perlu berterima kasih kepadaKepala Staf TNI AU (Kasau) periode 2002 – 2005 Marsekal TNI ChappyHakim. Tanpa bermaksudmembanding-bandingkan denganpejabat Kasau yang lain — tentu sajadengan segala kelebihan dankekurangannya—, penulis melihat mantan Kasau yang anakseorang jurnalis ini punya andil yang tidak kecil dalammembidani lahirnya profil TNI AU yang lebih komunikatif.Sebut saja kebijakan “wajib baca- tulis” bagi seluruhPerwira TNI AU yang diambilnya ketika itu. Efek dari kebijakanini sangat membanggakan, selain menghasilkan perwira-perwira TNI AU yang well inform, juga sekaligus mampudihasilkan ratusan produk tulisan, khususnya yang berbentukbuku profil satuan (Skadron, Lanud, Balakpus dan Kotama). Bahkan dalam kepemimpinan Marsekal TNI Chappy Hakim, TNIAU juga telah dicatat oleh Musium Rekor Indonesia (MURI)sebagai satu-satunya lembaga pemerintah cq. KementerianPertahanan yang paling produktif menerbikan buku/majalahkarena berhasil menerbitkan ratusan judul dalam waktusingkat. 101Edisi April 2010 Inhouse Magazine, Sebagai Inhouse Magazine, SebagaiInhouse Magazine, Sebagai Inhouse Magazine, SebagaiInhouse Magazine, SebagaiMedia K Media KMedia K Media KMedia Kom omom omomunikasi Inter unikasi Interunikasi Inter unikasi Interunikasi Internal dan nal dannal dan nal dannal danP PP PPeng engeng engengelolaann elolaannelolaann elolaannelolaanny yy yya aa aaOleh: Mayor Sus Sonaji Wibowo, S.IP(Kapen Koopsau II )

102Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA”Ini kebanggaan kita bersama, karena hanya keberaniandan kemampuan menulis para perwira TNI AU yang bisa kitajual saat ini kepada publik, di tengah-tengah keterbatasankesiapan Alutsista kita” demikian inti pernyataan Kasau waktuitu dalam beberapa media massa di Jakarta. Boleh percaya boleh tidak, momen itu, layak dicatatsebagai starting point bangkitnya penerbitan media komunikasiinternal di berbagai satuan TNI AU. Dalam catatan penulis,sampai April 2010 —tanpa melihat kualitas dari sisijurnalistiknya— grafik penerbitan media internal satuan TNI AUterus menunjukkan peningkatan. Tidak saja satuan-satuanyang memang sudah sejak lama rutin menerbitkan mediakomunikasi internal, tetapi juga bermunculan terbitan baru darisatuan-satuan yang selama ini belum pernah/jarang membuatmedia komunikasi internal, seperti sathar, skadron, atau dinas-dinas. Bila dikaitkan dengan semangat keterbukaan erainformasi dan komunikasi dewasa ini, fenomena di atas tentumenjadi sesuatu yang sangat relevan. Bila kita bicara padaranah konstitusi, di mana DPR telah mengesahkan UU No.14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), makaapa yang dilakukan TNI AU, selain sangat tepat juga antisipatif. Apa pasal ? Karena UU nomor 14 tahun 2008 mengamanatkanagar setiap lembaga publik wajib menyediakan informasikepada publiknya. UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP —disahkan 30 April2008 dan berlaku efektif April 2010— secara jelas mewajibkansetiap penyelenggara Negara, baik eksekutf, legislatif maupunyudikatif serta organisasi lain yang dalam kegiatannyamenggunakan APBN/APBD, untuk menyediakan informasi,memberikan atau menerbitkan informasi yang menjadikewenangannya bagi publik. Artinya, bila suatu saat publik(eksternal) meminta dan atau menginginkan informasi sebuahorganisasi, maka organisasi yang bersangkutan harus dapatmemberikan pelayanan dengan baik sesuai yang diinginkanpublik. Untuk itulah, semangat menerbitkan media internal yangbegitu tinggi oleh satuan-satuan TNI AU perlu kiranya mendapat

103Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAsupport berbagai pihak, khususnya para pengambil kebijakandi TNI AU. Selain sudah menjadi “perintah” undang-undang,ternyata penerbitan media internal satuan juga telah menjadipintu bagi terselenggaranya proses komunikasi dua arahantara TNI AU dengan publiknya, yang berarti juga secara tidaklangsung akan mendorong terbentuknya semangat dan prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan tugas TNI AU yang lebihbaik (good governance), transparans serta akuntabel. Media internal, yang dalam banyak pemahaman orangdikenal sebagai inhouse magazine, atau biasa di kenal denganmajalah internal atau ada juga yang menyebutnya dengan inggriya, merupakan media komunikasi yang diterbitkan dari danuntuk kalangan internal dalam sebuah organisasi. Bila dikelolasecara baik (dalam artian luas), penulis sangat optimiskeberadaan inhouse magazine di TNI AU benar-benar mampumenjadi salah satu alat pendorong tercapainya goodgovernance. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimanadengan pengelolaan inhouse magazine di TNI AU dewasa ini, apakah semangat menerbitkan inhouse magazine yang begitutinggi sudah dibarengi dengan prinsip-prinsip Jurnalistik secarabenar, mengingat inhouse magazine merupakan produkjurnalistik. Bagaimana pula dengan kondisi sumber dayamanusia (SDM) yang mengawakinya? Sederet pertanyaan itu,yang akan coba penulis paparkan dalam tulisan singkat ini. Sekilas Tentang UU Nomor 14 Tahun 2008 Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (KIP) dilatarbelakangi oleh bergulirnyareformasi dan semangat transparansi dalam penyelenggaraanNegara, serta adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yangbaik, yang mensyaratkan akuntabilitas, transparansi danpartisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinyakebijakan publik. UU ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan badanpublik negara dan badan publik nonpemerintah dalammemberikan pelayanan informasi kepada masyarakat,sekaligus membantu mencerdaskan masyarakat dalam

104Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAkehidupan berbangsa dan bernegara. UU ini mengisyaratkanadanya tuntutan keterbukaan informasi tidak hanya diwajibkankepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi jugabadan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, atau organisasi nonpemerintahsepanjang sebagian atau seluruh dananya besumber dariAPBN/APBD.Di samping mengatur tentang kewajiban organisasi danpublik, UU KIP ini juga mengatur apa-apa yang menjadi hakorganisasi dan publiknya. Selanjunya juga diatur informasipublik apa saja yang dapat diberikan kepada masyarakat, disamping itu juga ada informasi yang dikecualikan (informasiyang tidak dapat diakses masyarakat demi kepentingan yanglebih luas). Seperti dapat menghambat proses penegakanhukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak ataskekayaan intelektual, membahayakan sistem penyelenggaraanpertahanan negara dan keamanan nasional, terganggunyakepentingan ekonomi nasional serta mengungkap rahasiapribadi dan informasi lain yang tidak dapat diungkapkanberdasarkan undang-undang.Dalam undang-undang ini, keterbukaan informasi publikdiartikan secara luas, karena semua pengelolaan badan-badanpublik harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.Badan publik tersebut antara lain legislatif, eksekutif, yudikatifdan organisasi masyarakat non pemerinah lainnya yang dalammenjalankan fungsinya menggunakan sumber dana dari APBN/APBD dan sumbangan dana publik. Sementara yang dimaksuddengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badanpublik yang berkaitan dengan penyelengaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengn UUini.Lahirnya undang-undang ini merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, di mana keterbukaanmerupakan salah satu ciri kehidupan demokrasi. Pengesahanundang-undang ini jelas merupakan perubahan yang mendasarbagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran seluruh lapisan

105Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmasyarakat, agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalampengelolaan informasi harus menjunjung tinggi semangat tatakelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Halpenting yang perlu disadari disini adalah, bahwa keberadaansebuah informasi dalam organisasi bukan menjadi monopolioganisasi tersebut, tetapi harus juga disampaikan kepadamasyarakat, karena mayarakat juga mempunyai hak untukmemperoleh informasiKeberadaan undang-undang KIP ini sangat pentingsebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiaporang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publikmenyediakan dan melayani permintaan informasi secaracepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana, jugatentang kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistemdokumentasi dan pelayanan informasi.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, terdiridari 14 Bab dan 64 pasal. Pasal-pasal krusial yang terkaitdengan penerbitan media internal seperti yang telahdisampaikan pada bagian pengantar, meliputi pasal 6 tentanghak badan publik, pasal 7 dan 8 yang mengatur tentangkewajiban badan publik, pasal 9 tentang informasi yang wajibdisediakan dan diumumnkan secara berkala, pasal 10 tentanginformasi yang wajib diumumkan secara serta merta, pasal11 – 16 tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat, danselanjutnya pasal 17 – 20 tentang informasi yang dikecualikan.Komunikasi Internal : setiap orang adalah PR Komunikasi internal merupakan bentuk kegiatankomunikasi di dalam sebuah organisasi. Dalam konteks TNIAU, komunikasi antara prajurit dan PNS menjadi pilar dansekaligus kekuatan utama untuk menggerakan dan mencapaitujuannya. Berbagai cara perlu ditempuh, agar komunikasiinternal TNI AU ini dapat berjalan dengan efektif, baik melaluikomunikasi formal maupun informal, dan dirancang olehsebuah tim atau bagian yang ditugaskan secara khusus untukmenanganinya.Komunikasi internal merupakan salah satu praktik publicrelation (PR) yang bersifat komunikasi dua arah. Apapun

106Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmedianya, lisan atau tertulis, tatap muka atau melalui media,baik dalam kelompok kecil maupun besar, komunikasi internalharuslah memberi kesempatan adanya interaksi antara keduapihak yang berkomunikasi. Komunikasi internal dinilai efektif,bila arus informasinya berjalan dari atas ke bawah (bottom up)maupun dari atas ke bawah (top down) dengan mengusung kepentingan organisasi.Dalam praktik komunikasi internal sebuah organisasi,setiap orang (anggota organisasi) berperan penting dalammengharumkan nama baik atau sebaliknya menjatuhkanreputasi organisasinya. Organisasi besar sangat menyadarihal ini, oleh karena itu mereka lalu menempatkan anggotanyasebagai aset utama dalam operasional organisasinya.Pemahaman seperti ini tentunya juga berlaku dalamorganisasi TNI AU yang nota bene tidak saja besar tetapi jugastrategis; di mana keberadaan setiap prajurit dan PNS mulaidari pangkat terendah hingga pimpinan puncak mempunyaiperan yang sangat penting bagi eksistensi dan perjalanan TNIAU ke depan . Prajurit yang puas dan bangga kepadaorganisasi sangat berpeluang untuk menyebarkankebanggaannya itu kepada orang lain, sebaliknya mereka yangkecewa terhadap organisasi bisa menjadi api dalam sekam.Melalui praktik komunikasi internal dua arah, anggotadapat menyumbangkan gagasan dan strategi yang membuatmereka merasa berperan penting dan berkontribusi dalampencapaian target bersama. Sebaliknya bagi pimpinan, mendengarkan input anggota sebagai bagian dari komunikasidua arah akan membantu mengidentifikasi kekuatan dankelemahan organisasi, mempermudah pengambilan kebijakanserta memperkuat semangat bersama. Komunikasi internalyang efektif akan meningkatkan kepuasan kerja, kenyamanan,keamanan, produktivitas dan akhirnya mendatangkankeuntungan bagi organisasi. Sebaliknya akan mengurangitingkat absen, mangkir maupun keluarnya anggota karenaketidakpuasan terhadap organisasinya.Suksesnya komunikasi internal pasti akan mengubahsikap dan perilaku anggota ke arah yang positif. Untukmemotivasi kerja secara keseluruhan , terlebih dulu perlumenangani anggota agar berkembang secara individu, supaya

107Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAmereka menyadari apa yang diharapkan organisasi. Sebuahsurvei terhadap sejumlah pekerja pada tahun 2005 yangdilakukan lembaga survei Melcrum mengukur pendapat merekatentang pentingnya peran komunikasi internal dalamorganisasi. Hasilnya, lima besar jawaban yaitu :1. Loyalitas karyawan (73%)2. Kepuasan publik (69%)3. Mengurangi tingkat mangkir/absen (68%)4. Meningkatkan keuntungan (58%)5. Produktivitas (51%) Komunikasi internal yang efektif tidak dapat mengandalkankomunikasi lansung saja. Dibutuhkan sebuah media yangmenjembatani komunikasi dan kepentingan kedua belah pihak. Media apa saja yang dapat dipergunakan dalam komunikasipublik internal ini? Dalam beberepa referensi, tidakmenyebutkan secara pasti jumlah media yang dapat digunakandalam komuniksi internal. Tetapi paling tidak terdapat limamedia yang selama ini umum dipakai oleh banyak organisasi,yaitu buletin, news letter, inhouse magazine, majalah dindingdan intranet. Dari kelima jenis media tersebut, inhousemagazine menjadi media yang paling populer dan paling banyakdipakai saat ini oleh banyak organisasi — tak terkecuali TNIAU—untuk melaksanakan komunikasi internalnya. Satu hal yang paling mendasar yang harus selalu diingatoleh pengelola komunikasi internal adalah : pertamamenciptakan rasa memiliki (sense of belonging). Anggotaharus memahami bahwa mereka adalah bagian dari kelompokbesar. Kedua, membantu mereka memahami tujuan bersamasebagai tujuan organisasi, termasuk bila ada perubahankebijakan manajemen. Dalam buku Public Relations Cases,Jerry A. Hendrix menyebutkan ada lima tujuan yang bisa diraihorganisasi melalui penerbitan internalnya, yaitu :1. Meningkatkan pengetahuan anggota terhadapkebijakan, kegiatan dan perkembangan organisasi.2.Mendorong sikap partisipasi setiap anggota terhadaptujuan organisasi.

108Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA3. Memperbesar adopsi atau penerimaan sehingga perilakuanggota sesuai harapan organisasi.4. Membentuk percaya diri dan kebanggaan anggota,sehingga mereka dapat menjadi “juru bicara” dalamorganisasinya.5. Menerima umpan balik (feed back) dari anggotaterhadap komunikasi yang dilakukan organisasi. Apabila pengelola media internal sudah memiliki danmeyakini tujuan yang jelas bagi penerbitan sebuah inhousemagazine, mereka juga sebaiknya memahami apa yang ingindiketahui anggota organisasi dari media ini. Secara umumperan sebuah media internal dalam sebuah organisasi membawa empat misi, yaitu :1. Media internal dan eksternal. Media ini dalam situasitertentu, sekaligus bisa mengambil peran sebagai mediainternal dan eksternal. Oleh karenanya, penerbitanharus dibagi secara berkala dan cuma-cuma untukkonsumen, stakeholder, anggota dan keluarganya.2. Ajang komunikasi khusus antaranggota. Media internalmenjalin interaksi dan komunikasi anggota semakinintens dan berkembang karena kesamaan hobi maupunprofesi yang mana kegiatan mereka dimuat secara rutindalam Inhouse Magazine.3. Ajang pelatihan dan pendidikan. Pada saat organisasimempunyai kebijakan baru yang harus segera diketahuiseluruh anggotanya, inhouse magazine adalah mediayang tepat untuk menyosialisasikannya. Sebagai mediaedukasi, maka topik-topik tertentu yang terkait denganperubahan kebijakan organisasi menjadi topik pelatihandan pendidikan yang dapat disajikan pada inhouemagazine.4. Nilai tambah bagi pengelola. Persepsi yang melekatbahwa pengelola inhouse magazine adalah bagian dari

109Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAPR, menjadi nilai tambah bagi kinerja bagian PR dalamsebuah organisasi. Sebagai pengendali arus informasidan komunikasi membuat bagian PR selalu melekat dandibutuhkan pimpinan untuk mendukung pelaksanaanprogram kerja organisasi.Mengelola Inhouse Magazine : dari “A” sampai “Z”. Dari sejarah kelahirannya, inhouse magazine merupakanmedia PR yang paling tua. Terbitan internal model ini, pertamakali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1842 dengan namaThe Lowell Offering, menyusul di tahun 1855 majalah I.M Singer& Co. Gazzete dan diikuti oleh majalah Travellers InsuranceCompanies Protector pada tahun 1865. Melihat perkembangan dewasa ini di mana penerbitaninhouse magazine begitu marak di beberapa satuan TNI AU,penulis tertarik untuk mencermatinya. Selama kurang lebihlima belas tahun menyimak beberapa inhouse magazine madein satuan-satuan TNI AU, secara umum dapat penulis katakantidak ada masalah. Tetapi bila dicermati secara lebih dalam,banyak krikil-krikil permasalahan yang kiranya perlu dipikirkanbersama jalan keluarnya. Sebut saja dari sisi jurnalistik,masih banyak redaksional dan rubrikasi yang terkesan “asal-asalan”, belum lagi kalau kita bicara soal distribusi danfinansial.Dua persoalan terakhir ini, begitu terasa nuansanya,keterlambatan distribusi dan kesulitan dana penerbitan telahmenguatkan kesan seolah penerbitan inhouse magazine takubahnya sebuah kegiatan iseng dan pelengkap semata. Dilakukan baik, tidak juga tidak apa-apa, bahkan secara fulgarada yang bilang, ada tidaknya inhouse magazine tidak adapengaruhnya terhadap satuan. Percaya atau tidak, itulahrealitas yang penulis cermati selama ini. Dalam tulisan ini,penulis hanya akan menyoroti soal sisi jurnalistiknya saja,sementara yang menyangkut distribusi dan finansial, tidakpenulis ungkapkan, selain bersifat teknis, juga menyangkutkebijakan pimpinan satuan masing-masing, yang tentu sajabukan menjadi wilayah penulis.

110Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAMengelola inhouse magazine boleh dibilang gampang-gampang susah. Gampang bagi mereka yang suka dan“hobi” menulis plus memiliki kemampuan memproduksimedia cetak. Tentu saja pekerjaan ini menjadi susah bagimereka yang tidak mencintai kegiatan menulis plus minimanggaran. Tahap awal dalam proses pembuatan inhousemagazine adalah rapat redaksi, yang merumuskan apa sajatopik-topik yang akan diliput dan ditulis oleh redaksi. Berapabanyak halaman untuk topik satuan/organisasi , berapa untukinfo anggota, info kebijakan pimpinan, profil anggota, mitrakerja maupun pesaing, maupun topik-topik lainya, semuanyaharus sudah disepakati dalam rapat redaksi ini.Format dan isi inhouse magazine sangat ditentukan olehkebutuhan dan kebijakan manajemen organisasi. Eksistensiinhouse magazine terbentuk oleh karakter, kultur serta yangtidak kalah pentingnya adalah kondisi finansial organisasi. Organisasi yang menyadari pentingnya komunikasi internalakan mendukung penuh segala upaya penyebarluasaninformasi. Semakin tinggi pemahaman manajemen akanfungsi komunikasi internal, semakin mudah bagi redaksipengelola untuk mengembangkan media internalnya, dantentu saja sebaliknya.Menurut Thomas H. Bivins dalam bukunya PublicRelations Writing, komposisi redaksional yang ideal untukinhouse magazine (media internal cetak) adalah meliputi :informasi organisasi (50%), informasi karyawan, kondisilingkungan kerja dan peraturan/kebijakan organisasi (20%),informasi nonorganisasi, stakeholder, pesaing danmasyarakat luar (20%), dan terakhir informasi hiburan, opinidan hobi (10%).Dari komposisi di atas, biasanya yang seringterlupakan adalah informasi tentang nonorganisasi (pesaing,stakeholder, masyarakat luar). Padahal itu sangat penting,karena sesungguhnya rasa keingintahuan pembaca tidakmelulu tentang apa yag terjadi dalam organisasi saja, tetapijuga yang terjadi di luar organisasi, …. not only what’s goingon in my company, but what’s going on in their company…..

111Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAMerancang Konsep Isi dan Format ; dari Rubrikasi HinggaMenyusun Daftar IsiSebelum merancang format dan redaksional inhousemagazine, tim redaksi harus bisa menjawab dua pertayaandasar, yaitu karakter pembaca dan tujuan penerbitan.Karakter pembaca mencakup pertanyaan-pertanyaan : siapayang akan membaca, apa dan bagaimana peran pembaca bagiorganisasi, dimana mereka membaca (di kantor atau dirumah), berapa lama mereka membaca, adakah pembaca lainselain mereka ( teman keluarga), setelah dibaca disimpan ataudibuang, siapa yang mencari bacaan dan berapa biayanya. Sementara untuk tujuan penerbitan, meliputi pertanyaan-pertanyaan : apakah tujuan dan target media ini sesuai dengantarget dan tujuan organisasi, bagaimana mencapai tujuan atautarget itu (dengan metode atau cara yang efektif), danbagaimana mencapai target atau tujuan itu dengan biayaseekonomis mungkin. Setelah mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaanitu, redaksi dapat melangkah pada tahapan berikutnya, yaiturubrikasi. Komposisi rubrikasi yang standar dari sebuahinhouse magazine meliputi : daftar isi, masthead, editorial/dariredaksi, surat pembaca, laporan utama, artikel dan infoorganisasi serta iklan. Khusus iklan, bersifat tidak mengikat, bisa dilakukan bisa juga tidak, tergantung kebijakan pimpinansatuan. Setiap rubrikasi mengandung penentuan topik danedisi menuntut pemilihan topik yang berbeda yang disukaipembaca dan untuk menghindari kebosanan pembaca. Pengelola inhouse magazine seringkali menemui jalanbuntu dan jenuh saat mencari ide dan merencanakan topiksetiap edisi majalahnya. Apalagi bila tidak ada kegiatan khususyang terjadi dalam organisasi, sehingga untuk laporan utamaharus mencari topik yang benar-benar penting dan menarikperhatian pembaca. Belum lagi menentukan pofil seseorangatau unit kerja yang layak dan pantas untuk ditampilkan. Karenasedikitnya pilihan profil yang layak muat, personel atau unitkerja yang sama, bisa muncul berulang dalam edisi yangberbeda. Makin sedikit jumlah personel tim redaksi, makin

112Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAsempit ide dan alternatif untuk pilihan topik. Sebaiknya redaksijuga mewakili unit kerja yang ada di organisasi, sehingga usulantopik bervariasi. Tim redaksi jangan dibatasi pada bagianpenerangan/humas saja, tapi ada juga perwakilan dari bagianpersonel, operasi, logistik atau bakan unsur pimpinan juga bisadiundang sebagai redaksi tamu untuk memberi masukanseputar perkembangan satuan. Topik rubrikasi dalam inhouse magazine sangatlah luas. Menurut Howard Stephenson dalam buku Hanbdook of PublicRelations, topik rubrikasi dapat dijabarkan dari hal-hal sebagaiberikut : penghargaan, kebijakan manajemen, partisipasianggota, lingkungan satuan, komunitas, produksi (operasi danlatihan), pendidikan, alat/alutsista baru, profil anggota, interaksidengan publik, riset, Lambangja, sejarah, serta, aspek hukumdan disiplin, serta masih banyak lagi dari satuan yang dapatdipilih menjadi topik rubrikasi. Adapun nama-nama rubrik dapat dikelompokan sebagaiberikut : hot news (misalnya ada pembentukan unit kerja baru), info teknik (kalau ada peralatan khusus yang perlu diketahuianggota), on locatin (laporan tentang kegiatan khusus yangdiikuti redaksi di luar organsasi), seperti pameran, seminarpesenasi an jumpaprs), achievement (penghargaan yangditerima satuan), new item, (pernik-pernik merchandise,publikasi yang khusus dibuat untuk ekpose satuan yang jugabisa dibeli anggota dengan harga diskon), true story ( kisahanggota, pengakuan masyrakat terhadap prestasi satuan),intermezo (selingan ringan yang menghibur, bisa diembel-embeli dengan hadiah), horizon atau kolom (opini yangmenyoroti perilaku organisasi dan anggota yang ditulis olehnara sumber ahli, misalnya psikolog), korporat (kegiatankepedulian yang dilakuka secara berkesinambungan, misalnyadonor darah), interview (wawancara dengan anggota baru yangmemiliki keahlian khusus/ bakat yang unik, menarik dan luarbiasa), Agar rencana isi majalah menjadi jelas bagi setiapredaksi, tidak cukup dengan notulen yang mencatat, tetapiperlu diperjelas dengan pembuatan table daftar isi. Tabel daftarisi ini akan memudahkan pengerjaan inhouse magazine agar

113Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAsetiap orang bekerja sesuai dengan rencana dan jadwal yangdisepakati. Tabel daftar isi terdiri atas : topik/angel tulisan,jumlah foto/ilustrasi, deadline, serta reporter dan orang yangbertugas/bertanggung jawab menulis. Bagi reporter tabel daftarisi ini akan membimbingnya dalam mencari dan membuatberita. Bagi fotografer ia akan mudah dalam menentukan angelsaat mengambil foto dan berapa jumah foto yang diperlukan. Sedangkan bagi desainer, sebelum mendesain majalah, tabelini menjadi acuan untuk membuat rancangan isi majalah. Siapa saja yang hadir dalam rapat redaksi boleh ditunjuksebagai orang yang bertugas membuat tabel ini, bisasekretraris, editor maupun repoter. Contoh Tabel daftar isiMenulis untuk Inhouse MagazineSungguh menjadi penulis inhouse magazine tidaklahsemudah yang kita bayangkan. Bisa saja seorang penulisterkemuka agak kerepotan tatkala diminta untuk menulis mediainternal. Karena pembaca inhouse magazine memilikikebutuhan informasi yang berbeda dibanding majalah umum. Seorang penulis inhouse magazine haruslah memahamikarakter pembaca dan memenuhinya melalui tulisan danlaporannya. Untuk menjadi penulis inhouse magazine tidakcukup dengan berbekal suka menulis saja, ada persyaratanlainya, antara lain bisa dan suka bekerjasama dengan oranglain, memiliki integritas, suka menulis dengan gaya penulisandan kualitas baik, profesional, mandiri, memiliki motivasi diri,berbakat, menguasai perbendaharaan kata (vocabulary) dantata bahasa (grammar) yang cukup.

114Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIASeorang penulis majalah idealnya adalah juga seorangvisual journalist, artinya dalam menulis, ia pun harus dapatmembayangkan visual yang pas untuk tulisanya. Karenasetelah selesai menulis, bekerjasama dengan editor ataudesainer, ia merundingkan visualisasinya agar artikelnya lebihmenarik bagi pembaca.Beberapa ragam tulisan dan informasi yang umumnya adadalam inhouse magazine adalah :1. Opini. Merupakan tulisan yang berisi gagasan,ulasan, kritik terhadap persoalan yang ada ditengahmasyarakat, ditulis dengan gaya bahasa ilmiah-populer. Isi tulisan tidak bersifat menghasut, fitnahtetapi merupakan solusi terhadap berbagaipersoalan.2. Resensi. Tulisan yang berupa penilaian,mengungkap kembali, memberi ulasan, menambah,mengkritik dan menginformasikan hal baru tentangbuku, musik, seni, atau mempromosikan buku-bukuyang baru terbit.3. Kolom. Arikel khas, unik dan lebih banyak memilikidaya tarik dibanding artikel lainya. Sifatnya personal,lebih memberi keleluasaan terhadap visi dankreativitas penulis. Menyoroti masalah tertentudengan gaya bahasa bebas, komedi, anekdot,humoris bahkan bisa satiris dan sarkaris.4. Feature. Tulisan khas dan kreatif untuk memberiinformasi sambil menghibur tentang suatu kejadian,situasi atau aspek kehidupan seseorang. Termasukkategori non fiksi, panjang tulisan tak tentutergantung subyektifitas penulis terhadap peristiwasituasi, aspek kehidupan dengan pendekatanmanusiawi.5. Laporan. Tulisan berdasarkan fakta, dan ditulissecara detail. Ada laporan investigasi yang pencarianfaktanya ditelusuri. Ada pula laporan junalistik dimana penulis terjun langsung ke lapangan meskipunharus menghadapi tantangan yang berbahaya.

115Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA6. Karikatur. Opini redaksi diterjemahkan dalambahasa visual (gambar) yang dibuat oleh karikaturis.7. Komentar. Tulisan yang membuat pandangan,sikap, penilaian penulis terhadap perilaku orang lain,produk, pelayanan dan lain sebagainya, biasanyadimuat dalam rubrik surat pembaca. Mengedit Tulisan dan Perwajahan Layak tidaknya sebuah tulisan dimuat dalam penerbitaninhouse magazine memerlukan pemeriksaan terlebih dahuluyaitu melalui proses editing dan ketelitian editor, sehinggatulisan menjadi lebih padat dan mudah dicerna pembaca.Editing atau memperbaiki tulisan agar enak dibaca dan sesuaidengan tata bahasa adalah pekerjaan yang gampang-gampangsusah. Dibutuhkan ketelitian, penguasaan materi, wawasandan pemaham EYD. Orang yang ahli mengedit tulisan dinamkaeditor. Tugas sorang editor adalah “memangkas” tulisan yangakan dimuat.Cara pemeriksaannya mulai dengan membaca tulisansecara menyeluruh, memeriksa kelayakan nilai beritanya,obyektivitas penulis, sudut pandang kelengkapan data, akurasifakta, relevansi fakta, dan keseimbangan. Setelah tahapediting, biasanya akan dilanjutkan dengan tahap merancangperwajahan. Tahap ini tidak boleh dianggap remeh, karenadisinilah letak daya tarik pertama kali sebuah majalah bagipembacanya. Sampul depan atau cover sangatlah menentukanberlanjut atau tidaknya pembaca membaca lebih jauh majalah.Perwajahan sangat menggambarkan karakter sebuah majalah.Mulai dari pemilihan logotype, judul majalah dan sloganmaupun pencirian foto cover apakah selalu seorang figur ataukegiatan organisasi. Hal ini sangat tergantung selera, yangpasti pilihan diantara keduanya, baik figur maupun kegiatanorganisasi, dua-duanya bisa dilakukan. Untuk menentukan cover setiap edisi, tim redaksi harusmelalui serangkaian proses mulai dari mencari foto yangsesuai dengan judul utama atau headline. Mengecek kualitasfoto dari segi teknis, apakah memiliki resolusi yang cukupsehingga gambar tidak pecah jika dibesarkan. Juga ada

116Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAbaiknya meminta pesetujuan dari pimpinan. Banyak cara untukmembuat perwajahan majalah menjadi lebih menarik. Sebuahperwajahan majalah yang meliputi cover muka, halaman isihingga cover belakang sebaiknya memiliki lima aspek, yaitu :1.Orisinalitas. Desain yang orisinil selalumempesona dan diingat orang. Desainer yang kreatifakan melepaskan dirinya dari gaya-gaya media lain yangpopuler. Orisinalitas dapat dicapai jika desainermenghayati benar tujuan media dan karakter pembaca.2.Mudah dibaca. Sesuatu yang indah tetapi sulitdimengerti menjadi kurang keindahannya, pemilihan warnadan tipografi menjadi penentu apakan sebuah desainmudah dibaca dan dipahami.3.Warna. Warna desain hendaknya disesuaikandengan isi tulisan. Ucapan bela sungkawa atasmeniggalnya seorang anggota tentu tidak menggunakanwarna hijau atau merah.4.Ruang kosong. Ruang kosong selain memperindahdesain juga membuat halaman majalah nyaman dibaca.5.Konsistensi. Desain majalah yang baik adalahkonsistensi dalam penggunaan dan penempatan unsur-unsur desain (logo, foto, ilustrasi), pembagian k o l o mdan margin, pemilihan font serta penentuan halamanwarna.Agar lay out tampak lebih menarik, ada baiknya pengelolainhouse magazine memperhatikan hal-hal berikut ini :* Cover. Mengingat cover depan sebuah majalah merupkandisplay kemasan bagian isi yang disajkan didalamnya, makacover depan majalah harus dirancang secara tepat, teliti danmemenuhi kriteria: menunjukkan identitas majalah, menarikperhatian, menciptakan minat baca, dan dapat meningkatkanangka penjualan (untuk majalah komersial). Elemen-elemenvisual dasar yang harus ada pada sampul depan meliputi ;

117Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAlogotype, moto, edisi tanggal terbit, foto atau ilustrasi yangmasih berkaitan dengan berita utama, seni kontemporer,abstrak, atau ilustrasi yang berdiri sendiri, lead sebuah beritatulisan.* Visual : fotografi, ilustrasi kartun. Teks akan berbicaradengan dukungan gambar yang sesuai, karena majalah tanpagambar tentu sangat membosankan. Mata pembaca pun akancepat lelah, jadi sisipkanlah gambar yang bisa mendukunginformasi teks atau naskah. Agar lebih menarik, kemasgambar dengan penataan yang artistik. Langkah ini bisadengan cara menempatkan gambar dalam gambar,membungkus gambar dengan teks atau mencuplik gambar,dengan teknik menerjang batas halaman dan masih banyaklagi teknik yang lain.Satu bagian lagi yang sangat menentukan eksistensisebuah inhouse magazine adalah sumber daya manusia(SDM). Faktor SDM, khususnya yang masuk dalam jajaranredaksi, dalam pengelolaan majalah internal di TNI AU dalampandangan penulis masih jauh dari ideal. Seperti diketahui,bahwa tugas pengelolaan majalah internal di TNI AU selamaini menjadi tanggug jawab bidang Penerangan danPerpustakaan (Pentak), padahal kondisi personel Pentaksendiri masih jauh dari ideal untuk sebuah satuan di TNI AU. Dari sisi kuantitas, mulai dari Kotama hingga Lanud, DSPuntuk Pentak belum seperti yang diharapkan. Belum lagi kalaubicara soal kualitas, atau pun struktur jabatan, masih jauh dariideal. Nampaknya masih perlu kerja keras lagi untuk langkah-langkah pembinaan profesi penerangan yang lebih ideal lagidari para pengambil kebijakan di TNI AU/TNI.Redaksi media internal bisa terdiri dari 20 orang denganjabatan beragam, seperi pelindung, dewan redaksi, pemimpinredaksi, redaksi pelaksana, sekretaris redaksi, kontributor,fotografer, desain grafis dan distribusi. Dari jabatan-jabaan itu,redaktur pelaksana, desainer grafis dan distribusi menjadiorang yang paling menentukan kontinuitas sebuah inhousemagazine.

118Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAMasalah keterbatasan kualitas SDM sebenarnya bisadiatasi dengan sistem out sourcing, yaitu dengan merangkulpihak publishing agency (PA). PA adalah lembaga jasa yangmembantu instansi memproduksi media internal, jasa merekasangat tergantung dari kebutuhan klien, seperti :· Meliput kegiatan organisasi, mewawancari narasumber· Mendokumentasikan kegiatan organisasi dalambentuk foto dan video· Menerima naskah maupun foto dari klien untuk dieditagar layak muat· Mendesain cover dan perwajahan halaman isi· Membuat naskah pra cetak (dummy) untuk disetujuiklien· Mencetak dan mendistribusikan majalah ke seluruhanggota Jelas keberadaan PA sangat membantu pengelolaaninhouse magazine satuan dalam memenuhi kewajibannyamenerbitkan media internal yang layak dibaca dan tepat waktu. Meskipun tak dapat dipungkiri ada sejumlah harga yang harusdibayar untuk jasa yang diberikan. Sebaiknya dalam melakukankerjasama, dibuat suatu konrak kerja dalam satu masa kerjayang telah disepakati antara satuan dengan PA . Pada bagian akhir tulisan ini, ada sebuah tips bagaimanamemilih percetakan yang bisa diketahui para pengelola inhouse magazine satuan-satuan TNI AU.· Percetakan besar umumnya menerapkan jumlahminimal cetakan (minimal order), yaitu sekiar 5.000eks – 10.000,-, sehingga bila cetakan dibawah angkatersebut, akan menyebabkan biaya cetak menjaditinggi. Oleh karena itu pilih percetakan yang sesuai

119Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAdengan jumlah cetakan (oplah) agar biaya cetak lebihekonomis.· Pilihlah percetakan yang berkualitas, karena akanselalu dapat memberikan solusi dan saran untukspesifikasi cetak, seperti jumlah halaman, ukurankertas hingga finishing.· Pilihlah percetakan yang memiliki fasilitas lengkap(one stop service), mulai dari mesin cetak, mesinbinding, finishing, hingga mesin lipat, karena dapatmenekan biaya cetak dan waktu produksi. *****

120Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAKonstitusi mengamanatkan negara wajib menjamin perlindungankeamanan dan keselamatan bangsaatas jiwa, harta, kehormatan danmartabat tanpa diskriminasi. Amanattersebut merupakan implikasi nilai-nilaifilosofis bangsa Indonesia sebagainegara yang lahir dari pluralisbersatu dalam ikatan BhinnekaTunggal Ika.Perjalanan kehidupan ber–bangsa telah terjadi beberapa kali konflik komunal berdimensipelanggaran HAM berupa kekerasan fisik yang disebabkan nasionalisme sepihak seperti perbedaan suku, agama dan rasyang dilakukan oleh kekuatan arogansi kelompok terhadapkelompok lain seperti peristiwa yang dikenal ”Tragedi Mei1998“, “Peristiwa Poso Maluku Tahun 2000“ dan “PeristiwaSampit Kalimantan Tahun 2002”. Peristiwa-peristiwa demikianmerupakan bentuk pengingkaran terhadap Bhinneka TunggalIka. Menurut Prof Dr Robert I Rotberg Direktur ProgramKonflik John F. Kennedy School of Government Harvardmengatakan indikator negara-negara yang gagal adalahcenderung menghadapi konflik yang berkelanjutan, kekerasankomunal maupun kekerasan sangat tinggi, permusuhankarena etnik, agama .. Oleh sebab itu eksistensi negara harus dijaga dari ancaman konflik komunal melaluiKonsepsi Penanganan GangguanKeamanan Konflik Komunal yangResponsif dengan Nilai-nilaiKeindonesiaanOleh: Kolonel Sus Sujono,S.H.MH(Kakum Koopsau II)

121Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIApenanganan gangguan keamanan yang responsif atau sesuaituntutan kebutuhan masyarakat dengan nilai-nilai keindonesiaan.Sistem Penanganan Gangguan Keamanan KonflikKomunal Saat IniBerdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UUNo. 34 Tahun 2004 tentang TNI, penanganan gangguankeamanan konflik komunal merupakan wewenang Polri danbaru akan melibatkan kekuatan TNI jika terdapat permintaanbantuan keamanan dari Polri. Sistem penanganan keamanandemikian dilihat dari aspek juridis-sosiologis dinilai belumresponsif karena belum mencerminkan adanya jaminanperlindungan keamanan, keselamatan bangsa tanpadiskriminasi atau adil, karena pertama gangguan keamanankonflik komunal masuk ke ranah gangguan keamanan danketertiban masyarakat, bukan gangguan keamanan nasionalsehingga penanganannya lebih mengedepankan penegakanhukum yang menjadi domain wewenang Polri, bukanpenghentian konflik secara seketika agar korban dapat dihindariatau diminimalisir, kedua permintaan bantuan keamanan olehPolri kepada TNI menggambarkan adanya ruang yang tidakmemberikan jaminan secara penuh dan optimal terhadapkeamanan dan keselamatan bangsa atau ekstrimnya jikagangguan keamanan sudah tidak terkendali (timbul korban)baru melibatkan kekuatan TNI , dan ketiga secara sosio-psychologis-historis TNI memiliki kemampuan yang relatif lebihefektif dalam penanganan gangguan keamanan konflik komunalakan tetapi justru pelibatannya bukan menjadi yang pertamadan utama.Sistem penanganan gangguan keamanan di atas dapatdijelaskan melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:Pertama; Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNImenyebutkan tugas pokok TNI diantaranya melindungisegenap bangsa melalui operasi militer untuk perang (OMP)maupun operasi militer selain perang (OMSP). Pada ayat 3UU tersebut menyebutkan pelaksanaan tugas OMP dan OMSPmelalui kebijakan dan keputusan politik negara, akan tetapi

122Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAketentuan lebih lanjut untuk menjabarkan substansi tersebutsaat ini belum ada. Selanjutnya tugas OMSP diantaranyamembantu Polri dalam rangka tugas keamanan diatur dalamundang-undang. Kedua UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polripasal 41 menyebutkan dalam rangka tugas keamanan, Polri“dapat” minta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut “dengan”Peraturan Pemerintah. Terdapat 2 (dua) kata yang perludiperhatikan yaitu pertama ”dapat“ dan kedua “dengan“.Kata “dapat” memberi arti bahwa permintaan bantuan TNI olehPolri merupakan wewenang Polri yang penggunaannyatergantung sepenuhnya kebijakn Polri, jadi bukan kewajibanatau keharusan. Kata ”dengan“ memiliki arti bahwapermintaan bantuan TNI akan diatur melalui peraturanpemerintah secara tersendiri, akan tetapi sampai dengan saatini PP dimaksud belum ada.Konsepsi penanganan gangguan keamanan konflik komunalDoktrin TNI Tri Dharma Eka Karma Pasal 27 huruf ekonflik komunal merupakan salah satu ancaman non militerberupa kerusuhan sosial yang masih terus terjadi atauberlanjut. Dengan demikian konflik komunal meupakanancaman nyata yang tidak dapat diabaikan sehinggadiperlukan sistem penanganan yang responsif agar NegaraIndonesia tidak termasuk sebagai negara yang gagal ataukehilangan eksistensinya. Untuk membangun sistempenanganan gangguan keamanan konflik komunal yangresponsif diperlukan perubahan cara pandang yangsubstansial yaitu; Pertama distribusi kewenanganpenanganan gangguan keamanan melalui peraturan-perundangan harus didasarkan kepada kebutuhan atautuntutan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilaikeindonesiaan seperti demografi, geografi, sosial budaya danideologi, sehingga harus dihindari adanya kepentingan politikkekuasaan yang sempit. Kedua sistem penanganan harusmemberikan jaminan perlindungan keamanan dankeselamatan bangsa sehingga penanganannya harusmenggunakan kekuatan yang optimal dan cepat untukmenghindari kerugian korban jiwa dan konflik yang

123Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAberkepanjangan. Ketiga bahwa konflik komunal bukansekedar gangguan Kamtibmas akan tetapi ancaman terhadapkeutuhan bangsa yang menguji eksistensi negara sehinggamasuk ranah keamanan nasional, sebagai contoh jika terdapatratusan korban jiwa akibat perkelahian antar supporter sepakbola maka itu ranah gangguan Kamtibmas, akan tetapi jikaterdapat 1 (satu) korban jiwa saja sebagai akibat penyerangankelompok “X“ kepada kelompok ”Y“ karena solidaritas “sukuatau ras atau keyakinan kelompok tertentu“ maka itu sudahmasuk ranah keamanan nasional karena kepentingan nasionalyang terganggu. Keempat bahwa konflik komunal padahakekatnya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan olehperorangan atau kelompok dan Kelima penanggung jawabkeamanan adalah pemerintah secara hierarkhis danpelaksananya dapat oleh Polri dan atau TNI.Berdasarkan 5 (lima) cara pandang di atas, makagangguan keamanan berupa konflik komunal adalah sebuah gangguan keamanan berdimensi pelanggran HAM yang menjaditanggung jawab pemerintah dan merupakan ancaman terhadapkeutuhan bangsa atau keamanan nasional sehinggapenanganannya menjadi wewenang TNI.Beberapa alasan juridis untuk lebih memperkuat konsepsiPenulis di atas yaitu;1. Pasal 413 KUHP. Pasal 413 KUH Pidanamenyebutkan seorang komandan Angkatan Bersenjata(militer) yang menolak atau sengaja mengabaikan untukmenggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketikadiminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurutundang-undang, diancam pidana penjara paling lama 4(empat) tahun. Pasal ini menggambarkan bahwa sejakpemerintahan Negara RI lahir permintaan bantuan militerdilakukan oleh penguasa sipil (Bupati/Walikota atauGubernur) secara langsung kepada institusi militer,karena KUH Pidana sudah ada sejak Indonesia merdeka. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. Pasal 2 menyebutka penguasa sipil memegang

124Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAkekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dankeamanan umum di daerahnya. Selanjutnya pada pasal3 menyebutkan bantuan militer dapat diminta apabilaternyata atau dapat diperhitungkan bahwa polisi negaratidak cukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktudan di tempat yang dibutuhkan dengan alasan-alasan yangsah, untuk usaha mencegah gangguan keamanan ataumemulihkan ketertiban dan keamanan umum, menjagakeselamatan dan keamanan umum apabila terjadibencana alam atau dapat diduga akan terjadi dan menjaga bangunan-bangunan serta alat-alat yang sangatpenting bagi negara atau bagi masyarakat, apabila adakemungkinan pengrusakan bangunan-bangunan ataupencurian alat-alat bangunan-bangunan itu. Ketentuan inimenegaskan bahwa penguasa sipil dapat langsung mintabantuan militer untuk penanggulangan keamanan kepadainstitusi militer meskipun gangguan keamanan tersebutbersifat ketertiban masyarakat. 3. Tugas bantuan TNI kepada Polri adalah tugasbantuan dalam pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat serta penegakan hukum bukantugas bidang penanganan keamanan nasional. Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Republik Indonesia bahwa Polri menyelenggarakanpemeliharaan keamanan dalam negeri melaluipelaksanaan fungsi kepolisian diantaranya pemeliharaankeamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakanhukum. Selanjutnya melalui UU tentang TNI, TNImelaksanakan tugas bantuan kepada Polri ataspermintaan bantuan keamanan oleh Polri. Dengandemikian tugas bantuan TNI kepada Polri lingkupnya hanyabidang Kamtibmas dan penegakan hukum saja. 4. Pelibatan TNI dalam bantuan keamanan kepadaPolri setelah situasi tidak terkendali berpotensiadanya tindakan prajurit yang melanggar HAM. Pelibatan prajurit TNI dalam operasi bantuan

125Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIAkeamanan kepada Polri dalam penanganan konflikkomunal pada saat situasi sudah tidak terkendali dapatmendatangkan psychologis prajurit yang tidak kondusif,terlebih jika informasi tentang kondisi sosial sertademografi masyarakat setempat tidak memadai sehinggaberpotensi prajurit melakukan tindakan keamanan yangjustru dapat melanggar HAM. Untuk mewujudkan konsepsi dimaksud perlu adanyalegislasi berupa Undang-Undang Keamanan Nasional disertaipenunjukan alat negara yang berwenang untuk menanganigangguan keamanan tersebut dalam hal ini kepada TNI, danpelibatan Polri dalam bantuan penanganan gangguankeamanan demikian atas permintaan bantuan keamanan olehTNI. Selain itu agar ditegaskan pengertian gangguankeamanan dalam lingkup gangguan ketertiban masyarakat yangmenjadi wewenang Polri dan gangguan keamanan dalamlingkup keamanan nasional yang menjadi wewenang TNI untukmenanganinya.Diperlukan juga peraturan operasional berupa PeraturanPemerintah yang substansinya mengatur tentang;1. Bantuan keamanan oleh TNI selain atas permintaanPolri dapat juga oleh pemerintah dalam penanganangangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.2. Bantuan keamanan oleh Polri kepada TNI dalampenanganan gangguan keamanan nasional.3. Agar diterbitkan peraturan pemerintah secaratersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan OMP danOMSP sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat 3 UU TNIyang merumuskan maksud kebijakan dan keputusanpolitik negara.KesimpulanMengacu pembahasan konsepsi di atas dapatdisimpulkan sebagai berikut;

126Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIA1. Jaminan perlindungan keamanan dan keselamatanbangsa tanpa diskriminatif merupakan kewajibankonstitusional negara, dan negara memiliki kewenanganuntuk memilih alat negara bidang keamanan yang diberiwewenang untuk menangani gangguan keamanan secaracepat dan efektif dalam hal ini kepada TNI yang secarasifat dan hakekat keberadaannya memang untuk menjagakeselamatan dan keutuhan bangsa.2. Gangguan keamanan berupa konflik komunalberdimensi pelanggaran HAM merupakan gangguankeamanan lingkup keamanan nasional dan jika negaragagal menangani konflik komunal tersebut makaeksistensi negara akan gagal dan kehilangan kepercayaandari rakyat.3. Kepala pemerintahan mulai dari Walikota/Bupatisampai Presiden secara hierarkhis adalah institusitertinggi yang bertanggung jawab atas jaminan keamanandan keselamatan warganya, sehingga berdasarkan Pasal413 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan BantuanMiliter, maka Penguasa Sipil dapat minta bantuankeamanan secara langusng kepada komandan/PanglimaMiliter. 4. Pemberian wewenang kepada TNI untuk menanganikoflik komunal berdimensi pelanggaran HAM merupakankeputusan yang tepat dari aspek legalitas karenagangguan keamanan konflik komunal merupakan lingkupgangguan keamanan nasional. 5. Belum adanya piranti lunak yang memberikan definisidan tataran kewenangan tentang keamanan nasional dankeamanan ketertiban masyarakat berpotensi menghambatdalam penanganan konflik komunal, sehingga konflikdapat berkelanjutan dan meluas.

127Edisi April 2010ANGKASA CENDEKIASemoga tulisan ini dapat menggugah sekaligus merubahcara pandang dalam penanganan keamanan nasional sesuaikebutuhan masyarakat, yaitu dari cara yang hanyamengedepankan nilai-nilai atau doktrin-doktrin demokrasiabstrak dan normatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ke-Indonesiaan ke arah yang responsif yaitu sesuai kebutuhandan tuntutan masyarakat Indonesia yang plural.*****

Dokumen Terkait

Pariwisata Sebagai Alternatif Peningkatan Pertumbuhan

Pariwisata Sebagai Alternatif Peningkatan Pertumbuhan

Pertumbuhan dipacu dengan kegiatan kegiatan manufaktur yang.

Contoh Proposal / 32 kali tayang / 66KB

Penelitian Tindakan Kelas Berbagi Informasi Tentang

Penelitian Tindakan Kelas Berbagi Informasi Tentang

2 dengan latar belakang di atas maka materi pelatihan peneli.

Contoh Proposal / 24 kali tayang / 170KB

D O K U M E N P E N G A D A A N Pendidikan Diygoid

D O K U M E N P E N G A D A A N Pendidikan Diygoid

B dalam dokumen ini dipergunakan pengertian istilah dan sing.

Contoh Proposal / 20 kali tayang / 1,650KB

Peraturan Menteri Kehutanan Mrbudisantosos Blog

Peraturan Menteri Kehutanan Mrbudisantosos Blog

Peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor p 33men.

Contoh Proposal / 31 kali tayang / 1,433KB

Dasar Melawan Rasuah Seluruh Dunia Eatoncom

Dasar Melawan Rasuah Seluruh Dunia Eatoncom

Amalan tempatan atau keadaan dan rakan yang mempunyai nama b.

Contoh Proposal / 16 kali tayang / 149KB

Kriteria Prinsip Dasar Dan Mekanisme Perizinan Dalam

Kriteria Prinsip Dasar Dan Mekanisme Perizinan Dalam

Kita tidak perlu takut merubah lingkungan melakukan reklamas.

Contoh Proposal / 20 kali tayang / 9,796KB