Kriteria Prinsip Dasar Dan Mekanisme Perizinan Dalam



Keterangan eBook
Title Slide 1
CreationDate 2014-02-12T12:28:45+07:00
ModDate 2014-02-12T12:28:45+07:00
Producer Microsoft® PowerPoint® 2010
Creator Microsoft® PowerPoint® 2010
Pages 46 Page
Ukuran File 9,796 KB
Dibuka 21 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Saturday, 19 Nov 2016 - 02:26 AM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

KEWENANGAN DAN PERYARATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL MENURUT PERPRES 122 TAHUN 2012, dan PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kriteria, Prinsip Dasar dan Mekanisme Perizinan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Perairan Oleh : Direktur Pesisir dan Lautan

Kecamatan Pesisir 12 mil laut Sumber: Dietrich G. Bengen

2/12/2014 3 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 1 ayat 2 Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut Pasal 1 ayat 7 Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan yang meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau – pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Definisi Pesisir dalam UU No. 27 tahun 2007

KOMPLEKSITAS KEGIATAN WILAYAH PESISIR

Keterbatasan lahan untuk pengembangan kawasan dan pembangunan (industri, pemukiman, dll) Pesisir rawan bencana perlu lahan yang digunakan untuk greenbelt / pelindung pantai Pesisir rusak karena erosi, abrasi dsb: perlu direhabilitasi dengan reklamasi 2/12/2014 5 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perlindungan dataran rendah pesisir Mengatasi Land Subsidence Mengatasi kenaikan paras muka air laut Mereklaim/mengisi lahan yang hilang 2/12/2014 6 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

“Kita tidak perlu takut merubah lingkungan (melakukan reklamasi), asalkan tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat” Reklamasi sebagai alternatif mendapatkan lahan untuk berbagai peruntukan sehingga lahan pertanian yang subur dan kawasan resapan air hujan tidak dikorbankan oleh kebutuhan pemekaran kota Reklamasi harus mengikuti peraturan yang ada (UU Wilayah Pesisir, Perpres, Pedoman Umum Reklamasi, Pedoman Teknis Reklamasi) Reklamasi dapat dilaksanakan bila dampak negatif dapat dieliminir atau dihilangkan. Untuk menghindari kerusakan bangunan yang akan dibangun di atas lahan reklamasi, pelaksanaan reklamasi harus memenuhi syarat-syarat teknis reklamasi Sumber : Nizam, 2013 2/12/2014 7 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014 8 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Masih bersifat Sektoral -PP 78 tahun 2010 Hanya mengatur reklamasi untuk rehabilitasi pasca tambang -Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB No.52 tahun 2011) Hanya mengatur reklamasi di wilayah Pelabuhan -Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU No.40 tahun 2007) Hanya mengatur tata ruang kawasan reklamasi -Peraturan Menteri Kehutanan(PERMENHUT No.4 tahun 2011) Hanya mengatur reklamasi dalam rangka rehabilitasi kawasan hutan -Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Mengatur perencanaan kawasan perkotaan UU 27 tahun 2007 dan Perpres 122 tahun 2012 (sebagai turunan UU 27 tahun 2007) Perlu Peraturan Perundangan yang mengatur secara komperhensif tentang Reklamasi di WP3K Belum ada yang secara spesifik mengatur reklamasi di WP3K

PERPRES NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UU NOMOR 27 TAHUN 2007 PASAL 34 ayat (3) Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi diatur dalam Peraturan Presiden PERMEN KP NOMOR 17/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2/12/2014 10 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Mandat Reklamasi di WP3K

Memayungi semua sektor dalam reklamasi sebagai wujud Pengelolaan Pesisir Terpadu Melindungi lingkungan pesisir dari dampak negatif reklamasi Menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat terkena dampak reklamasi Meningkatkan manfaat sumberdaya pesisir dan lautan 2/12/2014 11 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan. Kawasan konservasi dan alur laut. 2/12/2014 12 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi (Perpres 122 tahun 2012) Dikecualikan Pada

PENENTUAN LOKASI PENYUSUNAN RENCANA INDUK STUDI KELAYAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN DETAIL 2/12/2014 13 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Perencanaan Reklamasi

Harus sesuai RZWP-3-K Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Lokasi Reklamasi Lokasi Sumber Material Reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi A B 2/12/2014 14 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 4 PERPRES No. 122 Tahun 2012 Penentuan Lokasi Reklamasi

2/12/2014 15 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap – tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh IZIN. Pasal 1 ayat (10) PERPRES No. 122 Tahun 2012 Definisi Rencana Zonasi

2/12/2014 16 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kepastian hukum dalam berinvestasi /usaha Dasar pengendalian pemanfaatan ruang Penentuan lokasi reklamasi berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ->Pasal 4 Perpres 122 Mengapa Diperlukan Rencana Zonasi ??

2/12/2014 17 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Contoh Rencana Zonasi (1)

Contoh Rencana Zonasi (2)

2/12/2014 19 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Izin Lokasi - Izin lokasi reklamasi - Izin lokasi sumber material I z i n P e l a k s a n a a n Pasal 2 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 Jenis Perizinan Reklamasi

Mekanisme Izin Lokasi dan Pelaksanaan oleh Menteri PEMOHON : -PEMERINTAH/PEMDA -BADAN HUKUM -ORANG PERSEORANGAN MENTERI 1 DITERIMA DITOLAK VERIFIKASI ADMINISTRASI, LAPANGAN, PERTIMBANGAN BUPATI 20 HARI KERJA UTK IZIN LOKASI, 45 HARI KERJA UTK IZIN PELAKSANAAN (SEJAK DITERIMA LENGKAP) SURAT IZIN LOKASI SURAT IZIN PELAKSANAAN / 4 2 3 3 4

Mekanisme Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota Dengan Rekomendasi Menteri PEMOHON : -PEMERINTAH/PEMDA -BADAN HUKUM -ORANG PERSEORANGAN GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA SURAT IZIN LOKASI 1 MENTERI 2 Rekomendasi Menteri 3 DITERIMA DITOLAK SURAT IZIN PELAKSANAAN / 5 4 20 HARI KERJA UTK IZIN LOKASI, 45 HARI KERJA UTK IZIN PELAKSANAAN (SEJAK DITERIMA LENGKAP) 5 6 6 10 hari kerja

Mekanisme Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota Tanpa Rekomendasi Menteri PEMOHON : -PEMERINTAH/PEMDA -BADAN HUKUM -ORANG PERSEORANGAN PERSYARATAN GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA SURAT IZIN LOKASI DITERIMA DITOLAK 1 2 3 3 4 4 SURAT IZIN PELAKSANAAN / 20 HARI KERJA UTK IZIN LOKASI, 45 HARI KERJA UTK IZIN PELAKSANAAN (SEJAK DITERIMA LENGKAP)

Kesesuaian lokasi dengan RZWP3K atau RTRW provinsi, kabupaten/kota terhadap ruang untuk reklamasi Kondisi ekosistem pesisir Akses publik Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Pasal 8 ayat (5) Permohonan rekomendasi untuk luasan ≥ 25 ha diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri KP dengan persyaratan : Surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur, bupati/walikota; Peta lokasi reklamasi dan lokasi sumber material skala 1 : 1000 dengan sistem koordinat Proposal perencanaan reklamasi 2/12/2014 23 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 8 Ayat (3) PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 Pertimbangan Rekomendasi Menteri KP Terhadap Izin Lokasi ≥ 25 ha

Kajian Dampak Lingkungan Sesuai AMDAL Kondisi ekosistem pesisir Akses publik Penataan ruang kawasan reklamasi Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Pasal 8 ayat (6) Permohonan rekomendasi izin pelaksanaan ≥ 500 ha diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri KP dengan persyaratan : Surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur, bupati/walikota; Rencana induk Studi kelayakan Rancangan detail 2/12/2014 24 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 8 Ayat (4) PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 Pertimbangan Rekomendasi Menteri KP Terhadap Izin Pelaksanaan ≥ 500 ha

2/12/2014 25 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN surat keterangan penanggung jawab kegiatan Surat keterangan penanggung jawab kegiatan Fotocopy KTP; Fotocopy NPWP; surat keterangan penanggung jawab kegiatan. fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya Fotocopy SIUP; Fotocopy NPWP; surat keterangan domisili usaha PEMERINTAH/ PEMDA ORANG PERSEORANGAN BADAN HUKUM Persyaratan Tambahan Pasal 11 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 Bukti kesesuaian reklamasi dg RZWP3K dan /atau RTRW dari instansi yang berwenang Peta lokasi reklamasi dg skala 1 : 1.000 Peta lokasi sumber material reklamasi dg skala 1 : 10.000 Proposal reklamasi Persyaratan Izin Lokasi Reklamasi

2/12/2014 26 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN surat keterangan penanggung jawab kegiatan Surat keterangan penanggung jawab kegiatan Fotocopy KTP; Fotocopy NPWP; surat keterangan penanggung jawab kegiatan. fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya Fotocopy SIUP; Fotocopy NPWP. PEMERINTAH/ PEMDA ORANG PERSEORANGAN BADAN HUKUM Persyaratan Tambahan Pasal 14 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 Fotocopy izin lokasi reklamasi Fotocopy izin lingkungan Rencana induk lokasi reklamasi Study kelayakan Dokumen rancangan detail reklamasi Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan reklamasi jika lokasi reklamasi berhimpit dengan daratan Surat pernyataan kesanggupan untuk menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat Surat perjanjian antara pemohon dan pemasok material yang disahkan notaris, dilengkapi surat izin pertambangan daerah dan fotocopy izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang sah. Persyaratan Izin Pelaksanaan Reklamasi

kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Pengambilan sumber material tidak dapat dilakukan di: LAUT Darat dan/atau

Ketentuan Peralihan Perpres 122 tahun 2012 (Pasal 32 Ayat 1) 2/12/2014 28 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Ayat 1 Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Ketentuan Peralihan Perpres 122 tahun 2012 (Pasal 32 Ayat 2) 2/12/2014 29 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Ayat 2 Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

Penyusunan dan penetapan PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K). Penyusunan peraturan gubernur, bupati/walikota tentang tata cara penerbitan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan masing – masing, sesuai Peraturan Menteri tentang perizinan reklamasi. (Pasal 16 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013). 2/12/2014 30 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal – Hal Yang Perlu Ditindaklanjuti Oleh Daerah

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Dunia •Belanda: 1/6 luas wilayahnya merupakan lahan reklamasi (700.000 Ha) •Korea Selatan: 38% lahan basahnya direklamasi (15.500 Ha) •Singapore: penambahan lahan reklamasi mencapai 20% luas wilayahnya (135 km2), rencana akan ditambah lagi 100 km2 •Macau: 170% dari luas wilayah aslinya merupakan lahan reklamasi (17 km2) •Mumbai: reklamasi penggabungan 7 pulau selama 5 abad menjadi satu kesatuan •Jepang: Tokyo bay: 249 km2, (termasuk pulau buatan Obaida) •Bahrain: 76% wilayah baru hasil reklamasi (410 km2) •Dsb. Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Contoh Proyek REKLAMASI Besar Country Project Area (Ha) Marine fill (x106 m3) Total fill (x106m3) Year Dredger Hongkong Chep Lap Kok Airport 920 76 206 1991-1992 TSHD Osaka, Jp Kansai Airport 511 2 178 1888-1991 Singapore Changi Airport 645 40 40 1976-1979 5 CSD Changi East 1550 210 210 1992-1997 3 TSHD Taiwan Changua Ind. Park 3578 147 147 1996-2000 3 CSD Mailiao 2250 74 74 1995-1997 2 plain SD Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Hongkong Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Perth Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Ontario Place - Canada Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Dubai (1) Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Dubai (2) Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Bahrain (1) Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Bahrain (2) Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Jedah Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Arab Masjid Terapung Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Yokohama Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Reklamasi di Singapura

Terima Kasih

Dokumen Terkait

Lesson Plan Rianabifileswordpresscom

Lesson Plan Rianabifileswordpresscom

Sesuai tema thaharoh sesuai undian najis siswa ditugasi memp.

Contoh Proposal / 13 kali tayang / 455KB

44 Tahun 2006 Fkepunandacid

44 Tahun 2006 Fkepunandacid

Bab ill jenis bantuan pasal 4 bantuan diberikan dalam bentuk.

Contoh Proposal / 15 kali tayang / 1,482KB

Daftar Isi Muhammad Haykal Mussaads Blog

Daftar Isi Muhammad Haykal Mussaads Blog

Bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan stan.

Contoh Proposal / 21 kali tayang / 347KB

Pelatihan Manajemen Dan Pelaksanaan Pembukuan Akuntansi

Pelatihan Manajemen Dan Pelaksanaan Pembukuan Akuntansi

Pengetahuan awal peserta tentang penulisan artikel ilmiah te.

Contoh Proposal / 41 kali tayang / 716KB

Panduan Kompetisi Riset Kreatif Untuk Pembangunan Jawa Barat

Panduan Kompetisi Riset Kreatif Untuk Pembangunan Jawa Barat

3 panduan kompetisi riset kreatif untuk percepatan pembangun.

Contoh Proposal / 19 kali tayang / 771KB

Perancangan Convention And Exhibition Center Di Malang

Perancangan Convention And Exhibition Center Di Malang

Perancangan convention and exhibition di malang 70 bab iii m.

Contoh Proposal / 22 kali tayang / 462KB